PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 pada Pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan
untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah....selengkapnya
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
bahwa seiring dengan laju pembangunan kawasan perkotaan Indralaya terdapat adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau untuk berbagai kepentingan dengan fungsi lain....selengkapnya
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, belum diatur Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir.....selengkapnya
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota perlu mengubah nomenklatur dan penyesuaian struktur organisasi.... selengkapnya ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir.... selengkapnya ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
bahwa untuk menyesuaikan tarif penetapan PBB sektor pedesaan dan perkotaan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir....selengkapnya
Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelengaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah... selengkapnya ...
Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015
bahwa berdasarkan pasal 114 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nompr 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaskdu pada ayat 2 dijadikan Dasar Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”.... selengkapnya ...
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No. 665 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu ditetapkan Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015..... selengkapnya ...
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No. 7 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
bahwa sesuai dengan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan produk pengaturan mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan Peraturan Bupati..... selengkapnya ...
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No. 660 Tahun 2014 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun Anggaran 2015
bahwa sebagai pelaksanaa ketentuan pasal 6 Peraturan Nomor 8 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 perlu diatur dan ditetapkan peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang penjabaran anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun Anggaran 2015..........selengkapnya ...
Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015
bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dijadikan Dasar Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selengkapnya... ...
Perbup Nomor 660 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 selengkapnya... ...
Perbup Nomor 665 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 selengkapnya..... ...
Perbup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
bahwa sesuai dengan Pasal 194 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan produk pengaturan mengenai Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan Peraturan Bupati selengkapnya..... ...
Enam Belas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Serahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014
Palembang, tanggal 31 Maret 2015. Bertempat di ruang auditorium kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, 16 (Enam Belas) Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan keuangan oleh BPK RI yang akan menghasilkan opini atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun...
BPK dan BPKP Bekali Para Pejabat OKI
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) membekali penjabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI, dalam hal pengelolaan keuangan..........selengkapnya
Kunjungan Anggota V BPK RI
Palembang, 16 Februari 2015 -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan mendapat kunjugan dari Anggota V BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara dalam rangka koordinasi dan silaturahmi dengan para pegawai pada 16 Februari 2015 di Auditorium BPK Perwakilan Sumsel di Palembang.
Dalam kesempatan ini, Moermahadi mengharapkan kepada para auditor untuk terus memegang standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) dalam memeriksa para...
BPK Sumsel Periksa Ribuan Temuan pada Semester II 2014
Palembang, 2 Februari 2015 -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menemukan sebanyak empat ribuan temuan dari hasil pemeriksaan terhadap pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Sumsel pada Semester II 2014. Temuan ini menurut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan I Gede Kastawa sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh para entitas BPK. “Pejabat yang diperiksa wajib menindaklanjuti hasil...
Family Gathering BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Palembang, 16 Januari 2015 - Dalam rangka memeriahkan peringatan HUT Ke-68 BPK, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan kegiatan Family Gathering dengan mengusung tema “Berkarya Untuk Negara” yang diselenggarakan pada Jum’at, 16 Januari 2015 di Halaman Kantor Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan peringatan HUT Ke-68 BPK yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas dan kebanggaan terhadap...
UPACARA PERINGATAN HUT KE 68 BPK
Palembang, 15 Januari 2015 – BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada hari Kamis, 15 Januari 2015 pukul 07.30 WIB bertempat di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-68 BPK. Pada upacara yang dihadiri oleh seluruh pejabat dan pegawai tersebut, Kepala Perwakilan, I Gede Kastawa bertindak selaku Inspektur Upacara dan...
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III, ESELON IV, DAN PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA
Palembang, 14 Januari 2015 - Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, I Gede Kastawa, melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Struktural Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Fungsional Pemeriksa pada Rabu, 14 Januari 2015 di Ruang Auditorium Kantor Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan yang dihadiri oleh Para Pejabat Fungsional dan Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Pelantikan dan pengambilan...
BPK Perdalam Penyelewengan Anggaran KPU
PALEMBANG, SRIPO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan investigasi hasil pemeriksaan anggaran yang telah digunakan pada pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu pada tahun 2013 dan 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel..........selengkapnya
Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang APBD Perubahan TA 2014
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005.............selengkapnya
Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir............selengkapnya
Perda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Perda Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
bahwa untuk lebih efisien dan efektif di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sekretariat Daerah, maka perlu penggabungan Bagian Administrasi Perekonomian dan Bagian Administrasi Pembangunan........selengkapnya
Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Perda Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam
bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam di Rumah sakit Umum Daerah Besemah dalam memberikan dukungandan pemberian pelayanan...........selengkapnya
Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan dan berdasarkan Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009.................selengkapnya
Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi
bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan dibidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempatkan domisilinya.........selengkapnya
Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
bahwa galian pertambangan mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah administrasi Kota Pagar Alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan potensi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui.............selengkapnya
Perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Pagar Alam
bahwa Pelaksanan tugas dan fungsi pada dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset semakin meningkat dengan tugas bidang pelayanan PBB dan BPHTB maka dipandang perlu penambahan bidang pada dinas...........selengkapnya
Perda Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak-pajak di Kota Pagar Alam perlu ditinjau Kembali dan disesuaikan...........selengkapnya
Perda Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Perda Kota Pagar Alam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Pagar Alam
bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanan, terdapat beberapa ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 13 tahun 2003 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima dalam Kota Pagar Alam yang perlu disesuaikan.............selengkapnya ...
Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan APBD TA 2014
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja...........selengkapnya
Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008..........selengkapnya
Perda Nomor 11 tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Lahat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah
bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu dilakukan intensifikasi Retribusi Daerah sesuai dengan kemampuan dan kondisi masyarakat...................selengkapnya
Perda Nomor 10 tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemkab Lahat Pada PDAM Tirta Lematang Lahat
bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lahat pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lematang Lahat belum didukung dengan Peraturan Daerah.............selengkapnya ...
Perda Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Seganti Setungguan
bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial...........selengkapnya ...
Perda Nomor 6 tahun 2014 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bukit Selero
bahwa untuk pemantapan status dan dasar hukum Hotel Bukit Serelo Lahat menjadi Perusahaan Daerah maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.................selengkapnya
Perda Nomor 5 tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemkab Lahat Pada Bank SumselBabel Cabang Lahat
bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal......................selengkapnya
Perda Nomor 3 tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Perkreditan Rakyat Daerah
bahwa dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah dan pemerataan pelayanan perbankan yang memenuhi kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu adanyausaha bidang perbankan milik Pemerintah Kabupaten Lahat yang profesional, tangguh dan efisien...............selengkapnya ...
Perda Nomor 2 tahun 2014 Tentang Kota Terpadu Mandiri Kikim
bahwa untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh yang belum berkembang agar menjadi penggerak bagi wilayah tertinggal di sekitarnya dan meningkatkan pemerataan pembangunan daerah diwujudkan melalui pengembangan pusat pertumbuhan baru di wilayah pengembangan transmigrasi berupa pembentukan Kota Terpadu Mandiri Kikim.............selengkapnya ...
Perda Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Desa
bahwa pengelolaan pasar desa sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, dilaksanakan oleh Pemerintah Desa...........selengkapnya
Perda Nomor 6 tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis retribusi daerah...............selengkapnya
Perda Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013
bahwa untuk meaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerntahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa...
Perda Nomor 2 tahun 2012 Tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan
bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak daerah Kabupaten/Kota............selengkapnya ...
Perda Nomor 7 tahun 2013 Tentang APBD 2014
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota Lubuklinggau telah menyetujui Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Anggaran Pendapatan dan...
Perda Nomor 3 tahun 2013 Tentang Perubahan APBD 2013
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2013 maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013...........selengkapnya ...
Perda Nomor 2 tahun 2013 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012
bahwa untuk meaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerntahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa...
Perda Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan APBD TA 2013
bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerta serta penyesuaian terhadap program dan/atau kegiatan diperlukan penambahan dan/atau pengurangan serta pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja..............selengkapnya ...
Perda Nomor 12 tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) berupa laporan keuangan daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan...
Perda Nomor 10 tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemkab Empat Lawang Pada PT Bank SumselBabel
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah...........selengkapnya
Perda Nomor 10 tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemkab Lahat Pada PDAM Tirta Lematang Lahat
bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lahat pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Lematang Lahat belum didukung dengan Peraturan Daerah..............selengkapnya ...
Perda Nomor 6 tahun 2014 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bukit Selero
bahwa untuk pemantapan status dan dasar hukum Hotel Bukit Serelo Lahat menjadi Perusahaan Daerah maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.............selengkapnya
Perda Nomor 5 tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemkab Lahat Pada PT Bank Sumsel Babel Cabang Lahat
bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal...........selengkapnya
Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang APBD Perubahan TA 2014
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan...
Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) berupa laporan keuangan daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6...
PERDA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG APBD PERUBAHAN TA 2012
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan...
Upacara Hari Ulang Tahun ke-43 KORPRI Tahun 2014
Senin, 1 Desember 2014 – BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-43 KORPRI pada Senin 1 Desember 2014 bertempat di halaman gedung kantor Perwakilan.
Pada upacara yang dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai tersebut, Kepala Perwakilan, I Gede Kastawa bertindak sebagai Inspektur Upacara dan sebagai komandan upacara adalah Adi Hendra...
Perda Nomor 14 Tahun 2013 Tentang APBD TA 2014
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008...............selengkapnya
Perda Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat...
bahwa dengan beban tugas yang semakin meningkat untuk mengoptimalkan kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang pada Dinas Pendidikan..............selengkapnya
Perda Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keenam atas Perda Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang
bahwa Lembaga Teknis Daerah yang membidangi Penanaman Modal, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu dilakukan Penataan kembali untuk mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan tugas................selengkapnya
Perda Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemkab Empat lawang Pada PT Bank Sumsel Babel
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan kesejahteraan rakyat, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah.........selengkapnya
Perbup Nomor 110 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014..........selengkapnya
Perda Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan APBD TA 2014
bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asusmsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta penyesuaian terhadap program...............selengkapnya
Perda Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008...............selengkapnya
Pembahasan Draft Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data antara BPK RI-12 Pemda
Kamis, 20 November 2014. BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengundang dua belas Pemerintah Daerah se-Sumatera Selatan untuk hadir dalam pembahasan draft petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemerintah Daerah se-Sumatera Selatan dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pembahasan dilaksanakan di auditorium kantor BPK Perwakilan selama dua hari dengan menghadirkan DPPKAD dan...
BPK Serahkan LHP Semeter II TA 2014
Rabu, 19 November 2014. BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan tiga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Operasional dan LHP Pemeriksaan Pendapatan. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan, I Gede Kastawa.
LHP yang diserahkan adalah LHP Pemeriksaan atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sumselbabel Semester II Tahuh Buku 2013 s.d. Semester I Tahun Buku 2014, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Operasional...
BPK Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2014
Palembang, 10 November 2014 – BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada pukul 08.00 WIB bertempat di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari pahlawan. Bertindak sebagai Inspektur upacara yaitu Kepala Sekretariat Perwakilan, Astar Lambaga dan sebagai Komandan upacara yaitu Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi, Muh. Arfan Kemal.
Pada upacara bendera yang berlangsung...
“Bangun Soliditas Pemuda dan Berkelanjutan”, Hai Pemuda Indonesia!
Palembang, 28 Oktober 2014 – Sumpah Pemuda merupakan momentum sejarah yang berhasil menyatukan tekad dan semangat seluruh komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialime yang pada akhirnya mewujudkan suatu Negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Tidak ketinggalan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan memperingati momentum Hari Sumpah Pemuda tersebut dengan melaksanakan upacara bendera...
Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Penetapan 16 Desa Dalam Kabupaten OKU Timur
bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi maka ditetapkanya 16 (Enam Belas) Desa yang berdasarkan pada Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur...............selengkapnya ...
Perda No. 6 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2013
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004............selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih bersama Walikota Prabumulih telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun...
Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih Kedalam Perusahaan Daerah Air Minum...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah...
Perda No 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan TEnaga Kerja Asing
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 huruf c Undang-Undang
Nomor 828 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal
15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing............ selengkapnya ...
Perda No 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat 1 huruf n dan Pasal 156
ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi............ selengkapnya ...
Perda No 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda No 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011
yang diucapkan dalam sidang Pleno Terbuka Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 13 Juli 2012, menyatakan bahwa kata”golf” dalam Pasal 42 ayat 2
huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah bertentang dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat............. selengkapnya ...
Perda No 1 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah yang sesuai
dengan kepranataan usaha perlu diselenggarakan pelayanan dan pembinaan
serta pengawasan jasa konstruksi agar mampu mendukung terwujudnya
ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal........... selengkapnya ...
Perda Nomor 9 Tahun 2013 ttg Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah .............. selengkapnya ...
Perda Nomor 2 Tahun 2013 ttg Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Toko Modern
bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama tercipta adanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat ............. selengkapnya
Perda Nomor 1 Tahun 2013 ttg Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n dan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah............. selengkapnya
Perda Nomor 1 Tahun 2012 ttg Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim
bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Muara Enim, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan .......... selengkapnya
Perda Nomor 8 Tahun 2013 ttg Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 huruf c Undang-Undang nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .............selengkapnya
Perda Nomor 7 Tahun 2013 ttg Retribusi Pengendalian Menara TelekomuniKasi
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11O ayat (1) huruf n dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi..........selengkapnya ...
Perda Nomor 6 Tahun 2013 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Juli 2012, menyatakan bahwa kata "golf" dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiiiki kekuatan hukum mengikat.............selengkapnya ...
Perda Nomor 4 Tahun 2013 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2oo8 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata ...
bahwa Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim membutuhkan penataan ulang terhadap tugas dan fungsinya karena terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya dengan melakukan perubahan nomenklatur dan struktur Organisasi Dinas Daerah............selengkapnya ...
Perda Nomor 1 Tahun 2013 ttg Izin Usaha Jasa Konstruksi
bahwa dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi di Daerah yang sesuai dengan kepranataan usaha perlu diselenggarakan pelayanan dan pembinaan serta pengawasan jasa konstruksi agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan kon struksi secara optimal........... selengkapnya ...
Perda No. 14 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
bahwa dengan adanya perkembangan sosial ekonomi di masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh di dalam perkembangan bidang usaha industri, untuk itu perlu adanya penataan dan perlindungan dalam rangka menciptakan iklim dunia usaha yang sehat agar lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha, maka dengan adanya pertimbangan tersesebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan...
Perda No. 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah
bahwa penunaian Zakat merupakan kewajiban umat islam yang mampu dan hasil pengumpulan Zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat...........selengkapnya
Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Saka Selabung
bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan penyediaan sarana pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air bersih, diperlukan infrastruktur yang memadai yang didukung oleh pengerahan dan pengelolaan yang memadai.........selengkapnya
Perda No. 14 Tahun 2013 Tentang Pembentukan PT BPR Baturaja Kab OKU
bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk itu daerah dituntut untuk melakukan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan Daerah................selengkapnya ...
Perda No. 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Parkir
bahwa dalam rangka menjaga ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta pelayanan terhadap kebutuhan ruang parkir kendaraan, maka perlu diatur Penyelenggaraan Parkir dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu..............selengkapnya
Perda No. 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan..........selengkapnya ...
Perda No. 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga...
Perda No. 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas-dinas
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Kabupaten Ogan...
Perda No. 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat...
Perda No. 23 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kab. OKU Selatan kepada Pihak Ketiga
bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..........selengkapnya ...
Perda No. 22 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa
bahwa untuk menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa harus disertai dengan sumber pendanaan, sarana dan prasarana serta personil sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan...........selengkapnya
Perda No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Status 6 Desa menjadi Kelurahan
bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka Desa Bandar Agung Kecamatan Banding Agung, Desa Simpang Sender Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Desa Batu Belang dan Desa Sumber Jaya, Desa Kisau, Desa Pancur Pungah, Desa Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu diubah statusnya menjadi...
Perda No. 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 42 Desa
bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat serta untuk peningkatan pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat Desa, maka khusus terhadap Desa Tanjung Durian, Desa Sinar Baru, Desa Kota Way Kecamatan Buay Pemaca, Desa Sugih Waras, Desa Suka Negeri, Desa Bandar Agung, Desa Banding Agung, Desa Sipatuhu Kecamatan Banding Agung, Desa Subik, Desa Hangkusa, Desa Simpang Sender, Desa Gedung Baru...
Perda No. 19 Tahun 2008 tentang Izin Kerja Perawat Gigi
bahwa dalam upaya mendayagunakan tenaga perawat gigi untuk menunjang pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat, sejalan dengan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1019/Menkes/SK/VII/2000 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, perlu dilakukan pembinaan terhadap perawat gigi dan mulut........selengkapnya...
Perda No. 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kec. Buana Pemaca, Kec. Tiga Dihaji, dan Kec. Buay Rawan
bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan serta Pelayanan Masyarakat secara optimal, maka perlu dilakukan pemekaran Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan........selengkapnya ...
Perda No. 18 Tahun 2008 tentang Izin Kerja dan Praktik Perawat
bahwa dalam upaya mendayagunakan tenaga perawat untuk menunjang pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat, sejalan dengan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 647/Menkes/SK/IV/2000 tentang Registrasi dan Praktik Perawat jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, perlu dilakukan pembinaan terhadap perawat........selengkapnya ...
Perda No. 17 Tahun 2008 tentang Izin Praktik Bidan dan Bidan Madya
bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dibidang pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat, sejalan dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan menetapkan standar profesi bagi bidan dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan..........selengkapnya ...
Perda No. 17 Tahun 2007 tentang Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker
bahwa sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184 /Menkes/PER/II/1995 Jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/Menkes/SK /2003, kewenangan Penerbitan Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker berada pada Kabupaten/Kota.........selengkapnya ...
Perda No. 16 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi
bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, kewenangan penyelenggaraan perizinan praktik Kedokteran berada pada Kabupaten/Kota................selengkapnya ...
Perda No. 16 Tahun 2007 tentang Izin Optikal
bahwa sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189.A /Menkes/PER/IX/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin dibidang Kesehatan Jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/ SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal, Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Optikal berada pada Kabupaten/Kota...........selengkapnya ...
Perda No. 15 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan
bahwa dengan telah di aturnya Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, perlu memberikan Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu...
Perda No. 15 Tahun 2007 tentang Izin Apotek
bahwa sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922 /Menkes/PER/X/1993 Jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002, kewenangan penyelenggaraan perizinan Apotek berada pada Kabupaten/Kota.........selengkapnya ...
Perda No. 15 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pemkab. OKU Selatan kepada Partai Politik
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka perlu diatur mengenai Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kepada Partai Politik..........selengkapnya ...
Perda No. 14 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri
bahwa dengan adanya perkembangan sosial ekonomi di masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh di dalam perkembangan bidang usaha industri, untuk itu perlu adanya penataan dan perlindungan dalam rangka menciptakan iklim dunia usaha yang sehat agar lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha.........selengkapnya ...
Perda No. 14 Tahun 2007 tentang Izin Toko Obat
bahwa sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/IX/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin Dibidang Kesehatan Jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002, kewenangan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Toko Obat berada pada Kabupaten/Kota........selengkapnya ...
Perda No. 13 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Cuma-cuma
bahwa dalam rangka memberikan bantuan hukum bagi orang miskin di KabupatenOganKomeringUlu Selatan sekaligus wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam mewujudkan akses terhadap keadilan sesuai prinsip kesamaan di muka hukum.......selengkapnya ...
Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. OKU Selatan Prov. Sumsel TA 2012-2032
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012-2032........selengkapnya ...
Perda No. 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. OKU Selatan Tahun 2010-2015
bahwa dalam rangka memberikan landasan dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan, maka perlu diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan periode 2010-2015........selengkapnya ...
Perda No. 13 Tahun 2007 tentang Pengendalian, Penertiban, dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penggunaan Bahan Tambahan yang Dilarang dalam Pangan
bahwa peredaran dan penggunaan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan saat ini dirasakan semakin meluas dan meningkat......selengkapnya
Perda No. 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan
bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu dilakukan penataan dan pembinaan pergudangan dalam sistem distribusi nasional.....selengkapnya ...
Perda No. 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan khususnya dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan........selengkapnya ...
Perda No. 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah
bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.......selengkapnya
Perda No. 11 Tahun 2007 tentang Izin Trayek
bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, maka terhadap penyediaan pelayanan angkutan umum perlu mendapat Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.....selengkapnya
Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. OKU Selatan TA 2013
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2013, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013..........selengkapnya ...
Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Hygiene dan Sanitasi
bahwa dalam rangka mengadakan pembinaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi di tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan, maka perlu diatur mengenai pembinaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi.........selengkapnya
Perda No. 10 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Angkutan Umum
bahwa dalam rangka penertiban usaha angkutan umum dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan serta dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan upaya melindungi kepentingan umum, maka terhadap penyediaan pelayanan angkutan umum perlu diatur perizinannya...............selengkapnya ...
Perda No. 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah
bahwa penunaian Zakat merupakan kewajiban umat islam yang mampu dan hasil pengumpulan Zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat......selengkapnya
Perda No. 9 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan
bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, maka terhadap kegiatan usaha pada lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan perlu diatur perizinannya.......selengkapnya ...
Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan
bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, maka terhadap kegiatan usaha pada lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan perlu diatur perizinannya........selengkapnya ...
Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda No. 17 Tahun 2007 tentang Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker
bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, urusan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dipusatkan secara terpadu melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan....selengkapnya ...
Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan
bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna serta upaya pelayanan kepada masyarakat kelurahan, perlu adanya pemekaran wilayah administrasi kelurahan, baik melalui Pembentukan, Penghapusan, atau Penggabungan Kelurahan....selengkapnya ...
Perda No. 6 Tahun 2013 tentang Peran Serta Badan Usaha dan Masyarakat untuk Peningkatan Pembangunan di Kab. OKU Selatan
bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, harus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga dalam proses pencapaiannya memerlukan biaya yang besar dalam pelaksanaanya, pembiayaan yang dilakukan selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dibutuhkan pula pembiayaan yang berasal dari partisipasi dan peran serta badan usaha dan masyarakat.....selengkapnya ...
Perda No. 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan
bahwa dengan memperhatikan jenis dan jumlah usaha jasa dan produksi, keanekaragaman status penduduk, mata pencaharian, perubahan nilai agraris ke jasa industri serta meningkatnya volume pelayanan kepada masyarakat pada suatu desa, maka perlu adanya perubahan status desa menjadi kelurahan.....selengkapnya ...
Perda No. 5 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung
bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya....selengkapnya
Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan....selengkapnya ...
Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kab. OKU Selatan
bahwadalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu untuk melakukan penyelarasan dan penataan kembali Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan....selengkapnya ...
Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya.....selengkapnya ...
Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah
bahwa pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum yang mantap dan dinamis, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum, perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum, serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis....Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program...
Perda No. 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo Ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka perlu diatur mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.....selengkapnya ...
Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kab. OKU Selatan
bahwadalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan bidang pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan......selengkapnya ...
Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kab. OKU Selatan
bahwa dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah agar lebih efektif dan efisien serta mampu melaksanakan kewenangan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.....selengkapnya ...
Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa
bahwa berdasarkan Pasal 202 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur mengenai Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan........selengkapnya ...
Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. OKU Selatan TA 2013
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik...
Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Daerah diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa......selengkapnya ...
Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan 25 Desa
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat Desa khususnya masyarakat Desa Persiapan Pelawi, Desa Persiapan Pekuolan, Desa Persiapan Sukajaya, Kecamatan Muaradua, Desa Persiapan Tunas Jaya, Desa Persiapan Sinar Danau, Desa Persiapan Simpang Agung, Desa Persiapan Sinar Mulyo Kecamatan Simpang, Desa Persiapan Tebat Layang, Desa Persiapan Watas Kecamatan Sindang Danau, Desa Persiapan Simpang Luas, Desa Persiapan...
Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah
bahwa dalam rangka penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas, dan memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu disusun pedoman penyusunan produk hukum daerah....selengkapnya
Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. OKU Selatan TA 2013
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor12Tahun2008, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Ogan Komering Ulu Selatan telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran...
Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Perda Kab OKU Nomor 14 Tahun 2011 Tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan..........selengkapnya ...
Perda No. 18 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Usaha Minyak dan Gas Bumi
bahwa minyak dan gas bumi merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga perlu pengusahaan dengan seoptimal mungkin agar dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat...............selengkapnya
Perda No. 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Panas Bumi
bahwa panas bumi adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan mempunyai peranan penting sebagai salah satu sumber energi pilihan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat...........selengkapnya
Perda No. 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Energi
bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan alam yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu...................selengkapnya ...
Perda No. 15 Tahun 2013 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Ketertiban Umum
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat............selengkapnya ...
Perda No. 14 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kab OKU
bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk itu daerah dituntut untuk melakukan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan Daerah...............selengkapnya ...
Perda No. 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kab OKU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kab OKU
bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2011, telah dibentuk Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu...........selengkapnya ...
Perda No. 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab OKU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kab OKU
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja di pandang perlu merubah dan menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu...........selengkapnya ...
Perda No. 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab OKU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kab OKU
bahwa dalam rangka optimalisasi dan sinkronisasi tugas Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dipandang perlu mengubah dan menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ulu...........selengkapnya ...
Perda No. 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kab OKU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekda dan Sekwan DPRD Kab OKU
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dipandang perlu meninjau kembali dan menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.................selengkapnya ...
Perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah Kab OKU
bahwa dalam rangka penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas, dan memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu disusun pedoman penyusunan produk hukum daerah.................selengkapnya
Perda No. 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah
bahwa peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat..............selengkapnya
Perda No. 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
bahwa Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang bersumber dari kegiatan usaha dan rumah tangga berpotensi mencemari, merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengganggu kesehatan manusia.............selengkapnya
Perda No. 4 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menuruntelah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten..........selengkapnya
Perda No. 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggara Parkir
bahwa dalam rangka menjaga ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta pelayanan terhadap kebutuhan ruang parkir kendaraan, maka perlu diatur Penyelenggaraan Parkir dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu............selengkapnya
Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung
bahwa bangunan gedung memiliki fungsi yang sangat sentral sebagai tempat manusia melakukan berbagai aktivitasnya, untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya guna menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya..........selengkapnya ...
Perda No. 4 Tahun 2014 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
bahwa Berdasarkan Pasal 127 Huruf g Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha Kabupaten/ Kota............selengkapnya ...
Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Penetapan 16 Desa dalam Kab OKUT
bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi maka ditetapkanya 16 (Enam Belas) Desa yang berdasarkan pada Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Pembentukan Desa Persiapan Kotanegara Timur Kecamatan Madang Suku II, Desa Kalirejo...
Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kab OKUT
Bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu mengadakan perubahan terhadap susunan organisasi inspektorat yang diatur...
Perda No. 6 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. OKUT TA 2013
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa...
Perda No. 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kab OKUT
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu dilakukan penyempurnaan.............selengkapnya ...
Perda No. 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma
bahwa dalam rangka memberikan bantuan hukum bagi orang miskin di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sekaligus wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam mewujudkan akses terhadap keadilan sesuai prinsip kesamaan di muka hukum..........selengkapnya ...
Peraturan Walikota No.21 Tahun 2014 ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih TA 2013
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai ............ selengkapnya ...
Perda No. 8 Tahun 2014 ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih TA 2013
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana .......... selengkapnya
Perda No.9 Tahun 2013 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2014
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah .......... selengkapnya
Perda No. 7 Tahun 2013 ttg Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ..........selengkapnya
Perda No. 8 Tahun 2013 ttg Perubahan atas Perda No.7 Tahun 2011 ttg Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke Dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabujaya
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, .......selengkapnya
Perda No.2 Tahun 2013 ttg Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Toko Modern
bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama tercipta adanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat........Selengkapnya
Perda No.1 Tahun 2013 ttg Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n dan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 T ahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah t entang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi..........selengkapnya ...
SOSIALISASI KEPUTUSAN BPK NOMOR 2/K/I-XIII.2/6/2013 TENTANG TATA CARA PELAPORAN UNSUR PIDANA YANG DITEMUKAN DALAM PEMERIKSAAN KEPADA INSTANSI YANG BERWENANG DAN KEPUTUSAN BPK NOMOR 8/K/I-XIII.2/12/2013 TENTANG PELAKSANAAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF
Bertempat di ruang Auditorium BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Keputusan BPK Nomor 2/K/I-XIII.2/6/2013 tentang Tata Cara Pelaporan Unsur Pidana yang Ditemukan dalam Pemeriksaan kepada Instansi yang Berwenang dan Keputusan BPK Nomor 8/K/I-XIII.2/12/2013 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif. Pembukaan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Selatan, I Gede Kastawa, SE., MM. dengan moderator Kepala Subbagian Hukum...
Perda No 2 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekda dan Sekwan DPRD Kab OKUT
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.............selengkapnya ...
KUNJUNGAN OMBUDSMAN RI PERWAKILAN SUMATERA SELATAN
Rabu, 10 September 2104 - BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menerima kunjungan dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, Indra Zuardi. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Selatan, I Gede Kastawa, SE., MM. di Ruang Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Selatan.
Kunjungan tersebut dilaksanakan terkait...
Present Financial Crisis and Business banking Arena
Present Financial Crisis and Business banking Arena Economic experts believe that enterprise recreation have existence cycles making them succeed or fail depending on how they regulate the effects of assorted occurrences. It is usually necessary to demonstrate these activities will practically never discontinue in spite of how they can feel unprofitable. Men and women without exception have difficulties...
MEDIA WORKSHOP “EKSPOSE LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN 2013 PADA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SUMATERA SELATAN”
Pada hari Jumat, 22 Agustus 2014, bertempat di Auditorium Lantai 3 Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan Media Workshop dengan tema “Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan”. Kegiatan workshop ini diadakan untuk memberikan pemahaman kepada media atas hasil pemeriksaan BPK yang termuat dalam...
EKSPOSE TIM SUBDIT III DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMSEL
Selasa, (19 September 2014), Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak I Gede Kastawa, SE., MM menerima kedatangan 2 (dua) Tim Subdit III Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan. Kedatangan kedua tim ini dalam rangka pelaksanaan paparan/ekspose dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurangan setoran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik...
Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekan Republik Indonesia Ke-69 di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-69 (HUT RI ke-69), BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan upacara peringatan HUT RI ke-69 pada hari Minggu, 17 Agustus 2014 yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. walau upacara bendera ini dilaksanakan pada hari Minggu, hal ini tidak mengurangi hikmadnya peringatan HUT Kemerdekaan...
Proyek Kolam Retensi Berpotensi Mark Up
Proyek penataan kolam retensi depan GOR Pancasila yang dianggarkan dana APBD Muaraenim tahun 2014 sebesar Rp737.651.000 berpotensi mark up yang pada akhirnya akan merugikan keuangan negara. Karena proyek yang dikerjakan CV Enggal Jaya itu, dinilai tidak sebanding antara pekerjaan yang dilakukan dengan anggaran yang disediakan............selengkapnya
Pejabat Kabupaten Banyuasin Dijadikan Target Aparat
Banyuasin (BIN). Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Selatan dengan nomor surat Nomor A/LHP/XVIII.PLG/05/2014; Nomor 28.B/LHP/XVIII.PLG/05/2014; dan Nomor 28.C/LHP/XVIII.PLG/05/2014 masing-masing bertanggal 26 Mei 2014............selengkapnya
Perda No. 4 Tahun 2013 ttg Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur............. selengkapnya ...
Dana Hibah Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2013 Bermasalah
Palembang (BIN). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Selatan beberapa waktu lalu memberikan data hasil pemeriksaan Laporan Realisasi Anggaran (unaudited) TA 2013, Pemerintah Kota Palembang..........selengkapnya
Beli Buku Dari Dana Alokasi Khusus dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Pembangunan dan Subsidi (PPS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang Hasanuddin, mengatakan, ke depan tidak boleh lagi membeli buku kurikulum 2013 dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).........selengkapnya
Serah Terima Jabatan Dharma Wanita Persatuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Pada hari yang sama dengan acara serah terima jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan halal bihalal serta pisah sambut Kepala Perwakilan, dilaksanakan pula acara serah terima jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Acara ini dimulai pada pukul 13.00 dan bertempat di Ruang Aula Lantai 3 Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera...
Serah Terima Jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada hari ini (8/8) menyelenggarakan acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan antara pejabat lama Novy G. A. Pelenkahu, MBA, Ak., dengan pejabat baru I Gede Kastawa, SE., MM. Novy G. A. Pelenkahu, MBA, Ak., saat ini mendapatkan promosi jabatan dan dipercaya sebagai Staf Ahli BPK RI...
Perda No. 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum Kabupaten/Kota............download selengkapnya ...
Halal Bihalal dan Pisah-Sambut Kepala Perwakilan
Masih dalam suasana Idul Fitri 1435 H, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan acara halal bihalal seluruh pegawa. Acara yang dilaksanakan di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan ini berlangsung hidmat saat seluruh pegawai saling berjabat tangan dan bermaafan, yang dimulai dari Kepala Perwakilan, diikuti seluruh pejabat struktural dan fungsional serta seluruh pegawai BPK RI Perwakilan...
Perda No. 7 Tahun 2012 ttg Pajak Air Tanah
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten............ selengkapnya ...
Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan tertentu Kabupaten/Kota........... download selengkapnya ...
Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten.............. download selengkapnya ...
Perda No. 4 Tahun 2012 ttg Pajak Sarang Burung Walet
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota............. selengkapnya ...
Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Hasil Pemeriksaan TA 2013
Selasa, 22 Juli 2014 – Bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan acara Pemaparan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013 di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pemaparan dilaksanakan oleh Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang dipisahkan Lainnya, Bapak Novy G.A. Pelenkahu.
Acara dilanjutkan dengan Penyerahan kompilasi laporan hasil pemeriksaan atas laporan...
Kunjungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan ke Panti Asuhan
Rabu, 31 Agustus 2013. Pegawai BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan mengadakan acara bakti sosial dengan mengunjungi tiga Panti Asuhan di Wilayah Palembang. Kegiatan yang dimulai pada pukul 09.00 ini dipimpin langsung oleh Staf Ahli BPK RI Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang dipisahkan Lainnya, Bapak Novy G.A. Pelenkahu.
Dalam kegiatan ini BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan memberikan memberikan sumbangan...
Laju Pembangunan Daerah Cenderung Stagnan
Laju pembangunan daerah semakin sulit meningkat dan cenderung stagnan setelah jumlah transfer dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat lebih banyak diserap belanja pegawai ketimbang belanja modal..........selengkapnya
Knowledge Transfer Forum PKB BBNKB
Jumat, 11 Juli 2014 – BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan Knowledge Transfer Forum (KTF) Pengolahan Data Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB BBNKB). KTF PKB BBNKB diikuti oleh seluruh pemeriksa di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Pembicara dalam kegiatan KTF PKB BBNKB adalah Yudha Ariffianto dari Sub Auditorat Sumatera Selatan I...
BSB-Pemkot Pagaralam Harus Berbenah
Palembang - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumsel memberikan rekomendasi kepada Bank Sumsel Babel (BSB) agar meningkatkan kinerja bisnis dalam hal tata kelola keuangan atau good corporate governance (GCG) dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM).
Kepala BPK Kantor Perwakilan Sumsel, Novy G A Pelenkahu, mengatakan, dari hasil pemeriksaan pihaknya memberikan rekomendasi kepada BSB ntuk melakukan pembenahan. “Selain BSB, rekomendasi juga tertuju...
Penyerahan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah per 31 Mei 2014
Jumat, 11 Juli 2014 – Bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan Penyerahan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah per 31 Mei 2014. Acara dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Selatan.
Laporan Hasil Pemantauan diserahkan oleh Kepala Sub Auditorat Sumsel I, Aryono Prakoso,S.E., M.M., Ak. dan Kepala Sub...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TA 2014
bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Mengajukan Rencana Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama..................selengkapnya ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, melalui perluasan investasi pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir, serta untuk memberikan peluang kerjasama dalam organisasi.............selengkapnya ...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pagaralam TA 2013
Kamis, 10 Juli 2014 – BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pagar Alam untuk Tahun Anggaran 2013.
LHP BPK RI diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Novy G.A. Pelenkahu dan diterima oleh Walikota Pagar Alam, Ida Fitriati Basjuni serta Ketua DPRD Kota Pagar Alam, Ruslan Abdul...
Perda No 2 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD TA 2013
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, anatara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD TA 2013........................ Selengkapnya ...
Perda No 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014
Bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 181 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama..................... Selengkapnya ...
Perda No 2 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD TA 2013
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi, anatara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan
APBD TA 2013................... selengkapnya ...
Perda No 1 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014
Bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 181 ayat 1 Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh
persetujuan bersama.............. selengkapnya ...
Perda Musi Banyuasin No 14 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD TA 2013
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat 4 Undang-Undang No 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Banyuasin telah
menyempurnakan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD TA 2013 sesuai
dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 852/KPTS/BPKAD/2013
tanggal...
Perda Muba No 1 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat 4 Undang-Undang No 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Banyuasin telah
menyempurnakan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD TA 2014 sesuai
dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 87/KPTS/BPKAD/2014
tanggal...
Perda Musi Banyuasin No 14 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD TA 2013
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat 4 Undang-Undang No 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Banyuasin telah
menyempurnakan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD TA 2013 sesuai
dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 852/KPTS/BPKAD/2013
tanggal...
Perda Musi Banyuasin No 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Perseroan Terbatas Petro Muba
bahwa sesuai Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah
Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada suatu Badan Usaha Milik
Pemerintah dan/atau Milik Swasta........................ Selengkapnya
Perda Musi Banyuasin No 9 Tahun 2013 tentang Retribusi dan/atau Penyedotan Kakus serta Pemakaian Mobil Lavactory / WC Umum
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam upaya mengintesifkan
penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang membiayai pelaksanaan
pemerintahan daerah, maka perlu mengatur kembali Pajak dan Retribusi.............. Selengkapnya ...
Perda Musi Banyuasin No 1 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat 4 Undang-Undang No 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Banyuasin telah
menyempurnakan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD TA 2014 sesuai
dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 87/KPTS/BPKAD/2014
tanggal...
Perda No 11 Tahun 2013 ttg Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perseroan Terbatas Petro Muba
bahwa sesuai Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau Milik Swasta ..........selengkapnya
Perda No 10 Tahun 2013 ttg Bantuan Hukum
bahwa dalam rangka memberikan bantuan hukum bagi orang miskin di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Bantuan Hukum...............Selengkapnya ...
Perda No 9 Tahun 2013 ttg Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Serta Pemakaian Mobil Lavactory / Wc Umum
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam upaya mengintesifkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, maka perlu mengatur kembali Pajak dan Retribusi ..........selengkapnya ...
Perda No 8 Tahun 2013 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan pemerintahan dan demi efisiensi dan efektifitas organiasi perangkat daerah, serta Kabupaten Musi Banyuasin sudah menerapkan pola maksimal untuk penyusunan struktur SKPD Dinas, maka perlu digabung dua dinas yang sudah terbentuk yaitu Dinas Perhubungan digabung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin ...........Selengkapnya ...
Perda No 7 Tahun 2013 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan pemerintahan dan semakin berat tugas-tugas sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi serta demi sinkronisasi dengan instansi vertikal, maka perlu dibentuk Dinas Sosial tersendiri yang terpisah dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.............Selengkapnya ...
Perda No 5 Tahun 2013 ttg Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa Pasal 14 dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadan Barang / Jasa Pemerintah, mewajibkan setiap Kementerian / Lembaga / Daerah / Instansi Lainya membentuk Unit Layanan Pengadaan..............Selengkapnya ...
Perda No 4 Tahun 2013 ttg Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa berdasarkan Nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sudah tidak sesuai lagi dengan tupoksinya, karena perlindungan masyarakat masuk dalam tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja, dan penanggulangan bencana serta Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK) masuk dalam Tupoksi pada Badan penanggulangan Bencana Daerah, karena...
Perda No 3 Tahun 2013 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa Nomenklatur Dinas, Bidang, Sub Bagian dan Seksi yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sudah tidak sesuai lagi dengan tugas pokok dan fungsinya dan perkembangan dinamika zaman, karena itu harus diubah...............Selengkapnya ...
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat...
bahwa Nomenklatur Bagian dan Sub Bagian, pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sudah tidak sesuai lagi dengan tugas pokok dan fungsinya, karena itu harus diubah dan disesuaikan dengan volume kerja.........selengkapnya...
Perda Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2014
bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama.............selengkapnya ...
Perda Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah
bahwa setiap oang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan berhak atas jaminan kesehatan yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat untuk dapat meenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera adil dan makmur..............selengkapnya ...
Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Pendirian Perusahaan Bende Seguguk Daerah Tingkat II...
bahwa untuk penguatan dan effesiensi Perusahaan Daerah Bende Seguguk Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu restrukturisasi Dewan Direksi yang diatur dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah...........selengkapnya
Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penataan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Moderen
bahwa keberadaan pasar tradisonal yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir harus dilindungi keberadaanya untuk menjaga segmen pasar sebagai tempat melakukan aktivitas berdagang sehari-hari............. selengkapnya
Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma Untuk Masyarakat Miskin
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma untuk Masyarakat Miskin ........ selengkapnya
Perda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf n dan ketentuanPasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ........... selengkapnya ...
Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf e dan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ...........selengkapnya ...
Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.......selengkapnya ...
Pemerintah Kota Palembang Mendapat Opini WTP
Jumat, 20 Juni 2014 - Bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan, Novy G. A. Pelenkahu, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran (TA) 2013.
LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Novy G.A. Pelenkahu, dan diterima oleh Ketua DPRD Kota Palembang, H. Ahmad Nopan, S.H., M.H., serta...
Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat TA 2013
Jumat, 20 Juni 2014 – BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2013.
LHP diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Novy G.A. Pelenkahu, dan diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Lahat, Herliansyah, S.H., M.H. dan Wakil Bupati Lahat, Marwan Mansyur, S.H., M.M. Dalam sambutannya...
BPK : Perlunya Pengamanan Rupiah Melalui Transaksi Lindung Nilai (Hedging)
Jakarta, Kamis (19 Juni 2014) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) mengadakan rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Gubernur Bank Indonesia (BI), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang diwakili Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), Kejaksaan Agung yang diwakili oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili...
Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHP BPK s.d. Semester 1 2014
Rabu, 18 Juni 2014. Selama dua hari pada tanggal 18 s.d. 19 Juni 2012, BPK Perwakilan Provinsi Sumsel melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) Semester II atas hasil pemeriksaan BPK pada seluruh entitas di Provinsi Sumatera Selata, yang terdiri atas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan 15 Kabupaten/Kota.
Acara tersebut dibuka oleh Kepala Sub Auditorat II BPK RI PerwakilanProvinsi Sumatera Selatan,Hendra Gunawan...
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Investasi Pemerintah Daerah
bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, melalui perluasan investasi pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir, serta untuk memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi............selengkapnya ...
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 11 tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerinth Kabupaten Ogan Ilir PT. Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta...
bahwa dalam meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah dan pendapatan daerah kabupaten Ogan Ilir melalui investasi, perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. . Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung, PDAM Tirta Ogan dan pada PD Petrogas Ogan Ilir yang berasal dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir........ selengkapnya ...
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja...
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 9 Permendagri Nomor 40 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu diadakan perubahan ......... selengkapnya ...
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir
bahwa memperhatikan kebutuhan peningkatan pelayanan bagi masyarakat pada bidang komunikasi dan informatika dalam Kabupaten Ogan Ilir di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, perlu diadakan perubahan pada struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir ....... selengkapnya ...
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Kerjasama Daerah
bahwa untuk menyelaraskan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu diadakan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 42 Tahun 2006 tentang Kerjasama Daerah .........selengkapnya ...
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
bahwa hutan, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan sumber daya alam yang harus dimanfaatkan secara optimal dan dijaga kelestarian fungsinya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang .......selengkapnya ...
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Rumah Kos dan, atau Rumah Sewa
bahwa usaha penyelenggaraan rumah kos dan rumah sewa terus mengalami perkembangan yang pesat di Kabupaten Ogan Ilir, khususnya di Indralaya sebagai ibukotanya ......... selengkapnya
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Nama-nama Jalan, Gang, dan Nomor Rumah/Bangunan
bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003, maka terjadi banyak perubahan dan perkembangan kemajuan di berbagai bidang, termasuk pembangunan sarana jalan, gang, rumah dan bangunan .......... selengkapnya ...
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan di tingkat daerah tentang penetapan dan penegasan batas desa...........selengkapnya ...
Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013
Sabtu, 14 Juni 2014 – BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013.
Penyerahan LHP diserahkan dalam Rapat Paripurna Istimewa XXII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan.
LHP diserahkan oleh Anggota V BPK RI Dr. Agung Firman Sampurna dan Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan...
DPRD Sumsel Gelar Rapat Paripurna Istimewa XXII
SRIPOKU, COM. PALEMBANG - Rapat Paripurna Istimewa XXII DPRD Sumsel terhadap penyerahaan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumsel atas laporan keuangan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2013, Sabtu (14/6/2014), resmi dibuka di ruang paripurna DPRD Sumsel Jalan POM IX Palembang.
"Rapat paripurna istimewa XXII DPRD Provinsi Sumsel pada hari ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara...
Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2013
Jumat, 13 Juni 2014 – BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2013.
LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Novy G.A. Pelenkahu, dan diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Drs. H. Iklim Cahya, MM dan Bupati Ogan Ilir, H.Mawardi Yahya. Dalam sambutannya...
Raih WTP yang Ketiga
PANGKALAN BALAI - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumsel Sumatera Selatan menyatakan, Pemkab memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2013.
"Alhamdulilah kita kembali mendapatkan WTP ini tiga kali berturut - turut, yaitu tahun 2011, 2012 dan tahun 2013," kata Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian SH, ketika ditemui di kantor pemkab usai menerima opini WTP, Senin (26/5).
Kendati Pemkab Banyuasin...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten OKU dan Empat Lawang
Senin, 26 Mei 2014 – BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2013.
LHP BPK RI diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Novy G.A. Pelenkahu. Dalam sambutannya Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa BPK RI memberikan opini Wajar...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 5 Entitas
Senin, 26 Mei 2014 – BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kota Lubuk Linggau untuk Tahun Anggaran 2013.
LHP BPK RI diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Novy G.A. Pelenkahu. Dalam sambutannya Kepala Perwakilan...
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Kembali Mendapat Opini “Wajar Tanpa Pengecualian”
Jumat, (23/05/2014), Bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan, Novy G. A. Pelenkahu, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran (TA) 2013. LHP diterima oleh Ketua DPRD Ogan Komering Ilir, H.M. Yusuf Mekki, S.Sos , serta Bupati Ogan Komering Ilir, Iskandar, S.E.
Sebagaimana diketahui, opini BPK RI atas...
Upacara Bendera Dalam Rangka Memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke-106 Tahun 2014
Selasa, 20 Mei 2014 – BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke-106 pada Selasa 20 Mei 2014 bertempat di halaman gedung kantor Perwakilan.
Pada upacara yang dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai tersebut, Kepala Sekretariat Perwakilan, Astar Lambaga bertindak sebagai Inspektur Upacara dan sebagai komandan upacara adalah Kepala Sub Bagian...
Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin TA 2013
Jumat, (16/05/2014), Bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan, Novy G. A. Pelenkahu, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran (TA) 2013. LHP diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Abusari, SH, M.Si, serta Bupati Musi Banyuasin, H. Pahri Azhari.
Berbeda dari tahun sebelumnya, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten...
Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih TA 2013
Jumat, (16/05/2014), Bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan, Novy G. A. Pelenkahu, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran (TA) 2013. LHP diterima oleh Ketua DPRD Kota Prabumulih, Ir Dipe Anom, serta WaliKota Prabumulih, Ir. H. Ridho Yahya, MM.
Berbeda dari tahun sebelumnya, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih TA...
Sosialisasi Kode Etik dan Sistem Penjaga Integritas dan Kontrol Resiko
Rabu (14 Mei 2014). Dalam rangka meningkatkan pengetahuan terhadap Kode Etik BPK yang harus dipatuhi oleh Anggota, Pemeriksa dan Pelaksana BPK, bertempat di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan Sosialisasi Kode Etik dan Sistem Penjaga Integritas dan Kontrol Resiko oleh Inspektorat Utama.
Sosialisasi dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan, Novy G.A. Pelenkahu dan diikuti oleh seluruh...
Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan TA 2013
Senin, (05/05/2014), Bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan, Novy G. A. Pelenkahu, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran (TA) 2013. LHP diterima oleh Sekretaris DPRD Kabupaten OKU Selatan, Umi Kalsum, serta Wakil Bupati OKU Selatan, Hj. Herawati Gatot, S.Pm.
Tidak berbeda dari tahun sebelumnya, Laporan Keuangan Pemerintah...
Dr. H. Rizal Djalil Mengucapkan Sumpah Jabatan Ketua BPK
Jakarta, Senin (28 April 2014) – Memenuhi amanat Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Dr. H. Rizal Djalil mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) masa jabatan April-Oktober 2014 yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. di Gedung Sekretariat Mahkamah...
Ujian Online PBJ pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Kamis, 27 Maret 2013, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan ujian online Pengadaan Barang dan Jasa. Ujian tersebut dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi e-learning pada Pusdikalt BPK RI. Bertindak selaku pengawas ujian adalah Kepala Sub Bagian SDM BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Nur Kurniawan.
Ujian diikuti oleh enam peserta yaitu:
M. Arfan K
Deny Norman I
Mukmin
Abraham Qolbi
Ahmad Fikry A
Septian Wahyu...
Perda No.3 Tahun 2013 ttg Izin Lingkungan
bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan oleh sebab itu perlu diadakan pengendalian dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.......selengkapnya
Perda No. 1 Tahun 2013 ttg Izin Usaha Konstruksi
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstuksi perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa...
Perda Nomor 3 Tahun 2013 ttg IZIN LINGKUNGAN
bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan oleh sebab itu perlu diadakan pengendalian dampak negatif dan meningkatkan dampak positif ........selengkapnya
Perda Nomor: 1 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstuksi perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa...
Perda Kota Palembang No 11 Tahun 2013 ttg APBD TA 2014
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat 1 Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No 32 Tahun 2004............... selengkapnya ...
Perda Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2013 ttg Perubahan APBD TA 2013
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit kerja, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan............. selengkapnya ...
Perda Kota Palembang No 14 Tahun 2012 ttg APBD TA 2013
bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 181 ayat 1 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah reakhir kali dengan Undang Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No 32 Tahun 2004......................... selengkapnya ...
Abstraksi Perda No 14 Tahun 2013 ttg Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 ttg Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7...
Abstraksi Perda No 10 Tahun 2013 ttg Perubahan atas Perda No 4 Tahun 2008 ttg Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Bentuk Saham pada PT Asuransi Bangun Askrida
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Bentuk Saham pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengadakan penyertaan modal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)........................ selengkapnya ...
Abstraksi Perda No 9 Tahun 2013 ttg Perubahan Ketiga atas Perda No 2 Tahun 1988 ttg Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa telah ditetapkan modal dasar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).............. selengkapnya ...
Perda No 15 Tahun 2013 ttg Perubahan Kelima atas Perda No 9 Tahun 2008 ttg Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Prov Sumsel
bahwa guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan di bidang aset daerah, maka dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap nomenklatur, tugas dan fungsi bidang yang menangani aset daerah serta pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang akan mengelola aset daerah.................... selengkapnya ...
Perda No 14 tahun 2013 ttg Perubahan Ketiga atas Perda No 7 Tahun 2008 ttg Organisasi dan tata Kerja Setda dan Setwan Prov Sumsel
bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7...
Perda No 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No 3 Tahun 2007 ttg Pengelolaan Barang Milik Pemerintah
bahwa dengan dibentuknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, terjadi perubahan nomenklatur serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang...
Perda No 11 Tahun 2013 ttg Perubahan atas Perda No 5 Tahun 2010 ttg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diatur kebijakan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.................... selengkapnya
Perda No 10 Tahun 2013 ttg Perubahan atas Perda No 4 Tahun 2008 ttg Penyertaan Modal Pemprov Sumatera Selatan Dalam Bentuk Saham pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Bentuk Saham pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengadakan penyertaan modal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)...................... selengkapnya ...
Perda No 9 Tahun 2013 ttg Perubahan Ketiga atas Perda No 2 Tahun 1988 ttg PD Perhotelan Swarna Dwipa
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa telah ditetapkan modal dasar Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).................. selengkapnya ...
Perda Nomor 10 Tahun 2013 ttg Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Musi Palembang
bahwa dalam rangka percepatan peningkatan dan pengembangan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang sejalan dengan Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Palembang Untuk Hibah Air Minum Nomor : PPH-93/PK/2013 tanggal 17 Juli 2013, maka Pemerintah Kota Palembang perlu mengadakan penyertaan modal ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang..................... selengkapnya ...
Perda No 5 Tahun 2013 ttg Organ dan Kepegawaian PDAM Tirta Musi Palembang
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum serta dalam upaya meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum............. selengkapnya ...
Perda No 2 Tahun 2013 ttg Pembangunan Berkelanjutan
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sejalan dengan kondisi pembangunan di Kota Palembang yang telah berjalan dengan sangat baik, perlu dilaksanakan pembangunan secara berkelanjutan dan konsisten sesuai dengan perencanaan................. selengkapnya ...
Perda Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2013 ttg Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Musi Palembang
bahwa dalam rangka percepatan peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM Tirta Musi Palembang sejalan dengan perjanjian penerusan hibah (PPH) antara pemerintah pusat dan pemerintah kota palembang untuk hibah air minum nomor PPH-93/PK/2013 tanggal 17 Juli 2013, maka pemerintah kota palembang perlu mengadakan penyertaan modal ke dalam PDAM Tirta Musi Palembang............. selengkapnya ...
Perda Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2013 ttg Organ dan Kepegawaian PDAM Tirta Musi Palembang
bahwa dengan telah ditetapkannya Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 ttg Organ dan Kepegawaian PDAM serta dalam upaya meningkatkan kinerja PDAM Tirta Musi Palembang dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaian PDAM.................. selengkapnya ...
Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Berkelanjutan
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sejalan dengan kondisi pembangunan di Kota Palembang yang telah berjalan dengan sangat baik, perlu dilaksanakan pembangunan secara berkelanjutan dan konsisten sesuai dengan perencanaan.......... selengkapnya ...
BPK Akses On-line Seluruh Transaksi Kas Pemda Sumatera Selatan pada BPD Sumsel Babel
Jakarta, Jumat (14 Maret 2014) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Sumatera Selatan secara on-line pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan – Bangka Belitung (BPD Sumsel Babel) dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada hari ini (14/3) di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta. Penandatanganan...
Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama antara BPK RI-18 Pemda-Bank SumselBabel
Senin, 10 Maret 2014, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengundang seluruh Pemerintah Daerah dan Bank Sumsel Babel untuk hadir dalam pembahasan draft kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah daerah Secara Online pada Bank SumselBabel dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah.
Pembahasan dilaksanakan di auditorium kantor BPK Perwakilan, dan menghadirkan Sekretaris Daerah dan Kepala DPPKAD...
Perda Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas dalam Kabupaten Lahat, maka pengelolaan barang milik Daerah terintegrasi dengan bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan Daerah yang diwadahi dalam Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah...selengkapnya...
Perda Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan guna mendukung terwujudnya kesejahteraan
masyarakat desa dan untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat desa dan pengelolaan asset milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa maka Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa......selengkapnya ...
Perda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat
bahwa untuk membantu Bupati menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat telah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat dengan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat.....selengkapnya ...
Perda Nomor 03 Tahun 2013 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah...
Perda Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Lahat
bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembinaan dan pengendalian organisasi dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam penataan organisasi perangkat daerah.............selengkapnya ...
Perda Nomor 01 Tahun 2013 Tentang APBD TA 2013
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1)
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati
Lahat telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan keputusan Gubernur
Sumatera Selatan Nomor 56/KPTS/BPKAD/2013 Tanggal 14
Januari 2013 tentang Hasil...
Perda Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah..........selanjutnya
Perda Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pagaralam
bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001.........selengkapnya
Perda Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Dalam Kota Pagar Alam
bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 126 menetapkan bahwa Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya....selengkapnya
Pemaparan atas Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 dan Keputusan BPK No. 1/K/I-XIII.2/3/2012
Senin 10 Maret 2014. Bertempat di Auditorium Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan pemaparan oleh Ditama Binbangkum mengenai permintaan masukan atas sinkronisasi dan harmonisasi atas peraturan BPK No 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Keputusan BPK No. 1/K/I-XIII.2/3/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK.
Pemaparan dibuka oleh Kepala Sekretariat...
Perda Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Jenis Usaha dan Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup
bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kota Pagar Alam Yang Berwawasan Lingkungan sebagai upaya dasr dalam mengelola sumber daya pembangunan.....selengkapnya
Perda Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan...selengkapnya
Perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 .....selengkapnya
Perda Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan
bahwa berdasrkan ketentuan Pasal 2 ayat 92) huruf k Undang-undang Nomor 2008 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan Jenis pajak daerah Kabupaten....selengkapnya ...
Perda Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Perda Kab. Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
bahwa untuk efektivitas dan tata tertib administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan perlu diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.....selengkapnya
Perda Nomor 04 Tahun 2013 Tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebut bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak kabupaten/kota.....selanjutnya ...
Perda Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Perda Kab. Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan,...
bahwa untuk memenuhi kebuhan Organisasi yang semakin meningkat pada Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan maka perlu merubah Nomenklatur Jabatan Struktural pada unit kerja dimaksud.....selengkapnya
Perda Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Empat Lawang
bahwa untuk lebih mengoptimalkan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang terutama pada penanganan masalah Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, perlu mengadakan perubahan tentang Nomenklatur dan Struktur Organisasi sesuai dengan beban tugas yang semakin meningkat....selengkapnya ...
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Rabu, 5 Maret 2014 - BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat. Kegiatan Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat merupakan sebagai salah satu persyaratan kepada pns untuk penghargaan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang telah ditentukan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan salah satu persyaratan penyesuaian kepangkatan kepada pns berdasarkan ijazah/pendidikan yang dimiliki lebih tinggi...
The continued rise in the Earths everyday environment from your conditions strategy constitutes global warming.
The continued rise in the Earths everyday environment from your conditions strategy constitutes global warming. This will be shown among the adjustments to the climate periods as witnessed in the previous numerous years. Environmentalists and analysts state that these variations in local weather are occuring from smaller sized disparities in the Earth’s orbit that shift the level of...
Kunjungan DPRD Kota Palembang ke BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Senin, 17 Februari 2014 - BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menerima kunjungan dari DPRD Kota Pelembang. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Sub Auditorat Sumatera Selatan I, Aryono Prakoso, Kepala Sub Auditorat Sumatera Selatan II, Hendra Gunawan, dan Kepala Sekretariat Perwakilan, Astar Lambaga.
DPRD Kota Palembang, pada kesempatan tersebut menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan terkait masalah kegiatan terkait retribusi...
Media Visit Anggota IV BPK RI, Ali Masykur Musa
Sebagai salah satu bentuk diseminasi informasi publik yang dimiliki oleh BPK dan untuk menjaga hubungan silaturahmi dengan Media agar informasi yang diterima publik dapat berjalan dengan baik, Anggota IV BPK RI, Bapak Ali Masykur Musa yang didampingi oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Astar Lambaga melakukan kunjungan media (media visit) ke harian Sumatera Ekspress. Rombongan dari BPK RI tersebut diterima oleh...
Perda No.1 Tahun 2012 ttg Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Ke Dalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2010, Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas telah melakukan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan sebesar Rp.27.330.848.507,07 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh rupiah nol tujuh sen)..........selengkapnya ...
Perda No.10 Tahun 2012 ttg IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, pemanfaatan kayu dan atau non kayu dapat berupa usaha pemanfaatan hutan alam dan hutan tanaman.......selengkapnya ...
Perda No. 9 Tahun 2012 ttg Izin Pengelolaan Burung Walet
bahwa burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya di alam.......selengkapnya
Perda No. 4 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak daerah......selengkapnya
Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
bahwa penyelenggaraan bangunan sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.....selengkapnya ...
Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi
bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial budaya yang dapat menunjang kehidupan material maupun spiritual guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.......selengkapnya ...
Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032
bahwa untuk menjaga keserasian, keterpaduan pembangunan dan pengembangan Kota Lubuklinggau sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya yang melayani lingkup regional sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2012-2032, maka perlu menata ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya........selengkapnya ...
Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
bahwa penyelenggaraan bangunan sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan yang
fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi dan selaras dengan Iingkungannya......selengkapnya ...
Perda No.13 Tahun 2011 ttg RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010- 2015
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015........selengkapnya ...
Perda No.4 Tahun 2012 ttg Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagai salah satu jenis retribusi daerah kabupaten/ kota.........selengkapnya ...
Perda No. 2 Tahun 2012 ttg Perizinan Usaha Jasa Konstruksi
bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial budaya yang dapat menunjang kehidupan material maupun spiritual guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945....selengkapnya ...
Perda No. 1 Tahun 2012 ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032
bahwa untuk menjaga keserasian, keterpaduan pembangunan dan pengembangan Kota Lubuklinggau sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya yang melayani lingkup regional sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2012 - 2032, maka perlu menata ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya.......selengkapnya ...
Perda No. 10 Tahun 2012 ttg Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, pemanfaatan kayu dan atau non kayu dapat berupa usaha pemanfaatan hutan alam dan hutan tanaman........selengkapnya ...
Perda No.9 Tahun 2012 ttg Izin Pengelolaan Burung Walet
bahwa burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya di alam.......selengkapnya
Memori Masa jabatan 2004-2009
http://www.bpk.go.id/assets/files/otherpub/2014/otherpub__2014_1390959025.pdf
Lewat Film, Badan Pemeriksa Keuangan Ajak Masyarakat Tak Korupsi
Medan-andalas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meluncurkan tiga film pendek yang diinspirasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) menampilkan sejumlah artis antara lain Ida Leman, Happy Salma, dan Lukman Sardi. Medan menjadi kota pertama di luar Jawa yang memutar fim tersebut. Pemutaran perdana film ini berlangsung di Jakarta pada 20 Januari 2014.
Tiga film pendek yang bertujuan memberikan edukasi dan inspirasi untuk...
Upacara Bendera Peringatan HUT ke-67 BPK RI di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Rabu, 29 Januari 2014 - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-67 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (HUT ke-67 BPK RI), BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Upacara Bendera Peringatan HUT ke-67 BPK RI pada Selasa 28 Januari 2014 bertempat di halaman gedung kantor Perwakilan. Pada upacara yang dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai tersebut, Kepala Perwakilan,Novy...
Perda No. 4 Tahun 2011 ttg Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak daerah..........Selengkapnya
Perda No. 1 Tahun 2012 ttg Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ke Dalam Modal PT BPD SumselBabel
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2010, Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas telah melakukan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan sebesar Rp. 27.330.848.507,07 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh rupiah nol tujuh sen)........................ selengkapnya ...
Penyerahan LHP atas Belanja Daerah TA 2012 dan 2013 pada Pemerintah Kab. MUBA
Kamis, 25 Januari 2014, Bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Sub Auditorat Sumsel II, Hendra Gunawan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Instansi Terkait Lainnya di Sekayu.
LHP tersebut diserahkan kepada Bupati Musi Banyuasin yang diwakili oleh Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin, H. Rusydan,...
Tanggapan atas Berita Jurnal Independen terkait Dugaan Oknum BPK Sumsel Terima Gratifikasi
Sehubungan dengan pemberitaan berjudul “LSM PDN: Diduga Oknum BPK Sumsel Terima Gratifikasi” pada laman www.jurnalindependen.com/lsm-pdn-diduga-oknum-bpk-sumsel-terima-gratifikasi/, dapat kami informasikan hal-hal sebagai berikut:
Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas perhatian LSM Pemantau Dana Negara (PDN) terhadap Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
LSM PDN menyampaikan Surat Nomor 432/PDN/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 perihal Klarifikasi. Dalam surat tersebut, LSM PDN meminta Kepala...
Dapat Bantuan USAID, BPK RI Rilis 3 Film Pendek
Jakarta - Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai dan ketentuan dalam pengelolaan keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Senin (20/1) malam, merilis tiga film pendek yang terinspirasi dari laporan pemeriksaan BPK.
Hadi Purnomo selaku Ketua BPK RI menjelaskan, film ini merupakan media publikasi dan juga edukasi bagi anak-anak muda, agar lebih mengenal BPK RI.
"Film...
Perda No. 12 Tahun 2012 ttg Perubahan Perda No. 8 Tahun 2007 ttg IMB
bahwa dalam rangka mengatur, menata, dan mengendalikan bangunan, di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam rangka menciptakan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan estetika kota sudah menjadi aspek yang harus diutamakan, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan............. selengkapnya ...
Perda No. 11 Tahun 2012 ttg Pencabutan Perda No. 28 Tahun 2008 ttg Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah di wilayah Provinsi.............. selengkapnya ...
Perda No. 9 Tahun 2012 ttg Izin Penyelenggaraan Reklame
bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keindahan kota yang terarah dan terkendali, khususnya dalam penataan reklame yang sesuai dengan estetika dan perkembangan kota serta dalam rangka pengawasan dan pengendalian reklame diwilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka perlu menetapkan Izin penyelenggaraan reklame............ selengkapnya ...
Perda No. 7 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
bahwa kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terutama pertambangan mineral dan batubara mempunyai peran penting dan nyata dalam memberikan nilai tambah pertumbuhan ekonomi baik skala nasional maupun skala kabupaten dalam peningkatan pembangunan secara berkelanjutan............... selengkapnya ...
Perda No. 6 Tahun 2012 ttg Perubahan Perda No. 35 Tahun 2008 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD
bahwa dalam rangka meningkatakan pelayanan kepada masyarakat dan untuk membantu kelancaran tugas-tugas Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan , maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan........... selengkapnya ...
Perda No. 5 Tahun 2012 ttg PBB Perdesaan dan Perkotaan
bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak daerah Kabupaten.................... selengkapnya ...
Perda No. 3 Tahun 2012 ttg Penyertaan Modal PDAM Saka Selabung
bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan penyediaan sarana pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air bersih, diperlukan infrastruktur yang memadai yang didukung oleh pengerahan dan pengelolaan yang memadai................ selengkapnya ...
Perda No. 3 Tahun 2011 ttg Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
bahwa dalam rangka kelestarian, pembudidayaan, pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2009.............. selengkapnya ...
Perda No. 2 Tahun 2012 ttg Penyertaan Modal Bank SumselBabel
bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan menumbuhkembangkan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kepada Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan................ selengkapnya ...
Perda No. 2 Tahun 2011 ttg Perubahan Perda No. 18 Tahun 2006 ttg Pendirian PDAM OKUS
bahwa berdasarkan asas efisien dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Ogan Komering Ulu Selatan............. selengkapnya ...
Perda No. 1 Tahun 2011 ttg Perubahan Perda No. 32 Tahun 2008 ttg Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
bahwa dalam rangka rasionalisasi kelembagaan perangkat daerah agar lebih efektif dan efisien serta mampu melaksanakan kewenangan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, maka dipandang perlu meningkatkan status dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan...................... selengkapnya...
Perda No. 1 Tahun 2012 ttg Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025............ selengkapnya ...
Perda No. 21 Tahun 2012 ttg Perubahan atas Perda No. 11 Tahun 2008 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kab OKU
bahwa dalam rangka optimalisasi dan sinkronisasi tugas-tugas pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, serta dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dipandang perlu meninjau kembali Peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu.................. selengkapnya ...
Perda No. 19 Tahun 2012 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan khususnya dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu............... selengkapnya ...
Perda No. 18 Tahun 2012 ttg Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten OKU pada PT Bank Pembangunan Daerah SumselBabel
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan/atau pendapatan daerah sebagai sarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu menggali sumber potensi dan mengoptimalkan pendayagunaan asset daerah............... selengkapnya
Perda No. 16 Tahun 2012 ttg Biaya Transportasi Jemaah Haji
bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten OKU..................... selengkapnya ...
Perda No. 11 Tahun 2012 ttg Ketenagalistrikan
bahwa tenaga listrik disamping mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka peningkatan pembangunan, juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan................ selengkapnya
Perda No. 10 Tahun 2012 ttg Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Pertambangan dan Hasil Perkebunan
bahwa kegiatan usaha pertambangan dan hasil perkebunan telah mendorong peningkatan perekonomian dan memberikan nilai tambah secara nyata terhadap pendapatan asli daerah dan masyarakat dalam upaya mendukung kegiatan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu.............. selengkapnya ...
Perda No. 9 Tahun 2012 ttg Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika
bahwa komunikasi dan informatika merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial, serta merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan kabupaten.................. selengkapnya ...
Perda No. 19 Tahun 2012 ttg Pembentukan Organisasi Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan khususnya dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.................. selengkapnya ...
Perda No. 15 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Usaha
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Retribusi Jasa Usaha harus disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Undang-Undang dimaksud................... selengkapnya ...
Perda No. 13 Tahun 2011 ttg Pajak Sarang Burung Walet
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet di...
Perda No. 2 Tahun 2012 ttg Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
bahwa dalam rangka menghindari kerugian akibat kabakaran, maka setiap bangunan dan kawasan tertentu serta sarana umum harus dilengkapi dengan sarana berupa alat pemadaman kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang senantiasa dalam kondisi siaga dan secara berkala perlu dilakukan pemeriksaan.................. selengkapnya ...
Perda No. 14 Tahun 2012 ttg APBD TA 2013
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan...
Perda No. 11 Tahun 2011 ttg Retribusi Terminal
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota..................... selengkapnya ...
Perda No. 4 Tahun 2013 ttg Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.............. selengkapnya ...
Perda No. 4 Tahun 2012 ttg Pajak Sarang Burung Walet
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota................. selengkapnya ...
Perda No. 1 Tahun 2013 ttg Perubahan atas Perda No.2 Tahun 2011 ttg Penyertaan Modal daerah ke Dalam Modal Saham PT Bank SumselBabel
bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan peningkatan prosentase saham Pemerintah Kabupaten Ogan KJomering Ulu Timur pada PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu dilakukan penambahan prosentase jumlah saham Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung................ selengkapnya ...
Perda No. 16 Tahun 2011 ttg Retribusi Penyedotan Kakus
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyedotan Kakus............. selengkapnya
Perda No. 15 Tahun 2011 ttg Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat................ selengkapnya ...
Rangkaian Kegiatan HUT BPK RI Ke-67
Palembang, 18 Januari 2014 – Pada usianya yang ke-67, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) kembali memperingati HUT BPK RI ke-67. Bertempat di Jakabaring Sport Centre, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, pada pukul 13.30 WIB, Kepala Perwakilan, Novy G. A. Pelenkahu membuka rangkaian kegiatan family Gathering dalam rangka HUT BPK RI ke-67.
Family gathering ini diselenggarakan dengan...
Penyerahan LHP atas Belanja dan PHRR pada Kabupaten Kota di Sumatera Selatan
Jumat, 17 Januari 2014 - Bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan, Novy G.A. Pelenkahu, menyerahkan lima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Daerah dan dua LHP atas Kinerja Pajak Hotel, Restoran dan Reklame.
LHP yang diserahkan adalah LHP atas Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 pada Pemerintah Kabupten Ogan Ilir di Indralaya,...
Perda No. 11 Tahun 2011 ttg Retribusi Terminal
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota................ selengkapnya ...
Perda No. 9 Tahun 2012 ttg Perubahan atas Perda No. 30 Tahun 2006 ttg Pendirian PDAM Kab OKU Timur
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2010, antara lain dijelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur belum mencantumkan besarnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten...
Perda No. 1 Tahun 2013 ttg Perubahan atas Perda No 2 Tahun 2011 ttg Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham PT Bank SumselBabel
bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan peningkatan prosentase saham Pemerintah Kabupaten Ogan KJomering Ulu Timur pada PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu dilakukan penambahan prosentase jumlah saham Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung............. selengkapnya ...
Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK RI
Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan
Sebagai bentuk penegakan kode etik seperti yang dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dibentuk Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) yang keanggotaannya terdiri dari Anggota BPK serta unsur profesi dan akademisi.
Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK mengacu pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan...
Diklat atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dalam rangka persiapan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 serta untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan Diklat atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Diklat ini dilaksanakan pada tanggal 6 - 10 Januari 2014 dan diikuti oleh 35 orang pemeriksa.
Diklat dibuka secara resmi oleh Ketua...
LHP Semester II diserahkan
Jum’at, 29 November 2013. Bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Sub Auditorat Sumsel I, Aryono Prakoso, menyerahkan empat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
LHP yang diserahkan adalah LHP Pendapatan Daerah atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB) pada Provinsi Sumatera Selatan TA 2012 dan 2013 (s.d. Juni 2013), LHP atas Kinerja Pengelolaan Pelayanan...
BPK Serahkan LHP Semeter II TA 2013
Kamis, 28 November 2013. BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan empat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Kinerja dan LHP Pemeriksaan Operasional. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan, Novy G.A. Pelenkahu.
LHP yang diserahkan adalah LHP Pemeriksaan kinerja Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Izin Mendirikan Bangunan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan SKPD terkait di Dinas Perindustrian dan Perdagangan...
Peraturan daerah Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah...
a. bahwa dalam rangka rasionalisasi kelembagaan perangkat daerah
agar lebih efektif dan efisien serta mampu melaksanakan kewenangan
pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di
bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, maka
dipandang perlu meningkatkan status dari Kantor Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; ........... Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Ogan Komering Ulu Selatan
a. bahwa berdasarkan asas efisien dan efektivitas pengurusan dan
pengelolaan Perusahaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 18
Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Ogan
Komering Ulu Selatan; ................ Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah
a. bahwa pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem
hukum yang mantap dan dinamis, yang mencakup pembangunan materi
hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana
hukum, perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan
budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum,
serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis; ............... Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari
sektor retribusi daerah, maka dipandang perlu untuk dilakukan penambahan
objek retribusi dan penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan ............ Selengkapnya
Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
a. bahwa kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terutama pertambangan mineral dan batubara mempunyai peran penting dan nyata dalam memberikan nilai tambah pertumbuhan ekonomi baik skala nasional maupun skala kabupaten dalam peningkatan pembangunan secara berkelanjutan; ............. Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda. OKUS No. 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten...
a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi satuan kerja
perangkat daerah agar lebih efektif dan efisien serta mampu
melaksanakan kewenangan dan meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; ....... Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis...
a. bahwa dalam rangka meningkatakan pelayanan kepada
masyarakat dan untuk membantu kelancaran tugas-tugas Dinas
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan , maka perlu dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan .......selengkapnya. ...
Perda Kabupaten OKUS Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Daerah diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa.........selengkapnya ...
DIKLAT PENYUSUNAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP)
Untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian pemeriksa dalam penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan Diklat Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan bagi para pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Diklat tersebut dilaksanakan di ruang aula lantai III pada tanggal 7 s.d. 8 November 2013 dan diikuti oleh 40 orang pemeriksa.
Diklat dibuka secara resmi oleh...
Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, SISDM WEB, Pedoman Manajemen Presensi, Pedoman Cuti, dan LHKPN
Hari Rabu (6/11) bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, dilakukan kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, SISDM WEB, Pedoman Manajemen Presensi, Pedoman Cuti, dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Acara ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Novy G. A. Pelenkahu. Bertindak sebagai narasumber adalah Padang Pamungkas, selaku Kepala Bagian Perencanaan...
Libatkan BPK Pusat
Audit Dana Hibah Rp1,4 T
PALEMBANG – Badan Pemerika Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumsel akan menggandeng BPK Pusat untuk melakukan audit dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemprov Sumsel sebesar Rp1,4 triliun. Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel, Novy G A Pelenkahu, mengatakan pihaknya baru akan memulai audit dana tersebut pada 23 September mendatang.
“Memang akan ada tim yang diturunkan oleh BPK RI untuk...
Family Gathering BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan untuk mengenal lebih dalam satu sama lainnya, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan Family Gathering dan diikuti oleh seluruh pegawai beserta keluarga. Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu-Minggu, 7-8 September 2013 dengan tema “Bersama dalam keharmonisan”.
Kegiatan Family Gathering diisi dengan berbagai macam games secara beregu, meliputi volley ballon, futsal, pipa bocor, candle goat, opposide,...
Orasi Ilmiah Bahrullah Akbar Di Wisuda STIE APRIN Palembang
Sabtu, 7 September 2013, Anggota VII BPK RI Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., diundang dalam acara Wisuda XXVII Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) APRIN Palembang Tahun Akademik 2012-2013. Acara wisuda yang berlangsung di Ballroam Hotel Aryaduta Palembang ini dihadiri oleh Dewan Senat, Guru Besar, Dosen STIE APRIN, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan orang tua wisudawan.
Dihadapan 135 orang wisudawan Bahrullah Akbar...
Sosialisasi Program SMP (Sistem Manajemen Pemeriksaan)
Pada Tanggal 5 September 2013, Biro TI BPK RI melakukan sosialisasi program SMP (Sistem Manajemen Pemeriksaan) kepada para pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat lantai 3. Acara dibuka oleh Kasubag Sekretariat Kepala Perwakilan, Atik Priatna, dan diikuti oleh 10 orang pegawai.
Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu agenda Biro TI Pusat untuk memperkenalkan Sistem Manajemen Pemeriksaan...
Bimbingan Teknis atas Pemeriksaan Kinerja
Kamis, 5 September 2013, sekitar 40 orang pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) atas Pemeriksaan Kinerja. Bimtek yang diselenggarakan oleh Sub Bagian Sumber Daya Manusia BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel ini bertempat di ruang rapat kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel.
Kegiatan bimtek berlangsung selama 2 hari yaitu pada tanggal 5 dan 6 September dan dibuka...
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
bahwa dalam rangka meningkatkan Penerimaan Daerah sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kota Prabumulih telah...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
bahwa dengan terbentuknya Kota Prabumulih melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Prabumulih...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
bahwa dengan terbentuknya kota Prabumulih melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Prabumulih...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Praktek Parmasi/Apoteker
bahwa dalam rangka meningkatkan PAD dan dalam upaya menunjang pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat maka terhadap Farmasis/Apoteker yang akan praktek perlu dikenakan...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Apotek
bahwa dalam rangka pengawasan dan pemantauan peredaran obat yang dikonsumsi masyarakat melalui resep dokter, sejalan dengan ketentuan tentang Kewenangan Pemerintah Kota Prabumulih dibidang kesehatan perlu dilakukan pembinaan, dan pengaturan...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi PenyelenggaraanToko Obat
bahwa dalam rangka pengawasan dan pemantauan peredaran obat tanpa resep yang dikonsumsi masyarakat, sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1331/MEN KES /SK/X/2002 tentang Pedagang Eceran Obat dan ketentuan tentang Kewenangan Pemerintah Kota Prabumulih dibidang Kesehatan, perlu dilakukan pembinaan...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 41 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan
bahwa dikarenakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 41 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan harus...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Ketentuan Besaran Uang Persediaan
bahwa memenuhi ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Ketentuan Besaran Uanga Persediaan...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Petro Muba
bahwa tujuan pembentukan perusahaan daerah Petro Prabu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 adalah menunjang pembangunan daerah dan menambah pendapatan daerah serta meningkatkan...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih Kepada Partai Politik
bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantan Keuangan kepada Partai Politik, untuk membantu kegiatannya dalam rangka memperjuangkan cita - cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Perangkat Daerah
bahwa dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah dibagi perumpunan lembaga dinas dan lembaga teknis...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kota Prabumulih Tahun 2010-2014
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Kota Prabumulih...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Korpri PNS Kota Prabumulih
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan...Download Selengkapnya
Normal
0
false
false
false
IN
X-NONE
X-NONE
...
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Prabumulih Tahun 2005-2025
bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan daerah dan pelayanan kepada masyarakat di segala bidang dapat berjalan efektif, efisien dan bersasaran, perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
bahwa barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka barang daerah perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dengan Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih
bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan Penyesuaian dan Penyempurnaan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas...Download Selengkapnya
Normal
0
false
false
false
IN
X-NONE
X-NONE
...
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Prabumulih Utara Dan Kecamatan Prabumulih Selatan Dalam Kota Prabumulih
Normal
0
false
false
false
IN
X-NONE
X-NONE
...
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
Normal
0
false
false
false
IN
X-NONE
X-NONE
...
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Prabumulih
bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004...Download Selengkapnya
Normal
0
...
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa
bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka di Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa
Normal
0
false
false
false
IN
X-NONE
X-NONE
...
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Dalam Wilayah Kota Prabumulih
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu diatur masalah tentang Kewenangan Pemerintah Kota Prabumulih di bidang Minyak dan Gas Bumi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Pengusahaan Migas baik dalam rangka Otonomi Daerah...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi hidup...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Prabumulih
Normal
0
false
false
false
IN
X-NONE
X-NONE
...
Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Kota Prabumulih
Normal
0
false
false
false
IN
X-NONE
X-NONE
...
Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2003 tentang Biaya Pembuatan Dokumen Pelelangan Milik Pemerintah
bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka peran serta segenap masyarakat perlu dilibatkan semaksimal mungkin untuk menghimpun dana guna pembiayaan pembangunan di Kota Prabumulih, khususnya partisipasi Pemborong Pekerjaan dilingkungan Pemerintah Kota Prabumulih...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu Dalam Wilayah Kota Prabumulih
bahwa dengan telah terbentuknya Kota Prabumulih berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001, maka Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu dalam Wilayah Kota Prabumulih di pandang perlu...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Dalam Wilayah Kota Prabumulih
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu diatur masalah tentang Kewenangan Pemerintah Kota Prabumulih di bidang Minyak dan Gas Bumi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan...Download Selengkapnya
...
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Alat Angkutan Umum
Normal
0
false
false
false
IN
X-NONE
X-NONE
...
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah dari kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Bahwa kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Kabupaten Banyuasin....Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih Ke Dalam Perusahaan Daerah Petro Prabu
Bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Petro Prabu, dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal Pemerintah Kota Prabumulih ke dalam Perusahaan Petro Prabu, bahwa sehubungan dengan penyertaan modal sebagaimana dimaksud huruf a dan sejalan dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang...
