SK PENJABAT BUPATI NOMOR 440/064/Kep/D.Kes/III/2005 tentang Penetapan Pembagian Hasil Biaya Kapitasi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) Dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM) Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kapitasi program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM) agar tepat penggunaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.
Download Selengkapnya.
Perda NO. 14 Tahun 2005 tentang Perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Sejalan dengan semangat demokratis, desentralisasi dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan, Penyelenggaraan dan Izin Tempat Usaha, dan Pemberian Izin dan Retribusi Mendirikan Bangunan / Pembuatan Jalan Dalam Wilayah...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Penjabat Bupati Nomor 40 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pemungutan Uang Leges oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa sambil menunggu terbitnya Peraturan Daerah tentang Pemungutan Uang Leges, maka pelaksanaan pemungutan uang leges oleh Pemerintah kabupaten Ogan Ilir, perlu ditetapkan dengan Peraturan Penjabat Bupati Ogan Ilir.
Download Selengkapnya.
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Optikal
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah dalam upaya mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya.
Download Selengkapnya. ...
Perda NO. 43 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.
Downoad Selengkapnya ...
Perda NO. 42 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.
Download selengkapnya ...
Perda NO. 34 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
Dalam rangka meningkatkan penerimaan Daerah, sejalan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mengarah pada Sistem Pemungutan Pajak dan Retribusi yang sederhana, adil, efektif dan efesien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan,maka memandang perlu untuk menertibkan penggunaan blanko Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan sipil.
Download Selengkapnya ...
Perda NO. 22 Tahun 2003 tentang Izin Usahan Perikanan
Sumber daya ikan merupakan salah satu sumber daya yang bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan. Untuk itu perlu diatur tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perikanan, sehingga dapat digunakan sebagai alat pengendalian dan pengawasan usaha perikanan.
Download Selengkapnya ...
Perda NO. 24 Tahun 2003 tentang Pemberian Biaya Pemungutan Kepada Dinas Pendapatan Daerah
Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah dan memberikan dorongan kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah dan aparat-aparat yang turut membantu pemasukan Pendapatan Daerah Kabupaten agar bekerja lebih giat, perlu diberikan Biaya Pemungutan.
Download Selengkapnya ...
Perda NO. 24 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada kabupaten.
Download Selengkapnya
Perda Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi di Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi
Berikut ini adalah Perda Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi di Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi :
Download Selengkapnya