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah....Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2006 tentang Retribusi Praktek Farmasi/Apoteker
Normal
0
false
false
false
IN
X-NONE
X-NONE
...
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih kepada Partai Politik
bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantan Keuangan kepada Partai Politik, untuk membantu kegiatannya dalam rangka memperjuangkan cita - cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kepada partai politik...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Apoteker
Normal
0
false
false
false
IN
X-NONE
X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
bahwa dalam rangka pengawasan dan pemantauan peredaran obat yang dikonsumsi masyarakat melalui resep dokter, sejalan dengan ketentuan tentang Kewenangan Pemerintah Kota Prabumulih dibidang kesehatan perlu dilakukan pembinaan...Download Selengkapnya
...
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Toko Obat
Normal
0
false
false
false
IN
X-NONE
X-NONE
...
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Petro Prabu
bahwa dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah dan menambah Pendapatan Daerah serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah yang akan mengelolah dan memanfaatkan potensi yang ada di sektor perdagangan, jasa, pertambangan dan energi...Download Selengkapnya ...
Perda Kabupaten OKI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten OKI.
Kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kabupaten Ogan Komering Ilir memungkinkan terjadinya bencana alam baik faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang akhirnya dapat menghambat pembangunan daerah dan ketentuan Pasal 25 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dirasa perlu membentuk Peraturan Daerah...
Perda Kabupaten OKI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah OKI.
Kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kabupaten Ogan Komering Ilir memungkinkan terjadinya bencana alam baik faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang akhirnya dapat menghambat pembangunan daerah dan ketentuan Pasal 25 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dirasa perlu membentuk Peraturan Daerah...
Perda Kabupaten OKI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang APBD Kabupaten OKI TA 2012
Untuk memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pemerintahan daerah, Kepala Dinas mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama yang merupakan perwujudan dari Rancangan Kerja Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara sehingga perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.....Selengkapnya...
Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya yang berakibat buruk bagi masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu ditangani secara komprehensif oleh pemerintah daerah. Penanganan tersebut perlu ditangani oleh suatu perangkat organisasi yang mempunyai tugas sesuai wewenang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata...
Perda Kabupaten Ogan KOmering Ilir Nomor 3 Tahun 2011 tentang PerubahanAPBD Kabupaten Tahun Anggaran 2011
Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai Asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanjaperlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir......Selengkapnya ...
Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
Untuk melaksanakan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.....Selengkapnya ...
Penyerahan LHP atas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Semester I TA 2013
Selasa (20/08/2013), bertempat di ruang aula lantai 3 kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Sekretariat Perwakilan (Kasetlan) BPK RI Provinsi Sumatera Selatan, Astar Lambaga, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2013 kepada Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan.
Pada acara tersebut diserahkan pula LHP atas Kerugian Negara, LHP atas...
PERDA NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN TAMBANG
Bahwa Mineral dan Batubara merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, maka perlu pengaturan dibidang pertambangan yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi bahan tambang secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien,...
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD 2013
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan.... Download selengkapnya
PERDA NO. 22 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
Bahwa pengelolaan sampah dari hulu ke hilir perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi bagi daerah, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.........Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Perubahan TA 2012
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan.... Download selengkapnya
PERDA NO. 16 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota secara penuh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebelumnya merupakan pajak pemerintah pusat dengan mekanisme bagi hasil diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan perkembangan jumlah penduduk,...
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2012
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah perubahan Tahun Anggaran 2012, perlu ditindaklanjuti dengan.... Download selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir
bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan terpadu di Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.... Download selengkapnya ...
UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HUT KE-68 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-68 Kemerdekaan Republik Indonesia, seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan upacara bendera di halaman Kantor Perwakilan BPK-RI Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Demang Lebar Daun No. 2 Palembang.
Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Novy GA Pelenkahu dan Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas,...
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011
bahwa untuk memenuhi Pasal 9 Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.... Download selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir
bahwa berdasarkan surat Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir tentang permintaan kenaikan tunjangan perumahan.... Download selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Prosedur Pelaksanaan Registrasi dan Perizinan Bidang Kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib hukum dalam pelaksanaan registrasi dan perizinan di bidang kesehatan perlu diatur tentang.... Download selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perbup Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Ogan Ilir TA 2012
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan APBD Kabupaten Ogan Ilir Thaun Anggaran 2012 dapat berjalan baik dan benar serta digunakan secara efisien dan efektif maka.... Download selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Penyelenggaraan Perizinan Reklame dalam Kabupaten Ogan Ilir
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.... Download selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Bank Sumsel dan Babel, PDAM Tirta Ogan dan PD Petrogas Ogan Ilir
bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah dan pendapatan daerah Kabupaten Ogan Ilir melalui investasi.... Download selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2012 tentang APBD TA 2013
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang.... Download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Ogan Ilir No. 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Jasa Usaha
bahwa untuk melaksanakan Pasal 127 dan Pasl 134 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang.... Download selangkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Ogan Ilir No. 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
bahwa dengan belakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah khususnya Pasal 141 poin e.... Download selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2012 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah
bahwa dalam upaya memacu pelaksanaan pembangunan di daerah yang semakin meningkat dan untuk menunjang usaha-usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.... Download selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD Kab. Ogan Ilir TA 2012
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asusmsi kebijakan umum APBD.... Download selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara
bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan komoditas tambang yang merupakan kekayaan alam yang takterbarukan, diperlukan pengaturan.... Download selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat.... Download selengkapnya
Perbup No.27 Tahun 2012 ttg Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran BP PBB
bahwa dalam rangka pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 200 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka perlu diatur penggunaan dan penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumu dan bangunan (PBB) di Kabupaten Musi Banyuasin...............
Perbup No.17 Tahun 2012 ttg Perubahan Kedua atas Lampiran Perbup Muba No.21 Tahun 2011 ttg Standar Biaya TA 2012
bahwa dengan adanya nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 022 Tahun 2012|Nomor 01 tahun 2012 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012, yang di dalamnya antara lain memuat kebijakan Belanja Perjalanan Dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost) baru pada biaya transport.............. download selengkapnya ...
Perbup No. 8 Tahun 2012 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksankan pengadaan barang/jasa secara elektronik.......... download selengkapnya
Perbup No.5 Tahun 2012 ttg Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap
bahwa Peraturan bupati Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi banyuasin sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan nyata saat ini sehingga perlu ditinjau dan diganti......................... download selengkapnya ...
Perbup No.3 Tahun 2009 ttg Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pajak Penerangan Jalan, untuk pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan tersebut perlu diatur lebih lanjut............. download selengkapnya
Perda No.4 Tahun 2012 ttg RPJMD Kab Muba Tahun 2012-2017
bahwa dengan berakhirnya Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Banyuasin perlu disusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 – 2017......... download selengkapnya ...
Perda No.13 Tahun 2010 ttg Pembentukan 15 Desa dan 3 Kelurahan serta Perubahan Status 1 Desa Menjadi Kelurahan Dalam Kab Muba
bahwa perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih dinamis menuntut kebutuhan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan yang lebih baik, maka diperlukan pelayanan yang optimal agar dapat memberikan akses/kemudahan bagi terciptanya peningkatan pelayanan serta terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat................ download selengkapnya ...
Perda No. 12 Tahun 2010 ttg Pembentukan 3 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Muba
bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di wilayah kerja Kecamatan, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang Pemerintahan dan Pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan Baru di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin............. download selengkapnya ...
Perda No. 11 Tahun 2012 ttg Pencabutan Perda Kab Muba No 14 Tahun 2002 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Desa
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2002 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada desa sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi............. download selengkapnya ...
Perda No. 9 Tahun 2012 ttg Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Muba kepada PDAM Tirta Randik
bahwa untuk mendukung pelayanan di bidang usaha pelayanan Air Bersih kepada masyarakat dalam Kabupaten Musi Banyuasin di perlukan sarana dan prasarana yang memadai............. download selengkapnya
Perda No. 9 Tahun 2011 ttg Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota.............. download selengkapnya ...
Perda No. 8 Tahun 2012 ttg Retribusi Rumah Potong Hewan
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 huruf g Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di sebutkan bahwa retribusi Rumah Potong Hewan merupakan jenis retribusi jasa usaha............. download selengkapnya ...
Perda No. 7 Tahun 2012 ttg Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
bahwa berdasarkan pasal 110 huruf n Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan jenis retribusi jasa umum.............. download selengkapnya ...
Sertijab Dharma Wanita Persatuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel
Rabu (31/07/2013), pada hari yang sama dengan kegiatan bakti sosial di panti asuhan, terdapat acara serah terima tugas dan tanggung jawab (sertijab) ketua Dharma Wanita Persatuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel. Acara yang dimulai pada pukul 13.00 ini bertempat di ruang aula lantai 3 gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel.
Acara pada siang hari itu diawali dengan laporan pertanggungjawaban ketua...
Dharma Wanita Persatuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Mengunjungi Panti Asuhan
Rabu, 31 Agustus 2013. Dharma Wanita Persatuan BPK RI Perwakilan Sumsel mengadakan acara bakti sosial dengan mengunjungi tiga Panti Asuhan di Palembang. Kegiatan yang dimulai pada pukul 09.00 ini dipimpin langsung oleh Ketua Dharma Wanita yang sekaligus istri dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumsel, Ibu Agustina Woro Widajanti.
Panti asuhan yang pertama dikunjungi yaitu Panti Asuhan Fatmawati. Panti Asuhan...
Buka Puasa Bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel
Selasa (30/07/2013), BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel mengadakan acara buka puasa bersama. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan, Novy G. A. Pelenkahu, serta pegawai BPK RI Perwakilan Sumsel baik dari struktural maupun fungsional.
Acara yang diadakan di ruang aula lantai 3 gedung BPK RI Perwakilan provinsi Sumsel ini diawali dengan sambutan dari Kepala Perwakilan, lalu dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci...
BPK RI Puji Gubernur Sumsel
Terbuka Soal Audit Anggaran
BPK RI memberikan acungan jempol kepada Gubernur Sumsel H Alex Noerdin. Pasalnya, Gubernur selalu terbuka kepada BPK yang akan melakukan audit anggaran.
Palembang, BP
Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumsel Novy G.A. Pelenkahu memuji komitmen Gubernur Sumsel H Alex Noerdin yang terbuka kepada BPK soal audit anggaran setiap tahun."
Kalau soal itu, komitmen Pak Gubernur sangat bagus,...
Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kab. Banyuasin
berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin, perlu ditinjau kembali... download selengkapnya
Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat... download selengkapnya ...
Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
setiap warga Negara berhak untuk memperoleh layanan dan mencapai taraf kesejahteraan sosial yang layak dalam kehidupan bermasyarakat... download selengkapnya
Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Penanaman Modal
untuk memajukan pertumbuhan ekonomi daerah harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, adat istiadat, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan terencana dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi, penciptaan iklim usaha yang semakin kondusif, menarik, dengan lebih menjamin kelangsungan kegiatan penanaman modal... download selengkapnya ...
Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan
berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan Kabupaten Banyuasin yang demikian pesat sehingga perlu mengantisipasi pengendaliannya dan mengatur tata kelola ruang dalam penyelenggaraan perizinan... download selengkapnya
Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Perda No. 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kab. Banyuasin
dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah... download selengkapnya
Perda No. 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kab. Banyuasin
untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, guna mendekatkan jarak rentang kendali pemerintahan desa yang sangat jauh ke ibukota Kecamatan, dipandang perlu untuk melaksanakan penataan wilayah Desa... download selengkapnya ...
Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Banyuasin
berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin, perlu ditinjau kembali... download selengkapnya
Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kab. Banyuasin
berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin, perlu ditinjau kembali... download selengkapnya ...
Perda No. 16 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
dengan ditetapkannya Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf j menyebutkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota... download selengkapnya ...
Perda No. 17 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu penyesuaian dalam rangka menambah Pendapatan Asli Daerah... download selengkapnya
Perda No. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara pemilihan, Penetapan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa
dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 12 Tahun 2008 masih terdapat kelemahan dalam ketentuan yang diatur berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta adanya ketentuan yang harus disesuaikan dengan...
Perda No. 19 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa
dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa masih terdapat ketentuan yang belum diatur dalam kerangka optimalisasi kinerja BPD yang selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilakukan perubahan... download selengkapnya ...
Perda No. 20 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdapat ketentuan yang tidak sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sehingga perlu dilakukan perubahan.... download selengkapnya ...
Perda No. 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun
limbah bahan berbahaya dan beracun harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan risiko bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia... download selengkapnya
Perda No. 22 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam.... download selengkapnya
Perda No. 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 23 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kab. Banyuasin
dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjamin terselenggaranya proses Lelang Lebak Lebung di Kabupaten Banyuasin secara baik dan tertib, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 23 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung Dalam Kabupaten Banyuasin perlu diadakan perubahan..... download selengkapnya ...
Perda No. 24 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..... download selengkapnya ...
Perda No. 25 Tahun 2012 tentang Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources
Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources secara ekonomi sudah tidak prospektif dan saat ini tidak menjalankan kegiatan lagi dan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 menyarankan agar meninjau kembali BUMD Basin Resources karena sudah tidak layak lagi untuk melanjutkan usahanya, sehingga perlu dibubarkan..... download selengkapnya ...
Perda No. 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Banyuasin Tahun 2012-2032
dalam rangka perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Banyuasin sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib lestari, dan berkelanjutan perlu segera dilakukan penataan ruang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila..... download selengkapnya ...
Perda No.4 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kab. Banyuasin
rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.... download selengkapnya
Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Lembaga Teknis Kab. Banyuasin
berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakattterhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin, perlu ditinjau kembali..... download selengkapnya
Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kab. Banyuasin
berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin, perlu ditinjau kembali.....download selengkapnya
Forum Diskusi LHP atas LKPD dan Buka Puasa Bersama dengan BPKP Sumsel
Kamis (11/07/2013), bertepatan dengan hari kedua di bulan Ramadhan, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan acara forum diskusi sekaligus buka puasa bersama. Bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, acara tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Selatan, Novy G. A. Pelenkahu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan,...
Penyerahan LHP Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Se-Provinsi Sumatera Selatan TA 2012
Selasa (02/07/2013), bertempat di Hotel Wisata Palembang, Kepala Sekretariat Perwakilan (Kasetlan) BPK RI Provinsi Sumatera Selatan, Astar lambaga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik T.A. 2012 pada DPW/DPD/DPC/DPK Partai Politik se-Provinsi Sumatera Selatan.
Acara yang berlangsung selama satu jam tersebut dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan LHP...
Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang TA 2012
Jum’at (28/06/2013), bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan diselenggarakan acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang TA 2012 yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Novy. G. A. Pelenkahu kepada Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, Jimmi Oscar Haris serta Walikota Palembang, H. Eddy Santana Putra.
Kepala Perwakilan menjelaskan bahwa pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian...
Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang TA 2012
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang TA 2012 berjalan lancar. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Selatan, Novy. G. A. Pelenkahu kepada Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang, David Hadrianto, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang, H. Akhmad Basri Soni pada Jum’at (21/06/2013).
Acara tersebut diisi dengan penyampaian opini atas Laporan...
Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas TA 2012
Jum’at (21/06/2013), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas TA 2012 diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Selatan, Novy G. A. Pelenkahu kepada Wakil Ketua I Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Herman Mawiek, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas, H. Isbandi Arsyad di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Laporan...
Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA 2012
Sabtu, (15/06/2013), BERTEMPAT DI Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012. LHP ini diserahkan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V, Heru Kreshna Reza kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, H. A. Djauhari, serta Gubernur Sumatera Selatan,...
Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir TA 2012
Selasa, (04/06/2013), bertempat di Ruang Aula Lantai 3 BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir TA 2012 kepada Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, H. Iklim Cahya, dan Wakil Bupati Ogan Ilir, H. M. Daud Hasyim.
Seperti TA 2011, Laporan Keuangan Pemerintan Kabupaten...
Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Ogan Komering Ulu TA 2012
Senin (03/06/2013), bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, proses penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2012 berjalan lancar. Penyerahan LHP ini dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)...
Seminar Nasional Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara dan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik
Banyak cara yang dapat dilakukan dalam menumbuhkan semangat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya aksi langsung, terkadang penyampaian nilai-nilai dasar secara lisan juga diperlukan guna memperkuat niat baik dalam diri. Seperti halnya seminar yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang pada hari Senin, (03/06/2013). Seminar tersebut mengusung tema “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara dan Tata Kelola Pemerintah Daerah...
Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pagar Alam dan Kabupaten Lahat TA 2012
Jum’at (31/05/2013), Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Selatan, Novy G. A. Pelenkahu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pagar Alam TA 2012. Penyerahan laporan yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan itu diterima oleh Ketua DPRD Kota Pagar Alam, Ruslan Abdul Gani, dan Wakil Walikota Pagar Alam, Novirzah Djazuli.
Seperti tahun sebelumnya,...
Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir TA 2012
Senin (27/05/2013), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) TA 2012 diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Selatan, Novy G. A. Pelenkahu kepada Plt. Ketua DPD Kabupaten OKI, H. M. Ilyas Panji Alam, dan Sekretaris Daerah Kabupaten OKI, H. Ruslan Bahri di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan,...
Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin TA 2012
Berdasarkan kesepakatan bersama Perwakilan BPK RI dengan DPRD Kabupaten Banyuasin tanggal 25 Oktober 2010 tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPRD se-Provinsi Sumatera Selatan, maka pada hari Jum’at (24/05/2013), dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin TA 2012. LHP disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Selatan, Novy, G....
Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi banyuasin dan Kabupaten OKU Timur TA 2012
Selasa (21/5/2013), bertempat di Ruang Aula Lantai 3 BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan diselenggarakan acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin TA 2012 yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan, Novy. G. A. Pelenkahu kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Aidil Fitri, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, H....
Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim TA 2012
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim TA 2012 berjalan lancar. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Selatan, Novy. G. A. Pelenkahu kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, H. Akwam, dan Bupati Muara Enim, H. Muzakir Sai Sohar pada Jum’at, (17/05/2013) di Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan.
Acara...
Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih TA 2012
Senin (13/5/2013), bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan diselenggarakan acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumuli TA 2012 yang diserahkan secara oleh Kepala Perwakilan, Novy. G. A. Pelenkahu kepada Ketua Komisi II DPRD Kota Prabumulih, Habib Esilahuddin serta Wakil Walikota Prabumulih, Andriansyah Fikri.
Kepala Perwakilan menjelaskan bahwa pemberian opini WDP berdasarkan 2...
Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan TA 2012
Senin, (06/05/2013), Bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan, Novy G. A. Pelenkahu, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran (TA) 2012. LHP diterima oleh Anggota DPRD Kabupaten OKU Selatan, Gunawan Sucita, serta Bupati OKU Selatan, H. Muhtadin Sera’i.
Tidak berbeda dari tahun sebelumnya, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten...
Perda No. 14 Tahun 2012 ttg Perubahan atas perda no 3 tahun 2012 ttg retribusi jasa umum
bahwa sesuai ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf m UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan pendidikan adalah merupakan salah satu objek retribusi daerah yang dikelompokkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum................. download selengkapnya ...
Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Pencabutan perda no 6 tahun 1982 ttg pendirian perusahaan daerah industri grafika meru
bahwa Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru didirikan dengan tujuan antara lain untuk turut serta dalam pengembangan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi yang optimal bagi pendapatan asli daerah................ download selengkapnya
Perda No. 9 Tahun 2012 ttg Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Prov Sumsel
bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan potensi perekonomian rakyat melalui usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi diperlukan dukungan pendanaan dari perbankan dan/atau melalui sumber-sumber pembiayaan lainnya................ download selengkapnya
Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab................. download selengkapnya ...
Perda No. 4 Tahun 2012 ttg Retribusi Jasa Usaha
bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab........... download selengkapnya ...
Perda No. 3 Tahun 2012 ttg Retribusi Jasa Umum
bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab............... download selengkapnya ...
Perda No. 3 Tahun 2011 ttg Pajak Daerah
bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab............. download selengkapnya
Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah guna pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab............... download selengkapnya ...
Perda No. 3 Tahun 2012 ttg Retribusi Jasa Umum
bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab................ download selengkapnya ...
Perda No. 15 Tahun 2012 ttg Perubahan atas perda no 4 tahun 2012 ttg retribusi jasa usaha
bahwa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan terdapat objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, berupa laboratorium pengujian mutu hasil perikanan dan laboratorium pengujian dan sertifikasi mutu barang....................... download selengkapnya ...
Perda No. 14 Tahun 2012 ttg perubahan atas perda no 3 tahun 2012 ttg retribusi jasa umum
bahwa sesuai ketentuan pasal 110 ayat 1 huruf m UU no 28 tahun 2009 ttg pajak daerah dan retribusi daerah, pelayanan pendidikan adalah merupakan salah satu objek retribusi daerah yang dikelompokan dalam jenis retribusi jasa umum............. download selengkapnya ...
Perda No. 11 Tahun 2012 ttg Perubahan keempat atas perda no 9 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Prov...
bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta memenuhi ketentuan pasal 26 ayat 1 peraturan pemerintah no 41 tahun 2007 ttg organisasi perangkat daerah.............. download selengkapnya
Perda No 10 tahun 2012 ttg Pencabutan perda no 6 tahun 1982 ttg pendirian perusahaan daerah industri grafika meru
bahwa perusahaan daerah industri grafika meru didirikan dengan tujuan antara lain untuk turut serta dalam pengembangan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi yang optimal bagi pendapatan asli daerah........... download selengkapnya
Perda No. 9 tahun 2012 ttg Pembentukan Perseroan terbatas Penjaminan Kredit Daerah Prov Sumsel
bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan potensi perekonomian rakyat melalui usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi diperlukan dukungan pendanaan dari perbankan dan/atau melalui sumber-sumber pembiayaan lainnya............... download selengkapnya
Perda No. 5 tahun 2012 ttg Retribusi Perizinan Tertentu
bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.............. download selengkapnya
Perda No. 2 Tahun 2012 ttg APBD TA 2012
bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 185 ayat 4 UU No 32 Tahun 2004 ttg pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008............... download selengkapnya ...
Perda No. 16 Tahun 2011 ttg Perubahan atas perda no. 3 tahun 2009 ttg penyelenggaraan program sekolah gratis di Prov Sumsel
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 perda no. 3 tahun 2009 ttg penyelenggaraan program sekolah gratis di prov sumsel, dana program sekolah gratis yg bersumber dari APBD Provinsi............ download selengkapnya
Perda No. 14 Tahun 2011 ttg Penambahan Penyertaan Modal Pemprov Sumsel pada Perseroan Terbatas BPD Sumsel dan Babel
bahwa berdasarkan perda Provinsi Sumsel No 16 tahun 2005 ttg perubahan atas perda no. 6 tahun 2000 ttg perubahan bentuk badan hukum BPD Sumsel............. download selengkapnya
Perda No. 13 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas perda no. 7 tahun 2004 tentang penyertaan modal daerah dalam pendirian perseroan terbatas BPR Sumsel
bahwa berdasarkan perda Prov Sumsel No. 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda No. 7 Tahun 2004 tentang penyertaan modal daerah............... download selengkapnya
Perda No. 4 Tahun 2011 ttg Promosi dan perizinan penanaman modal daerah
bahwa penanaman modal merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi............. download selengkapnya
Perda No. 1 Tahun 2011 ttg perubahan kedua atas perda No. 8 Thn 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Sumatera Selatan
bahwa berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemrintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota ............ download selengkapnya
Perda Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa
bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Palembang, antara lain terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Retribusi Pengendalian Pemanfaatan Rawa, maka guna menjaga keseimbangan dan kelestarian untuk melindungi dan mengamankan...
Perda Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum, khususnya warga Kota Palembang, sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Kota perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya untuk memberikan bantuan hukum kepada penduduk tidak mampu dibidang hukum...........selengkapnya ...
Perda Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu membentuk Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja...........selengkapnya ...
Perda Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam kebakaran Kota Palembang...............selengkapnya
Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sebagai upaya untuk mengintensifkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang yang merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, maka perlu merubah dan meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, guna...
Sumsel Kejar Predikat WTP
PALEMBANG, BP - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akan memusatkan dan menyeragamkan Rencana Kerja Anggaran dan juga Dokumen Pelaksanaan Anggaran di satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk pada tahun 2014. Hal ini dilakukan guna memperbaiki mekanisme keuangan dan menyandang predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)........selengkapnya ...
Empat Lawang Membangun Perkembangan Daerah Mulai Dirasakan Sejak Dibentuk Kabupaten
Sejak dimekarkan dari kabupaten induk, Kabupaten Empat Lawang terus melakukan pembangunannya dibawah kepemimpinan H Budi Antoni Aljufri dibantu oleh para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)i yang memahami arah tujuan yang diinginkan oleh masyarakat dengan program yang dijalankan...............selengkapnya ...
Harus Paham Peraturan Perundangan
Pengelolaan keuangan daerah harus diselenggarakan secara efektif dan efisien, profesional, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan prasyaratan mutlak untuk dapat mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah................selengkapnya ...
Tetapkan Empat Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Bibit Ikan
PRABUMULIH, SRIPO - Setelah melalui proses penyelidikani dan penyidikanii yang cukup panjang, akhirnya jaksa penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih menetapkan empat tersangka dalam kasus penyimpangan kegiatan pengembangan bibit unggul Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan Peternakan dan Perikanan (DP2KP2) Kota Prabumulih...........selengkapnya ...
Perda Kota Palembang No.11 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa
bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Palembang, antara lain terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Retribusi Pengendalian Pemanfaatan Rawa, maka guna menjaga keseimbangan dan kelestarian untuk melindungi dan mengamankan...
Perda Kota Palembang No.10 Tahun 2012 Tentang Perubahan APBD TA 2012
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit kerja, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang tahun 2012 yang sebelumnya telah diatur dengan Peraturan...
Perda Kota Palembang No.9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum, khususnya warga Kota Palembang, sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Kota perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya untuk memberikan bantuan hukum kepada penduduk tidak mampu dibidang hukum....download selengkapnya ...
Perda Kota Palembang No.8 Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Walikota Palembang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang...
Perda Kota Palembang No.7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Palembang No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang
bahwa dengan adanya perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah serta dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang....download selengkapnya ...
Perda Kota Palembang No.6 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu membentuk Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja....download selengkapnya ...
Perda Kota Palembang No.5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 san Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penaggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang.....download selengkapnya
Perda Kota Palembang No.4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Palembang No.10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang
bahwa berdasarkan ketentuan BAB V Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang, fungsi perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.....download selengkapnya ...
Perda Kota Palembang No. 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Palembang No.8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekda Kota Palembang, Sekretariat DPRD Kota...
bahwa dengan adanya penataan organisasi pada unit kerja yang melaksanakan urusan dibidang pengelolaan keuangan daerah, maka ruang lingkup tugas dan fungsi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang adalah memberikan pelayanan dan mengelola keuangan di lingkuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang.....download selengkapnya ...
Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sebagai upaya upaya untuk mengintensifkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang yang merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, maka perlu merubah dan meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,...
Perda Kota Palembang No. 1 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Perda Kota Palembang No 23 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perda Kota Palembang...
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layaan Umum Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Norma Keselamatan Kerja dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada...
Bahkan Dana Bantuan Sosial pun Dikorupsi
PALEMBANG, KOMPAS - Dana bantuan sosial dan hibah di sejumlah daerah ternyata banyak disalahgunakan oleh oknum pejabat eksekutif dan legislatif. Dana atau barang yang seharusnya diberikan kepada seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat di daerah yang terkena dampak krisis sosial, politik, ekonomi, dan bencana alam justru jatuh ke kantong pejabat dan pegawai.....selengkapnya ...
RANGKAIAN KEGIATAN BPK PERWAKILAN SUMATERA SELATAN DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT KE-66 BPK RI
Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Badan Pemeriksa Keuangan yang jatuh pada tanggal 1 Januari 2013, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan rangkaian kegiatan pertandingan dan perlombaan. Rangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan struktural maupun fungsional ini dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu V.M. Ambar Wahyuni, pada tanggal...
DIKLAT PEMERIKSAAN ASET TETAP
Senin, 7 Januari 2013. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian pemeriksa dalam pemeriksaan aset tetap, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan Diklat Pemeriksaan Aset Tetap bagi para pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Diklat tersebut dilaksanakan di ruang aula lantai III pada tanggal 7 s.d. 10 Januari 2013 dan diikuti oleh 50 orang pemeriksa.
Diklat dibuka secara resmi oleh...
APBD 2013 MUBA Tembus RP 3,1 Triliun
Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari dan Pimpinan DPRD Kabupaten Muba menandatangai
Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggarani Plafon Prioritas Anggaran Sementaraii (KUA PPAS)
Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Musi Banyuasin, Senin (14/1). APBDiii Muba tahun 2013 tembus
Rp 3,1 triliun, atau naik Rp 362 miliar dari tahun 2012......selengkapnya ...
BPK Dapati 12 Temuan Rugikan Negara Rp10,4 M Pada Penerimaan Pemkot Palembang
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel mendapati 12 temuan yang
berpotensi menimbulkan kerugian negarai senilai Rp10.452.507.549.10 pada penerimaan
Pemko Palembang Temuan itu didasarkan hasil pemeriksaanii atas pendapatan daerali Pemko
Palembang tahun anggaran (TA) 2011 dan Juni 2012......selengkapnya ...
POLITIK HUKUM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Politik hukum mengkaji hukum yang berlaku (ius constitutum), maupun yang memberikan arah pada pembangunan hukum yang akan dicita-citakan (ius constituendum), karena politik hukum merupakan disiplin atau sistem ajaran yang mendasari aktifitas memilih dan menyerasikan berbagai nilai, cara, atau model yang akan digunakan dalam melaksanakan pembangunan hukum dalam rangka mencapai tujuan maupun untuk kepentingan terhadap perubahan hukum yang direncanakan.1 Politik...
MEDIA WORKSHOP KE-2
Kamis (13/12/2012), kembali diadakan kegiatan Media Workshop dengan tema “Ekspose Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Semester II Tahun 2012”. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada media atas hasil pemeriksaan BPK yang termuat dalam LHP Semester II Tahun 2012 yang telah diserahkan kepada masing-masing entitas.
Bertempat di Ruang Aula Lantai 3 BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel,...
Perda No. 25 Tahun 2011 tentang APBD Ta 2012
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan...
Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi IMB
bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan tertentu Kabupaten/Kota............. download selengkapnya ...
Perda No. 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan APBD TA 2012
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan
antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun
Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam
tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD
tahun anggaran 2012...............download selengkapnya ...
Perda No. 11 Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011
bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 184 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah , Kepala Daerah mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan
Keuangan yang telah diperiksa...
Perda No. 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 huruf iUndang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
ditetapkan sebagai salah satu jenis retribusi daerah.....................download selengkapnya
Perda No. 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
bahwa sesuaj ketentuan Pasal 127 huruf k Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
ditetapkan sebagai salah satu jenis retribusi daerah...........download selengkapnya
Perda No. 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan
jenis retribusi daerah............download selengkapnya
Perda No. 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan
bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 huruf cUndang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagai
salah satujenis retribusi daerah kabupaten/kota...............download selengkapnya
Perda No. 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
bahwa sesuai ketentuan Pasal 2ayat (2) huruf j Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak
daerah Kabupaten/Kota...............download selengkapnya ...
Perda No. 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan adalah
retribusi daerah...................download selengkapnya
Perda No. 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
mernbiayai pelaksanaan pemcrintahan daerah adalah retribusi
daerah..................download selengkapnya
Perda NO. 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah retribusi
daerah..................download selengkapnya
Perda No. 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan adalah retribusi
daerah..............download selengkapnya
Perda No. 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Palayanan Persampahan/Kebersihan
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah retribusi
daerah.....................download selengkapnya
Perda No. 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Temapat Khusus Parkir
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah retribusi
daerah.............download selengkapnya
Perda No. 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah retribusi
daerah..................download selengkapnya
Perda No. 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah retribusi
daerah......................download selengkapnya
Perda No. 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah retribusi
daerah.......................download selengkapnya
Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah retribusi
daerah..................download selengkapnya
Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak
daerah................download selengkapnya
Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak
daerah.............download selengkapnya
Perda No. 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak
daerah...............download selengkapnya
Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak
daerah.................download selengkapnya
Perda No. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak
daerah....................download selengkapnya
Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak
daerah.....................download selengkapnya
Perda No. 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak
daerah..................download selengkapnya
Perda No. 3 tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak
daerah...........download selengkapnya
PENYERAHAN LHP KERUNEG DAN PTL SE-PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kamis, 13 Desember 2012. Bertempat di ruang aula lantai III BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan diselenggarakan acara Penyerahan Hasil Pemantauan Atas Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dan Penyerahan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 16 Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. LHP tersebut diserahkan kepada masing-masing pimpinan DPRD. Pada kesempatan itu BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan juga...
Perda No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Perda Kab. Musi Rawas No. 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mura Energi
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dan
kinerja Perusahaan Daerah Mura Energi dalam mengelola dan
memanfaatkan potensi sumber daya alam sehingga mampu
memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah,
maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 18
Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mura
Energi perlu dilakukan perubahan...............download selengkapnya ...
Perda No. 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Mura No. 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mura Makmur
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dan
kinerja Perusahaan Daerah Mura Makmur dalam mengelola
dan memanfaatkan potensi sumber daya alam sehingga
mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli
Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan
Daerah Mura Makmur perlu dilakukan perubahan............download selengkapnya ...
Perda No. 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek
bahwa dalam rangka mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek.................download selengkapnya ...
Perda No. 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar..................download selengkapnya
Perda No. 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan
bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan teretentu Kabupaten/Kota..................download selengkapnya
Perda No. 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan................download selengkapnya
Perda No. 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, telah mengatur Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk untuk melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor........................download selengkapnya ...
Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha Kabupaten/Kota.................download selengkapnya ...
Perda No. 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggatian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.................download selengkapnya ...
Perda No. 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta sebagai upaya guna menggali sumber pendapatan asli daerah maka dipandang perlu penetapannya melalui Peraturan Daerah tentang Retrebusi Parkir di Tepi Jalan Umum................download selengkapnya ...
Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota.................download selengkapnya
Perda No. 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur....................download selengkapnya ...
Perda No.7 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota..................download selengkapnya
Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota....................download selengkapnya
Perda No. 5 Tahun 2011 Tentang Administrasidan Catatan Sipil
bahwa penataan administrasi di bidang kependudukan diselenggarakan untuk mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib, terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan.......................download selengkapnya
Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota....................download selengkapnya
Perda No. 5 Tahun 2012 ttg Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten............... download selengkapnya ...
Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagai salah satu jenis retribusi daerah kabupaten/kota................ download selengkapnya ...
Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
bahwa sesuai ketentuan Pasal bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catalan Sipil ditetapkan sebagai salah satu jenis retribusi daerah kabupaten/kota........... download selengkapnya ...
Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak
daerah......... download selengkapnya
Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagai salah satu jenis
retribusi daerah kabupaten/kota.............. download selengkapnya ...
Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf cUndang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tanda Penduduk dan Akta Catalan Sipil ditetapkan sebagai
salah satu jenis retribusi daerah kabupaten/kota.......... download selengkapnya ...
Perda No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak
daerah............ download selengkapnya
UU RI NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan
tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang
dapat dinilai dengan uang............. download selengkapnya
UU RI No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuanbernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikeloladalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.......... download selengkapnya
UU RI No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan............ download selengkapnya ...
UU RI No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
bahwa keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok
dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai
manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara
untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera
sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945................ download selengkapnya ...
Keputusan Kepala Bapedal No 4 Tahun 1995 tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengelolaan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang
perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun telah diatur ketentuan mengenai Tata
Cara dan Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi
Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun............... download...
Keputusan Kepala Bapedal No 3 tahun 1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang
perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun telah diatur ketentuan
mengenai Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun....... download selengkapnya ...
PP No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS
bahwa untuk mewujudkan PNS yang profesional dan bertanggungjawab, dipandang perlu mengubah peraturan pemerintah nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS.......... download selengkapnya
Perda No 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang
bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk itu daerah dituntut untuk melakukan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan daerah...............download selengkapnya ...
Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
bahwa dalam rangka menghindari kerugian akibat kabakaran, maka setiap bangunan dan kawasan tertentu serta sarana umum harus dilengkapi dengan sarana berupa alat pemadaman kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang senantiasa dalam kondisi siaga dan secara berkala perlu dilakukan pemeriksaan.......................download selengkapnya ...
Perda No 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan...............download selengkapnya
Perda No 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan...............download selengkapnya
Perda No 8 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Hotel Griya Serasan Sekundang
bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dari hotel Griya Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim, agar lebih mampu untuk mandiri, handal dan berdaya saing, serta untuk peningkatan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor kepariwisataan, maka terhadap status hotel Griya Serasan Sekundang Muara Enim perlu diubah menjadi Perusahaan Daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah...........download selengkapnya ...
Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011
untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008. Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan...
Perda Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai upaya tersedianya benih ikan, induk ikan atau calon ikan yang bermutu dan dapat mencukupi kebutuhan para pembudidaya ikan serta dapat meningkatkan produktifitas hasil perikanan dan meupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang........... download selengkapnya ...
Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya
bahwa dalam rangka penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga di bidang pembangunan, perdagangan dan jasa, pertambangan dan energi, perindustrian, pariwisata, pertanian dan perkebunan, transportasi, kesehatan serta usaha-usaha lainnya sebagi upaya ekstensifikasi pendapatan daerah, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal...
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan..... download selengkapnya
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, maka semua Peraturan daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan....... download selengkapnya
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2011 tentang APBD TA 2012
bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh
persetujuan bersama............ download selengkapnya ...
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pemebntukan BUMD dalam Kabupaten Ogan Ilir
bahwa dengan semangat dan tanggung jawab Otonomi Daerah untuk
mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri serta dalam upaya
lebih memberdayakan masyarakat, dipandang perlu membentuk Badan Usaha
Milik Daerah............ download selengkapnya
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah
bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan llir di Provinsi Sumatera
Selatan, maka dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang tersebut
dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan llir.................. download selengkapnya ...
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perizinan dan Retribusi di Bidang Kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir
bahwa dengan semakin luasnya kewenangan daerah dibidang kesehatan sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah perlu adanya upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan................... download selengkapnya ...
Perda Kota Palembang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 138 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai upaya tersedianya benih ikan, induk ikan atau calon ikan yang bermutu dan dapat mencukupi kebutuhan para pembudidaya ikan serta dapat meningkatkan produktifitas hasil perikanan dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang............... download selengkapnya ...
Perda Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan Penyedotan Kakus
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,, dan dalam upaya mengintensifkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.................... download selengkapnya ...
Perda Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Palembang Jaya
bahwa dalam rangka penyertaan ,odal daerah kepada pihak ketiga di bidang pembangunan, perdagangan dan jasa, pertambangan dan energi, prindustrian, pariwisata, pertanian dan perkebunan, transportasi, kesehatan serta usaha-usaha lainnya sebagai upaya ekstensifikasi pendapatan daerah......... download selengkapnya ...
Perda Kota Palembang Nomor 32 Tahun 2011 tentang APBD TA 2012
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004.................. download selengkapnya ...
Perda Kota Palembang Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, dan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang dari sektor pemeriksaan alat pemadam kebakaran................ download selengkapnya ...
Perda Kota Palembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggenatian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribsui Daerah dan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2009........... download selengkapnya ...
Perda Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan retribusi Rumah Potong Hewan
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu meninjau dan memperbaharui Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2004............. download selengkapnya
Perda Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya
bahwa dengan semakin pesatmya kehidupan perkotaan dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan lokasi di bidang perpasaran....... download selengkapnya
Perda Kabupaten OKU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
bahwa dalam rangka menghindari kerugian akibat kabakaran, maka setiap bangunan dan kawasan tertentu serta sarana umum harus dilengkapi dengan sarana berupa alat pemadaman kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang senantiasa dalam kondisi siaga dan secara berkala perlu dilakukan pemeriksaan............ download selengkapnya ...
Perda Kabupaten OKU Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II OKU
bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka penyediaan air minum di kabupaten Daerah Tk II OKU baik diperkotaan maupun perdesaan perlu ditingkatkan.......... download selengkapnya
Perda Kabupaten OKU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang
bahwa sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk itu Daerah dituntut untuk melakukan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan Daerah............... download selengkapnya ...
Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Hotel Griya Serasan Sekundang
bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dari hotel
Griya Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim, agar lebih mampu
untuk mandiri, handal dan berdaya saing, serta untuk peningkatan
pendapatan asli daerah khususnya dari sektor kepariwisataan, maka
terhadap status hotel Griya Serasan Sekundang Muara Enim perlu
diubah menjadi Perusahaan Daerah yang diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah............ download selengkapnya ...
MEDIA WORKSHOP
Pada tanggal 20 Juni 2012 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Media Workshop dengan judul “Mengenal BPK Lebih Dekat Dan Ekspose Hasil Pemeriksaan Laporan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Sumatera Selatan”.
Bertempat di Hotel Grand Zuri Palembang, kegiatan ini dihadiri oleh pejabat struktural BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, serta perwakilan media cetak antara lain Kompas, Sumatera Ekspres (Sumeks) Sriwijaya Pos...
BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Serahkan LHP Pemerintah Provinsi
Kamis, 24 Mei 2012, bertempat di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyerahlkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian.
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan H.Eddy Yusuf dan Ketua DPRD Sumatera Selatan Wasista Bambang Utoyo. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan, Ibu V.M. Ambar...
Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK
Selama dua hari pada tanggal 4 s.d. 5 Juni 2012, BPK Perwakilan Provinsi Sumsel melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) Semester I atas hasil pemeriksaan BPK pada 16 entitas se Provinsi Sumsel. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Perwakilan dan dihadiri oleh Inspektur provinsi/kabupaten/kota termasuk perwakilan dari BUMD se-Sumsel. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan mengharapkan agar pemerintah daerah dapat memanfaatkan forum tersebut...
BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Adakan Seminar Kesehatan Kerja
Senin tanggal 11 Juni 2012, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan acara Seminar bertajuk Kesehatan Kerja, Penyakit Degeneratif Dan Kanker, yang diadakan di Hotel Aston Palembang.
Acara ini dihadiri oleh seluruh pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai pembicara dalam seminar tersebut adalah dr. Linda Welly dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang menyampaikan Kebijakan Kesehatan Kerja serta Olahraga...
Perda No.27 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan , maka perlu dibentuk peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah... download selengkapnya ...
Perda No.20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah unutk kepentingan orang pribadi atau badan.... download selengkapnya ...
Perda No.8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Bahwa kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Kabupaten Banyuasin.... download selengkapnya ...
Perda No. 35 Tahun 2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD di RS Daerah Besemah Kota Pagaralam
Bahwa berdasarkan tata tertib penilaian tim penilai Badan Layanan Umum Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota No. 269 Tahun 2011 tentang penunjukan tim penilai pola pengelolaan keuangan BLUD di Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagaralam bahwa RSD Besemah telah memenuhi syarat untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD penuh.......... download selengkapnya ...
Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah dan dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah di Kota Pagaralam perlu ditinjau kembali dan disesuaikan............. download selengkapnya...
Perda No.9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Untuk itu, perlu dibentuk peraturan daerah tentang retribusi daerah...... download selengkapnya ...
Perda No.7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Bahwa untuk melaksanakan ayat (1) Pasal 151 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah dan dalam rangka terselenggaranya proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah maka perlu ditetapkan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.... download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012
Bahwa peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja merupakan perwujudan dari rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2012 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 23 November 2011.... download selengkapnya ...
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ... Download selengkapnya.
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak - pajak di Kabupaten Lahat ... Download selengkapnya.
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ... Download selengkapnya.
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Lahat Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi... Download selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lematang
Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1988 tentang ... Download halaman 1-7 dan Download halaman 8-15
Pelantikan PNS di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Palembang - Pada tanggal 3 Juli 2012 bertempat di Aula BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dilakukan pelantikan atas delapan orang CPNS. Pelantikan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan, Dra. V.M. Ambar Wahyuni, MM, Ak sekaligus mengambil sumpah PNS atas delapan orang CPNS tersebut. Delapan CPNS yang diambil sumpah yaitu Deny Norman Indra, ST, Farid Rifqi, SE,...
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Cabang Sekayu pada Pasal 4, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan penyertaan modal kepada...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan jenis Retribusi Jasa Umum...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang ada...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf i Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan jenis Retribusi/Kota...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 huruf a Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf g Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan merupakan jenis Retribusi Jasa Umum...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf g Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan jenis Retribusi Jasa Umum...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Bidang Transportasi
bahwa dengan perkembangan sektor transportasi yang semakin meningkat, dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta kebandarudaraan di Kabupaten Musi Banyuasin...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
bahwa Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu diselenggarakan melalui Penataan Administrasi dan Penerbitan Dokumen Kependudukan serta Pencatatan Sipil secara tertib, terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan...Download Selengkapnya
peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) adalah berasal dari retribusi daerah guna membantu membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dinyatakan tidak berlaku...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2002, tentang Pajak Hiburan perlu untuk ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang ada...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang ada...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang ada...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang ada...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang ada...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang ada...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pajak Air Tanah...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2002, tentang Pajak Reklame perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang ada...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat...
Download hal 1-20, Download hal 21-41
Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Rumah Sakit Daerah Basemah
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 13, Pasal ... Download selengkapnya.
Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Akuntansi
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal ... Download selengkapnya.
Lampiran 1 Perwako Nomor 10 Tahun 2011
Lampiran 2 Perwako Nomor 10 Tahun 2011
Lampiran 3 Perwako Nomor 10 Tahun 2011
Lampiran 4 Perwako Nomor 10 Tahun 2011
Lampiran 5 Perwako Nomor 10 Tahun 2011
Lampiran 6 Perwako Nomor 10 Tahun 2011
Lampiran 7 Perwako Nomor 10 Tahun 2011
Lampiran 8...
Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2012
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal ... Download selengkapnya.
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah
Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor ... Download selengkapnya.
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Bahwa retribusi pengendalian menara telekomunikasi ... Download selengkapnya.
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan
Bahwa retribusi gangguan sesuai Undang-undang ... Download selengkapnya.
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial ... Download selengkapnya.
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Bahwa Kola Pagar Alam merupakan Daerah Pemekaran ....Download selengkapnya.
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ...Download selengkapnya.
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Bahwa untuk melaksanakan ayat (1) pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah ..... Download selengkapnya.
Peraturan Bupati Nomor 177 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuasin TA 2011
bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006...
Download Hal 1-20, Download Hal 21-40, Download Hal 41-60, Download Hal 61-80, Download Hal 81-104 ...
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
bahwa Retribusi Jasa Usaha dalam Pasal 127 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
bahwa Retribusi Jasa Umum dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang...
Download Hal 1-15, Download Hal 16-33
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Banyuasin
bahwa pajak Kabupaten/Kota dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah...Download Selengkapnya, Download Lampiran
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada Partai Politik
bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah
bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan penyediaan sarana penlayanan kepada masyarakat dibidang penyediaan air bersih...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Banyuasin
bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi barang dalam penyelenggaraan Pemerintah di daerah...
Download Hal 1-20, Download Hal 21-34
Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Empat Lawang pada PT.Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan kesejahteraan masyarakat...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...
Download Hal 1-20, Download Hal 21-40, Download Hal 41-50
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah...
Download Hal 1-20, Download Hal 21-37
Perda No.17 Thn 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006...
Download Hal 1-24, Download Hal 25-43
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 33 tahun 2008 tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI tanggal 13 Juni 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dinyatakan Rumah sakit
merupakan Satuan Kerja Pemerintah Di Bidang Pelayanan...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi RSUD Sekayu yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Ri tanggal 13 Juni 2005 tentang pengelolaan badan layanan umum...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan pada RSUD Sekayu yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa sesuai dengan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bank Belitung
bahwa untuk lebih meningkatkan dn mengembangkan kegiatan usaha Bank Pembangunan Sumatera Selatan Bangka Belitung...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabu Jaya
bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke dalam Perusahaan Daerah Petro Prabu
bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Petro Prabu
bahwa dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan menambah pendapatan daerah serta meningkatkan...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoaan
bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
bahwa agar kekayaan daerah mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi dan dimanfaatkan lebih optimal...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penggunaan fasilitas pasar...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah guna memajukan...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memberikan kontribusi dalam pembangunan...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah guna memajukan kesejahteraan masyarakat...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Lubuklinggau
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negera...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
bahwa retribusi pelayanan kebersihan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2005...Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Lubuklinggau kepada PT.BPD Sumsel Cabang Lubuklinggau dan PDAM Tirta Bukit Sulap
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah...Download selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2005... Download Selengkapnya ...
BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel Adakan Audiensi dengan Forum Komunikasi LSM Kabupaten Musi Banyuasin
Palembang, Rabu (29 Februari 2012) – BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan Forum Komunikasi LSM Kabupaten Musi Banyuasin melakukan audensi terkait pelaksanaan proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Musi Banyuasin yang dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Perwakilan dari Gabungan LSM Kabupaten Musi Banyuasin diterima oleh Kasubbag Hukum dan Humas, Dadang Kosasih di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Perwakilan...
Diseminasi JFP, Pola Karir dan Prosedur Ijin Belajar bagi Pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Palembang, Selasa (28 Februari 2012) – BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Biro SDM BPK RI Pusat Jakarta melaksanakan Diseminasii tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP), Pola Karir dan Prosedur Ijin Belajar bagi PNS di Lingkungan BPK RI. Diseminasi dilaksanakan di Hotel Horison Palembang dan diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan....
DPR: KPK Janji Tuntaskan Kasus Century Akhir 2012
Jakarta Timwas Century DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil sejumlah kesepakatan. Antara lain menyepakati penuntasan kasus Bank Century pada akhir tahun 2012.
"DPR telah mendapat laporan lengkap dari KPK. DPR merespon dan mengapresiasi KPK yang memastikan kasus Century akan dituntaskan paling lama tahun 2012 ini," kata pimpinan Timwas Century, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, kepada wartawan usai rapat...
UI Belum Klarifikasi Temuan BPK
Sesuai aturan, BPK akan menyerahkan temuan ini ke penegak hukum jika dalam 60 hari.
VIVAnews - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil menegaskan bahwa waktu yang diberikan BPK untuk Universitas Indonesia mempelajari dan mengklarifikasi temuan BPK selama 60 hari hampir habis. Tapi, UI belum juga bersikap.
"Kami belum dapat laporan apa-apa tindak lanjut dari pemeriksaan itu," kata Rizal usai...
BPK: Masih Ada Penyelewengan SPJ Oleh PNS
VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan Kementerian Keuangan agar berhati-hati dalam penyaluran anggaran. Sejauh ini masih terdapat penyelewengan anggaran dalam bentuk perjalanan dinas
oleh pegawai negeri sipil (PNS).
"Saya melihat sendiri dan mengetahui sendiri. Ada seorang pegawai dari sebuah kementerian pergi ke daerah sendirian dengan surat perintah tugas, ternyata yang dibawa adalah 10 SPJ. Dengan kata lain yang 9 itu...
Alasan Pemerintah Gugat DPR dan BPK
Pemerintah tetap berkeyakinan bahwa pembelian saham Newmont tak perlu izin DPR.
VIVAnews - Pemerintah menyatakan pengajuan pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara ke Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan hak pemerintah. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pengajuan permasalahan ini sebagai langkah mencari jalan keluar dari perbedaan pendapat perlu tidaknya izin pembelian saham Newmont ke Dewan Perwakilan Rakyat.
"Karena untuk menjalankan kegiatan itu...
Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun BPK ke 65
Tanggal 17 Januari 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan upacara dalam rangka peringatan hari ulang tahun BPK RI ke-65. Dalam sambutannya, Ketua BPK RI melalui Kepala Perwakilan berpesan kepada seluruh jajaran di BPK untuk selalu menjunjung tinggi independensi, integritas dan profesionalisme. Menurut Beliau, perlu disadari bahwa reformasi birokrasi di BPK, termasuk pemberian remunerasi yang pantas kepada pegawai...
Perlombaan dalam Rangka Peringatan HUT BPK ke 65
Dalam rangka memperingati HUT BPK RI ke 65 pada Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan diadakan berbagai perlombaan. Yang diperlombakan yaitu Badminton, Tenis Meja, Futsal, Karaoke dan Memasak. Perlombaan dilaksanakan pada Senin 2 Januari 2012 sampai dengan Kamis 5 Januari 2012. Peserta pertandingan dibagi menjadi tiga tim yaitu Tim Subaud Sumsel I, Tim Subaud Sumsel II, dan Tim Sekretariat Perwakilan. Juara...
Perda No.14 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan
bahwa dengan laju perkembangan pembangunan yang semakin pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaturan, penataan dan pengendalian pendirian bangunan, perlu dilakukan secara lebih menyeluruh dan dinamis...Download selengkapnya ...
Perda No.12 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Sarang Burung Walet
Bahwa dengan makin meningkatnya keinginan masyarakat untuk melakukan pengusahaan sarang burung walet, maka perlu dilakukan pembinaan yang seksama baik di bidang teknik budidaya maupun bidang ekonomi dan sosial masyarakat lainnya...Download selengkapnya ...
Perda No.12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan
Bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten Ogan Ilir serta dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan dunia usaha dipandang perlu untuk mengatur dan menata pemberian Izin Gangguan...Download selengkapnya
Perda No.4 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Bidang Industri dan Perdagangan
Bahwa usaha kegiatan industri dan perdagangan adalah kegiatan strategis yang melibatkan sumberdaya manusia dan sumber daya alam dalam jumlah besar... Download selengkapnya
Perda No.13 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Sewa dan Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 06 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, perlu menerbitkan Peraturan Bupati mengenai pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten...
Perda No.8 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu untuk ditindaklajuti...Download selengkapnya ...
Perda No.15 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C...Download selengkapnya ...
Perda No.14 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan
Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan...Download selengkapnya ...
Perda No.14 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Rertribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali serta adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan...Download selengkapnya ...
Perda No.2 Tahun 2011 tentang RPJMD
bahwa sebagai landasan atau pedoman umum dalam penyelengaraan pembangunan daerah selama periode 5 (lima) tahun, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun pengawasan, maka sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun...
Perda No.1 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Sumsel Babel
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan/atau pendapatan daerah sebagai sarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu menggali sumber potensi dan mengoptimalkan pendayagunaan asset daerah...Download selengkapnya
Perda No.12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah dan dengan berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perlu disesuaikan...Download...
Perda No.11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah
Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah dan dengan berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perlu disesuaikan...Download...
Perda No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah dan dengan berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perlu disesuaikan...Download...
Perda No.24 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah melalui Pajak Sarang Burung Walet...Download selengkapnya
Perda No.23 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan
Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah melalui Pajak Penerangan Jalan...Download selengkapnya
Perda No.22 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame
Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah melalui Pajak Reklame...Download selengkapnya
Perda No.20 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah melalui Pajak Restoran...Download selengkapnya
Perda No.18 tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai
Bahwa wilayah perairan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdiri dari sungai dan rawa termasuk lebak lebungnya merupakan karunia Tuhan karena mengandung sumber daya ikan yang besar dan karena itu harus dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sekitar...Download selengkapnya ...
Perda No.18 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan retribusi Izin Gangguan
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu meninjau dan memperbaharui Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Tempat Usaha, guna disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi...Download selengkapnya ...
Perda No.7 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Palembang
bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 157 huruf a angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah...Download selengkapnya ...
Perda No.1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam upaya mengintensifkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, perlu menetapkan besaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan...Download selengkapnya ...
Pengumuman Calon Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Barang Berupa Peralatan Kantor dan Rumah Dinas
Pengumuman Calon Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Barang Berupa Peralatan Kantor dan Rumah Dinas
Lampiran Perbup Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Lampiran...Download selengkapnya
Perbup Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 24 Tahun 2010...Download selengkapnya
Perda No.6 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Perikanan
bahwa wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari perairan laut dan perairan umum...Download selengkapnya
Perbup No.30 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perbup No.3 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap serta Biaya Operasional dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
bahwa untuk efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2011...Download selengkapnya
Perda No.7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
bahwa berdasalkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34...Download selengkapnya
Perbup Nomor 39 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa sesuai dengan Pasal 194 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan produk pengaturan mengenai Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah...Download selengkapnya ...
Perbup Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD TA.2011
bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2011, sesuai ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13...Download selengkapnya ...
Perbup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD TA.2011
bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2011, sesuai ketentuan pasal...Download selengkapnya ...
Perbup Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD TA.2011
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun...Download Selengkapnya ...
Perda Nomor 31 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah guna memajukan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah Sumber...Download selengkapnya
Perda Nomor 30 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan
bahwa dalam upaya pengendalian terhadap timbulnya ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan lingkungan dalam pendirian tempat usaha di Kabupaten Ogan Komering Ilir serta dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan...Download selengkapnya ...
Perda Nomor 29 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
bahwa dalam upaya pengendalian pengoperasionalan kendaraan bermotor laik jalan dan peningkatan ketertiban lalu lintas guna mencapai keselamatan transportasi dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering...Download selengkapnya
Perda Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum
bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban parkir kendaraan di pinggir jalan umum untuk kelancaran arus lalu lintas yang melintas pada jalan tersebut perlu...Download selengkapnya
Perda Nomor 27 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
memberikan kontribusi dalam bangunan daerah guna memajukan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah...Download selengkapnya
Perda Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
bahwa dalam pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang berupa pendirian bangunan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir serta untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya dan usaha untuk...Download selengkapnya ...
Perda Nomor 25 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah guna memajukan kesejahteraan masyarakat, baik tanah yang mempunyai fungsi sosial maupun bangunan...Download selengkapnya
Perda Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan...Download selengkapnya
Perda Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan...Download selengkapnya
Perda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu upaya dan usaha untuk menambah...Download selengkapnya
Perda Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu upaya dan usaha untuk menambah...Download selengkapnya
Perda Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah...Download selengkapnya
Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai
bahwa wilayah perairan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdiri dari sungai dan rawa termasuk lebak dan lebungnya merupakan karunia Tuhan karena mengandung Sumber Daya Ikan yang besar dan karena itu harus dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya...Download selengkapnya ...
Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencabutan atas Perda Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pajak Potong Hewan
bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemotongan hewan tidak dapat dikenakan biaya yang bersifat Pajak, sehingga perlu...Download selengkapnya
Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pencabutan atas Perda Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Perusahaan Industri Daerah
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2001 tentang...Download selengkapnya
Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pencabutan atas Perda Nomor 16 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga
bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/17/SJ Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komerinng Ilir Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada...Download selengkapnya
Perda Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
bahwa dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang…Download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah
bahwa dengan ditetapkannya...., download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan
bahwa dengan ditetapkannya,...........download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya
bahwa berdasarkan.........., download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
bahwa guna memenuhi ketentuan..........................., download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Air Minum (PDAM) Tirta Musi Palembang
bahwa untuk meningkatkan dan percepatan................, download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009
bahwa untuk melaksanakan........................., download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet
bahwa dengan ditetapkannya........................, download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir
bahwa dengan ditetapkannya,....................download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
bahwa dengan ditetapkannya,........................, download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan
bahwa dengan ditetapkannya...., download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame
bahwa dengan ditetapkannya..................., download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan
bahwa dengan ditetapkannya,..............download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
bahwa dengan ditetapkannya...................,download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
bahwa dengan ditetapkannya......................., download selengkapnya
Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Kepada Partai Politik
bahwa Partai Politik merupakan salah satu wujud...........,download selengkapnya
Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengikatan Anggaran Penyelesaian Pembangunan Gedung Sriwijaya Promotion Center (SPC) dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Masa 2 (dua) Tahun Anggaran
bahwa dengan terbatasnya...........download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
bahwa dengan ditetapkannya......, download selengkapnya
Perda No.10 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
bahwa untuk melaksanakan...., download selengkapnya
Perda Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pencabutan Perda Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembinaan Dan Retribusi Peyimpanan Dan Atau Penyaluran Bahan Migas Dan Non Migas Dan Peraturan...
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2007...,download selengkapnya
Perda No. 11 Th 2009 tentang Pengikatan Dana Anggaran Penyelesaian Pembangunan Gedung
bahwa dengan belum selesainya pelaksanaan pembangunan fisik gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang,............,download selengkapnya
Perda No. 6 Th 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palembang Tahun 2008-2013
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan.........., download selengkapnya
Perda No. 5 Th 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palembang Tahun 2005-2025
bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah......, download selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang APBD TA 2009
bahwa untuk melaksanakan............., download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008
bahwa sehubungan dengan,........download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2007
bahwa untuk melaksanakan.............download selengkapnya
Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 66
Tanggal 17 Agustus 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-66 Republik Indonesia. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Perwakilan, V.M. Ambar Wahyuni dan Komandan Upacara, Kepala Sub. Bagian Hukum dan Humas, Dadang Kosasih. Tema peringatan HUT RI kali ini adalah “Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Tingkatkan Kesadaran Hidup dalam Ke-Bhineka-an untuk...
Perpisahan Kepala Sekretariat Perwakilan
Kamis, 11 Agustus 2011 diadakan perpisahan dengan Kepala Sekretariat Perwakilan, Antonius Suhardi yang akan pindah tugas ke BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. Hadir dalam acara tersebut para Pejabat Struktural, para Koordinator Wilayah, serta para Pegawai di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Acara perpisahan diisi dengan penyampaian kesan dan pesan dari Perwakilan Pegawai, Kepala Sub. Bagian Keuangan,...
Moratorium PNS, Ini Siasat BPK
VIVAnews - Kebijakan penghentian sementara (moratorium) penerimaan Pagawai Negeri Sipil (PNS) akan diikuti oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Meski saat ini masih kekurangan auditor, BPK memiliki cara khusus untuk mengantisipasinya.
"BPK itu PNS. Untuk BPK, auditor memang kurang. Tapi, kalau ada kebijakan moratorium itu, ya nggak boleh pilih, harus diikuti," kata Ketua BPK Hadi Poernomo di Gedung BPK, Jakarta, Selasa 6...
Opini WDP untuk Pemkab Mura dan Pemkot Pagaralam
Palembang – BPK Perwakilan Provinsi Sumsel kembali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada bulan Juli 2011. Penyerahan dilaksanakan kepada dua entitas pemeriksaan yaitu Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 8 Juli 2011 dan Kota Pagar Alam pada tanggal 12 Juli 2011. Penyerahan LHP dilaksanakan di ruang rapat lantai 3 kantor perwakilan dan dihadiri oeh Kepala...
BPK Lakukan Public Hearing Konsep Juknis
Palembang - Bertempat di aula lantai 3, pada hari Kamis/7 Juli 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel melaksanakan public hearing Konsep Juknis Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dan Implementasi Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah (SIKAD). Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut, Staf Kepaniteraan Kerugian Negara pada Ditama Binbangkum. Acara tersebut diikuti oleh seluruh auditor di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi...
Pelantikan PNS di Lingkungan Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan
Palembang - Pada tanggal 12 Juli 2011 bertempat di Aula BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dilakukan pelantikan atas sembilan orang CPNS. Pelantikan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan, V.M. Ambar Wahyuni sekaligus mengambil sumpah PNS atas kesembilan orang CPNS tersebut. Sembilan CPNS yang diambil sumpah yaitu Brian Patria Ariaji, Hudha Nurhani, Irmika Ngesti Handayani, Ni Luh...
Pengumuman Calon Pemenang Lelang untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan TA 2011
P E N G U M U M A N
Nomor : 02/Peng.Pan/XVIII.PLG.1.4/08/2011
Berdasarkan:
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
Surat Penetapan Pemenang Nomor 1/SPP.PAN/XVIII.PLG.1.4/08/2011 tanggal 25 Agustus 2011.
................, Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berkewajiban memberikan perlindungan............., Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas
bahwa sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006.............., Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
bahwa sejalan dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri DalamNegeri......, Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2009 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten OKUS Periode 2009-2014
bahwa dalam rangka tertib.........., Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Parpol
bahwa dengan diterbitkannya.........., Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Perkuatan Modal Bagi Koperasi dan UMKM Melalui Dana APBD Kabupaten OKU Selatan TA 2006 Pada Dinas Koperasi,UKM,...
bahwa dalam rangka............, Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007......, Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Buana Pemaca,Tiga Dihaji Dan Buay Rawan
bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan.........., Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pembentukan,Organisasi Dan Tata Kerja RSUD Muara Dua
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat..,Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Saham PDAM Tirta Saka Selabung Kabupaten OKU Selatan TA 2010
bahwa dalam rangka memperkuat.............., Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Badan Hukum Koperasi
bahwa dalam rangka Pembinaan.....,Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten OKU Selatan
bahwa untuk melaksanakan................, Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Saham Bank Sumsel Babel Tahun Anggaran 2010
bahwa dalam rangka memperkuat...............,Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004..........,Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004................., Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan 18 Desa
bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat serta untuk peningkatan pelayanan Pemerintahan...., DownloadSelengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan UPTD Di Lingkungan Dinas Perhubungan
bahwa dalam rangka untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi........., Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja UPTD Balai Benih Ikan
bahwa dalam rangka untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran..............., Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Farmasi
bahwa sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2005.......Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Nama Jalan
bahwa dalam rangka penertipan lalu lintas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan........., Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Hari Jadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
bahwa untuk memberikan kejelasan dan sejarah berdirinya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.........,Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Jamak
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka pembangunan Infrastruktur terutama....................., Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaaan Barang Milik Daerah
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006.................., Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten OKU Selatan
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007........................, Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten OKU Selatan
bahwa otonomi daerah merupakan wujud masyarakat beserta segenap Pemerintah Daerah...............,Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkantoran Terpadu
Bahwa setelah dilakukan Evaluasi akhir terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan...................., Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah............, Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan......................, Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Izin Optikal
bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008........,Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Izin Apotik
bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008....................., Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Izin Toko Obat
bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008.................., Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Perdagangan
bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008.....,Download Selengkapnya
Penandatanganan Nota Kesepahaman Berbasis Elektronik
Palembang – BPK dan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan menjalin hubungan kerjasama pengembangan dan pengelolaan sistem informasi, untuk akses data dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kerjasama ini diwujudkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPK dengan 15 Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 5 Juli 2011 di Griya Agung Provinsi Sumatera Selatan,...
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Biaya Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ...... Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran...
Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 160 ......Download selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ......Download selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Penetapan PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Inderalaya sebagai Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa pemerintah kabupaten ogan ilir ...... Download Selengkapnya
Keputusan Bupati Nomor 427/KEP/PDAM/2010 Tentang Badan Pembina dan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa keputusan bupati ogan ilir nomor 41 ...... Download selengkapnya
Keputusan Bupati Nomor 382/KEP/I/2010 Tentang Pengangkatan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Petrogas Ogan Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa untuk efektivitas dan efisiensi BUMD ...... Download selengkapnya
Keputusan Bupati 292/KEP/BKBP.LINMAS III/2010 Tentang Tim Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi terhadap Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Kepada Partai Politik
Bahwa untuk tertib administrasi ...... Download Selengkapnya
Keputusan Bupati Nomor 289/KEP/VIII/2010 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 41/KEP/VIII/2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat yang Bertugas Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara...
Bahwa guna kelancaran pelaksanaan ...... Download Selengkapnya
Keputusan Bupati Nomor 185/KEP/II/2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat Miskin di Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa untuk mensejajarkan hak masyarakat miskin ...... Download Selengkapnya
Keputusan Bupati Nomor 96/KEP/DINKES/2010 Tentang Tim koordinasi dan Tim Pengelola Program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumatera Selatan Semesta Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa kesehatan merupakan ...... Download Selengkapnya
Keputusan Bupati Nomor 89/KEP/INSPT/2010 Tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir 2010
Bahwa keputusan bupati Ogan Ilir ...... Download Selengkapnya
Keputusan Bupati Nomor 60/KEP/II/2010 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pelaksanaan Perkara Pada Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat Miskin di Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa untuk mensejajarkan masyarakat miskin ...... Download Selengkapnya
Keputusan Bupati 318/KEP/VIII/2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham PT.Bank Sumsel Babel cabang Inderalaya Tahun 2010
Bahwa dalam rangka menjadi pemilik saham ...... Download Selengkapnya
Keputusan Bupati Nomor 271/KEP/VIII/2010 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2010
Bahwa untuk pelaksanaan APBD ..... Download Selengkapnya
Keputusan Bupati Nomor 181/KEP/NAKKAN/2010 Tentang Tata Cara Pengambilan dan Pemanfaatan serta Pendistribusian Dana Bagi Hasil Lelang Objek PSDP Tahun 2009 Masa Pengelolaan 2010 untuk Desa / Kelurahan dan Pokmaswas...
Bahwa hasil penerimaan objek ...... Download Selengkapnya
Keputusan Bupati Nomor 127/KEP/BKBP.LINMAS/2010 Tentang Uang Makan Petugas Piket Sore dan Malam, Insentif Komandan Regu, Petugas Penanggungjawab Kendaraan dan Petugas Penanggulangan Kebakaran pada Satuan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Ogan...
Bahwa untuk menunjang pelaksanaan ...... Download selengkapnya
Keputusan Bupati Nomor 102/KEP/I/2010 Tentang Penyaluran dan Arah Penggunaan Dana Operasional Kecamatan Tahun Anggaran 2010
Bahwa untuk penyaluran dana operasional ......Download Selengkapnya
Keputusan Bupati Nomor 372/KEP/III/2010 Tentang Panitia Serah Terima Dokumen Barang Inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa barang milik daerah ...... Download Selengkapnya
Keputusan Bupati Nomor 216/KEP/I/2010 Tentang Tim Penilaian Harga Tanah Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa untuk efektif, efisien ...... Download selengkapnya
Keputusan Bupati Nomor 101/KEP/I/2010 Tentang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam rangka Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan
Bahwa keberhasilan penyelenggaraan ...... Download selengkapnya
Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor 67/KEP/I/2010 Tentang Tim Verifikasi Lahan PT.PN VII Unit Usaha Cinta Manis
Bahwa dalam rangka memfasilitasi ...... Download Selengkapnya
Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor 55/KEP/II/2010 Tentang Tim Bantuan Hukum/Penasehat Hukum Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa motivasi ...... Download Selengkapnya
Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor 51/KEP/II/2010 Tentang Tim Pengurus Legalitas dan Perizinan Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa untuk motivasi ...... Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011
Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 23 ...... Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pembukaan dan Pengoperasian Rekening
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ...... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 ...... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Sarang Burung Walet
Bahwa dengan makin meningkatnya keinginan masyarakat ...... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Dan Retribusi Perizinan Bangunan
Bahwa dengan laju perkembangan pembangunan ....... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
Bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah ...... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Gangguan
Bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten Ogan Ilir ...... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Retribusi Perizinan Bidang Industri Dan Perdagangan Dalam Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa usaha kegiatan industri dan perdagangan ...... Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Gangguan
Bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ...... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Daerah Ke PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel Dan Pd. Petrogas Ogan Ilir
Bahwa dalam rangka memperkuat struktural ...... Download selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penetapan Standar Harga Sewa Rumah Dinas Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ...... Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ..... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penyetaraan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Pada Pd. Petrogas Ogan Ilir
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ...... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Daerah Di Kabupaten Ogan Ilir
bahwa barang milik daerah sebagai salah satu ...... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PSDP)
Bahwa setelah memperhatikan aspirasi yang berkembang ...... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010-2015
Bahwa untuk melaksanakan kententuan Pasal 19 ......Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah Petrogas Ogan Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa untuk efektivitas dan efesiensi BUMD Petrogas ..... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta) Di Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak .....Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kantor Pengelola Kota Terpadu Mandiri (KTM) Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan Dan Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 ...... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Perizinan Industri Kecil Obat Tradisional di Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa untuk memenuhi Ketentuan Bab VII Pasal 9 .......Download selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Ogan Ilir
bahwa untuk kelancaran dan melaksanakan tugas... Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengurus dan Badan Usaha Milik Daerah Petrogas Ogan Ilir
bahwa untuk memenuhi ketentuan Bab VII... Download Selengkapanya
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2011
bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 6... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2011
bahwa memenuhi ketentuan pasal 181... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2009
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 180 angka 2... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 180 angka 2... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
bahwa berdasarkan ketentuang pasal 180 angka 2... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2)... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet
bahwa dengan telah ditetapkannya Undnag-Undang... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
bahwa sesuai ketentuan pasal 180... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2)... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2)... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan Desa
bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah daerah... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2009
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelnggaraan Pemerintah Desa
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 15... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Komunikasi
bahwa dengan semakin berkembangannya teknologi... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010-2015
bahwa sebagai landasan atau pedoman umum dalam... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu
dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu
bahwa dalam rangka meningkatkan... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Ogan Komering Ulu Korps Pegawai Republik Indonesia
bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ulu
bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat...
bahwa sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1)... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu
bahwa dengan peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
banwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan desa... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Komering Ulu
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri... Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar
bahwa dengan ditetapkannya peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu... Download Selengkapnya
Pemerintah Segera Evaluasi Aset KA 2012
Jakarta-Pemerintah segera menyelesaikan soal evaluasi pengelolaan asset Kementrian Perhubungan pada 2012. Alasanya assel ini sangat krusial, apalagi ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan Kemenhub 2010. “Aset kereta api, merupakan masalah utama yang sangat krusial. Harus clear supaya ke depan tidak ada masalah,” kata Menteri Perhubungan, Freddy Numbery kepada wartawan di ...
40 Rekening Liar di PTN
JAKARTA – Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengakui ada 40 rekening liar yang tersebar di lingkup Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendik-nas) dan perguruan tinggi negeri (PTN). Mendiknas menyatakan, ada sekitar 1.200 rekening di kementerian dan perguruan tinggi. Namun, dari jumlah itu, 40 rekening di antaranya tidak diketahui identitasnya karena tidak didaftarkan ke Kementerian Keuangan...
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK RI
Jaringan Dokumentasi Hukum di Lingkungan Badan Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan dibentuk dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.Terwujudnya web JDIH ini selain untuk mengembangkan dan melaksanakan Jaringan Dokumentasi...
BPK Mengaudit Pembelian Saham Newmont
BOGOR – Badan Pemeriksa Keuangan akan mengaudit pembelian 7 persen divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara oleh Pusat Investasi Pemerintah. Proses audit investigatif ini diperkirakan memakan waktu 30 hari kerja. “Senin besok, BPK mulai,” kata Kepala Pusat Investasi Pemerintah Soritaon Siregar dalam diskusi dengan wartawan di Bogor, Jumat malam lalu.
Menurut Soritaon, sebelum melakukan pemeriksaan,...
DPR Bentuk Tim Kecil untuk Sinkronkan Temuan KPK dan BPK
JAKARTA (Suara Karya) Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan telah membentuk tim audit forensik untuk menginvestigasi dugaan penyimpangan bailout Bank Century Rp6,7 triliun pada 2008. Agar proses di KPK dan audit forensik BPK sikron, DPR membentuk tim kecil.
“Dua hari lalu, pimpinan DPR mendapat balasan surat dari BPK. BPK RI telah...
Kementerian Tertibkan Rekening Liar
JAKARTA Kementerian Pendidikan Nasional akan menertibkan sejumlah rekening bar yang ada di kementerian. Menteri Pendidikan Nasional M. Nuh mengatakan akan memberikan rekomendasi kepada pejabat ihwal adanya rekening yang diduga liar itu.
Menurut Nuh, adanya rekening yang diduga liar itu tidak lantas berarti adanya penyimpangan penggunaan anggaran pendidikan. “Tidak juga berarti korupsi,” katanya dalam keterangan pers...
BPK Prakarsai Pembentukan Sinergi Data
Badan Pemeriksa Keuangan RI memprakarsai pembentukan sinergi data dengan auditee melalui strategi link & match data. Hal tersebut diwujudkan dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman antara BPK dengan 15 Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada 5 Juli 2011 di Griya Agung Gubernur, Palembang.
Dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama pemerintah daerah di wilayah Sumsel ini,...
BPK melakukan dialog dengan SAI Filipina dan Myanmar dalam rangka pemerolehan dukungan pembentukan ASEAN SAI
Pada 26 Juni – 2 Juli 2011, BPK melakukan kunjungan ke SAI Filipina, Commission on Audit (COA) dan SAI Myanmar dalam rangka dialog untuk pemerolehan dukungan inisiatif pembentukan ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEAN SAI). Pembentukan ASEAN SAI ini dimaksudkan untuk penguatan kapasitas di regional ASEAN.
Kunjungan ke COA dilakukan pada tanggal 26 – 29 Juni 2011...
Pembahasan Draft Nota Kesepahaman Akses Data dengan Pemerintah Daerah
Palembang - BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan pembahasan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada pemerintah daerah se-Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.
Pembahasan Nota Kesepahaman yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei dan 20 Juni 2011 bertempat di Aula BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dihadiri oleh 16 Pemerintah...
Opini WTP Tidak Menjamin Tidak Ada Korupsi
Jakarta, Kamis (30 Juni 2011)
Tahun ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010. Opini WDP tersebut sama dengan opini atas LKPP Tahun 2009. Sebelumnya, lima tahun berturut-turut LKPP memperoleh opini “Disclaimer”.
Perbaikan opini BPK atas LKPP juga diikuti perbaikan opini atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga...
Sertijab Kepala Perwakilan
Kamis, 7 Oktober 2011, kembali dilaksanakan serah terima jabatan Kepala Perwakilan. Ibu Ambar Wahyuni, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub. Auditorat V.A.1 pada Auditorat Utama Keuangan Negara V telah menempati jabatan baru sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menggantikan Bapak Tangga M. Purba yang telah mengisi jabatan barunya sebagai Kepala Auditorat I. A pada Auditorat Keuangan Negara I di...
Pengumuman Cuti Bersama
Dengan ini disampaikan bahwa sesuai dengan Nota Dinas PLH Kepala Biro SDM No. 828/ND/X.3/05/2011 tanggal 13 Mei 2011, tentang Cuti Bersama tanggal 16 Mei 2011.
selengkapnya
Berita Duka Cita
Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun
Telah Meninggal Dunia
Lies Triana
Auditor Seksi Sumsel II.A BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Sabtu, 26 Februari 2011
Pukul 23.30 WIB
Almarhumah meninggal ketika melaksanakan tugas pemeriksaan di Kota Pagaralam. Jenazah dimakamkan pada hari minggu tanggal 27 Februari 2011, ba'da dzuhur.
Segenap Keluarga Besar
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Mengucapkan:
Turut Berbela Sungkawa Yang Sebesar-besarnya
Semoga Almarhumah Ditempatkan Di Sisi-Nya Yang Terbaik
Untuk Keluarga...
BPK RI Adakan Penandatangan Mou dengan DPRD
Palembang - BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan penadatanganan kesepakatan bersama tentang tatacara penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI kepada DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
Acara penadatanganan kesepakatan bersama tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2010 yang bertempat di ruang Gedung DPRD Kota Palembang. Hadir dalam acara tersebut, Anggota V BPK RI, Kepala Perwakilan beserta pejabat struktural BPK...
Kuntoro: UKP4 Tak Ranking Menteri
BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, pihaknya tidak melakukan pemeringkatan atas kinerja menteri yang dievaluasi lembaganya. Oleh karena itu, ia menolak menjawab saat ditanya wartawan, kementerian mana yang berkinerja terbaik dan terburuk.
"UKP4 sama sekali tidak melakukan ranking atau rating dari kementerian. Kalau UKP4 ditanya mana yang paling baik dan...
Jalan Provinsi Nyaris Putus
Beberapa jalan provinsi di OKU Selatan yang kondisinya sangat mengkhawatirkan atau nyaris terputus akibat longsor, kini mulai diperbaiki. Salah satunya, badan jalan di Desa Gunung Pasir Muaradua. Jalan ini hanya menyisahkan aspal dua meter dengan kondisi menggantung. Jalan ini telah diperkuat dengan pondasi penahan dari beronjong.
Tak hanya itu, rencananya jalan amblas yang sangat mengancam keselamatan pengendara itu kembali akan...
Berita Duka Cita
BERITA DUKA CITA
Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun
Telah Meninggal Dunia
Elvi Juwita Harahap, SE, Ak
(Pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan)
Selasa, 5 Oktober 2010
Pukul 01.30 WIB
Segenap Keluarga Besar
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Mengucapkan:
Turut Berbela Sungkawa Yang Sebesar-besarnya
Semoga Almarhumah Ditempatkan Di Sisi-Nya Yang Terbaik
Untuk Keluarga Yang Ditinggalkan Diberi Kesabaran Dan Kekuatan ...
Perwal No 18 Tahun 2009 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2009
Download selengkapnya
Perbup No.2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi dana Desa
download selengkapnya
Perbup No.16 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Perda...download selengkapnya
Perbup No.15 tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Empat Lawang
Bahwa dalam rangka pelaksanaan perda...download selengkapnya
Perbup No.14 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengembalian/Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan
Bahwa untuk pelaksanaan pencairan...download selengkapnya
Perbup No.13 tahun 2010 tentantg Pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kegiatan...download selengkapnya
Perbup No.12 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Empat lawang Tahun 2011
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal...download selengkapnya
Perbup No.11 Tahun 2010 tentang Lembaga Swadaya Masyarakat
Bahwa dalam rangka pelaksanaan...download selengkapnya
Perbup No.9 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Limbah Cair
Bahwa untuk pelaksanaan peraturan daerah...download selengkapnya
Perbup No.8 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Pengeloaan Lingkungan (SPPL)
Bahwa berdasarkan pasal 2 dan pasal 3...download selengkapnya
Perbup No.7 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Tidak Terduga
Bahwa untuk belanja tidak terduga...download selengkapnya
Perbup No.6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81...download selengkapnya
Perbup No.5 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan...download selengkapnya
Perbup No.1 Tahun 2010 tentang Bantuan Perkuatan Modal Dana Bergulir kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Empat Lawang
Bahwa permodalan merupakan langkah awal...download selengkapnya
Perbup No.34 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Bahwa untuk melaksanakan peraturan pemerintah...download selengkapnya
Perbup No.33 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Empat Lawang No.12 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Pelaksanaan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri...
Bahwa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri...download selengkapnya
Perbup No.31 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengelolaan Kalangan/Pekan dalam Kabupaten Empat Lawang
Bahwa denga berlakunya Otonomi daerah...download selengkapnya
Perbup No.29 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Retribusi Izin Usaha Hiburan, Hotel/Losmen Penginapan, Rumah Makan/Restoran, Cafetaria
Bahwa dalam rangka pemberian izin...download selengkapnya
Perbup No.25 tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2010
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 82...download selengkapnya
Prbup No.20 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Empat Lawang
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13...download selengkapnya
Perbup No.19 Tahun 2009 tentang Jenis, Bentuk dan Warna Leges Kabupaten Empat Lawang
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6...download selengkapnya
Perbup No.17 Tahun 2009 tentang Perubahan ke 1 Peraturan Bupati Empat Lawang Nomo 07 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2009 untuk Penggeseran Anggaran Jenis Belanja...
Bahwa dalam rangka untuk membantu biaya...download selengkapnya
Perbup No.16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 33...download selengkapnya
Perbup No.15 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 19 Tahun 2008 tentantg Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
Bahwa peraturan daerah kabupaten empat lawang...download selengkapnya
Perbup No.12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai...
Bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri...download selengkapnya
Perbup No.11 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 46 Tahun 2006 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009
Bahwa dengan peraturan Bupati Empat Lawang...download selengkapnya
Perbup No.9 Tahun 2009 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Empat Lawang
Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas...download selengkapnya
Perda No.20 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Bahwa penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pecatatan sipil...download selengkapnya
Perda No.19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Bahwa berdasarkan pasal 20 peraturan pemerintah...download selengkapnya
Perda No.18 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14...download selengkapnya
Lampiran Perda No.18 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Daftar rincian urusan pemerintah yang menjadi...download selengkapnya
Perda No.18 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten...
Bahwa dengan berlakunya Peraturan pemerintah...download selengkapnya
Perda No.17 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 62...download selengkapnya
Lampiran Perda No.17 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah
Teknik penyusunan peraturan desa...download selengkapnya
Perda No.16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Pejabat Kepala Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17...download selengkapnya
Perda No.15 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 PP...download selengkapnya
Perda No.14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 07 peraturan...download selengkapnya
Perda No.13 tahun 2008 tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 66 PP...download selengkapnya
Perda No.12 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 85 PP...download selengkapnya
Perda No.11 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13...download selengkapnya
Lampiran Perda No.11 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
Bagan susunan organisasi pemerintah desa...download selengkapnya
Perda No.10 tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1)...download selengkapnya
Perda No.9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa
Bahwa pengaturan mengenai sumber pendapatan...download selengkapnya
Perda No.8 tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepalal Desa dan Perangkat Desa
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa...download selengkapnya
Perda No.7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas
Bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan...download selengkapnya
Perda No.6 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 185...download selengkapnya
Perda No.5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas
Bahwa satuan polisi pamong praja mempunyai tugas...download selengkapnya
Lampiran Perda No.5 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas
Bagan struktur organisasi dan tata kerja...download selengkapnya
Perda No.4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Bahwa berdasarkan pasal 128 ayat (1)...download selengkapnya
Lampiran Perda No.4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Bagan susunan organisasi dan tata kerja...download selengkapnya
Perda No.2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas
Bahwa berdasarkan pasal 128 ayat (1) undang-undang...download selengkapnya
Lampiran Perda No.2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas
Bagan struktur organisasi dan tata kerja...download selengkapnya
Perda No.3 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42...download selengkapnya
Perda No.2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 53...download selengkapnya
Perda No.18 tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mura Energi
Bahwa dalam rangka menunjang pembangunan daerah...download selengkapnya
Perda No.17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mura Makmur
Bahwa dalam rangka menunjang pembangunan...download selengkapnya
Perda No.16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi
Bahwa dalam rangka menjawab tuntutan dan perkembangan...download selengkapnya
Perda No.15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Komunikasi dan Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas
Bahwa untuk terselenggaranya aplikasi telematika yang mendukung...download selengkapnya
Perda No.12 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2005
Bahwa berdasarkan pasal 31 ayat (1) Undang-undang nomor 17...download selengkapnya
Perda No.11 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
Bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah pusat...download selengkapnya
Perda No.10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Musi Rawas
Bahwa peraturan daerah kabupaten musi rawas...download selengkapnya
Perda No.8 Tahun 2006 tentang Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan
Bahwa dalam rangka mewujudkan sistem agribisnis...download selengkapnya
Perda No.7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin tempat Usaha
Bahwa peraturan daerah kabupaten musi rawasnomor 5...download selengkapnya
Perda No.6 tahun 2006 tentang Pajak Reklame
Bahwa peraturan daerah nomor 3 tahun 1998...download selengkapnya
Perda No.5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar Ikan
Bahwa untuk menjamin kelestarian dan mutu ikan...download selengkapnya
Perda No.4 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Musi Rawas
Bahwa penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta catatan...download selengkapnya
Perda No.3 Tahun 2006 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
Bahwa dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan...download selengkapnya
Perda No.2 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan
Bahwa peraturan daerah nomor 12 tahun 1999 tentang retribusi...download selengkapnya
Perbup No.11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2010
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (3)...download selengkapnya
Perbup No.9 tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 peraturan daerah...download selengkapnya
Perbup No.8 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas
Bahwa dengan telah diundangkannya peraturan daerah...download selengkapnya
Perbup No.5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Persyaratan Pengajuan Permohonan Izin serta Tata Cara Pembayaran Retribusi Pembuangan Air Limbah
Bahwa izin pembuangan air limbah merupakan sarana pengawasan...download selengkapnya
Perbup No.4 tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005
Bahwa dengan adanya kebujakan pemerintah pusat dan atau...download selengkapnya
Perbup No.2 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet
Bahwa dengan telah disahkannya peraturan daerah kabupaten...download selengkapnya
Perda No.18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Musi Rawas
Bahwa sesuai keputusan presiden nomor 103 tahun 2001...download selengkapnya
Perda No.17 Tahun 2003 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada Partai Politik
Bahwa sesuai peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2001...download selengkapnya
Perda No.16 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Non Kayu pada Tanah Milik/Hutan Rakyat
Bahwa sehubungan surat direktur jenderal perimbangan...download selengkapnya
Perda No.15 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan
Bahwa dengan ditetapkan undang-undang nomor 34 tahun...download selengkapnya
Perda No.14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Bidang Ketenagalistrikan
Bahwa sebagai peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000...download selengkapnya
Perda No.13 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah
Bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat...download selengkapnya
Perda No.12 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
Bahwa pengaturan penyelenggaraan bidang pertambangan...download selengkapnya
Perda No.11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Kabupaten Musi Rawas
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentua peraturan pemerintah...download selengkapnya
Perda No.10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah Kabupaten Musi Rawas
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan pemerintah...download selengkapnya
Perda No.9 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Bidang Pertambangan Umum
Bahwa sebagai peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000...download selengkapnya
Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Irigasi
Bahwa pemerintah telah mencanangkan pokok-pokok...download selengkapnya
Perda No.7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri
Bahwa dengan telah disyahkannya Undang-undang RI...download selengkapnya
Perda No.6 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Perhubungan Udara Pos dan Telekomunikasi
Bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah...download selengkapnya
Perda No.5 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Angkutan Jalan
Bahwa dalam upaya pembinaan terhadap pelayanan dibidang...download selengkapnya
Perda No.4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan
Bahwa dengan telah disyahkannya Undang-undang RI...download selengkapnya
Perda No.1 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Bahwa peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 16...download selengkapnya
Perda No.14 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
Bahwa dengan sejalan daerah otonomi daerah yang...download selengkapnya
Perda No.13 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Kayu
Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 62 tahun 1998...download selengkapnya
Perda No.12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Angkut Sungai dan Danau
Bahwa dengan telah diserahterimakannya kewenangan...download selengkapnya
Perda No.11 Tahun 2002 tentang Pemungutan Uang Leges dalam Kabupaten Musi Rawas
Bahwa dengan telah disyahkannya Undang-undang RI...download selengkapnya
Perda No.6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (Persero) Multi Propita Silampari
Bahwa wilayah kabupaten musi rawas mempunyai sumber daya alam...download selengkapnya
Perda No.5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha
Bahwa dengan telah disyahkannya Undang-undang nomor 34...download selengkapnya
Perda No.4 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Bahwa dalam telah dibentuknya kabupaten musi rawas...download selengkapnya
Perda No.23 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Penyimpanan Barang
bahwa dengan telah disyahkannya Undang-undang RI...download selengkapnya
Perda No.22 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Wisata dan Budaya Kabupaten Musi Rawas
Bahwa dengan ditetapkannya keputusan menteri dalam negeri...download selengkapnya
Perda No.21 Tahun 2001 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet
Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000...download selengkapnya
Perda No.20 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir
Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang RI...download selengkapnya
Perda No.19 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran
Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang RI...download selengkapnnya
Perda No.18 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel
Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang RI...download selengkapnya
Perda No.15 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Bahwa perturan daerah kabupaten daerah tingkat II...download selengkapnya
Perda No.14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Bahwa dengan telah ditetapkannya perturan pemerintah nomor 25...download selengkapnya
Perda No.13 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Non Kayu pada Tanah Milik/Hutan Rakyat
Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 62 tahun 1995...download selengkapnya
Perda No.12 Tahun 2001 tentang Izin Hak Pemungutan hasil Hutan
Bahwa sejalan dengan otonomi daerah yang pelaksanaannya...download selengkapnya
Perda No.11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Desa
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 107...download selengkapnya
Perda No.10 Tahun 2001 tentang Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
Bahwa untuk melaksanakan penjelasan pasal 107...download selengkapnya
Perda No.8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Bantuan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 100...download selengkapnya
Perda No.7 Tahun 2001 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Desa
Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 107 ayat(1) Undang-undang...download selengkapnya
Perda No.6 Tahun 2001 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Bahwa dalam rangka memberikan kesempatan dan meningkatkan...download selengkapnya
Perda No.4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat-alat Pemadam Kebakaran
Bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang nomor 18...download selengkapnya
Perda No.4 Tahun 1994 tentang Retribusi dan Pangkalan Parkir Kendaraan Bermotor dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas
Bahwa sejalan dengan meningkatnya pembangunan di kabupaten...download selengkapnya
Perda No.10 Tahun 1993 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas
Bahwa berdasarkan tingkat penduduk semakin bertambah...download selengkapnya
Perda No.9 Tahun 1993 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas
Bahwa dengan berpedoman pada surat menteri....download selengkapnya
Perda No.8 Tahun 1993 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas
Bahwa dalam rangka usaha untuk meningkatkan...download selengkapnya
Perda no.7 tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Musi Rawas No.7 tahun 1990 tentang Pemungutan Uang Leges dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas
Bahwas dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada...download selengkapnya
Perda No.2 Tahun 1993 tentang Peruntukan Tapak Kawasan Periwisata Gua Batu Napal Licin, Danau Rayo, Bukit Sulap,Air Terjun Temam I dan Air Terjun Temam II
Bahwa pembangunan pariwisata perlu digalakkan untuk...download selengkapnya
Perda No.7 Tahun 1992 tentang Pemotongan Hewan Ternak di Rumah Potong Hewan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas
Bahwa peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II...download selengkapnya
Perda No.5 Tahun 1992 tentang Retribusi Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat-tempat Umum, Tempat Pengolahan Makanan/Minuman dan Industri dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas
Bahwa untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan...download selengkapnya
Perda No.4 Tahun 1992 tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas
Bahwa tarif biaya pelayanan kesehatan masyarakat pada dinas...download selengkapnya
Perda No.11 Tahun 1991 tentang Izin Tempat Menyimpan Barang dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas
Bahwa berdasarkan pengamatan masih banyak terdapat...download selengkapnya
Perda No.10 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 16 Tahun 1990 tentang Izin Bangunan dan Penentuan Sempadan dalam Kabupaten Daerah Tingkat...
Bahwa peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II...download selengkapnya
Perda No.9 Tahun 1991 tentang Pengadaan Tanah Serasan Sekatenan di Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas
Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan penyelenggaraan....download selengkapnya
Perda No.8 Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II Musi Rawas untuk Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas
Bahwa berdasarkan keputusan menteri dalam negeri....download selengkapnya
Perda No.7 Tahun 1991 tentang Pemberian Sebagian Hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Musi Rawas kepada Pemerintah Desa...
Bahwa berdasarkan keputusan menteri dalam negeri...download selengkapnya
Perda No.6 Tahun 1991 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk
Bahwa peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II....download selengkapnya
Perda No.5 Tahun 1991 tentang Pengusahaan dan Pengelolaan serta Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas
Bahwa untuk meningkatkan pembangunan dan pembinaan....download selengkapnya
Perda No.4 Tahun 1991 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas
Bahwa berdasarkan surat keputusan gubernur....download selengkapnya
Perda No.3 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa secara Mutatis Mutandis terhadap Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Daerah...
Bahwa untuk lebih meningkatkan sistem pelaksanaan penagihan...download selengkapnya
Perbup No.8 Tahun 2006 tentang Pemberian Program Asuransi kepada PNS dan Pemerintah Desa
Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan jaminan....download selengkapnya
Perbup No.7 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas
Bahwa dengan peraturan bupati musi rawas no.3.....download selengkapnya
Perbup No.76 Tahun 2008 tentang Penetapan Batas Waktu Penyetoran Penerimaan Daerah ke Kas Daerah Kabupaten Musi Rawas
Batas waktu untuk penyetoran penerimaan daerah ke kas daerah adalah....download selengkapnya
Perbup No.72 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum (BLU SPAM) Kabupaten Musi Rawas
Bahwa pengelolaan penyediaan air minum dapat tercapai sesuai.....download selengkapnya
Perbup No.69 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi pada RS.Dr.Sobirin Kabupaten Musi Rawas
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan motivasi kerja dokter spesialis....download sleengkapnya
Perbup No.65 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik yang berasal dari Bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran di Kabupaten Musi Rawas
Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (3) peraturan daerah Kabupaten musi Rawas......download selengkapnya
Perbup No.63 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualita layanan perizinan dan memberikan akses.....download selengkapnya
Perbup No.36 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Pelayanan dan Pemberian KTP dan KK yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Bahwa administrasi kependudukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan....download selengkapnya
Perbup No.15 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas
Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 13 peraturan daerah kabupaten musi rawas.......download selengkapnya
Perbup No.6 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas
Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 13 peraturan daerah kabupaten musi rawas....download selengkapnya
Perbup No.17 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Bahwa dengan diterbitkannya peraturan pemerintah....download selengkapnya
Perbup No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Tenaga Kerja Sukarela Terdaftar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Bahwa pegawai negeri sipil daerah di lingkungan pemerintah kabupaten musi rawas....download selengkapnya
Perbup No.15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 10...
Bahwa pelaksanaan peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II....download selengkapnya
Perbup No.14 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010
Bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan....download selengkapnya
Perbup No.10 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Bandar Udara Silampari Kabupaten Musi Rawas
Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2001....download selengkapnya
Perbup No.9 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Umum TA.2010
Bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah.....download selengkapnya
Perbup No.8 Tahun 2009 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, kesejahteraan....download selengkapnya
Perbup No.6 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati musi Rawas
Bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pekerjaan tugas staf ahli.....download selengkapnya
Perbup No.5 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin/Kurang Mampu secara Cuma-cuma
Bahwa untuk melindungi hak asasi manusia dalam mewujudkan.....download selengkapnya
Perbup No.3 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran, Pengembangan dan Pemeliharaan Ternak Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Bahwa penyebaran dan pengembangan ternak merupakan salah satu....download selengkapnya
Perbup No.1 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Paramedis Perawatan, Paramedis Non Perawatan dan Staf Penunjang Lainnya pada RS.Dr.Sobirin Kabupaten Musi Rawas
Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan motivasi.....download selengkapnya
Perda No.16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas
Bahwa dalam rangka menjawab tuntutan dan perkembangan...download selengkapnya
Perda No.15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Komunikasi dan Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas
Bahwa untuk terselenggaranya aplikasi telematika yang.....download selengkapnya
Perda No.12 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2005
Bahw berdasarkan Pasal 31 ayat (1) undang-undang nomor 17....download selengkapnya
Perda No.11 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
Bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah pusat dan atau....download selengkapnya
Perda No.10 tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Musi Rawas
Bahwa peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 10 tahun 1999.....download selengkapnya
Perda No.9 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan dalam Kabupaten Musi Rawas
Bahwa peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 9 tahun 1998....download selengkapnya
Perda No.8 Tahun 2006 tentang Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan
Bahwa dalam rangka menciptakan sistem agribisnis.......download selengkapnya
Perda No.7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha
Bahwa peraturan daerah No.5 Tahun 2002.....download selengkapnya
Perda No.6 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame
Bahwa peraturan daerah No.3 Tahun 1998 tentang pajak reklame.....download selengkapnya
Perda No.5 tentang Retribusi Pasar Ikan
Bahwa untuk menjamin kelestarian dan mutu ikan.....download selengkapnya
Perda No.4 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Musi Rawas
Bahwa penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta......download selengkapnya
Perda No.3 Tahun 2006 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
Bahwa dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan......download selengkapnya
Perda No.2 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan
Bahwa peraturan daerah No.12 tentang retribusi izin gangguan.......download selengkapnya
Perda No.1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.......download selengkapnya
Perda No.20 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil
Bahwa dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.......download selengkapnya
Perda No.19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37.....download selengkapnya
Perda No.18 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (3)........download selengkapnya
Perda No.1 Tahun 2010 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (4)...............download selengkapnya
Perda No.14 Thn 2008 ttg Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas daerah Kab. Muara Enim
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari...........download I, download II
Perda No.15 Thn 2008 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, SatPol PP dan Lembaga Teknis Daerah Kab. Muara Enim
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004......download I, download II ...
Perda No.16 Thn 2008 ttg Pembentukan Organisasi, dan tata Kerja Kecamatan dalam Kab. Muara Enim
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai.........download selengkapnya
Perda No.17 Thn 2008 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dalam Kab. Muara Enim
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai.........download selengkapnya
Perda No.13 Thn 2008 ttg Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Sekretariat DPRD Kab Muara Enim
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai.........download selengkapnya
Perda No.38 Thn 2001 ttg Izin Pembuangan Limbah Cair
Bahwa dalam upaya pengendalian pencemaran air terhadap pembuangan limbah cair yang masuk kedalam media lingkungan hidup............download selengkapnya
Perda No.2 Thn 2009 ttg Pengelolaan Panas Bumi
Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Pemerintah Daerah Kabupaten diberikan kewenangan membuat peraturan perundang-undang di bidang pertambangan panas bumi.
download selengkapnya ...
Perda No.25 Thn 2008 ttg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008-2013
Bahwa rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional dan Propinsi yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah...
Perda No.24 Thn 2008 ttg Perubahan atas Perda Kab. Muara Enim No.30 Thn 2001 ttg Pengusahaan Pertambangan Umum
bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam terutama batubara yang terdapat di Kabupaten Muara Enim sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan Pokok-pokok Pertambangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim...
Perda No.22 Thn 2008 ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008, dipandang perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
download selengkapnya ...
Perda No.9 Thn 2008 ttg Izin Usaha Perkebunan
Bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perkebunan dalam Kabupaten Muara Enim, maka.................download selengkapnya
Perda No.21 Thn 2008 ttg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah........
download Hal 1-20, download Hal 21-40, download Hal 41-66
Perda No.4 Thn 2007 ttg Perubahan Kedua atas Perda Kab. Muara Enim No.15 Thn 2004 ttg Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Muara Enim
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712), maka terhadap kedudukan keuangan DPRD Kabupaten Muara Enim yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten...
Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Bahwa untuk meningkatkan fungsi Organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang dan di bidang Persandian dan Telekomunikasi, perlu membentuk unit kerja yang menangani urusan Sandi dan Telekomunikasi;
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekreteriat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
Bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan dilingkungan internal Korps pegawai Republik Indonesia, perlu adanya upaya yang optimal dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kemajuan masyarakat yang semakin meningkat;
Download selengkapnya ... ...
Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Empat Lawang
Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah;
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Air Limbah
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Retribusi Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Air Limbah.
Download selengkapnya ... ...
Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Praktek di Bidang Kesehatan
Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesaehatan secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional yang semakin meningkat dan berkembang, perlu pembinaan, pembangunan dan pengawasan bidang tersebut;
Download selengkapnya ... ...
Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
Bahwa dalam upaya memantau pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ditinjau dari aspek kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, penataan dan keapikan ibukota kabupaten Empat Lawang, perlu dilakukan pembinaan yang meliputi penataan, pengaturan, pemanfaatan dan penertiban pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
Download selengkapnya ... ...
Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan...
Bahwa untuk memaksimalkan fungsi organisasi di Sekretariat Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, maka perlu diadakan revisi terhadap beberapa bagian yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
Download selengkapnya ... ...
Perda Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol
Bahwa peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Empat Lawang disamping mempunyai dampak positif terhadap pembangunan ekonomi juga sangat berdampak negatif baik bagi yang mengkonsumsinya maupun pada lingkungan masyarakat;
Download selengkapnya ... ...
Perda Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Desa.
Download selengkapnya ... ...
Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Empat Lawang.
Download selengkapnya ... ...
Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa.
Download selengkapnya ... ...
Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengaturan Kewenangan Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya yang berkaitan dengan Peraturan Kewenangan Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Pengaturan Kewenangan Desa.
Download selengkapnya ... ...
Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
Download selengkapnya ... ...
Perda Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Empat Lawang.
Download selengkapnya ... ...
Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kelurahan
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Nomor 159 Tahun 2005), perlu menetapkan Peratuan Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Kelurahan
Download selengkapnya ... ...
Perda No.5 thn2008 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
bahwa pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan dan bahan baku industri memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya dipedesaan, meningkatkan pendapatan nasional, serta menjaga kelestarian lingkungan.
download selengkapnya...
Perda No.13 Thn 2007 ttg Penggunaan Jalan bagi Kendaraan yang Melebihi Muatan Sumbu Terberat
Bahwa dalam rangka terpeliharanya konstruksi jalan dan jembatan pada jalan Kabupaten, serta menentukan klasifikasi jalan Kabupaten guna melindungi pemakai jalan lainnya terhadap penggunaan jalan oleh kendaraan yang melebihi sumbu terberat, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kendaraan yang melalui jalan Kabupaten dengan pemantapan MST untuk melindungi ruas jalan dalam Kabupaten Muara Enim.
download selengkapnya ...
Perda No.12 Thn 2007 ttg Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dengan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, perlu diatur dan ditetapkan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten...
Perda No.11 Thn 2007 ttg Penetapan dan Penegasan Batas Desa
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
download selengkapnya ...
Perda No.10 Thn 2007 ttg Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Kelurahan.
download selengkapnya ...
Perda No.2 Thn 2007 ttg Lembaga Adat
Bahwa sebagai upaya pelestarian adat istiadat dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat Kabupaten Muara Enim.
download selengkapnya
PerBup No.2 Thn 2010 ttg Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan sosial dan Bantuan Keuangan
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006.......download selengkapnya
Perda No.19 Thn 2010 ttg Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan RSUD Dr. H. Mohamad Rabain yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) Secara Penuh
Bahwa untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohammad Rabain......
Download Hal 1-9, Download Lampiran Ia, Download Lampiran Ib, Download Lampiran 2
PerBup No.25 Thn 2009 ttg Bantuan Keuangan kpd Parpol
Bahwa berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2009 ttg Bantuan Keuangan kpd Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009......download selengkapnya
PerBup No.14 Thn 2009 ttg Tarif Angkutan Bus Sekolah & Tarif Pelajar dlm Kab Muara Enim
Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kab. Muara Enim, terutama kepada para pelajar, baik yang menggunakan sarana angkutan Bus Sekolah atau sarana angkutan lainnya maka.........download selengkapnya
PerBup No.7 Thn 2009 ttg Tarif Angkutan Barang dari Kota Muara Enim ke Kec. dalam Kab. Muara Enim
Bahwa sehubungan dengan Pengumuman Pemerintah tanggal 15 Januari 2009 tentang Penurunan Harga BBM, maka.......download selengkapnya
PerBup No.6 Thn 2009 ttg Tarif Angkutan Penumpang Umum
Bahwa sehubungan dengan Pengumuman Pemerintah tanggal 15 Januari 200 ttg Penurunan harga BBM, maka Tarif Angkutan Penumpang Umum.......download selengkapnya
PerBup No.18 Thn 2010 ttg Tarif Air Minum PDAM Lematang Enim
Bahwa pengaturan mengenai Pedoman dan Tata Cara Penetapan Tarif Air Minum telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006.......download selengkapnya
PerBup no.19 Thn 2009 Sistem Remunerasi RSUD Dr. H. Mohamad Rabain yang menerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) secara penuh
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas......download selengkapnya
PerBup No.16 Thn 2009 ttg Pedoman Pola Tata Kelola RSUD Dr. H. Mohamad Rabain yg menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) secara penuh
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas.....download selengkapnya
Perda No.3 Thn 2003 ttg Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim
Bahwa dalam rangka menunjang pembangunan Daerah dan menambah pendapatan Daerah serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.......download selengkapnya
Perda No.23 Thn 1991 ttg Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kab. DATI II Muara Enim No.4 Thn 1986 ttg Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kab. DATI II Muara Enim
Bahwa Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten DATI II Muara Enim yang telah diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986......download selengkapnya
PerBup No.10 Thn 2007 ttg Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim
Bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 14 B ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2007......
Download selengkapnya
PerBup No.7 Thn 2007 ttg Penetapan Harga Satuan Listrik yang Berasal dari Bukan Perusahaan Listrik Negara dalam Kabupaten Muara Enim
Bahwa dalam rangka pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari bukan Perusahaan Listrik Negara, perlu ditetapkan harga satuan listrik sebagai salah satu dasar penghitungan pajak.
Download selengkapnya
Pelantikan PNS di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumsel
Palembang - Pada tanggal 21 Juli 2010, sembilan CPNS pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dilantik menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka yang dilantik adalah Francisca Angkora Dewi Damayanti, A. Firmansyah, Yenny Mulyani, Wullyartha Hernitra, R. Dodo Kusmoro, Roziqin, Esti Septina Emirsa, Wina Setiawati, dan R. Yessy Chintya Dewi,
Pelantikan dilakukan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sumsel, Drs. Muzakkir. Bertindak...
BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Serahkan LHP
Palembang - BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, melakukanpenyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Penyerahan dilaksanakan selama lima hari yaitu tanggal 9 Juli 2010 untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) dan Musi Banyuasin, tanggal 14 Juli untuk Kabupaten Ogan Ilir (OI), Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS), dan Muara Enim(ME), tanggal 16 Juli untuk Kota...
BPK RI Adakan Pembahasan Draft Mou dengan DPRD
Palembang - BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan pembahasan draft Kesepakatan Bersama BPK RI dengan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
Acara pembahasan draft kesepakatan bersama tersebut dilaksanakan dari tanggal 6 sampai dengan 8 Juli 2010 yang bertempat di ruang rapat Kepala Perwakilan lantai II dan Aula lantai III. Hadir dalam acara tersebut, Kepala Perwakilan beserta pejabat struktural lainnya...
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Demo
Palembang - BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di demo. Itu yang terjadi pada hari Rabu siang tanggal 7 Juli 2010. Forum Bersama (Fober) LSM Sumatera Selatan melakukan demonstrasi di halaman kantor Perwakilan Provinsi Sumsel.
Sekitar ratusan orang demonstran mendatangi kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel dengan mengendarai sepeda motor dan mobil. Dalam aksinya, massa menyampaikan aspirasinya agar BPK RI Perwakilan...
Diklat Teknik Sampling Audit
Palembang - Auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel melaksanakan diklat sampling audit pada tanggal 21 Juni sampai dengan 23 Juni 2010. Diklat ini bertujuan agar para auditor dapat melaksanakan tugas secara baik dan benar khususnya dalam pengambilan sample audit untuk memenuhi kewajiban BPK RI dalam melakukan pemeriksaan.
Diklat sampling audit diikuti oleh 40 peserta dan dilaksanakan di Aula...
BPK RI Adakan Rangkaian Kegiatan Roadshow
Biro Humas Luar Negeri BPK RI mengadakan rangkaian kegiatan roadshow di Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Roadshow diadakan selama 2 hari yaitu tanggal 20 Mei dan 21 Mei 2010.
Roadshow BPK berisi kegiatan BPK Goes to Campus, Media Visit, dan BPK Goes to School. BPK Goes to Campus diadakan di Aula Gedung Pasca Sarjana Univesitas Sriwijaya dengan mengambil tema ”Peran...
SK Etika dan Kepantasan Berpakaian
Pada tanggal 24 Maret 2010 BPK RI melalui Sekretaris Jenderal kembali menetapkan ketentuan tentang Etika dan Kepantasan Berpakaian di Lingkungan BPK RI dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7/SE/X-XIII.2/3/2010. SE Etika dan Kepantasan Berpakaian ini menegaskan kembali tata tertib berpakaian untuk setiap pegawai BPK RI yang sebelumnya telah diatur dalam BAB IV, Pasal 19 dan 20 Keputusan Sekjen BPK RI...
7 Pegawai Pemkot Bekasi Dimintai Keterangan di KPK
Jakarta - 7 Pegawai Pemkot Bekasi dimintai keterangan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK membutuhkan keterangan mereka terkait ditangkapnya 2 pegawai Pemkot Bekasi, HL dan HS saat memberikan uang kepada S, auditor BPK Jawa Barat.
"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HL dan HS," kata juru bicara KPK Johan Budi saat dihubungi, Senin (28/6/2010).
Ketujuh pegawai tersebut yakni, Agus Sofyan, Ahmad Zunaidi,...
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Adakan Rangkaian Kegiatan Roadshow
Biro Humas Luar Negeri BPK RI mengadakan rangkaian kegiatan roadshow di Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Roadshow diadakan selama 2 hari yaitu tanggal 20 Mei dan 21 Mei 2010.
Roadshow BPK berisi kegiatan BPK Goes to Campus, Media Visit, dan BPK Goes to School. BPK Goes to Campus diadakan di Aula Gedung Pasca Sarjana Univesitas Sriwijaya dengan mengambil tema...
Perda Nomor 12 Tahun 2007 Tentang pokok-Pokok Pengembangan Ekonomi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Bahwa pemerintah daerah wajib menciptakan iklim berusaha di daerah yang kondusif, agar pengembangan perekonomian daerah dapat berkembang dengan baik dan terkendali.
Download selengkapnya
Perda Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten OKI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Bahwa dalam upaya meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat khususnya dibidang kesehatan, maka dipandang perlu memberikan pelayanan yang optimal.
Download selengkapnya
Keputusan Walikota Nomor 473 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Dasar Ikan dan Hasil Perikanan
Bahwa dalam rangka melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aktifitas jual beli ikan dan hasil perikanan di Kota Palembang untuk setiap 6 (enam) bulan sekali sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Usaha Perikanan, perlu meninjau dan merubah harga dasar ikan dan hasil perikanan yang ditetapkan...
Keputusan Walikota Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Mutu Tanah, Aspal, Beton dan Bahan Bangunan di Laboratorium
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pekerjaan sipil dan tanggung jawab profesi setiap usaha jasa konstruksi dibidang tanah, aspal, beton dan bahan bangunan, sejalan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 546/KPTS/1986 tentang Pedoman Tata Cara Penggunaan Unit di Laboratorium, perlu dilakukan pembinaan dan tata cara pemungutan retribusi pengujian mutu tanah, aspal,beton dan bahan bangunan;
Download selengkapnya ... ...
Keputusan Walikota Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Retribusi Usaha Kehutanan
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dibidang kehutanan dan perkebunan, maka dalam upaya memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha dibidang tersebut dan untuk meningkatkan PAD dari bidang kehutanan dan perkebunan, perlu mengatur pembinaan dan tata cara pemungutan retribusinya;
Download selengkapnya ... ...
Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2007 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Penetapan dan Pengesahan Dokumen Kajian Lingkungan
Bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum dan dalam rangka mewujudkan mekanisme serta prosedur standar dalam tata laksana pelayanan umum yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan guna mendorong efektivitas sistem dan tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat, perlu dilaksanakan kegiatan terpadu yang sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap,...
Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta dalam rangka penyesuaian jenis pelayanan dan ketentuan retribusi pemakaian kekayaan daerah maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 1998, perlu diubah dan ditinjau kembali.
Download selengkapnya ... ...
Perwako Palembang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Perda Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 4 tanggal 26 Mei 2009, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya.
Download selengkapnya... ...
Perda Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pembinaan, Tata Cara Perizinan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Swasta di bidang Medik
Bahwa dalam rangka pembinaan pelayanan kesehatan swasta di bidang medik, dalam rangka penertiban dan pengawasan maka perlu untuk diadakan pengaturan lebih lanjut.
Download selengkapnya
Perda Nomor 22 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas bebabn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemungutan Uang Leges
Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2001 tentang Materai Daerah, dalam pelaksanaannya menimbulkan kesan seolah-olah terjadi duplikasi dengan Materai Pusat.
Download selengkapnya
Perda Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk diganti.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin dan Retribusi Mendirikan Bangunan/Pembuatan Jalan
Bahwa Perda Kabupaten OKI Nomor : 05/DPRD-OKI/1974 tentang Pemberian Izin Bangunan-Bangunan dan Pembuatan Jalan-Jalan..... download selengkapnya
68 PESERTA IKUTI TES CPNS BPK TAHAP KEDUA
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada hari Sabtu-Minggu, 9-10 Januari 2010 menyelenggarakan tes CPNS tahap kedua di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Tes kali ini diikuti oleh 66 peserta lulusan D3 dan S-1, dan 2 orang peserta lolos butuh dari Departemen Keuangan RI. Materi tes meliputi psikotes, wawancara, dan diskusi kelompok. Keseluruhan materi disiapkan oleh...
Peringati Ulang Tahun ke-63, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Adakan Bakti Sosial
Dalam rangka memperingati ulang tahun BPK RI ke 63 tahun 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan bersama Dharma Wanita Persatuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melakukan serangkaian kegiatan sosial, yaitu donor darah, kunjungan ke pondok pesantren, kunjungan ke panti werdha, dan kunjungan ke panti asuhan. Kegiatan donor darah bertempat di Kantor BPK Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal...
Perda No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perda No. 40 Tahun 2007 tentang Pembentukan 61 (Enam Puluh Satu) Desa dalam Kab. OKUT
Bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, maka perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pembentukan 61 ( Enam Puluh Satu) desa dalam kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Download selengkapnya.
...
Perda No.2 Tahun 2009 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Desa dalam Kab. OKUT
Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat, maka perlu meningkatkan status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.
Download selengkapnya.
Perda No.33 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan
Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu adanyapeningkatan pembinaan, pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat.
Download selengkapnya.
Perda No.32 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah Kab. OKUT tahun 2005-2010
Bahwa dalam rangka menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah diperlukan dokumen perencanaan dalam jangka waktu dua puluh tahun.
Download selengkapnya.
Perda No.31 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah Kab. OKUT tahun 2005-2025
Bahwa dalam rangka menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah diperlukan dokumen perencanaan dalam jangka waktu dua puluh tahun.
Download selengkapnya.
Perda No. 24 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kab. OKUT
Bahwa untuk melaksanakan pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Download selengkapnya.
...
Perda No. 22 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Kecamatan
Bahwa sebagai upaya pelestarian adat istiadat dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk pemberdayaan, pelestariaan dan pengembangan adat istiadat kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Download selengkapnya.
...
Perda No. 21 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik PNS
Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan dan peranan penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu ditingkatkan kualitas dan kuatintasnya agar mampu dan berwibawa dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
Download selengkapnya.
...
Perda No. 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Pengelolaan Barang Daerah.
Download selengkapnya.
...
Perda No. 19 Tahun 2008 tentang Program Wajib Sekolah 12 Tahun di Kab. OKUT
Bahwa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Download selengkapnya.
Perda No. 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. OKUT
Bahwa dengan banyaknya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya yang semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang lebih konprehensif yang menurut pengembangan organisasi secara proporsional di pusat dan di daerah.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 17 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. OKUT
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka perlu dilakukan Pencabutan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Download selengkapnya.
...
Perda No.16 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Latihan Kerja Swasta
Bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian Lembaga-lembaga Latihan Kerja yang diselenggarakan oleh swasta, maka perlu diatur mengenai perizinannya sesuai dengan kewenangan desentralisasi Kabupaten.
Download selengkapnya.
Perda No.15 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan Industri
Bahwa dalam rangka pembinaan dan perlindungan masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian terhadap usaha industri dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka perlu diatur mengenai Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan Industri.
Download selengkapnya.
...
Perda No.14 Tahun 2008 tentang Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker
Bahwa sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 184/Menkes/Per/II/1995 Jo keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/Menkes/SK/2003, tentang Kewenangan Penerbitan Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker berada pada Kabupaten/Kota.
Download selengkapnya.
...
Perda No.13 Tahun 2008 tentang Izin Apotek
Bahwa sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/IX/1999 tentang wewenang Penetapan Izin dibidang kesehatan Jo keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002, tentang kewenangan penerbitan Izin Penyelenggaraan Apotek berada pada Kabupaten.
Download selengkapnya.
...
Perda No.12 Tahun 2008 tentang Izin Optik
Bahwa sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten danKota Jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/IX/1999 tentang wewenang Penetapan Izin dibidang kesehatan Jo keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/SK/XI/2002, tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Optik berada pada Kabupaten.
Download selengkapnya.
...
Perda No.11 Tahun 2008 tentang Izin Toko Obat
Bahwa sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/IX/1999 tentang wewenang Penetapan Izin dibidang kesehatan Jo keputusan Menteri Kesehatan Nomor.1331/Menkes/SK/X/2002, tentang kewenangan penerbitan Izin Penyelenggaraan Toko Obat berada pada Kabupaten/Kota.
Download selengkapnya.
...
Perda No.10 Tahun 2008 tentang Wajib Lapor Tenaga Kerja Antar Lokal, Antar Daerah dan Antar Negara
Bahwa dalam rangka upaya perlindungan terhadap Tenaga Kerja baik yang akan dikirim atau masuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka perlu diatur mengenai wajib lapor perusahaan pengerah tenaga kerja.
Download selengkapnya.
...
Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan
Bahwa dalam penyediaan informasi kebutuhan tenaga kerja baik bagi perusahaan maupun bagi pencari kerja, maka setiap perusahaan wajib melaporkan lowongan pekerjaan yang ada pada perusahaannya.
Download selengkapnya.
Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama
Bahwa untuk menciptakan kerja yang harmonis antara pekerja dengan Pengusaha, perlu adanya kejelasan Pejanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama.
Download selengkapnya.
Perda No.30 Tahun 2008 tentang Retribusi dan Izin Usaha Kepariwisataan
Bahwa dalam rangka peningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengggali dan menghimpun sumber dan pendapatan melalui sektor kebudayaan dan kepariwisataan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Download selengkapnya.
Perda No. 27 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Retribusi Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdayaguna dan berkesinambungan.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 23 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda No. 21 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kab. OKUT kepada Partai Politik
Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29Tahun 2005, untuk menunjang kegiatan partai politik di KabupatenOgan Komering Ulu Timur dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 21 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kepada Partai Politik perlu diadakan penyesuaian.
Download selengkapnya....
Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, dan Izin Perluasan Industri
Bahwa dalam rangka pembinaan dan perlindungan kepentingan masyarakat serta pengawasan dan pengendalian terhadap usaha industri dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu dipungut retribusi.
Download selengkapnya.
Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker
Bahwa sejalan dengan Undang - Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap pelayanan atau pemberian Izin kerja Apoteker dan Asisten Apoteker, perlu dipungut Retribusi.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Toko Obat
Bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap pelayanan atau Izin Toko Obat, perlu dipungut retribusi yang merupakan jasa perizinan tertentu.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Optik
Bahwa sejalan dengan Undang - Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap pelayanan atau pemberian Izin Optik, perlu dipungut retribusi yang merupakan retribusi jasa perizinan tertentu.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Apotek
Bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap pelayanan atau pembinaan Izin Apotek perlu dipungut retribusi yang merupakan jasa perizinan tertentu.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 45 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
Download selengkapnya
Perda No. 44 Tahun 2007 tentang Pembentukan 4 (Empat) Kelurahan dalam Kab. OKUT
Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat, maka perlu Pembenrtukan Kelurahan Persiapan menjadi Kelurahan Definitif.
Download selengkapnya.
Perda No. 43 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 42 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Administrasi Desa.
Download selengkapnya.
Perda No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1), Peraturan Pemerintahan RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Download selengkapnya.
Perda No. 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kab.OKUT
Bahwa dengan telh diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu adanya penyesuaian Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Download selengkapnya.
Perda No. 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kab.OKUT
Bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu adanya penyesuaian organisasi perangkat daerah kabupaten.
Download selengkapnya
Perda No. 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pertambangan Batubara
Bahwa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai sumber Batubara yang selama ini belum dikelola baik oleh Perusahaan BUMN, BUMD maupun oleh pihak swasta.
Download selengkapnya.
Perda No. 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi
Bahwa wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai sumber Energi Minyak dan Gas Bumi yang belum dikelola oleh Perusahaan BUMN, BUMD maupun oleh pihak swasta.
Download selengkapnya
Perda No. 32 Tahun 2007 tentang Perizinan Perusahaan di Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam Wilayah Kab.OKUT
Bahwa dalam rangka pelaksanaan semangat otonomi serta pemanfaatan potensi sumber daya alam perlu digali secara terus menerus.
Download selengkapnya.
Perda No. 30 Tahun 2007 tentang Penetapan Hari Jadi Kab. OKUT
Bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten OKU TIMUR dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan dan pada Tanggal 17 Januari Tahun 2004 dilantik Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan momentum awal perjalanan roda pemerintahan, pembangunan di Kabupaten Ogan Komering...
Perda No. 29 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Usaha Penyedian Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dan Umum serta Usaha Penunjang Tenaga Listrik dalam Kab. OKUT
Bahwa dalam rangka mendukung percapatan pembangunan daerah perlu dikembangkan usaha penyediaan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik yang berkualitas dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Download selengkapnya.
Perda No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direktur dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Way Komering
Bahwa aset dan manajemen Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah dilimpahkan pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Berita Acara penyerahan Nomor 130/340/1/2005. Tanggal 19 Maret 2005.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 27 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
Download selengkapnya
Perda No. 26 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengambil langkah-langkah ke arah tertibnya pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 25 Tahun 2007 tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa.
Download selengkapnya.
...
Perda No. 24 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa
Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan memerlukan adanya Pengelolaan Keuangan Desa.
Download selengkapnya.
Perda No. 23 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa
Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, khususnya dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sumber pendapatan yang jelas dan memadai.
Download selengkapnya.
Perda No. 22 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa
Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 214 Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahkhususnya yang berkaitan dengan Kerjasama Desa danKetentuan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2005 tentang Desa, maka perlu mengambil langkah-langkah kearah tertibnya pengelolaan kerjasama desa di Kabupaten OganKomering Ulu Timur.
Download Selengkapnya ...
Perda No. 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
Download selengkapnya.
Perda No. 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa
Menjadi Kelurahan.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan
Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 18 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 202, pasal 203, pasal 204, pasal 205, pasal 206, pasal 207 dan pasal 208 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang berkaitan dengan Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. OKUT
Bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat secara optimal di wilayah kecamatan Buay Madang maka perlu dilakukan Pemekaran Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Download selengkapnya ...
Perda No. 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Belitang Mulya Kab. OKUT
Bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat secara optimal di wilayah kecamatan Semendawi Suku III dan Kecamatan Belitang II maka perlu dilakukan Pemekaran Kecamatan Semendawi Suku III dan Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Belitang Madang Raya Kab. OKUT
Bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat secara optimal di wilayah kecamatan Madang Suku I, kecamatan Semendawi Suku III dan Kecamatan Buay Madang Timur maka perlu dilakukan Pemekaran Kecamatan Madang Suku I, kecamatan Semendawi Suku III dan Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten...
Perda No.6 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
Bahwa dalam upaya mengatur, memberdayakan dan mengawasi usaha jasa konstruksi, sejalan dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, perlu dilakukan pembinaan dan tata cara pemungutan retribusi izin usaha jasa konstruksi.
Download selengkapnya.
...
Perda No.5 Tahun 2007 tentang Retribusi Analisa Limbah Cair
Bahwa dalam upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah cair, maka perlu dilakukan analisis limbah cair yang akan dibuang ke media lingkungan.
Download selengkapnya.
Perda No. 35 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. OKUT
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tetang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Download selengkapnya.
Perda No. 34 Tahun 2006 tentang Tata Hubungan Kerja antar Penyelenggara Pemerintah Daerah
Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahdiperlukan adanya kerjasama yang baik antar penyelenggarapemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan umum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 33 Tahun 2006 tantang Alokasi Dana Perimbangan Desa dari Kab. OKUT
Bahwa untuk menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa harus disertai dengan sumber pendanaan, sarana dan prasarana serta personil sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.
Download selengkapnya.
Perda No. 31 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum
Bahwa untuk menjamin kelangsungan kelestarian sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, perlu ditumbuhkembangkan pengusahaan bahan galian secara profesional sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang benar dan efisien, sehingga dapat terwujud sistem pembangunan pertambangan yang berkelanjutan.
Download selengkapnya ...
Perda No. 29 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol
Bahwa dewasa ini peredaran minuman beralkohol semakin meluas dan meningkat, apabila hal ini tidak diawasi, ditertibkan dan dikendalikan akan sangat berdampak negatif terhadap kondisi keamanan dan sosial masyarakat.
Download selengkapnya.
Perda No. 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan BUMD “Sebiduk Sehaluan”
Bahwa wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang potensinya belum dikelola secara optimal.
Download selengkapnya
Perda No. 26 Tahun 2006 tentang Lambang Daerah Kab. OKUT
Bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003, maka perlu dibuat Lambang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Download selengkapnya.
Perda No. 25 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah OKUT Tahun 2005 – 2010
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 150 ayat (3) huruf (e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2005-2010.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 24 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat
Bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Download selengkapnya.
Perda No. 23 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Maksiat
Bahwa pemyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi juga upaya pembangunan kehidupan sosial masyarakat yang bersih dari berbagai bentuk maksiat.
Download selengkapnya.
...
Perda No. 22 Tahun 2006 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
Bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu diusahakan penerimaan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga.
Download selengkapnya.
Perda No. 21 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kab. OKUT kepada Partai Politik
Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik untuk membantu kegiatannya dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam pemilihan umum 2004 diberikan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten.
Download selengkapnya.
...
Perda No. 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Jayapura Kab. OKUT
Bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat dan semakin meningkatnya volume kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap msyarakat secara optimal, dipandang perlu untuk membentuk kecamatan baru sebagai hasil pemekaran dari kecamatan-kecamatan yang sudah ada.
Download selengkapnya. ...
Perda No.19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Download selengkapnya.
...
Perda No. 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu menetapkan Pedoman tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .
Download selengkapnya.
Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembibitan dan Pakan Ternak Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.OKUT
Bahwa dengan terbentuknya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembibitan dan Pakan Ternak Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan 12 (dua belas) Desa dalam Kab. OKUT
Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan kepada masyarakat Desa khususnya masyarakat Desa Persiapan Sukoharjo Kecamatan Buay Madang, Desa Persiapan Way Salak Kecamatan Martapura, Desa Persiapan mendah Kecamatan Martapura, Desa Persiapan Tumijaya Kecamatan Martapura, Desa Persiapan Negeri Ratu
Baru Kecamatan Martapura, Desa Persiapan Condong Kecamatan Martapura, Desa Persiapan Peracak Jaya Kecamatan Martapura, Desa Persiapan Peracak Barat, Desa Persiapan...
Perda No. 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKUT
Bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat secara optimal di Wilayah Semendawai Timur, maka perlu dilakukan Pemekaran Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Semendawai Barat Kab. OKUT
Bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat serta unuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat secara optimal di Wilayah Cempaka maka perlu dilakukan Pemekaran Kecamatan
Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Madang Suku III Kab. OKUT
Bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat secara optimal di Wilayah Madang Suku III, maka perlu dilakukan Pemekaran Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Buay Madang Timur Kab. OKUT
Bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat secara optimal di Wilayah Buay Madang Timur, maka perlu dilakukan Pemekaran Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bunga Mayang Kab. OKUT
Bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat secara optimal di Wilayah Bunga Mayang maka perlu dilakukan Pemekaran Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembenihan Ikan Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.OKUT
Bahwa dengan terbentuknya Dinas Peternakan dan Perikanan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbenihan Ikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. OKUT
Bahwa dengan terbentuknya Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan dan Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. OKUT
Bahwa dengan terbentuknya Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2006, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan dan Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.OKUT
Bahwa dengan terbentuknya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Farmasi Dinas Kesehatan Kab.OKUT
Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka dalam upaya mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dibidang Farmasi pada tingkat pengendalian sarana dan distribusi obat, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Farmasi Dinas Kesehatan.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 5 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Gumawang Kelas D
Bahwa dengan telah ditetapkanya puskesmas GUMAWANG menjadi Rumah Sakit Umum Daerah gumawang dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 754/menkes/SK/VI/2004.
Download selengkapnya.
Perda Nomor 30 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Bahwa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah dan sangat penting dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.
Download selengkapnya.
Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pasar
Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, daerah dapat menetapkan Retribusi Daerah sesuai dengan kewenangan otonominya.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
Bahwa pengenaan biaya administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusaan, merupakan penunjang dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan serta meningkatkan pelayanan pendaftaran dan pemberian informasi kepada dunia usaha.
Download Selengkapnya ...
Perda Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan Jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota.
Download Selengkapnya ...
Perda Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Perda Kab. OKUT Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kab. OKUT
Bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Download Selengkapnya ...
Perda Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Bupati OKUT
Bahwa dengan telah terbentuknya Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Download Selengkapnya ...
Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Bupati OKUT
Bahwa dengan telah terbentuknya Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Download Selengkapnya ...
Perda Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. OKUT
Bahwa dengan terbentuknya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2005 maka untuk menunjang kelancaran pelkasanaan tugas dan fungsinya Dinas Kehutanan dan Perkebunan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering ULu Timur
Download Selengkapnya
...
Perda Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Jalan, Jembatan, Bangunan, dan Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.OKUT
Bahwa dengan telah terbentuknya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Jalan, Jembatan,
Bangunan dan Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati OKUT
Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Download Selengkapnya
...
Perda Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perda Kota Palembang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisataan
Bahwa dengan telah ditetapkannya Perda Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perda Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisataan, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Perda Kota Palembang Nomor 2008 Tahun 2001 tentang Retribusi Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisataan.
Download selengkapnya ... ...
Perda Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palembang
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah epublik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD, maka perlu diadakan penyesuian terhadap Perda Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005 ...
Download selengkapnya ... ...
Perda Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palembang
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Palembang, perlu mengubah Perda Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palembang sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Palembang Nomor 7...
Perda Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Gedung DPRD Kota Palembang Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 2 (Dua) Tahun Anggaran
Bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan Gedung DPRD Kota Palembang diperlukan dana pembangunan yang relatif besar.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palembang
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu dilakukan penyempurnaan tehdap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palembang.
Download selengkapnya ... ...
Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab OKI Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Retribusi Fasilitas Pasar pada Shopping Centre Kayuagung dan...
Sesuai dengan perkembangan pasar dalam Kota Kayuagung yang menyangkut aktivitas jual beli masyarakat, dipandang perlu dilakukan perubahan pengaturan hak hunian.
Download selengkapnya
Perda Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perda Kab OKI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang Retribusi, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga perlu diadakan perubahan dan penyesuaian.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Bahwa dalam upaya percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berorientasi pada pelayanan umum, Pemerintah Kota Palembang telah mempedomani Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Download selengkapnya ... ...
Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu merubah dan menyesuaikan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
Download selengkapnya ... ...
Perda Nomor 11 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha
Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Tempat Usaha memenuhi kriteria jenis Retribusi Perizinan tertentu.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perlu meninjau kembali dan mengevaluasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Retribusi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
Download selengkapnya ... ...
Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008
Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, DPRD Kota Palembang bersama Walikota telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008 ...
Download selengkapnya...
Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal
Bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pengoperasian terminal di Kota Palembang, sejalan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, maka pengaturan terminal perlu dilakukan secara lebih menyeluruh dan dinamis.
Download selengkapnya ... ...
Perda Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Membongkar Bangunan Dalam Kota Pagar Alam
Bahwa laju perkembangan pembangunan dalam Kota Pagar Alam yang semakin meningkat, maka perlu pengaturan, penataan dan pengendalian pendirian bangunan.
Download selengkapnya.
Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah No. 1 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008.
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Pagar Alam
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 81 dan Pasal 85 PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barag Milik Negara/Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Download selengkapnya. ...
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN SELENGGARAKAN TES CPNS
Minat masyarakat untuk menjadi pegawai BPK ternyata cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah peserta tes CPNS yang mencapai lebih dari 2000 peserta dengan berbagai macam latar belakang pendidikan. Hasil penyaringan tes CPNS tahun ini untuk mengisi formasi Golongan II a, II c, dan III a.
Pendaftaran peserta CPNS BPK RI dilakukan di Kantor Pusat BPK RI dan di kantor...
Perda No. 7 Tahun 2008 ttg Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumartera Selatan
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Paeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan kembali...
Perda No. 8 Tahun 2007 ttg Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan...
Dalam rangka untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam memberikan pelayanan dan fasilitas penyediaan tempat promosi dan pameran industri dan perdagangan, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
Download selengkapnya ...
Perda No. 10 Tahun 2007 ttg Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan
Dalam rangka untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
Download selengkapnya ...
Perda No. 9 Tahun 2007 ttg Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggara dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan Pada Dinas Perhubungan...
Dalam rangka untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dan dalam rangka memberikan pelayanan publik, pengawasan dan pengendalian angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera...
Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sewa Kios Pasar Dempo Permai dan Pasar Bertingkat Besemah Kota Pagar Alam
Bahwa untuk pelaksanaan sewa kios Pasar Dempo Permai dan Pasar Bertingkat Besemah yang merupakan aset Pemerintah Kota Pagar Alam perlu ditetapkan besaran sewa kios tersebut.
Download selengkapnya.
Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 12 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian...
Bahwa dengan peraturan Walikota Pagar Alam No. 12 tahun 2008 telah ditetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2009, namun dikarenakan adanya tambahan alokasi pupuk bersubsidi Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2009, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Walikota Pagar Alam No. 12 tahun 2008.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 7 Tahun 2006 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Tenaga...
Dengan terbentuknya Pengadilan Perselisihan Hubungan Isndustrial berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial di wilayah Provinsi Sumsel dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.
Download selengkapnya ...
Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tanda Daftar Industri (TDI) Walikota Pagar Alam
Bahwa untuk melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang industri dan perdagangan, menetapkan suatu Peraturan tentang Retribusi Tanda Daftar Industri.
Download selengkapnya.
Perda No. 6 Tahun 2008 ttg Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi
Pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir, batin serta spiritual, termasuk terpenuhnya rasa aman, rasa tentram dan rasa keadilan bagi generasi saat ini dan juga generasi mendatang.
Download selengkapnya ...
Peraturan Walikota Nomor 300 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 32 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal Transportasi Jalan Kota Pagar Alam
Bahwa dengan telah diundangkannya Perda No. 32 tahun 2003 tentang Retribusi Terminal Transportasi Jalan, dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 No. 32 perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 6 Tahun 2007 ttg Arah Kebijakan Sumatera selatan Lumbung Pangan 2006-2025
Provinsi Sumatera Selatan memiliki keanekaragaman potensi sumber daya alam yang potensial baik dari sumber daya lahan sawah dengan berbagai tipologi, lahan kering keanekaragaman hayati dan sumber daya manusia yang cukup besar, karena itu Provinsi Sumatera Selatan bertekad untuk menjadikan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan.
Download selengkapnya ...
Peraturan Walikota Nomor 288 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 33 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
Bahwa dengan telah diundangkannya Perda No. 33 tahun 2003 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 No. 33 perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 5 Tahun 2008 ttg Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Dalam rangka memberikan pedoman kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
Download selengkapnya ...
Perda No. 26 Tahun 2004 ttg Rencana Strategi Pembengunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003-2008
Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kebijakan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah, disamping prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Download selengkapnya
...
Perda No. 25 Tahun 2004 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di...
Dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tuga pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
Download selengkapnya ...
Keputusan Walikota Nomor 128 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perda Kota Pagar Alam Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pagar Alam
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Perda No 15 tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pagar Alam Tahun 2004 uang diundangkan tanggal 28 Februari 2004 dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2004 No. 15 perlu menetapkan pelaksanaannya.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 20 Tahun 2004 ttg Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Bidang Ketenagalistrikan
Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan, maka terhadap peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dan Umum serta Usaha Penunjang Tenaga Listrik, perlu diadakan penyesuaian dan pengaturan kembali.
Download selengkapnya ...
Keputusan Walikota Nomor 122 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perda Kota Pagar Alam Nomor 20 Tahun 2004 tentang Retribusi Penertiban Media Informasi dan Komunikasi
Bahwa dengan telah diundangkannya Perda No 20 tahun 2004 tentang Retribusi Penertiban Media Informasi Dan Komunikasi dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2004 No. 20 tahun 2004 seri C, perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut.
Download selengkapnya. ...
Keputusan Walikota Nomor 95 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 26 Tahun 2003 tentang Retribusi Angkutan Sampah Kebersihan dan Keindahan Kota Pagar Alam
Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya bidang retribusi angkutan sampah, maka perlu menindak lanjuti pelaksanaan Peraturan Daerah No. 26 tahun 2003 tentang retribusi angkutan sampah, kebersihan, dan keindahan.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 18 Tahun 2004 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah Provinsi Sumatera Selatan
Setelah diadakan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera selatan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah Provinsi Sumatera Selatan, ternyata terdapat beberapa ketentuan yang mengetur hal yang sama pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
Download selengkapnya ...
Perda No. 16 Tahun 2004 ttg Pedoman Penetapan dan Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum
Dalam upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja perlu ditetapkan upah minimum ddengan memperhatikan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktifitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian selanjutnya.
Download selengkapnya
Perda No. 14 Tahun 2004 ttg Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penggunaan Bahan Tambahan yang DIlarang Digunakan Dalam Pangan
Peredaran dan penggunaan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan saat ini dirasakan semakin meluas dan meningkat.
Download selengkapnya
Perda No. 13 Tahun 2004 ttg Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol
Dewasa ini peredaran minuman beralkohol semakin meluas dan meningkat, maka apabila hal ini tidak diawasi, ditertibkan serta dikendalikan akan sangat berdampak negatif terhadap kondisi keamanan dan sosial masyarakat.
Download selengkapnya
Perda No. 10 Tahun 2007 ttg Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan
Dalam rangka untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maka dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera selatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
Download selengkapnya ...
Perda No. 9 Tahun 2004 ttg Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Dalam rangka untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dan dalam rangka memberikan pelayanan publik, pengawasan dan pengendalian angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggraan dan pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera...
Perda No. 9 Tahun 2004 ttg Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
Download selengkapnya
...
Perda No. 8 Tahun 2007 ttg Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi...
Dalam rangka untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam memberikan pelayanan dan fasilitas penyediaan tempat promosi dan pemeran industri dan perdagangan, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
Download selengkapnya ...
Perda No. 7 Tahun 2006 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPDT) di Lingkungan Dinas Tenaga...
Dengan terbentuknya Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tenteng penyelesaian perselisihan hubungan industrial di wilayah Provinsi Sumsel dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.
Download selengkapnya
...
Perda No. 6 Tahun 2007 ttg Arah Kebijakan Sumatera selatan Lumbung Pangan 2006-2025
Provinsi Sumatera Selatan memiliki keanekaragaman potensi sumber daya alam yang potensial baik dari sumber daya lahan sawah dengan berbagai tipologi, lahan kering, keanekaragaman hayati dan sumber daya manusia yang cukup besar, karena itu Provinsi Sumatera Selatan bertekad untuk menjadikan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan.
Download selengkapnya
...
Perda No. 5 Tahun 2007 ttg Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 592/KPTS/I/2005 dibentuk Tim Penetapan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan.
Download selengkapnya
Perda No. 5 Tahun 2004 ttg Pengaturan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu-Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan Pada Jalan Provinsi
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengaturan Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan sebagai hasil manajemen Lalu Lintas pada ruas jalan Provinsi diatur dengan Peraturan Daerah...
Perda No. 3 Tahun 2008 ttg Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2001, Nomor 40 Tahun 2001 dan Nomor 41 Tahun 2001
Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2007, Nomor 108 Tahun 2007 dan Nomor 109 Tahun 2007, 3(tiga) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dibidang retribusi daerah telah dibatalkan oleh pemerintah.
Download selengkapnya ...
Perda No. 21 Tahun 2004 ttg Retribusi Parkir Ditempat Khusus
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki fasilitas khusus perparkiran yang merupakan aset kekayaan daerah sekaligus sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.
Download selengkapnya
Perda No. 4 Tahun 2008 ttg Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk Saham Pada PT Asuransi Bangun Askrida
Untuk menunjang terwujudnya daya guna dan hasil guna pengelolaan pendapatan daerah serta pelayanan kepada masyarakat di bidang perasuransian, dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal {Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk saham pada PT Asuransi Bangun Askrida.
Download selengkapnya ...
Perda No. 7 Tahun 2004 ttg Penyertaan Modal Daerah Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sumatera selatan
Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang begitu cepat dan tantangan yang semakin berat diperlukan adanya peranan bank yang mampu menopang dan mendorong kemajuan perekonomian khususnya di Sumatera Selatan.
Download selengkapnya ...
Perda No. 4 Tahun 2007 ttg Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Bentuk Saham pada PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
Dalam rangka optimalisasi pemberian pelayanan kepada mayarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah maka dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk saham pada PT. Tambang Bukit Asam (Persero) Tbk.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Bagi Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Kajian Lingkungan
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kota Palembang yang berwawasan lingkungan sebagai upaya dasar dan berencana dalam mengelola sumber daya secara bijaksana untuk pembangunan yang berkesinambungan guna meningkatkan mutu hidup, perlu dijaga keserasian antar berbagai usaha dan atau kegiatan;
Download selengkapnya ... ...
Perda Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penataan dan Retribusi Pemakaman dan atau Pengabuan Jenazah
Bahwa dengan meningkatnya populasi penduduk, akibat pesatnya perkembangan kota, maka pemakaman sebagai salah satu penunjang fasilitas umum perkotaan perlu dilakukan penataan secara lebih baik, tertib, teratur, sehingga terkesan asri dan estetis.
Download selengkapnya ... ...
Perda Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi
Bahwa guna memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu meninjau Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik untuk diperbaharui dan disempurnakan.
Download selengkapnya ... ...
Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Dibidang Medik
Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dibidang masyarakat, maka dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan sistem ketahanan nasional yang semakin meningkat dan berkembang perlu pembinaan, pengaturan, dan pengawasan bidang tersebut.
Download selengkapnya...
Perda Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan
Bahwa dengan laju perkembangan pembangunan yang semakin pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaturan, penataan dan pengendalian pendirian bangunan, perludilakukan secara menyeluruh dan dinamis;
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Reklame
Bahwa guna memberikan pedoman yang lebih konkrit dan terarah dalam pengaturan perizinan penyelenggaraan reklame, sebagai upaya pemantauan, pengawasan dan pengendalian yang meliputi penataan, pengaturan dan penertiban titik lokasi serta tata cara pemasangan reklame yang baik dan benar, perlu dilakukan pembinaan melalui pemberian perizinan penyelenggaraan reklame;
Download selengkapnya ... ...
Perda Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan
Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah merupakan Pajak Daerah Kota Palembang.
Download selengkapnya ... ...
Perda No. 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dalam Pasal 14 ayat (3) Pemerintah Daerah membentuk sebuah Dinas yang menangani Bidang Keolahragaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 26 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumur-Sumur Minyak Tua Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa dalam rangka pemanfaatan kembali sumur-sumur minyak tua yang tidak ekonomis untuk diusahakan baik dengan teknologi konvensional maupun teknologi maju, perlu dimanfaatkan teknologi sederhana yang aman dengan melibatkan BUMD dan potensi penduduk setempat dalam wadah Koperasi Unit Desa;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 25 Tahun 2007 tentnag Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah;
download selengkapnya..
Perda No. 24 Tahun 2007 tentang Peningkatan Dana Anggaran Untuk Program Dan Kegiatan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 2 (Dua) Tahun Anggaran
bahwa sehubungan dengan terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin serta pelaksanaan program dan kegiatan fisik pembangunan membutuhkan waktu sampai dengan 2 (dua) tahun, maka kegiatannya dilaksanakan berdasarkan kontrak tahun jamak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Di Palembang
bahwa dengan semakin meningkatnya laju pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin seiring bertambahnya beban tugas yang emban termasuk tugas-tugas di Palembang sebagai Ibu Kota Provinsi, maka untuk memfasilitasi kepentingan daerah di Provinsi dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, maka dipandang perlu dibentuk Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Palembang;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 4 Tahun 2004 ttg Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2004
Dengan adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis terjadi kebutuhan yang mendesak. maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Download selengkapnya ...
Perda No. 3 Tahun 2004 ttg Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003
Berdasarkan kepentingan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 86 ayat (3) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan.
Download selengkapnya
Perda No. 2 Tahun 2007 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
Memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang0Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Gubernur Sumatera Selatan telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah...
Perda No. 2 Tahun 2004 ttg Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dana Cadangan pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Dalam Rangka...
Berdasarkan hasil evaluasi Pengurus Besar Cabang-cabang Olahraga dan KONI Pusat terhadap venues-venues Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVI Tahun 2004, perlu diadakan beberapa perubahan lokasi venues-venues olahraga dimaksud.
Download selengkapnya
Perda No. 1 Tahun 2004 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004
Dalam rangka untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan TA. 2004.
Download selengkapnya
Perda No. 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa Pasal 1 huruf B Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...
Perda No. 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional dibidang Keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perseroan Terbatas Petro Muba
bahwa dengan terbentuknya Perseroan Terbatas Petro Muba sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005, sebagai tindak lanjutnya guna mengembangkan BUMD dimaksud perlu adanya Penyertaan Modal;
download selengkapnya..
Perda No. 18 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik
bahwa untuk lebih mengoptimalkan bidang usaha layanan air bersih kepada masyarakat, dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik;
download selengkapnya..
Perda No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi...
bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat...
Perda No. 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, Perimbangan Keuangan Kabupaten Dan Desa Dan Alokasi Dana Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Keuangan Desa;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih dinamis menuntut kebutuhan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan yang lebih baik.
download selengkapnya..
Perda No. 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Musi Banyuasin Televisi
bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah melalui pengembangan sarana komunikasi dipandang perlu menetapkan dasar-dasar untuk mendirikan Musi Banyuasin Televisi;
download selengkapnya..
Perda No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Randik Sekayu
bahwa wilayah Kabupaten Musi Banyuasin cukup luas dan berpenduduk banyak merupakan potensi usaha yang cukup besar dibidang penyiaran;
download selengkapnya..
Perda No. 11 Tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan Pertambangan Batubara Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai sumber batubara yang cukup besar.
download selengkapnya..
Perda No. 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi...
bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat...
Perda No. 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dari suatu Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan unit pelaksana kewenangan dari Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu untuk penyesuaian struktur yang ada dalam pelaksanaannya lebih efektif dan efisien;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 8/2005/M.PAN/10/2004 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 0642/45/Sj tentang Perubahan Nomenklatur Badan Pengawas Daerah, perlu untuk melakukan perubahan Nomenklatur Badan Pengawas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
download selengkapnya.. ...
Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Kerjasama Antar Desa Dan Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Kerjasama Desa;
download selengkapnya..
Perda No. 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005, tentang Kelurahan, pada Pasal 89 ayat (1) di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan dan Pasal 10 ayat (1) di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, perlu adanya perencanaan dan pengendalian;
download selengkapnya..
Perda No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Tata Kerja Organisasi Pemerintahan Desa
bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat supaya berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu adanya pengaturan tugas Pemerintahan Desa secara jelas;
download selengkapnya..
Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kesehatan sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat perlu dibentuk dan adanya pengaturan tugas pokok dan fungsi Akademi Keperawatan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
download selengkapnya..
Perda No. 2 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Badan Perwakilan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dinyatakan sudah tidak sesuai lagi dan perlu dicabut atau dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab IX Pasal 200 s/d 208 tentang Desa, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatur Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa.
download selengkapnya.. ...
Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengikatan Dana Anggaran Peningkatan Jalan Dengan Pelaksanaa Tahun Jamak Untuk Masa 3 Tahun Anggaran
Bahwa dalam rangka percepatan dan keseimbangan laju pembangunan untuk perubahan wilayah kota guna mendukung tercapainya visi dan misi Kota Pagar Aam sebagai kota agrobisnis dan pariwisata yang bernuansa Islami diperlukan adanya pembangunan sarana transportasi peningkatan jalan dalam Kota Pagar Alam.
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Bahwa untuk melaksanakan ayat (1) pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Download selengkapnya.
Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Daerah Kota Pagar Alam tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 18 Tahun 2003 tentang Larangan Menangkap Ikan Dengan Bahan Peledak, Listrik, Racun atau Sejenisnya Dalam Daerah Kota Pagar Alam
Bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, khususnya populasi ikan, perlu dicegah kegiatan penangkapan ikan dengan penggunaan bahan beracun dan bahan peledak serta alat listik.
Download selengkapnya.
Perda Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Minum Kota Pagar Alam
Bahwa untuk tertibnya penyaluran dan pemutusan air minum, baik yang melalui perpipaan maupun tidak melalui perpipaan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, maka perlu diatur mekanisme pengelolaannya dengan menetapkan Peraturan Daerah.
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 14 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam
Bahwa dalam melaksanakan UU No. 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam sebagai daerah otonom, maka dalam melaksanakan pembangunan diperlukan tata ruang Kota Pagar Alam.
Download selengkapnya.
Perda Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Kota Pagar Alam
Bahwa di bidang perdagangan terdapat pedagang kaki lima yang dapat menunjang perekonominan dan dapat menyerap tenaga kerja, akan tetapi merupakan suatu masalah dalam perkotaan sehingga perlu pengaturan dan penertiban.
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 12 Tahun 2003 tentang Menjemur Kopi, Padi, dan Menumpuk Benda-Benda Lainnya Di Jalan Umum Dalam Daerah Kota Pagar Alam
Bahwa untuk melaksanakan kewenangan daerah pada ayat (2) pasal 8 UU No. 8 tahun 2001, maka perlu menertibkan masyarakat menjemur kopi, padi, dan menumpuk benda lainnya di jalan umum dalam daerah Kota Pagar Alam.
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Lintas Trayek Angkutan Umum Dalam Daerah Kota Pagar Alam
Bahwa dengan telah ditingkatkannya Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom, maka dipandang perlu untuk menata kembali lalu lintas dan lintasan trayek angkutan umum sesuai dengan perkembangan Kota Pagar Alam.
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 9 Tahun 2003 tentang Lambang Daerah Kota Pagar Alam
Bahwa dengan telah terbentuknya Kota Pagar Alam berdasarkan UU No. 8 tahun 2001, maka untuk menentukan ciri khas terhadap kota, perlu ditetapkan Lambang Daerah Kota Pagar Alam.
Download selengkapnya.
Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Pagar Alam
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 81 dan Pasal 85 PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan dalam Kota Pagar Alam
Bahwa dalam rangka melaksanakan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam perlu menetapkan Organisasi Kelurahan.
Download selengkapnya.
Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Dalam Kota Pagar Alam
Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 65 UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Tentang Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk organisasi kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah berdasarkan kewenangan, kemampuan dan kebutuhan Daerah Kota Pagar Alam.
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2008 – 2013
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 150 ayat (3) huruf e, Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah juncto pasal 15 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam tahun 2008-2013.
Download...
Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005 – 2025
Bahwa dalam rangka menjamin efektivitas pencapaian maksud dan tujuan pembangunan segala aspek hidup dan perikehiduoan masyarakat secara terpadu sinergis dan berkesinambungan di Daerah Kota Pagar Alam sebagai bagian integral dari pencapaan maksud dan tujuan pembangunan Nasional Indonesia, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahunan sebagai acuan formal dan material...
Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat
Bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Download selengkapnya.
Perda Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah DPRD Kota Pagar Alam
Bahwa dalam rangka pelaksanakan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam perlu pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Pagar Alam.
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga
Bahwa mengadakan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah.
Download selengkapnya.
Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kota Pagar Alam
Bahwa untuk pengembangan usaha kegiatan Badan Usaha Milik daerah Kota Pagar Alam perlu diadakan perubahan bidang-bidang usaha disamping usaha-usaha yang telah ada perlu diadakan perubahan-perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kota Pagar Alam.
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 14 tahun 2003 tentang Perubahan atas Perda Kab OKI Nomor 18 tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Kab OKI
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir dipandang perlu untuk diadakan perubahan disesuaikan dengan jenis kekayaan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Download selengkapnya ...
Perda No. 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten...
bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan Otonomi Daerah terutama dalam percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk mengoptimalkan mengenai tugas pokok dan fungsi dari bagian-bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
download selengkapnya.. ...
Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009
Bahwa untuk melaksanakan kesatuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancanagan Peraturan Derah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah...
Perda Nomor 34 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir Khusus
Bahwa untuk penertiban parkir khusus dan menambah pendapatan daerah di Kota Pagar Alam, sejalan dengan maksud UU No. 22 tahun 1999, maka perlu diatur retribusi parkir khusus.
Download selengkapnya.
Perda No. 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk mengoptimalkan potensi daerah yang ada agar lebih berdayaguna dan berhasil guna;
download selengkapnya..
Perda Nomor 33 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
Bahwa untuk penertiban parkir di tepi jalan umum dan menambah pendapatan daerah di Kota Pagar Alam, sejalan dengan maksud UU No. 22 tahun 1999, maka perlu diatur dengan Perda.
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 32 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal Transportasi Jalan
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas sehingga tercipta ketertiban, keamanan, dan kelancaran di terminal, serta dalam upaya meningkatkan PAD dari sektor Jasa Terminal, maka perlu dilakukan peningkatan pelayanan jasa terminal dan perlu diatur dengan Perda.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah
bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah sejalan dengan Perubahan Organisasi di Departemen Dalam Negeri maka organisasi di daerah perlu disesuaikan;
download selengkapnya..
Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Usaha Pertambangan Umum Di Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa dalam rangka menindak lanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.342/252/SJ tanggal 14 Februari 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Umum di Kabupaten Musi Banyuasin perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 9 Tahun 2005 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 47 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Pengangkutan Barang Di Darat, Laut, Sungai Dan Danau Dalam Kabupaten...
bahwa dalam rangka menindak Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.342/651/SJ tanggal 26 Maret 2003 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 47 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengangkutan Barang di Darat, Laut, Sungai dan Danau dalam Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga dipandang perlu mencabut kedua Peraturan Daerah diatas;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 10 Tahun 2005 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2004 Tanggal 11 Pebruari 2004 Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan, sehingga dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah dimaksud;
download selengkapnya.. ...
Perda Nomor 31 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek Alat Angkutan Umum
Bahwa untuk menunjang kelancaran lalu lintas angkutan orang dan barang di Kota Pagar Alam sehingga tertib dan lancar menuju pemerataan keadilan di bidang angkutan sejalan dengan UU No. 14 tahun 1992, maka perlu diatur dengan Perda.
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 30 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Bahwa dalam PP No. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi telah mengatur mengenai Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor, sehingga hal itu perlu ditindaklanjuti dengan Perda.
Download selengkapnya.
Perda No. 13 Tahun 2005 tentang Larangan Maksiat Dalam Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Musi Banyuasin meliputi juga upaya pembangunan kehidupan sosial masyarakat yang bersih dari berbagai bentuk perbuatan maksiat (amoral);
download selengkapnya.. ...
Perda No. 14 Tahun 2005 tentang Perlindungan Ikan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa ikan merupakan sumber daya hayati yang tidak ternilai harganya, apabila dikelola dengan bijaksana dan baik akan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
download selengkapnya..
Perda No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeliharaan Ternak Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa dalam rangka mewujudkan suatu lingkungan yang bersih, nyaman serta keindahan kota maka perlu dilakukan pengaturan agar Pemelihara ternak dapat menyesuaikan dengan lingkungan;
download selengkapnya..
Perda No. 16 Tahun 2005 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban Dan Kesehatan Umum
bahwa dalam rangka terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan mutu hidup dan kehidupan, maka masalah kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan umum, merupakan faktor yang sangat penting untuk ditanggulangi yang menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 17 Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa dalam mempercepat pembangunan di daerah maka perlu usaha peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dengan mengikutsertakan para investor yang berdomisili di dalam Kabupaten Musi Banyuasin, untuk itu perlu juga adanya penerimaan yang bersumber dari Sumbangan Pihak Ketiga yang dimungkinkan dapat memberikan sumbangan;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 18 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa dalam rangka pemanfaatan Sumber Daya Alam khususnya Sungai, Anak Sungai dan tanah nyurung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin perlu diatur Lelang Lebak Lebung;
download selengkapnya..
Perda No. 19 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pembinaan, Pemantauan Dan Pengawasan Distribusi Minyak Tanah
bahwa untuk memperlancar dan pengawasan Distribusi Minyak Tanah dalam Kabupaten Musi Banyuasin, terutama untuk rumah tangga dan usaha kecil, perlu dilakukan koordinasi secara terarah, terpadu dan berkesinambungan dengan Dinas dan Instansi terkait;
download selengkapnya.. ...
Perda Nomor 29 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, KTP dan Akta Catatan Sipil
Bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah sejalan dengan UU No. 34 tahun 2000 yang mengarah pada siste, pemungutan pajak dan retribusi yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan maka dipandang perlu setiap penerbitan blanko KTP, dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 28 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Praktwk Apoteker, Asisten Apoteker Dalam Pelayanan Kesehatan
Bahwa dalam rangka pelaksanaaan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penggalian sumber pendapatan asli daerah.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 21 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa penataan bangunan adalah suatu keharusan agar terciptanya suatu penempatan yang sesuai dengan peruntukan dan sesuai dengan tata tertib dan lingkungannya;
download selengkapnya..
Perda No. 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Pembinaan Usaha Jasa Kepariwisataan
bahwa dalam rangka membina usaha-usaha jasa sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di daerah serta mendorong peran masyarakat dalam pembangunan perlu diatur ketentuan mengenai pemungutan retribusi pembinaan usaha jasa kepariwisataan;
download selengkapnya.. ...
Perda Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Praktek Bidan dan Bidan Madya
Bahwa dalam rangka pelaksanaaan Peraturan Daerah di bidang pelayanan dan pebangunan kesehatan masyarakat, sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 572/Menkes/Per/VI/1996 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 900/Menkes/SK/VII 2002 tentang Regristasi Praktek Bidan, maka perlu diatur retribusi berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan.
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Sewa Pemakaian Kendaraan Bermotor Dinas Dalam Kabupaten OKI
Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas .....Download selengkapnya
Perda Nomor 26 Tahun 2003 tentang Retribusi Angkutan Sampah, Kebersihan dan Keindahan Kota Pagar Alam
Bahwa untuk melaksanakan UU No. 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonomi, dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta menciptakan Kota Pagar Alam menjadi bersih dan indah, maka diperlukan retribusi angkutan sampah.
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar dan Sewa Kios Dalam Kota Pagar Alam
Bahwa untuk melaksanakan UU No. 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonomi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka dari sektor Retribusi Pasar dan Sewa Kios dapat diusahakan secara optimal.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 24 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan Kesehatan yang menjangkau lapisan seluruh masyarakat serta mengikuti perkembangan kesehatan dan teknologi yang semakin tinggi perlu dilakukan penyesuaian;
download selengkapnya..
Perda Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Bahwa dengan terbentuknya Kota Pagar Alam berdasarkan UU No. 8 tahun 2001, maka pajak pengambilan bahan galian golongan C perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Download selengkapnya.
Perda Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel dan Restoran
Bahwa dengan terbentuknya Kota Pagar Alam berdasarkan UU No. 8 tahun 2001, maka pajak hotel dan restoran perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Download selengkapnya.
Perda Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame
Bahwa dengan terbentuknya Kota Pagar Alam berdasarkan UU No. 8 tahun 2001, maka pajak reklame perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Download selengkapnya.
Perda No. 25 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati;
download selengkapnya.. ...
Perda Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan
Bahwa dengan terbentuknya Kota Pagar Alam berdasarkan UU No. 8 tahun 2001, maka pajak hiburan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Download selengkapnya.
Perda Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan
Bahwa dengan terbentuknya Kota Pagar Alam berdasarkan UU No. 8 tahun 2001, maka pajak pendaftaran perusahaan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Download selengkapnya.
Perda Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan
Menetapkan:
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pajak Penerangan Jalan
Download selengkapnya.
Perda No. 26 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi Dalam Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa dengan berkembangnya perekonomian daerah mendorong tumbuhnya kegiatan konstruksi berupa sarana dan prasarana fisik sehingga akan mempengaruhi tata ruang wilayah serta dampak sosial, lingkungan dan keselamatan masyarakat;
download selengkapnya..
Perda No. 27 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Bidang Industri Dan Perdagangan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa dalam rangka pelaksanaan penertiban, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Bidang Industri dan Perdagangan di Kabupaten Musi Banyuasin perlu suatu ketentuan yang mengatur mengenai perizinan Bidang Industri dan Perdagangan tersebut;
download selengkapnya.. ...
Perda Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Kepariwisataan Kota Pagar Alam
Bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah bidang kepariwisatan, Kota Pagar Alam saat ini mempunyai peranan penting untuk memperluas lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga diperlukan pengaturan perizinan di bidang kepariwisataan.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 29 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Retribusi Terminal
bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dibidang Retribusi Terminal dipandang perlu untuk menyesuaikan tarip retribusi tersebut karena tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang;
download selengkapnya..
Perda No. 30 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah retribusi Daerah Tingkat II;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pemakaian Atas Kekayaan Daerah
bahwa dalam rangka meningkatkan Penerimaan Daerah disektor Retribusi Daerah terutama Retribusi Pemakaian atas Kekayaan Daerah, maka dipandang perlu untuk merubah Tarif Retribusi tersebut guna disesuaikan dengan keadaan dewasa ini;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Kayu Bulat (LOGS), Kayu Cerucuk dan Bukan Kayu Yang Berasal Dari LAhan Di Luar Kawasan Hutan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi akan datang;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten...
bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk mengoptimalkan potensi daerah yang ada agar lebih berdayaguna dan berhasil guna;
download selengkapnya..
Perda Nomor 11 Tahun 2003 tentang Izin dan Jenis Tempat Usaha
Bahwa dengan telah ditingkatkannya Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom. Dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu menggali potensi Sumber Daya Alam secara optimal.
Download selengkapnya.
Perda Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Bahan Galian Golongan C
Bahwa untuk melaksananakan UU No. 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom, dan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka sumber daya alam bahan galian golongan C dapat diusahakan dengan optimal, dan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam
Bahwa dalam rangka pelaksanaaan pelaksanaan otonomi daerah, perlu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di RSD Besemah Kota Pagar Alam.
Download selengkapnya.
Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perda Kota Pagar Alam Nomor 29 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Keluarga, KTP dan Akta Catatan Sipil
Bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat Kota Pagar Alam untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, maka dipandang perlu untuk tidak memungut biaya dalam pembuatan Akta Kelahiran Umum, Dispensasi Tambahan/Istimewa dan KTP, sehingga perlu dilakukan perubahan Perda No. 29 tahun 2003.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, yang berdasarkan asas kesetaraan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas maka perlu diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
download selengkapnya.. ...
Keputusan Walikota No. 228 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel dan Restoran
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No. 23 tahun 2003 tentang Pajak Hotel dan Restoran dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 No. 23 tahun 2003, perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut.
Download selengkapnya.
...
Keputusan Walikota No. 227 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 22 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No. 22 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 No. 22 Tahun 2003, perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut.
Download selengkapnya. ...
Keputusan Walikota No. 225 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 20 Tahun 2003 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No. 20 tahun 2003 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 No. 20 tahun 2003, perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut.
Download selengkapnya.
...
Keputusan Walikota No. 221 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Bahwa dengan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 24 tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 24 tahun 2003, perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut.
Download selengkapnya.
...
Keputusan Walikota No. 222 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Perda No. 17 tahun 2003 tentang Izin Usaha Kepariwisataan di Kota Pagar Alam
Bahwa Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No. 17 tahun 2003 tentang Izin Usaha Kepariwisataan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tanggal 21 Agustus 2003 No. 17 seri E, maka secara yuridis formal dapat diberlakukan, dan perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
Download selengkapnya. ...
Keputusan Walikota No. 41 tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
Bahwa dalam upaya mengatur, memberdayakan dan mengawasi usaha jasa konstruksi sejalan dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 369/KPTS/M/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, perlu dilakukan pembinaan dan tata cara Pemungutan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
Download selengkapnya. ...
Laporan Keuangan Pokok
Download Neraca
Download Laporan Realisasi Anggaran
Download Laporan Arus Kas
Laporan Keuangan Pokok
Download Neraca
Download Laporan Realisasi Anggaran
Download Laporan Arus Kas
Laporan Keuangan Pokok
Download Neraca
Download Laporan Realisasi Anggaran
Download Laporan Arus Kas
Laporan Keuangan Pokok
Download Neraca
Download Laporan Realisasi Anggaran
Download Laporan Arus Kas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2003 tentang Surat Izin Tempat Usaha
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2003 tentang Surat Izin Tenpat Usaha.
download selengkapnya.. ...
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 324/KptsjKPU/TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENSORTIRAN DAN PELIPATAN SURAT SUARA OI KPU KABUPATENjKOTA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
Bahwa untuk sinkronisasi kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, perlu diatur tata cara pensortiran dan pelipatan.
Download selengkapnya
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 178 /Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN JADUAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PARTAI POLITIK, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN...
Bahwa berdasarkan perkembangan keadaan, jadual kampanye yang merupakan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 107/SK/KPU/Tahun 2009 Tentang Pedoman Jadual Kampanye Pemilihan Umum Partai Politik, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dalam Bentuk Rapat Umum sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/SK/KPU/Tahun 2009 dan keputusan KPU Nomor 173/kpts/KPU/Tahun 2009 perlu...
Keputusan KPU No. 173/Kpts/KPU/Tahun 2009 tth Peruabhan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 107/SK/KPU/Tahun 2009 ttg Pedoman Jadual Kampanye Pemilihan Umum Partai Politik, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan...
Bahwa berdasarkan perkembangan keadaan, jadwal kampanye yang merupakan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/SK/KPU/Tahun 2009 ttg Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 107/SK/KPU/Tahun 2009 tentang Pedoman Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Partai Polotik, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Rapat Umum, perlu diadakan perubahan.
Download selengkapnya ...
Keputusan KPU No. 115/SK/KPU/Tahun 2009 tth Peruabhan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 107/SK/KPU/Tahun 2009 ttg Pedoman Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Partai Politik, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan...
Bahwa berdasarkan perkembangan keadaan, jadwal kampanye yang merupakan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 107/SK/KPU/Tahun 2009 tentang Pedoman Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Partai Polotik, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Rapat Umum, perlu diadakan perubahan.
Download selengkapnya
Download lampiran ...
Peraturan KPU No. 40 Tahun 2008 ttg Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 246 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 189 Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu diatur mengenai Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan...
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Download selengkapnya ...
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Download selengkapnya ...
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN...
Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Download selengkapnya ...
Peraturan KPU No. 17 Tahun 2008 ttg Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum...
Bahwa ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Download selengkapnya ...
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Download selengkapnya...
Peraturan KPU No. 13 Tahun 2008 ttg Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan wewenang menyususn dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Download selengkapnya
Download penjelasan
Download lampiran ...
Peraturan KPU No. 12 Tahun 2008 ttg Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan wewenang menyususn dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Download selengkapnya ...
Peraturan KPU No. 11 Tahun 2008 ttg Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Bagi Pemilih Di Luar Negeri Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan...
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (1) huruf e, dan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih yang merupakan...
Peraturan KPU No. 10 Tahun 2008 ttg Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (1) huruf e, dan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih yang merupakan...
Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu kepada masyarakat terutama dalam hal pemberian perizinan;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana Kecamatan dan Kelurahan merupakan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyelesaian Organisasi Perangkat Daerah dimaksud;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan dan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidayaan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di pedesaan, meningkatkan pendapatan nasional, serta menjaga kelestarian...
Perda No. 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat
bahwa pembayaran zakat merupakan kewajiban umat islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan keseimbangan dari segi Ekonomi, rohani, Dunia dan Akhirat.
download selengkapnya.. ...
Perda No. 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
bahwa Burung Walet merupakan Satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya;
download selengkapnya..
Perda No. 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemanfaatan Media Informasi Dan Komunikasi
bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dibidang komunikasi dan informatika sehingga perlu menetapkan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika.
download selengkapnya..
Perda No. 13 tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Cabang Sekayu
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pengembangan usaha BUMD, maka sesuai Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik pemerintah atau swasta;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaannya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya persamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta menyerap aspirasi masyarakat.
download selengkapnya.. ...
Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik
bahwa untuk mendukung pelayanan di bidang usaha pelayanan Air Bersih kepada masyarakat dalam Kabupaten Musi Banyuasin diperlukan sarana dan prasarana yang memadai;
download selengkapnya..
Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah memberikan penekanan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan yang memberi peluang untuk pengembangan potensi daerah;
download selengkapnya..
Perda No. 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta berorientasi kepada pelayanan umum, perlu adanya Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab;
download selengkapnya.. ...
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEllILIHAN UMUM T AHUN 2009
Bahwa dabm rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 121 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dipandang perlu Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan -dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.
Download selengkapnya ...
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN DAN FASILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009.
Download selengkapnya ...
Kepres No. 7 Tahun 2009 ttg Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 Sebagai Hari Libur...
Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008, telah menetapkan hari Kamis, tanggal 9 April 2009 sebagai hari dan tanggal pemungutan...
Perda No. 34 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dinyatakan Rumah sakit merupakan Satuan Kerja Pemerintah di Bidang Pelayanan Umum Dapat Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU), yang mengatur pengelolaan keuangan secara lebih mandiri dan dalam kegiatannya berfungsi sosial, professional dan etis serta tidak semata-mata mencari keuntungan, namun didasarkan kepada prinsip...
Kepres No. 17 Tahun 2009 ttg Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Sebagai Hari Libur Nasional
Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009, telah menetapkan hari Rabu, tanggal 8 Juli 2009 sebagai hari dan tanggal pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Download...
Perda No. 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak Dan Gas Bumi
bahwa wilayah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai Sumber Energi Minyak dan Gas Bumi yang selama ini hanya dieksploitasi oleh PN. Pertamina dan PN. Gas Negara yang merupakan salah satu Sumber Pendapatan Negara;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak Dan Gas Bumi
bahwa wilayah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai Sumber Daya Alam yang selama ini hanya dieksploitasi oleh PN. Pertamina, PN. Gas Negara, KPS, PKP2B dan KP serta Badan Usaha Lain yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 12 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum
bahwa dalam rangka penyediaan air minum yang bersih dan memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat perlu dilakukan pengolahan melalui suatu managemen yang baik;
download selengkapnya..
Perda No. 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah Retribusi Daerah Tingkat II;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Retribusi Daerah Tingkat II;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 119 tahun 1998 tentang ruang lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Gangguan adalah Retribusi Daerah Tingkat II;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 119 tahun 1998 tentang ruang lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Trayek merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 19 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
bahwa peruntukan penggunaan tanah perlu mendapatkan Izin dari Bupati sebagai upaya penataan wilayah yang selaras dengan rencana pengembangan daerah yang berdasarkan ketentuan tata ruang untuk melaksanakan pembangunan dalam pemanfaatan lahan sehingga dapat menunjang pembangunan selanjutnya;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 39 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggunaan Dataran Air Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa untuk melaksanakan Otonomi daerah secara berdaya guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah;
download selengkapnya..
Perda No. 42 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka pengujian kendaraan bermotor tidak lagi merupakan kewenangan Propinsi melainkan menjadi kewenangan kabupaten;
download selengkapnya.. ...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Bahwa dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Download selengkapnya ...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI...
Bahwa peristiwa bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan jadwal.
Download selengkapnya ...
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Bahwa untuk mengantisipasi keadaan genting yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, perlu dilakukan pengaturan tentang penundaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Download selengkapnya ...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Download selengkapnya
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi Kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Download selengkapnya
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, DAN KABUPATEN OGAN ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
Bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu dimekarkan.
Download selengkapnya ...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BANYUASIN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
Bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya, dan Kabupaten Musi Banyuasin pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat.
Download selengkapnya ...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA PAGAR ALAM
Bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya dan Kabupaten Lahat pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan
datang.
Download selengkapnya ...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Download selengkapnya
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.
Download selengkapnya
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
Bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 92, Pasal 99, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Download selengkapnya ...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Download selengkapnya
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
Download selengkapnya
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Download selengkapnya ...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
Download selengkapnya ...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Download selengkapnya
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Download selengkapnya ...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 69 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Download selengkapnya ...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (5), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 ayat (5), Pasal 65 ayat (4), Pasal 89 ayat (3), Pasal 111 ayat (4), Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Download selengkapnya
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Download selengkapnya
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
Bahwa salah satu cara dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menggunakan asas tugas pembantuan.
Download selengkapnya
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
Bahwa salah satu cara dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah dengan menggunakan asas dekonsentrasi.
Download selengkapnya
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Download selengkapnya ...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dalam Bidang Pemerintahan.
Download selengkapnya
...
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2008 ttg Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Deprtemen Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenagan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Download selengkapnya ...
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 156/PMK.07/2008 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
Download selengkapnya ...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 65 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI DAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN/KOTA
Bahwa gubernur selaku wakil pemerintah wajib mengkoordinasikan penyelenggaraan dekonsertrasi dan tugas pembantuan terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaporan, penatausahaan, pengendalian pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan di wilayah kerjanya.
Download selengkapnya
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan urusan dan organisasi perangkat daerah.
Download selengkapnya ...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KEPADA LURAH
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah.
Download selengkapnya ...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 35 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN UMUM TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Download selengkapnya ...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Download selengkapnya ...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 61 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Download selengkapnya ...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA TATA CARA PENGEMBALIAN...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14A ayat (6), Pasal 24E dan Pasal 29A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan...
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 38/PRT/M/2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN MELALUI DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007
Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen secara efektif dan efesien untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum yang merupakan kewenangan Pemerintah perlu dilakukan pelimpahan wewenang dan penugasan kepada pemerintah daerah.
Download selengkapnya ...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2006 TENTANG TATACARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negri tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa.
Download selengkapnya ...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Download selengkapnya
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 152 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH MENTERI DALAM NEGERI
Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang daerah dalarn penyelenggaraan pemerintahan di Daerah sesuai dengan perkembangan perlu diadakan penyempurnaan pedoman pengelolaan barang Daerah.
Download selengkapnya
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 158 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI KECAMATAN MENTERI DALAM NEGERI
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat aerah, perlu menetapkan Pedoman Organisasi Kecamatan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
Download selengkapnya ...
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN...
Bahwa sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tenteng Pemerintahan Daerah, Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka pembinaan kepada Daerah.
Download selengkapnya
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 523/KMK.03/2000 ttg Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tatacara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Download selengkapnya ...
INTISARI PP NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANGDEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah, yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi...
Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan
diotonomkan sekalipun kepada daerah.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Larangan Menangkap Ikan Dengan Bahan dan/atau Alat Terlarang
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat Nomor 5 Tahun 1989 tentang Larangan Menangkap Ikan dengan Bahan dan Alat-alat terlarang dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang ini.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat di Bidang Minyak dan Gas Bumi
Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah otonom perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat di bidang Minyak dan Gas Bumi.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah
Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka di pandang perlu mengatur pedoman penyelenggaraan pengelolaan air bawah tanah di kabupaten Lahat.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
Guna mengakomodasi perubahan-perubahan seperti tuntutan masyarakat untuk berperan aktif di dalam pembangunan, meningkatkan pelayanan dan kebijaksanaan Pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam khususnya pengelolaan bahan galian golongan C.
Download selengkapnya
Perda Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 35 Tahun 1989 tanggal 20 Desember 1989 tentang Pemelharaan Hewan Ternak Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat, baik secara yuridis formal maupun yuridis materiil tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondis sekarang sehingga dipandang perlu menyempurnakan sekaligus mencabut Peraturan daerah tersebut.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Lahat
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 1990 tentang Lambang Daerah Kabupaten Lahat yang berlaku sekarang mengandung beberapa bagian yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dan untuk itu perlu diganti.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrik
Tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Indang-undang Dasar 1945.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan
SIUP sebelum Otonomi Daerah diberlakukan diterbitkan oleh Kanwil Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan senagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 11 ayat (2) dan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom sudah selayaknya SIUP tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Surat Tanda Daftar Gudang
Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat senagai Daerah Otonom maka sejak Otonomi Daerah per 1 Januari 2001 diberlakukan sudah selayaknya Tanda Daftar Gudang (TDG) yang selama ini diterbitkan oleh Kanwil Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan yang bertindak untuk dan atas nama Menteri...
Perda Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Usaha Pertambangan Umum
Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Pelacuran dan Tuna Susila
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat Nomor 7 Tahun 1985 tentang Pencegahan Perbuatan Tuna Susila, sudah tidak sesuai lagi dengan keaadan dan situasi sekarang ini.
Download selengkapnya
Perda Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Izin Pemanfaatan dan Pengelolaan Limbah Cair
Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Download selengkapnya
Perda Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembuatan Ladang dan Kebun
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 1978 tanggal 17 Oktober 1978 beserta perubahan-perubahannya, yang terakhir Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1989 tanggal 20 Desember 1989 tentang Membikin Ladang dan Kebun, baik yuridis formal maupun yuridis materiil tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi sekarang sehingga dipandang perlu menyempurnakan sekaligus mencabut Peraturan Daerah tersebut.
Download selengkapnya ...
Perda No. 44 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Labuh Dan Tambat Kendaraan Di Atas Air Di Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa untuk melaksanakan Otonomi Daerah secara berdaya guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah;
download selengkapnya..
Perda No. 45 Tahun 2002 tentang Retribusi Sertifikat Kapal Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa untuk melaksanakan Otonomi daerah secara berdaya guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan sumber-sumber Pendapatan Daerah;
download selengkapnya..
Perda No. 47 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengangkutan Barang Di Darat, Laut, Sungai Dan Danau Dalam Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa untuk melaksanakan Otonomi daerah secara berdaya guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan sumber-sumber Pendapatan Daerah.
download selengkapnya..
Perda No. 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Air Bersih
bahwa air sebagai salah satu sumber daya alam perlu untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan air bersih yang sehat guna kepentingan kehidupan manusia;
download selengkapnya..
Perda Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lahat
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD khususnya pada Bab I, Bab III, Bab IV serta Bab V maka Peraturan daerah Kabupaten Lahat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lahat...
Perda Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lahat, Kecamatan Pseksu dan Kecamatan Gumay Talang
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan perlu ditindaklanjuti.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kecamatan Kikim Timur, Kikim Selatan, Kikim Barat dan Kikim Tengah
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses pembangunan di daerah, serta sejalan dengan maksud Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan peraturan daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 tahun 2000, perlu mengembangkan beberapa Kecamatan dalam Kabupaten Lahat yang telah memenuhi persyaratan.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202, Pasal 203, Pasal 204, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207 dan Pasal 208 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahunn 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) di Kabupaten Lahat, Khususnya yang berkaitan dengan tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa, maka perlu mengambil...
Perda Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa
Untuk melaksanakan ketentuan Bab VI Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
Download selengkapnya
Perda Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Kerjasama Desa
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) di Kabupaten Lahat, khususnya yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu mengambil langkah-langkah ke arah terbitnya pengelolaan lembaga pemerintahan desa.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 211 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) di Kabupaten Lahat, khususnya yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu mengambil langkah-langkah ke arah terbitnya pengelolaan lembaga pemerintahan desa.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 209 dan Pasal 210 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) di Kabupaten Lahat, khususnya yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu mengambil langkah-langkah ke arah terbitnya pengelolaan lembaga pemerintahan desa.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72 Peraturan Daerah pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 487) di Kabupaten Lahat, khususnya yang berkaitan dengan keuangan Desa, maka perlu mengambil langkah-langkah ke arah terbitnya pengelolaan keuangan lembaga pemerintah desa.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan
Dalam upaya meninggalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan sistem Kesehatan Nasional yang semakin meningkat dan berkembang, perlu pembinaan, pengaturan dan pengawasan bidang tersebut.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi
Wilayah Kabupaten Lahat memiliki potensi kekayaan alam berupa pertambangan yang mempunyai prospek cukup baik untuk diusahakan.
Download selengkapnya
Perda Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pendirian PDAM Tirta Lematang
Dengan tertibnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pedoman Kepegawaian PDAM maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah AIr Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat Nomor 12 tahun 192 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah...
Perda No. 26 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka untuk terciptanya tertib pengaturan perlu dilakukan peninjauan kembali Peraturan Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 27 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame perlu diganti;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 28 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pajak Hiburan Di Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Daerah terutama dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka diperlukan sumber Pendapatan Daerah yang potensinya dimungkinkan untuk dikelola;
download selengkapnya..
Perda No. 29 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana Peraturan Daerah yang ada mengatur tentang Pajak Hotel dan Restoran;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 16 Tahun 2008 tentang Pajak Penerangan Jalan
bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terutama terhadap Pasal...
Perda No. 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)...
Perda No. 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
bahwa sehubungan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)...
Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan
bahwa dengan telah terbentuknya Kota Prabumulih melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001, maka Pemerintah Kota Prabumulih perlu meningkatkan penerimaan daerah khususnya dibidang Pajak Penerangan Jalan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 33 Tahun 2004 ttg Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah
Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Download selengkapnya
Perda No. 32 Tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan...
Perda No. 60 Tahun 2008 ttg Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Download selengkapnya
Perda No. 58 Tahun 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 69 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Download selengkapnya ...
Perda No. 56 Tahun 2005 ttg Sistem Informasi Keuangan Daerah
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Download selengkapnya ...
Perda No. 41 Tahun 2007 ttg Organisasi Perangkat Daerah
Bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.
Download selengkapanya
Perda No. 39 Tahun 2007 ttg Pengelolaan Uang Negara/Daerah
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
Download selengkapnya
Perda No. 38 Tahun 2008 ttg Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Ketersediaan infrastruktur yang memadai, merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam perdagangan global.
Download selengkapnya ...
Perda No. 23 tahun 2003 ttg Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah...
Dalam rangka mewujudkan kinerja fiskal yang sehat dan berkesinambungan perlu dilakukan pengendalian jumlah kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Download selengkapnya ...
Perda No. 6 tahun 2006 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pendirian PDAM Kota Prabumulih
bahwa dengan telah terbentuknya Pemerintah Kota Prabumulih menjadi Pemerintahan yang otonom terlepas dari Kabupaten Muara Enim dengan sendirinya Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Cabang Kota Prabumulih menjadi asset Pemerintah Kota Prabumulih yang perlu dikelola Pemerintah Kota Prabumulih;
download selengkapnya.. ...
SK Walikota Nomor 6 Tahun 2004 tentang Tarif Air Minum PDAM Kota Prabumulih
bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Walikota Prabumulih No. 06 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Prabumulih, maka terhadap tarif air minum yang selama ini mengacu kepada Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 12 Tahun 2001 perlu dilakukan perubahan;
download selengkapnya.. ...
SK Walikota Nomor 7 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kota Prabumulih
bahwa dalam rangka pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Prabumulih secara profesional, efektif dan efisien dan dapat Berdaya guna dan berhasil guna dimasa yang akan datang perlu Ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Prabumulih.
download selengkapnya.. ...
SK Walikota Nomor 264/KPTS/RSUD/2009 tentang Penetapan RSUD Kota Prabumulih Sebagai SKPD Kota Prabumulih yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu menjadikan RSUD Kota Prabumulih sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan memberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan prinsip ekonomis, produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan...
Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kelas C
bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan berdasarkan analisis organisasi ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C
download selengkapnya.. ...
Perda No. 10 Tahun 2005 ttg Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah, maka dipandang perlu untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah dimaksud. Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial.
Download selengkapnya ...
Perda No. 7 Tahun 2005 ttg Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka kegiatan Dewan dimaksud perlu diatur dan didukung dengan keprotokoleran dan pembiayaan yang memadai dan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, maka Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin perlu ditindaklanjuti.
Download selengkapnya ...
Perda No. 34 Tahun 2005 ttg Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Kepada Partai Politik
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik, kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat diberikan bantuan keuangan. Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kondisi atau kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
Download...
Perda No. 24 Tahun 2003 ttg Pemberian Biaya Pemungutan Kepada Dinas Pendapatan Daerah
Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan dorongan kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah dan aparat-aparat yang turut membantu pemesukan Pendapatan Daerah Kabupaten agar bekerja lebih giat, perlu diberikan Biaya Pemungutan.
Download selengkapnya ...
Perda No. 10 Tahun 2008 ttg Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2005 ttg Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 7 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat...
Perda NO. 31 Tahun 2003 ttg Pajak Restoran
Bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan Daerah terutama dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka diperlukan sumber Pendapatan Daerah yang potensinya dimungkinkan untuk dikelola. Pajak Restoran merupakan sumber pendapatan Daerah yang diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Banyuasin, maka dipandang perlu untuk mengelola perpajakan daerah dibidang Restoran.
Download selengkapnya ...
Perda NO. 30 Tahun 2003 ttg Pajak Reklame
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah sesuai dengan semangat Otonomi Daerah.
Download selengkapnya
Perda NO. 29 Tahun 2003 ttg Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan Daerah terutama dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka diperlukan sumber Pendapatan Daerah yang potensinya dimungkinkan untuk dikelola. Pajak Restoran merupakan sumber pendapatan Daerah yang diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Banyuasin, maka dipandang perlu untuk mengelola perpajakan daerah dibidang Restoran.
Download selengkapnya ...
Perda NO. 28 Tahun 2003 ttg Pajak Penerangan Jalan
Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah, dengan telah disahkannya undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka dipandang perlu untuk ditindaklanjuti.
Download selengkapnya ...
Perda NO. 27 Tahun 2003 ttg Pajak Hotel
Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah, dengan telah disahkannya undasng-undasng nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka dipandang perlu untuk ditindaklanjuti.
Download selengkapnya ...
Perda NO. 26 Tahun 2003 ttg Pajak Hiburan
Bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka diperlukan sumber pendapatan daerah yang potensinya dimungkinkan untuk dikelola. Pajak hiburan merupakan sumber pendapatan daerah yang diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di kabupaten banyuasin, maka dipandang perlu untuk mengelola perpajakan daerah di sektor hiburan.
Download selengkapnya ...
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008 (Audited)
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008 (Audited) yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan
Download selengkapnya..
Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan, Pakaian Dinas Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Prabumulih
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih, maka perlu diberikan Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan, Pakaian Dinas, Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...
Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penghasilan, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Prabumulih
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2007 tentang perubahan Kedua atas peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih, maka perlu diberikan Penghasilan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Prabumulih;
download selengkapnya.. ...
SK Walikota Nomor 7/KPTS/V/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Prabumulih
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Kepala satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
download selengkapnya.. ...
SK Walikota Nomor 385/KPTS/V/2007 tentang Penunjukan Pejabat Penandatangan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2007
bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan atau Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan atau Kepala Satuan Kerja...
SK Walikota Nomor 79/KPTS/V/2007 tentang Petunjuk Pelaksana dan Standarisasi Perjalanan Dinas bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih
bahwa berdasarkan keputusan Walikota Prabumulih Nomor. 188/KPTS/VI/2006 tentang Petunjuk Pelaksanan dan Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih, tanggal 5 Juni 2006, yang melakukan Perjalanan Dinas serta mengikuti kursus, penataran, rakor, seminar, sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat harga pada saat ini, oleh karena itu perlu ditinjau kembali guna penyesuaian;
download selengkapnya.. ...
SK Walikota Nomor 256/KPTS/IV/2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah Kota Prabumulih maka dipandang perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;
download selengkapnya.. ...
SK Walikota Nomor 6/KPTS/V/2008 tentang Penunjukan Pejabat Penandatangan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2008
bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan atau Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan atau Kepala Satuan Kerja...
SK Walikota Nomor 352/KPTS/V/2008 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Prabumulih TA. 2008
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah daerah Kota Prabumulih maka dipandang perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam lingkungan Kota Prabumulih;
download selengkapnya.. ...
SK Walikota Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penunjukan Bendaharawan Penerimaan dan Pengeluaran pada Dinas/Instansi diLingkungan Pemerintah Kota Prabumulih TA. 2008
Menunjuk/menetapkan saudara-saudara yang namanya tercantum dalam kolom 3 tersebut dalam kolom 6 daftar lampiran keputusan ini dengan ketentuan:
download selengkapnya..
SK Walikota Nomor 361/KPTS/DPPKAD/ 2008 tentang Penetapan Besaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Triwulan IV dan Rampung Kota Prabumulih Tahun 2008
bahwa untuk tertib penyelenggaraan Administrasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perlu dibuat penetapan besaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Triwulan IV dan Rampung Kota Prabumulih Tahun 2008;
download selengkapnya.. ...
SK Walikota Nomor 152/KPTS/PENDA/2008 tentang Pemberian Biaya Pemungutan Kepada Dispenda Selaku Koordinator Pendapatan dan Unit Kerja Terkait Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah
bahwa sebagai imbalan terhadap kinerja dan memberikan rasa keadilan terhadap tanggung jawab Pemungutan Pajak Daerah yang dilakukan petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Prabumulih dan Unit Kerja terkait perlu diberikan biaya Pemungutan;
download selengkapnya.. ...
Petikan SK Walikota Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penunjukan Bendaharawan dan Pengeluaran pada Dinas/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih TA. 2008 (Dinas PU)
menunjuk/menetapkan saudara-saudara yang namanya tercantum dalam kolom 3 sebagaimana tersebut dalam kolom 6 daftar Keputusan ini dengan ketentuan:
download selengkapnya..
SK Walikota Nomor 151/KPTS/PENDA/2008 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Prabumulih
bahwa untuk tertib Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan Aparatur dengan memperhatikan asas Keadilan perlu Pengaturan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Kota Prabumulih.
download selengkapnya..
Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2009
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Prabumulih tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2009 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009;
download selanjutnya.. ...
Peraturan Walikota Nomor 4 tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2008
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Prabumulih tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai landasan operasional palksanaan APBD Tahun Anggaran 2008;
download selengkapnya.. ...
Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2008
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
download selengkapnya.. ...
Perda Nomor 19 tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan
Menetapkan:
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pajak Penerangan Jalan
Download selengkapnya.
PERMEN DALAM NEGERI NO 30 THN 2007 ttg PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
Download selengkapnya ...
PERMEN DALAM NEGERI NO 25 THN 2009 ttg PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
Download selengkapnya ...
PERMEN DALAM NEGERI NO 16 THN 2007 ttg TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Download selengkapnya ...
PERMEN DALAM NEGERI NO 12 THN 2005 ttg PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Bahwa Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan biaya kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Download selengkapnya
KEPMEN DALAM NEGERI NO 29 THN 2002 ttg PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA...
Dalam rangka terselenggaranya penyusnnan laporan keuangan yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi komparabilitas., akurat dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun sistem dan prosedur penyusunan APBD, perubahan APBD penatausahaan keuangan daerah dan perhitungan APBD yang terstandarisasi.
Download selengkapnya ...
KEPMEN DALAM NEGERI NO 12 THN 2003 ttg PEDOMAN PANILAIAN BARANG DAERAH
Dalam rangka pengamanan barang Daerah dan penyusunan Neraca Daerah sesuai clengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diperlukan nilai aktiva tetap yang dapat dipertanggungjawabkan.
Download selengkapnya ...
AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA BAGI PEMERINTAH DAERAH
Dalam PP No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan didefinisikan sebagai berikut :
“Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali.”
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006, mendefinisikan pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui...
Perda Nomor 35 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik, maka retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Rumah sakit Umum Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dipandang perlu disesuaikan dengan keadan sosial masyarakat.
Download selengkapnya
...
Perda Nomor 18 Tahun 2003 tentang Larangan Menangkap Ikan Dengan Bahan Peledak, Listrik, Racun atau Sejenisnya Dalam Daerah Kota Pagar Alam
Bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, khususnya populasi ikan, perlu dicegah kegiatan penangkapan ikan dengan penggunaan bahan beracun dan bahan peledak serta alat listik.
Download selengkapnya.
Perda Nomor 14 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam
Bahwa dalam melaksanakan UU No. 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam sebagai daerah otonom, maka dalam melaksanakan pembangunan diperlukan tata ruang Kota Pagar Alam.
Download selengkapnya.
Perda Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Kota Pagar Alam
Bahwa di bidang perdagangan terdapat pedagang kaki lima yang dapat menunjang perekonominan dan dapat menyerap tenaga kerja, akan tetapi merupakan suatu masalah dalam perkotaan sehingga perlu pengaturan dan penertiban.
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 12 Tahun 2003 tentang Menjemur Kopi, Padi, dan Menumpuk Benda-Benda Lainnya Di Jalan Umum Dalam Daerah Kota Pagar Alam
Bahwa untuk melaksanakan kewenangan daerah pada ayat (2) pasal 8 UU No. 8 tahun 2001, maka perlu menertibkan masyarakat menjemur kopi, padi, dan menumpuk benda lainnya di jalan umum dalam daerah Kota Pagar Alam.
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Lintas Trayek Angkutan Umum Dalam Daerah Kota Pagar Alam
Bahwa dengan telah ditingkatkannya Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom, maka dipandang perlu untuk menata kembali lalu lintas dan lintasan trayek angkutan umum sesuai dengan perkembangan Kota Pagar Alam.
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 9 Tahun 2003 tentang Lambang Daerah Kota Pagar Alam
Bahwa dengan telah terbentuknya Kota Pagar Alam berdasarkan UU No. 8 tahun 2001, maka untuk menentukan ciri khas terhadap kota, perlu ditetapkan Lambang Daerah Kota Pagar Alam.
Download selengkapnya.
Download selengkapnya.
Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan dalam Kota Pagar Alam
Bahwa dalam rangka melaksanakan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam, perlu menetapkan organisasi kelurahan.
Download selengkapnya.
Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Dalam Kota Pagar Alam
Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 66 UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu membentuk organisasi kecamatan sebagai unsur perangkat daerah, berdasarkan kewenangan, kemampuan dan kebutuhan daerah Kota Pagar Alam.
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam
Bahwa dalam rangka pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam, perlu pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Pagar Alam.
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penertiban Badan Hukum Koperasi
download selengkapnya
Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005 – 2025
Bahwa dalam rangka menjamin efektivitas pencapaian maksud dan tujuan pembangunan segala aspek hidup dan perikehiduoan masyarakat secara terpadu sinergis dan berkesinambungan di Daerah Kota Pagar Alam sebagai bagian integral dari pencapaan maksud dan tujuan pembangunan Nasional Indonesia, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahunan sebagai acuan formal dan material...
Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat
Bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Download selengkapnya.
Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam, maka perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam.
Download selengkapnya Perda.
Download selengkapnya struktur organisasi. ...
Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota pagar Alam, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2008 – 2013
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 150 ayat (3) huruf e, Undang-undang nomor no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah juncto pasal 15 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan , pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam...
Perda No 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Besemah Kota Pagar Alam
Bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan sumber pendapatan daerah perlu pelayanan publik secara profesional melalui Badan Usaha Milik Negara; Bahwa untuk menjamin pelayanan publik yang profesional perlu dibentuk Perusahaan Daerah
download selengkapnya ...
Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kota Pagar Alam
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) butir b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Pemerintah mempunyai Kewenangan untuk menetapkan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota; Bahwa dalam rangka desentralisasi, Daerah diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab menangani urusan pemerintah dalam hal tertentu
download selengkapnya ...
Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2008 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Daerah Besemah (Hospital By Laws)
Bahwa fungsi rumah sakit adalah unik dan berbeda dengan fungsi kebanyakan institusi lain oleh karenanya perlu dituangkan suatu peraturan internal rumah sakit bertujuan mengatur funsi, kewenangan, hubungan fungsional dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit, direktur rumah sakit
download selengkapnya ...
Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga
Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah.
Download selengkapnya.
Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kota Pagar Alam
Bahwa untuk pengembangan usaha kegiatan Badab Usah Milik daerah Kota Pagar Alam perlu diadakan perubahan bidang-bidang usaha disamping usaha-usaha yang telah ada.
Download selengkapnya.
Perda Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Bahan Galian Golongan C
Bahwa untuk melaksananakan UU No. 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom, dan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka sumber daya alam bahan galian golongan C dapat diusahakan dengan optimal.
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Kepariwisataan Kota Pagar Alam
Bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah bidang kepariwisatan, Kota Pagar Alam saat ini mempunyai peranan penting untuk memperluas lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Download selengkapnya.
Perda Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat Dalam Kota Pagar Alam
Bahwa untuk meningkatkan perkembangan peternakan dalam kota Pagar Alam, perlu diadakan pembinaan, penertiban dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak.
Download selengkapnya.
Perda No 3 Tahun 2004 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan dan izin Penempatan Tenaga Kerja di Kota Pagar Alam
Bahwa untuk melaksanakan salah satu butir kewenangan wajib pasal 8 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam diantaranya di Bidang Tenaga Kerja.
Download selengkapnya.
Perda Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Membongkar Bangunan Dalam Kota Pagar Alam
Bahwa laju perkembangan pembangunan dalam Kota Pagar Alam yang semakin meningkat, maka perlu pengaturan, penataan dan pengendalian pendirian bangunan
download selengkapnya
Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tanda Daftar Industri (TDI) Walikota Pagar Alam
Bahwa untuk melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibidang industri dan perdagangan, menetapkan suatu Peraturan tentang Retribusi Tanda Daftar Industri
download selengkapnya
Keputusan Walikota Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
Bahwa dalam upaya mengatur, memberdayakan dan mengawasi usaha jasa konstruksi sejalan dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 369/KPTS/M/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, perlu dilakukan pembinaan dan tata cara Pemungutan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
Download selengkapnya. ...
Keputusan Walikota Nomor 225 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No. 20 tahun 2003 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan, dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2003 No. 20 tahun 2003, perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut.
Download selengkapnya. ...
Keputusan Walikota Nomor 228 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel dan Restoran
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No. 23 tahun 2003 tentang Pajak Hotel dan Restoran dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam No. 23 tahun 2003, perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut.
Download selengkapnya. ...
Keputusan Walikota Nomor 227 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No. 22 tahun 2003 tentang Pajak Reklame, dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2003 No. 22 tahun 2003, perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut.
Download selengkapnya. ...
Keputusan Walikota No 226 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2003 tentang Pajak Hiburan, dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2003 No. 21 tahun 2003, perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut.
Download selengkapnya. ...
Keputusan Walikota No 222 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin dan Usaha Kepariwisataan
Bahwa Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No. 17 tahun 2003 tentang Izin Usaha Kepariwisataan telah diundangkan dalam lembaran daerah kota Pagar Alam tanggal 21 Agustus 2003 No. 17 seri E, maka secara yuridis formal dapat diberlakukan.
Download selengkapnya. ...
Keputusan Walikota Nomor 221 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
Bahwa dengan telah diundangkannya Pertaturan Daerah Kota Pagar Alam No. 24 tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 No. 24 Tahun 2003, perlu diatur pelaksanaannya lebih lanjut.
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 29 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, KTP dan Akta Catatan Sipil
Bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah sejalan dengan UU No. 34 tahun 2000 yang mengarah pada siste, pemungutan pajak dan retribusi yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan maka dipandang perlu setiap penerbitan blanko KTP, dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Bahwa Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sesuai dengan UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diubah dengan UU No. 34 tahun 2000 termasuk jenis pajak Kabupaten/Kota.
Download selengkapnya. ...
Keputusan Walikota Nomor 128 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perda Kota Pagar Alam Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pagar Alam
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 15 Tahun 2004. Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pagar Alam, yang diundangkan tanggal 28 Februari 2004 dalam lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2004 Nomor 15 perlu menetapkan pelaksanaannya
download selengkapnya ...
Keputusan Walikota Nomor 122 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perda Kota Pagar Alam Nomor 20 Tahun 2004 tentang Retribusi Penertiban Media Informasi dan Komunikasi
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah kota Pagar Alam Nomor 20 Tahun 2004 tentang Retribusi Penertiban Media Informasi dan Komunikasi, dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2004 Nomor 20 Tahun 2004 Seri C, perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut
download selengkapnya ...
Peraturan Walikota Nomor 300 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 32 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal Transportasi Jalan Kota Pagar Alam
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 32 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal Transportasi Jalan, dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 3, perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut; bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah maka perlu ditetapkan retribusi terminal transportasi jalan
download selengkapnya ...
Keputusan Walikota Nomor 95 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 26 Tahun 2003 tentang Retribusi Angkutan Sampah Kebersihan dan Keindahan Kota Pagar Alam
Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya bidang retribusi angkutan sampah, maka perlu menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Retribusi Angkutan Sampah, Kebersihan dan Keindahan
download selengkapnya
Peraturan Walikota Nomor 288 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 33 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 33 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 33, perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut; bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah maka perlu ditetapkan retribusi parkir di tepi jalan umum dimaksud
download selengkapnya ...
Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sewa Kios Pasar Dempo Permai dan Pasar Bertingkat Besemah Kota Pagar Alam
Bahwa untuk pelaksanaan sewa kios Pasar Dempo Permai dan Pasar Bertingkat Besemah yang merupakan aset Pemerintah Kota Pagar Alam perlu ditetapkan besaran sewa kios tersebut
download selengkapnya
Perda Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 79, Pemerintah daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat dan memperolehnya tidak bertentangan dengan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku
download selengkapnya ...
Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyediaan Dana Anggaran Pembangunan Gedung Kantor, Badan, Dinas dan Sarana Lingkungannya Dengan Pelaksanaan Tahun Jamak untuk Masa 3 (Tiga) Tahun Anggaran
Bahwa dalam rangka mempercepat laju pembangunan untuk perubahan wilayah kota guna mendukung tercapainya visi dan misi Kota Pagar Alam sebagai Kota Agrobisnis dan Pariwisata yang bernuansa Islami sekaligus mempercepat pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat diperlukan adanya pembangunan sarana perkantoran Badan/Dinas/Instansi Pemerintah dan sarana lingkungannya; Bahwa sehubungan dengan terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam serta pelaksanaan kegiatan...
Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pagar Alam
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai upaya mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD Kota Pagar Alam, berdasarkan asas kesetaraan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, perlu menetapkan KedudukanProtokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam
download selengkapnya ...
Perda No 9 Tahun 2007 tentang Pengikatan Dana Anggaran Peningkatan Jalan Dengan Pelaksanaa Tahun Jamak Untuk Masa 3 Tahun Anggaran
Bahwa dalam rangka percepatan dan keseimbangan laju pembangunan untuk perubahan wilayah kota guna mendukung tercapainya visi dan misi Kota Pagar Aam sebagai kota agrobisnis dan pariwisata yang bernuansa Islami diperlukan adanya pembangunan sarana transportasi peningkatan jalan dalam Kota Pagar Alam.
Download selengkapnya. ...
Keputusan Walikota Nomor 900/3/SK/V/2008 Tentang Penujukkan Bank Sumsel dan Bank BRI Pagaralam sebagai Pemegang Rekening Kas Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2008
Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Pagar alam tanggal 31 Desember Tahun 2005, Nomor 821.2/622/KPTS/BKD/2005 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Kota Pagar Alam sebagai Pemegang Kasa Daerah Kota Pagar Alam; Bahwa kelancaran Pelaksanaan Penyelenggaraan/Pengurusan Keuangan Daerah yang Dikelola oleh Bendahara Umum Daerah Kota Pagar Alam, dipandang perlu menunjuk PT Bank Sumsel Cabang Pagar Alam dan BRI Pagar Alam Tahun 2008
download selengkapnya...
Keputusan Walikota Nomor 439 Tahun 2008 Tentang Penunjukkan Bendahara Umum Daerah
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008, perlu ditunjuk Bendahara Umum Daerah
download selengkapnya
Keputusan Walikota Nomor 438 Tahun 2008 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
download selengkapnya
Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rekening Kas Umum Daerah
Bahwa untuk Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, perlu membuka Kas Daerah pada Bank yang Sehat
download selengkapnya
Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2009 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagar Alam
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pagar Alam, maka perlu disusun penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagar Alam
download selengkapnya ...
Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Bahwa untuk melaksanakan ayat (1) pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah.
Download selengkapnya.
Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Daerah Kota Pagar Alam tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Daaerh Kota Pagar Alam tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
Download selengkapnya. ...
Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008
Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008
download selengkapnya ...
Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008
Bahwa untuk melaksanakan kesatuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang, kepala Daerah mengajukan Rancanagan Peraturan Derah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah...
Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang APBD Tahun Anggaran 2008
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang, kepala Daerah mengajukan Rancanagan Peraturan Derah tentang Anggaran Pendapatan dan...
Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunh Anggaran 2008, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008
download selengkapnya ...
Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009
Bahwa untuk melaksanakan kesatuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang, kepala Daerah mengajukan Rancanagan Peraturan Derah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah...
Perda No 6 Tahun 2004 ttg Penertiban Badan Hukum Koperasi
Untuk melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibidang Koperasi, perlu menetapkan suatu Peraturan Tentang Koperasi
Download selengkapnya
Perda No 34 Thn 2005 Tentang Perubahan atas Perda No 15 Thn 2004 Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeliharaan Hewan Ternak, khususnya Bab V Pasal 11 ayat (1) dalam hal penetapan pidana secara yuridis formal sulit dilaksanakan di lapangan karena belum mengacu pada pasal 205 KUHAP.
Download selengkapnya ...
Perda No 29 Thn 2005 Tentang Perubahan atas Perda No 2 Thn 2004 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Lahat
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 02 Tahun 2004 tentang Lambang Daerah Kabupaten Lahat, khususnya Bab V Pasal 11 ayat (1) dalam hal penetapan pidana secara yuridis formal sulit dilaksanakan di lapangan karena belum mengacu pada pasal 205 KUHAP.
Download selengkapnya ...
Perda No 28 Thn 2005 Tentang Perubahan atas Perda No 14 Thn 2002 Tentang Ketenagalistrik
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 14 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, khususnya Bab XIV Pasal 38 ayat (1) dalam hal penetapan pidana secara yuridis formal sulit dilaksanakan di lapangan karena belum mengacu pada pasal 205 KUHAP.
Download selengkapnya ...
Perda No 27 Thn 2005 Tentang Perubahan atas Perda No 10 Thn 2002 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), khususnya Bab X Pasal 23dalam hal penetapan pidana secara yuridis formal sulit dilaksanakan di lapangan karena belum mengacu pada pasal 205 KUHAP.
Download selengkapnya ...
Perda No 26 Thn 2005 Tentang Perubahan atas Perda No 9 Thn 2002 Tentang Surat Tanda Daftar Gudang
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 09 Tahun 2002 tentang Tanda Daftar Gudang, khususnya Bab X Pasal 13 dalam hal penetapan pidana secara yuridis formal sulit dilaksanakan di lapangan karena belum mengacu pada pasal 205 KUHAP.
Download selengkapnya ...
Perda No 25 Thn 2005 Tentang Perubahan atas Perda No 5 Thn 2002 Tentang Usaha Pertambangan Umum
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 05 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Umum, khususnya Bab XII Pasal 35 dalam hal penetapan pidana secara yuridis formal sulit dilaksanakan di lapangan karena belum mengacu pada pasal 205 KUHAP.
Download selengkapnya ...
Perda No 23 Thn 2005 Tentang Perubahan atas Perda No 3 Thn 2002 Tentang Larangan Perbuatan Pelacuran dan Tuna Susila
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Pelacuran dan Tuna Susila, khususnya Bab IV Pasal 5 ayat (1) dalam hal penetapan pidana secara yuridis formal sulit dilaksanakan di lapangan karena belum mengacu pada pasal 205 KUHAP.
Download selengkapnya ...
Perda No 14 Thn 2005 Tentang Baku Mutu Air dan Baku Mutu Limbah Cair
Sebagai upaya dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Download selengkapnya
Perda No 11 Thn 2005 Tentang Perubahan atas Perda No 12 Thn 2002 Tentang Pembuatan Ladang dan Kebun
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembuatan Ladang dan Kebun yang telah diundangkan pada tanggal 20 Juli 2002, khusus Bab IV Pasal 7 ayat (1) dalam hal penetapan pidana secara yuridis formal sulit dilaksanakan di lapangan karena belum mengacu pada Pasal 205 KUHAP.
Download selengkapnya ...
Perda No 7 Thn 2005 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol
Peredaran dan penjualan Minuman Berakohol di Kabupaten Lahat disamping mempunyai dampak positif terhadap pembangunan ekonomi juga sangat berdampak negatif baik bagi yang mengkonsumsinya maupun pada lingkungan masyarakat.
Download selengkapnya
Perda No 4 Thn 2005 Tentang Pencabutan Perda No 34 Thn 2001 Tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan
Berdasarkan hasil kajian Tim dan Rekomendasi Menteri Keuangan Nomor 8-015/MK.7/2004 tanggal 7 Juni 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 34 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sera Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997...
Perda No 3 Thn 2005 Tentang Pencabutan Perda No 30 Thn 2001 Tentang Pajak Lalu Lintas Hewan Ternak dan Ikan
Berdasarkan hasil kajian Tim dan Rekomendasi Menteri Keuangan Nomor S-015/MK.7/2004 tanggal 7 Juni 2004, peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 30 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
Download selengkapnya ...
Perda No 8 Thn 2007 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan di laksanakan oleh kabupaten/kota.
Download selengkapnya
Perda No 5 Thn 2007 Tentang Perubahan atas Perda No 5 Thn 2006 Tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat kepada Partai Politik
Untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lahat dalam Pemilihan Umum tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Lahat memberikan bantuan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten LAhat Nomor 05 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat kepada Parta Politik.
Download selengkapnya ...
Perda No 4 Thn 2007 Tentang Perubahan Kedua atas Perda No 6 Thn 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lahat
Untuk meningkatnkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, diperlukan upaya dan usaha untuk mBeberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD telah diubah tiga kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2007.
Download selengkapnya ...
Perda No 6 Thn 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lahat
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka terhadap Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Lahat perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat.
Download selengkapnya ...
Perda No 26 Thn 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat.
Download selengkapnya ...
Perda No 25 Thn 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan Muara Payang
Pembentukan Kecamatan Muara Payang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan serta memberikan kesempatan dalam memanfaatkan potensi wilayahnya.
Download selengkapnya
Perda No 24 Thn 2008 Tentang Perubahan atas Perda No 33 Thn 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Mulak Ulu
Sehubungan dengan terbentuknya Kecamatan Tanjung Tebat yang terbentuk berdasarkan aspirasi masyarakat di beberapa desa di wilayah Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Mulak Ulu maka Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Mulak Ulu perlu diubah.
Download selengkapnya ...
Perda No 23 Thn 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Tebat
Pembentukan Kecamatan Tanjung Tebat dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan serta memberikan kesempatan dalam memanfaatkan potensi wilayahnya.
Download selengkapnya
Perda No 22 Thn 2008 Tentang Perubahan atas Perda No 9 Thn 2006 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kecamatan Merapi Barat dan Kecamatan Merapi Timur
Sehubungan dengan terbentuknya Kecamatan Merapi Selatan yang terbentuk berdasarkan aspirasi masyarakat di beberapa desa di wilayah Kecamatan Merapi Barat maka Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kecamatan Merapi Barat dan Kecamatan Merapi Timur perlu diubah.
Download selengkapnya ...
Perda No 20 Thn 2008 Tentang Perubahan atas Perda No 8 Thn 2006 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kecamatan Pulau Pinang dan Kecamatan Pagar Gunung
Sehubungan dengan terbentuknya Kecamatan Gumay Ulu yang terbentuk berdasarkan aspirasi masyarakat di beberapa desa di wilayah Kecamatan Pulau Pinang maka Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kecamatan Pulau Pinang dan Kecamatan Pagar Gunung perlu diubah.
Download selengkapnya ...
Perda No 19 Thn 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan Gumay Ulu
Pembentukan Kecamatan Gumay Ulu dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan serta memberikan kesempatan dalam memanfaatkan potensi wilayahnya.
Download selengkapnya
Perda No 8 Thn 2008 Tentang Perubahan atas Perda No 7 Thn 2006 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lahat, Kecamatan Pseksu dan Kecamatan Gumay Talang
Memperhatikan aspirasi masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Kikim Timur dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efesien dan efektif serta mempercepat proses pembangunan maka Desa Suka Makmur yang selama ini secara administratif berada dalam cakupan Kecamatan Kikim Timur sebagaiman diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lahat, Kecamatan...
Perda No 7 Thn 2008 Tentang Perubahan atas Perda No 17 Thn 2002 Tentang Pembentukan Kecamatan Kikim Timur, Kikim Selatan, Kikim Barat dan Kikim Tengah
Memperhatikan aspirasi masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Kikim Timur dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efesien dan efektif serta mempercepat proses pembangunan maka Desa Suka Makmur yang selama ini secara administratif berada dalam cakupan Kecamatan Kikim Timur sebagaiman diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan...
Perda No 9 Thn 2008 Tentang Perubahan atas Perda No 23 Thn 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam proses pencalonan kepala desa khususnya bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya maka Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah.
Download selengkapnya ...
Perda No 6 Thn 2008 Tentang Administrasi Desa
Bahwa untuk terlaksananya proses penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa, maka perlu diambil langkah-langkah ke arah tertibnya penyelenggaraan administrasi desa.
Download selengkapnya
Perda No 5 Thn 2008 Tentang Kelurahan
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, di Kabupaten Lahat, maka perlu mengambil langkah-langkah untuk tertibnya pengelolaan kelurahan.
Download selengkapnya
Perda No 4 Thn 2008 Tentang Pengaturan Kewenangan Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, di Kabupaten Lahat, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan kewenangan Desa, maka perlu diambil langkah-langkah ke arah tertibnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
Download selengkapnya ...
Perda No 3 Thn 2008 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) di Kabupaten Lahat, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa.
Download selengkapnya ...
Perda No 2 Thn 2008 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
Pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan bagian penting dari upaya penataan penyelenggaraan pemerintahan di desa yang mekanismenya mengedepankan prakarsa masyarakat, asal-usul desa serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
Download selengkapnya ...
Perda No 1 Thn 2008 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Batas desa merupakan batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelengaraan urusan pemerintahan suatu desa dengan desa lain, untuk itu perlu diambil langkah-langkah ke arah tertibnya penetapan dan penegasan batas desa.
Download selengkapnya ...
SK Bupati No 30 Thn 2008 Tentang Uraian Masing-masing Jabatan Struktural di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Lahat
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka guna merealisasikan operasional lembaga dimaksud perlu diatur Uraian Tugas masing-masing Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan.
Download selengkapnya ...
Perda No 18 Thn 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tatakerja Kelurahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tatakerja Kecamatan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru.
Download selengkapnya ...
Perda No 17 Thn 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Lahat
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Lahat.
Download selengkapnya ...
Perda No 16 Thn 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, di pandang perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengetur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat.
Download selengkapnya ...
Perda No 15 Thn 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat.
Download selengkapnya ...
Perda No 13 Thn 2007 Tentang Retribusi Hygiene dan Sanitasi Tempat-tempat Umum
Untuk menunjang peningkatan pelayanan tempat-tempat umum yang memenuhi persyaratan hygiene dan sanitas serta untuk mengetahui kualitas kondisi tempat-tempat umum yag diduga dapat menjadi sumber penyebaran penyakit dan keracunan makanan dan minuman dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang hygiene dan sanitasi tempat-tempat umum.
Download selengkapnya ...
Perda No 7 Thn 2000 Tentang Izin Usaha Rekreasi dan Tempat Hiburan
Dengan telah diserahkannya sebagian urusan pemerintahan dibidang Kepariwisataan kepada Pemerintah Kabupaten Lahat maka dipandang perlu untuk menggali, meningkatkan dan mengembagkan usaha-usaha Kepariwisataan khususnya Rekreasi dan Hiburan Umum dalam Kabupaten Lahat.
Download selengkapnya ...
Perda No 14 Thn 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Kabupaten Lahat Tahun 2005 -2025
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Sumatera Selatan.
Download selengkapnya ...
Perda No 13 Thn 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lahat sebagai bagian integral pembangunan nasional, dipandang perlu menata kembali tata cara pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan...
Perbup No 22 Thn 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lahat
Berdasarkan pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintahan daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.
Download selengkapnya ...
Perda No.2 Th 2008 ttg Urusan Pemerintahan yg Menjadi Kewenangan Prov Sumsel
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Selatan.
Download selengkapnya ...
Perda No.24 Th 2004 ttg Perubahan atas Perda No.4 Th 1999 ttg Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 1999, objek retribusi penjualan produksi usaha daerah meliputi bibit tanaman pangan, bibit tanaman perkebunan dan bibit ikan.
Download selengkapnya ...
Perda No.19 Th 2004 ttg Retribusi Registrasi Usaha Pembenihan, Sertifikasi & Pengujian Benih Tanaman serta Penggunaan Sarana Proteksi Tanaman
Balai Pengujian Teknologi Proteksi Perkebunan (BPTPP) adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengujian dan pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pengadaan dan perbanyakan serta penyebaran agens hayati serta pestisida nabati.
Download selengkapnya ...
Perda No.12 Th 2004 ttg Perubahan atas Perda No.34 Th 2001 ttg Retribusi Pelayanan Kesehatan pd RS Khusus Mata Masyarakat
Dengan telah tersedianya lensa tanam(Intra Oculer Lans) dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan mata pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, dipandang perlu menambahkan beberapa jenis layanan kesehatan mata termasuk penyelenggaraan operasi katarak dengan menggunakan teknik yang lebih maju yaitu memakai lensa tanam(Intra Oculer Lans).
Download selengkapnya ...
Perda No.8 Th 2004 ttg Pencabutan Perda No.13 Th 1999 ttg Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dlm Prov Sumsel
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-undan Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 karena besaran retribusi izin peruntukan tanah...
Perda No.6 Th 2004 ttg Retribusi Pelayanan Perizinan Jasa Sektor Perhubungan
Angkutan laut dan penggunaan perairan pedalaman di daerah sebagai jaringan lalu lintas angkutan dan fasilitas oleh perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan angkutan, demi ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan laut dan perairan pedalaman, maka perlu diatur atas dasar kepentingan umum.
Download selengkapnya ...
Perda No.18 Th 2008 ttg Retribusi Izin Trayek & Izin Operasi
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, Pemberian Iizin trayek angkutan taksi yang wilayah operasinya lebih dari satu daerah angkutan taksi yang wilayah opearsinya lebih dari satu daerah kabupaten/kota merupakan kewenangan Gubernur.
Download selengkapnya ...
Perda No.17 Th 2008 ttg Perubahan ke-4 atas Perda No.7 Th 1999 ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Pada UPTD Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan terdapat sarana aula, ruang fitnes dan kamar yang belum diatur tarif retribusi pemkaiannya dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002.
Download selengkapnya ...
Perda No.16 Th 2008 ttg Perubahan atas Perda No.32 Th 2001 ttg Retribusi Pelayanan Kesehatan pd RS Khusus Paru-paru Prov Sumsel
Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Khusus Paru-paru Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 sudah tidak memadai lagi, sehingga perlu diadakan penyesuaian seiring dengan tuntutan dan perkembangan perekonomian saat ini.
Download selengkapnya ...
Perda No.15 Th 2008 ttg Perubahan atas Perda No.30 Th 2001 ttg Retribusi Izin Usaha Perikanan
Berdasarkan ketentuan pasa 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, tarif retribusi daerah ditinjau kembali paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali.
Download selengkapnya
Perda No. 14 Th 2008 ttg Perubahan ke-2 atas Perda No.4 Th 1999 ttg Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintaha RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
Download selengkapnya
Perda No.13 Th 2008 ttg Retribusi Pelayanan Kesehatan pd RS Ernaldi Bahar
Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian saat ini.
Download selengkanya ...
Perda No.12 Th 2008 ttg Retribusi Pelayanan Kesehatan Olahraga pd Balai Kesehatan Olahraga & Kebugaran Masyarakat
Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat (BKOKM) Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2004, mempunyai fungsi antara lain memberikan pelayanan kesehatan olahraga kepada masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa.
Download selengkapnya ...
Perda No.11 Th 2008 ttg Retribusi Analisa Limbah
Besarnya tarif Retribusi Analisa Limbah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2001, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan seiring dengan tuntutan dan perkembangan perekonomian saat ini.
Download selengkapnya ...
Perda No.10 Th 2008 ttg Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan
Untuk menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengujian mutu hasil perikanan baik secara organoleptik, mikrobiologi maupun kimiawi.
Download selengkapnya
Perda No. 21 Th 2004 ttg Retribusi Parkir di Tempat Khusus
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki fasilitas khusus perparkiran yang merupakan aset kekayaan daerah sekaligus sebagai salahsatu sumber penerimaan daerah.
Download selengkapnya
Perda No.24 Th 2001 ttg PErubahan atas Perda No.3 Th 1998 ttg Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan jenis Pajak Propinsi.
Download selengkapnya ...
Perda No.22 Th 2001 ttg Pajak Kendaraan Bermotor & Kendaraan di Atas Air
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Noomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, salah satu jenis Pajak Propinsi adalah pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
Download selengkapnya ...
Perda No.23 Th 2001 ttg Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor & Kendaraan di Atas Air
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang0undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah salah satu jenis Pajak Propinsi adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
Download selengkapnya ...
Perda No.25 Th 2001 ttg Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
Sehubungan dengan adanya atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu pada Pasal 21 ayat (1) yang mengatur jenis Pajak Propinsi, huruf d Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah merupakan jenis Pajak Propinsi.
Download selengkapnya ...
Perda No. 6 Tahun 2005 ttg Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources
Bahwa wilayah Kabupaten Banyuasin mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang potensinya belumdikelola secara optimal sehingga Pemerintah Kabupaten Banyuasin berkeinginan untuk mengelola dan mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan, dipandang perlu menetapkan dasar-dasar untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah.
Download selengkapnya ...
Perda No.17 Th 2002 ttg Perubahan atas Perda No.25 Th 2001 ttg Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan
Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan.
Download selengkapnya ...
Perda No. 4 Tahun 2005 ttg Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air bersih, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk mengusahakannya yang berbentuk Perusahaan Air Minum (PDAM).
Download Selengkapnya
Perda No. 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan Kedudukan Keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
Download selengkapnya ...
Perda No. 10 Tahun 2004 tentang Pemberian Bantuan Pemprov Sumsel kpd Pemerintah Desa
Dalam rangka maningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Desa antara lain melalui pemberi bantuan.
Download selengkapnya
Perda Menteri Pendidikan Nasional No. 35 Tahun 2006 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA
Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
Download selengkapnya ...
Perda Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 tentang PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR ISI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAN PERATURAN...
Agar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilaksanakan di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah secara baik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pelaksanaan Peraturan...
Perda No. 1 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2008
Memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) bersama Gubernur Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
Untuk dapat diangkat sebagai konselor, seseorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional.
Download Selengkapnya
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah mencakup kepala perpustakaan sekolah/madrasah dan tenaga perpustakaan sekolah/madrasah.
Download selengkapnya
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
Standar tenaga administrasi sekolah/madrasah mencakup kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus sekolah/madrasah.
Download selengkapnya
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk SD/MI), SMP/MTs, SMA/MA
Standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA) mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana.
Download selengkapnya
Download Lampiran 1
Download Lampiran 2 ...
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional.
Download selengkapnya
Download lampiran
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional.
Download selengkapnya
Download Lampiran
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional.
Download Selengkapnya
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Untuk Program Paket A, B dan C
Standar Isi Untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C yang selanjutnya disebut Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada program Paket A, Paket B, dan Paket C .
Download selengkapnya
Download lampiran ...
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
Untuk diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah, seorang wajib memenuhi standar kepala sekolah/madrasah yang berlaku nasional.
Download selengkapnya
Download Lampiran
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah / Madrasah
Untuk dapat diangkat sebagai pengawas sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar pengawas sekolah/madrasah yang berlaku secara nasional.
Download selengkapnya.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
Download Selengkapnya ...
Permen No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Download Selengkapnya
Download Lampiran ...
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Sistem Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
Download Selengkapnya ...
KEPMEN No. 129a/U/2204 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Meneteri Pendidikan Nasional
Dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, kewenangan penyelenggaraan pendidikan, pemuda, dan keolahragaan telah di serahkan kepada pemerintah daerah.
Download Selengkapnya ...
Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan...
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Sosialisasikan Peraturan Tentang Penyelesaian Kerugian Negara
Dalam rangka mendorong para pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah untuk bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam mendukung kinerja lembaga penyelesaian kerugian daerah yang telah dibentuk oleh daerah, pada 15 Oktober 2009 BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melakukan sosialisasi peraturan tentang penyelesaian kerugian negara kepada pihak-pihak yang terlibat langsung mulai dari pengelolaan dan pertangungjawaban keuangan, penyelesaian ganti...
Auditor BPK Menjadi Ahli Dalam Perkara Penyimpangan Dana di KPUD OKI
Ogan Komering Ilir – Auditor BPK kembali diminta memberikan keterangan ahli dalam persidangan pada Selasa, 29 September 2009 di Pengadilan Negeri Kayu Agung. Kali ini, bertindak sebagai ahli adalah Hendra Susanto, S.T, M. Eng, auditor yang kini bertugas di BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
Hendra, yang sebelumnya bertugas di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, menjadi ahli untuk memberikan keterangan terkait...
Mobdin Belum Kembali, Sekwan Siapkan SP 1
PALEMBANG – Sekretaris
DPRD Kota, H Syaiful Anwar menegaskan bahwa pascapelantikan anggota dewan kota periode 2009-2014
tanggal 29 September lalu, baru 4 mobil dinas (mobdin) yang dikembalikan. Termasuk di dalamnya, mobdin ketua dan dua wakil ketua.
“Sepuluh mobdin lain belum. Di antaranya ketua komisi, ketua fraksi, ketua badan kehormatan (BK), dan beberapa anggota DPRD lain periode 2004-2009,” ungkap Syaiful kepada Sumatera Ekspres,...
Tujuh Kecamatan Sasaran PNPM
SEKAYU – Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dinilai sangat membantu program penanggulangan kemiskinan.‘’Kebanyakan program ini
untuk di Muba dititikberatkan pada pembangunan fi sik, mulai dari pembangunan jembatan, jalan setapak hingga sarana bermain anak-anak di pedesaan,’’ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan dan Desa (BPMPD)
Muba Fahmi Dharmayasa, kemarin. Menurut Fahmi, Muba pada2009 menerima kucuran dana PNPM-MP Rp7.400.000.000. Dana ini dari APBN...
Kaitan antara DPR dan DPRD dengan BPK terkait Pemeriksaan terhadap Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara?
Dengan hak legislasi yang dimilikinya, DPR dan DPRD memiliki hak dan wewenang masing-masing untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Berdasarkan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannnya itu. BPK juga dapat memproses secara pidana terperiksa yang tak serius melakukan koreksi terhadap temuannya. Dan terperiksa wajib...
Penetapan APBD 2009 Tanpa Harus Tunggu Pemeriksaan APBD 2008
Akhir-akhir ini muncul pemberitaan di media massa yang menyebutkan bahwa keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Tahun Anggaran 2009 dikarenakan Pemerintah Daerah (Pemda) harus menunggu perhitungan final APBD TA 2008 dan harus menunggu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai melakukan pemeriksaan atas APBD TA 2008. Bahkan ada kutipan dari pejabat pemerintah daerah yang menyatakan hal tersebut secara...
Tidak Tepat Gunakan Mobil Dinas untuk Pribadi
PALEMBANG - Kebijakan yang mengizinkan penggunaan kendaraan dinas untuk dibawa mudik atau berlebaran, dinilai berdampak negatif. Hal itu mencerminkan penggunaan aset negara untuk kepentingan pribadi. Lebih jauh dapat memunculkan pro-kontra dan kecemburuan nasional. Ketua Kesatuan Aksi Pemantau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KAPAKKN), Aminullah dalam pernyataannya mengatakan, kebijakan yang mengizinkan mobil dinas untuk mudik atau lebaran tidaklah bijak dan tepat.
"Mobil...
Penyampaian Hasil Peer Review dan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK RI BPK RI Merupakan Lembaga Negara yang Transparan dan Akuntabel di Indonesia
Jakarta, Kamis (20 Agustus 2009) – Badan Pemeriksa Keuangan RI dinilai sebagai lembaga/instansi negara yang transparan dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan dengan hasil positif atas reviu sistem pengendalian mutu BPK RI oleh badan pemeriksa keuangan negara Belanda atau Algemene Rekenkamer (ARK), dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan BPK RI Tahun 2008 oleh Kantor Akuntan Publik...
BPK Harus Dukung Reformasi Birokrasi
Tekad pemerintah untuk mewujudkan tala kelola pemerintahan yang baik dan bersih mulai memperlihatkan hasilnya. Ini terlihat saat pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di depan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pekan lalu, al menyebutkan pemerintah berhasil menertibkan 39.477 rekening yang tersebar di berbagai kementerian dan institusi pemerintah dengan nilai Rp 35,9 triliun, US$238 juta, dan 2,9 juta Euro. ...
Akses BPK RI Masih Terbatas
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia dinilai masih memiliki keterbatasan akses untuk mengaudit penerimaan negara, terutama pajak dan pinjaman luar negeri. Meski demikian, laporan keuangan BPK mendapat status wajar tanpa pengecualian (WTP),
Demikian laporan hasil pemeriksaan kinerja (fxwrrtku) BPK Belanda (Algemene Rekenkamer/ARK) terhadap BPK RI yang disampaikan ftvsideji o/Netherlands Court of Audit Saskia J StuiveHng di Jakarta, Kamis (20/$.
Menurut...
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Triwulan I
Palembang – BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2008 pada 11 (sebelas) pemerintah daerah yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 (sepuluh) Laporan Hasil Pemeriksaan telah diserahkan, sementara 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksaan yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi...
Publikasi lainnya
Hasil cetak buku (contoh : Buku BPK Menunaikan amanat konstitusi) atau media publikasi lainnya
Warta BPK
Di upload dalam bentuk PDF bagi perwakilan yang memiliki, bila tidak memiliki warta BPK, menu ini dihapus.
Pidato dan makalah
Pidato dan makalah yang pernah disampaikan oleh pimpinan dalam berbagai acara selama masa jabatannya
Berita Lainnya
Sebagai salah satu tahap dalam rangka penyelesaian konsep peraturan BPK tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara (Binbangkum) pada hari Kamis, 18 Juni 2009 melakukan kegiatan Hearing. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meminta masukan dari para Pemeriksa yang nantinya dijadikan sebagai bahan diskusi dalam rangka penyempurnaan konsep peraturan...
Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
Kasus Audit BI: Aliran Dana YPPI
Deskripsi Singkat
Kasus audit BI atas aliran dana YPPI merupakan salah satu kasus keuangan paling controversial pada tahun 2008, terutama karena melibatkan serentetan nama anggota dewan gubernur BI dan anggota DPR terkemuka. Sebagai hasil dari laporan BPK, kasus aliran dana YPPI kini telah terangkat ke meja hijau.
Kasus Aliran dana YPPI atau YLPPI adalah murni temuan tim audit BPK. Tim tersebutlah...
SK BUPATI NOMOR 350/KEP/V/2008 tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan
Dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum maka perlu ditunjuk kembali Badan Pengawas Perusahaan Air Minum Daerah. Pengelolaan dan pendistribusian air bersih merupakan salah satu objek Pendapatan Daerah yang dikelola melalui Perusahaan Daerah Air Minum dan memerlukan Badan Pengawas.
Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2008 tentang Jaminan Reklamasi Untuk Surat Izin Pertambangan Daerah
Bahwa Sehubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2005 tentang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Bahan Galian Golongan C Dalam Kabupaten Ogan Ilir, ketentuan Pasal 4 ayat (6) poin n tentang Dana Jaminan Reklamasi.
Download Selengkapnya. ...
SK BUPATI NOMOR 371/KEP/PERBUNTAN/2008 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Sektor Perkebunan Kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sub sektor Sumbangan Pihak Ketiga maka setiap perusahaan atau badan yang melakukan usaha dibidang perkebunan di Kabupaten Ogan Ilir dapat memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
Download Selengkapnya. ...
SK BUPATI NOMOR 348/KEP/PENDA/2008 tentang Koordinator dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan semangat otonomi daerah.
Download Selengkapnya.
SK BUPATI NOMOR 344/KEP/PENDA/2008 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan semangat otonomi daerah.
Download Selengkapnya.
SK BUPATI NOMOR 343/KEP/PENDA/2008 tentang Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan semangat otonomi daerah.
Download Selengkapnya.
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PSDP)
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas daerah Kabupaten Ogan Ilir, maka untuk tertib administrasi perlu disusun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Ogan Ilir.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir maka, untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir maka untuk tertib administrasi perlu disusun uraian tugas Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Ogan Ilir.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir maka untuk tertib administrasi perlu disusun Uraian Tugas Pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Ogan Ilir.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa dalam rangka tertib dan optimalisasi pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, perlu dibuat Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir.
Download Selengkapnya.
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 seri D tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir maka untuk tertib administrasi perlu disusun uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota Kabupaten Ogan Ilir.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir maka untuk tertib administrasi perlu disusun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan Kabupaten Ogan Ilir.
Download Selengkapnya. ...
Perda No. 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin NO. 23 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung
Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjamin terselenggaranya proses Lelang Lebak Lebung di Kabupaten Banyuasin secara baik dan tertib, maka Paeraturan Daerah Kabupaten Banyuasin NO. 23 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung.
Download Selengkapnya ...
Perda No. 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin NO. 15 Tahun 2005 tentang Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Limbah Cair
Sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda NO. 15 Tahun 2005 tentang Pemanfaatan dan Pembuangan Limbah Cair, perlu dilakukan penyesuaian.
Download Selengkapnya
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir maka untuk tertib administrasi perlu disusun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk tertib administrasi perlu disusun uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Ogan ilir, maka untuk tertib administrasi perlu disusun Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Ogan ilir.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 seri D tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir maka untuk tertib administrasi perlu disusun uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi kabupaten Ogan Ilir.
Download Selengkapnya. ...
SK BUPATI NOMOR 293/KEP/PENDA/2008 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan semangat otonomi daerah.
Download Selengkapnya.
Perda Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan
Dalam rangka memperkuat struktural permodalan dan peningkatan persentase saham Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu penyertaan modal daerah. Penyertaan modal sebagaimana tersebut diatas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Perda Nomor 06 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Download Selengkapnya ...
Perda NO. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin NO. 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Dengan telah ditetapkannya PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah NO. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukab Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu membentuk Perda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin NO. 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Daerah Kabupaten Banyuasin.
Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pelayanan Persampahan dan Kebersihan di Kabupaten Ogan ilir
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Perda Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Untuk melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa 151 ayat (1) Prtaturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan daerah.
Download Selengkapnya
Untuk melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa 151 ayat (1) Prtaturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,...
SK BUPATI NOMOR 656/KEP/PDAM/2007 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan
Bahwa Tarif Air Minum PDAM TIRTA OGAN Kabupaten Ogan lIir yang berlaku berdasarkan pada Keputusan Bupati Ogan Komering IIir Nomor : 0033/SKlPDAM/2001 tanggal 12 Maret 2001 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan biaya operasional Perusahaan Oaerah Air Minum TIRTA OGAN Kabupaten Ogan Ilir. Khusus Unit Pengelolaan Air Minum Sungai Pinang tarif yang diberlakukan berdasarkan dengan Keputusan Bupati Ogan...
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan...
Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah terakhir dengan...
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perizinan, Pengawasan Terhadap Pemanfaatan dan Pengusahaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
SK BUPATI NOMOR 655/KEP/BAPPEDA/2007 tentang Pengesahan Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2008
Bahwa untuk penyusunan Standar Harga Barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tersebut, telah dibentuk Tim Teknis dan Tim penyusun dari Dinas, instansi terkait.
Download Selengkapnya.
SK BUPATI NOMOR 654/KEP/VIII/2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007
Bahwa dalam rangka memperkuat struktural permodalan dan meningkatkan persentase saham Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melakukan penambahan penyertaan modal daerah kedalam modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
Download Selengkapnya. ...
SK BUPATI NOMOR 648/KEP/BAPPEDA/2007 tentang Standarisasi Biaya Tertinggi Tunjangan, Honor, dan Perjalanan Dinas Pengelola Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2008
Bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi dan penggunaan keuangan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, prosedur penyusunan Pengelola Kegiatan, Tunjangan, Honor dan Perjalanan Dinas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2008 disesuaikan dengan kebutuhan dan berpedoman kepada ketentuan Standarisasi biaya yang ditetapkan.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Izin Reklame
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Perizinan dan Retribusi Di Bidang Kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif & Dana Operasional Pimpinan DPRD
Pemerintah daerah, telah menyusun dan mengesahkan APBD Tahun Anggaran 2007. Penyusunan APBD TA 2007 tersebut mulai disusun pada tahun 2006 dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Dalam APBD TA 2007 tersebut, termasuk dianggarkan belanja Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional Pimpinan DPRD yang pembayarannya didasarkan pada hukum positif yang berlaku pada saat itu, yaitu...
Perda Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Kepada Partai Politik
Sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang bantuan Keuangan kepada Partai Politik membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau secretariat partai politik, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Izin Reklame
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengoperasian Beca Bermotor di Kabupaten Ogan Ilir
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penyempurnaan Keputusan Bupati OKU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Petunjuk...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan semangat otonomi daerah.
Download Selengkapnya.
Perda Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
Dalam rangka Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Ilir secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna dimasa yang akan datang perlu adanya organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Ogan Ilir yang maju, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaannya. Untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah melelui penyediaan sumber pembiayaan yang bersumber pada pendapatan pada Pendapatan Asli daerah....
Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2006 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Dalam Kabupaten Ogan Ilir
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Kerjasama Daerah
Bahwa sebagai Kabupaten baru memandang perlu untuk melaksanakan kerjasama daerah guna mempercepat proses Pembangunan Daerah.
Download Selengkapnya.
Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa Kabupaten Ogan Ilir memiliki barang-barang milik daerah yang perlu diatur pemanfaatannya secara tertib agar berdayaguna bagi penyelenggaraan Pemerintahan dalam lingkungan Kabupaten Ogan Ilir.
Download Selengkapnya.
Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Persetujuan dan Rekomendasi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pengaturan, Pembinaan dan Pengendalian Industri dan Perdagangan
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar Hewan
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 06 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan...
Bahwa untuk memenuhi maksud Surat Mendagri Nomor 188 31/1121/BAKD tanggal 20 November 2006, sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan...
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan Dalam Kabupaten Ogan...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Optikal
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2005 tentang Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Toko Obat
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin Apotek
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
SK BUPATI NOMOR 227/KEP/HUTBUN/2006 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di Kabupaten Ogan Ilir
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 09 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Penumpang dan Barang
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemungutan Retribusi Sektor Lalu Lintas Angkutan Sungai
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengolahan dan Retribusi Terminal Type B KM. 32 Indralaya
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Trayek Penumpang Umum Angkutan Darat
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan semangat otonomi daerah.
Download Selengkapnya.
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pajak Hiburan
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan semangat otonomi daerah.
Download Selengkapnya.
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan semangat otonomi daerah.
Download Selengkapnya.
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan semangat otonomi daerah.
Download Selengkapnya.
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2006 Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan semangat otonomi daerah.
Download Selengkapnya.
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan semangat otonomi daerah.
Download Selengkapnya.
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Retribusi Terminal Type B KM 32 Indralaya
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Trayek Penumpang Umum Angkutan Darat
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Sektor Lalu Lintas Angkutan Sungai (LLAS)
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Alat Angkutan Penumpang dan Barang
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Perda Nomor 01 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat...
Untuk memenuhi maksud surat Mendagri Nomor 188.31/1121/BAKD tanggal 20 Nopember 2006, sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Namor 06 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan...
Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan semangat otonomi daerah.
Download selengkapnya.
Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan semangat otonomi daerah.
Download selengkapnya.
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membaiyai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan semangat otonomi daerah.
Download selengkapnya.
Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan semangat otonomi daerah.
Download Selengkapnya.
Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan semangat otonomi daerah.
Download Selengkapnya.
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan semangat otonomi daerah.
Download Selengkapnya.
Perda Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Dengan semangat dan tanggung jawab Otonomi Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri serta dalam upaya lebih memberdayakan masyarakat, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Persampahan / Kebersihan Serta Sewa Ruko, Kios dan Los di Kabupaten Ogan Ilir
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Toko Obat
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin Apotek
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Bahan Galian Golongan C Dalam Kabupaten Ogan Ilir
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pemungutan Uang Leges
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Biaya Blangko Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Serta Biaya Pembuatan / Penerbitan Akta Catatan Sipil
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Izin Pemungutan Kayu dan Bukan Kayu Pada Hutan Rakyat, Kayu Cerucuk dan Penimbunan Kayu Pada Depot / Kios
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Umum dan Izin Usaha Penunjang Kabupaten Ogan Ilir
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Perda No. 34 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Kepada Partai Politik
Sesuai ketentuan Pasal 2 PP NO. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat diberikan bantuan keuangan. Pemberian bantuan keuangan tersebut dimaksud dilakukan pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kondisi atau kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
Download Selengkapnya ...
Perda NO. 10 Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga
Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten banyuasin merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang cukup potensial.
Download Selengkapnya
Perda NO. 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources
Wilayah Kabupaten Banyuasin mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang potensinya belum dikelola secara optimal. Pemerintah kabupaten Banyuasin berkeinginan untuk mengelola dan mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dengan membentuk BUMD. Untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan, dipandang perlu menetapkan dasar-dasar untuk mendirikan BUMD.
Download Selengkapnya ...
Perda NO. 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air bersih, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk mengusahakannya yang berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Download Selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin NO. 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka kegiatan Dewan dimaksud perlu diatur dan didukung dengan keprotokoleran dan pembiayaan yang memadai.
Download selengkapnya
Perda NO. 26 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Lelang Karet
Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerihanan dan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab sesuai dengan semangat otonomi daerah. Dengan telah disahkannya Undang-Undang NO. 34 tahun 2000 tentan Perubahan atas Undang-Undang NO. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk ditindaklanjuti.
Download Selengkapnya ...
Perda NO. 25 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan
Dalam rangka memberikan pembinaan, bimbingan dan perlindungan kepada para nelayan/petani produsen ikan serta menjamin kelancaran dan ketertiban pemasaran ikan, guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Perikanan, maka perlu diatur tata niaga perikanan dengan sistem pelelangan.
Download Selengkapnya ...
Perda NO. 23 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung
Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.
Download Selengkapnya
Perda No. 18 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Di Bidang Minyak Dan Gas Bumi
Sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah NO. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka diperlukan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di bidang Minyak dan Gas Bumi.
Download Selengkapnya ...
Perda NO. 22 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar
Dengan telah disahkannya Perda NO. 33 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka dalam rangka terwujudnya pelaksanaan Pengelolaan Pasar secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk mengatur Pengelolaan Pasar dalam kabupaten Banyuasin.
Download Selengkapnya ...