Manajemen RSUD Siti Fatimah Sumsel Tegaskan Sudah Tindaklanjuti LHP dari BPK Sesuai Aturan yang Berlaku
Manajemen RSUD Siti Fatimah Sumsel Tegaskan Sudah Tindaklanjuti LHP dari BPK Sesuai Aturan yang Berlaku.
Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siti Fatimah Sumsel merespons dengan tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Dalam konferensi pers yang digelar di Palembang, Direktur RSUD Siti Fatimah Sumsel, dr. Syamsuddin Isaac SM, Sp.OG,...
Per 1 Januari 2025, Opsen Pajak PKB dan BBNKB Akan Langsung Masuk Ke Kas Daerah, Segini Besarannya Untuk OI
Mulai 1 Januari 2025, penerimaan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi Pemerintah Kabupaten/Kota akan dialihkan menjadi opsen atau pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atas perubahan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Merry Darmawati melalui Kabid P3E, Firmansyah mengatakan, berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 Ogan Ilir akan...
Penyusutan Aset Pemkab OKU Timur Capai Rp 2 Triliun, BPKAD Buka Suara
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKU Timur buka suara terkait Akumulasi Penyusutan Aset Pemerintah Kabupaten OKU Timur yang mencapai Rp 2 Triliun.
Dikatakan, penyusutan ini bukan dalam artian ada aset yang berkurang atau hilang namun di standar akuntansinya berkurang.
Kepala BPKAD Agus Pahrimale melalui Kabid Aset Hardo Pranomo mengatakan, bahwa angka Rp 2 Triliun tersebut di akumulasikan dari Penyusutan...
Warga Prabumulih Keluhkan Jalan Rusak Berlubang, Pj Wako: Masih Dalam Tahap Tender
Sejumlah warga Kota Prabumulih, mengeluhkan kondisi jalan yang rusak. Keluhan tersebut terutama ditujukan pada beberapa ruas jalan utama yang memiliki banyak lubang menganga dan aspal yang mengelupas. Kondisi ini sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor.
Beberapa ruas jalan yang menjadi sorotan warga adalah Jalan Jenderal Sudirman di Kelurahan Muara Dua, Jalan Padat Karya di Kelurahan Gunung Ibul, serta...
Mulai Lakukan Pemeriksaan, BPK Ingatkan KPU
PALEMBANG – Serentak bersama seluruh BPK Perwakilan di Indonesia yang dikoordinir Auditorat Keuangan Negara (AKN) I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, BPK Perwakilan Provinsi Sumsel mulai melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) atas Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum 2024 pada KPU Provinsi Sumsel, Kabupaten Banyuasin, OKU Timur dan Kabupaten PALI.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Andri Yogama mengingatkan kepada Komisi Pemililihan...
Capaian Target PAD Prabumulih Baru 43,44 Persen, Bapenda Berkomitmen Bekerja Lebih Maksimal
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Prabumulih hingga akhir triwulan kedua atau semester pertama tahun anggaran 2024 masih belum mencapai 50 persen dari target yang telah ditetapkan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Prabumulih, hingga akhir Juni 2024, realisasi PAD baru mencapai Rp19.006.587.891,00 atau setara dengan 43,44 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp43.745.000.000,00.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)...
PNS Terlibat Korupsi di Banyuasin: Masih Terima Gaji Pokok 50 Persen, Tapi…
Dua tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana Korpri di Kabupaten Banyuasin telah diberhentikan sementara oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin.
Pemberhentian sementara ini dilakukan sebagai langkah tegas terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga melakukan tindakan korupsi.
"Kita berhentikan sementara (ASN),”ujar Edhi Haryono Kepala Dinas Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Banyuasin, Jumat 19 Juli 2024.
Sesuai dengan peraturan yang berlaku, gaji PNS yang diberhentikan...
Pj Walikota Prabumulih Serahkan KUA-PPAS 2025 Senilai Rp1,172 Triliun
Penjabat (Pj) Walikota PRABUMULIH, H Elman ST MM, dengan didampingi oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota PRABUMULIH, Drs Aris Priadi MSi, secara resmi menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kota PRABUMULIH untuk tahun anggaran 2025.
Penyerahan tersebut diterima oleh Ketua DPRD Kota Prabumulih, Sutarno SE MIKom, didampingi oleh Wakil Ketua I dan II, H Ahmad Palo SE dan Ir Dipe Anom....
BPK Sumsel Tingkatkan Kemampuan Pemeriksa
BPK Sumsel Tingkatkan Kemampuan Pemeriksa
PALEMBANG – Sebagai langkah meningkatkan pemahaman dalam melaksanakan pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel menggelar In House Training (IHT) Pemeriksaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Selasa (16/7/2024).
Kegiatan yang digelar dengan metode Hybrid, yakni secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan secara luring di Aula Sriwijaya BPK Perwakilan Provinsi Sumsel ini menghadirkan pemateri dari Balai Besar...
Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi Tinjau Progres Pembangunan Jalan Desa
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur jalan pedesaan di wilayahnya.
Hal ini sejalan dengan visi dan misi daerah untuk mewujudkan Kabupaten Muba yang Maju Berjaya.
Jalan penghubung antara Desa Tanjung Raya Kecamatan Sanga Desa menuju Desa Suka Damai (SP2) Kecamatan Plakat Tinggi adalah bagian penting dari infrastruktur regional.
Peningkatan jalan tersebut pada Sabtu 13 Juli 2024 ditinjau secara langsung oleh Pj...
Banyak Kendaraan Dinas Tak Layak Pakai, Pemkot Prabumulih Bakal Segera Lelang
Pemerintah kota Prabumulih akan melakukan lelang sejumlah kendaraan dinas yang sudah tak layak pakai dan berusia sudah tua.
Hal itu diungkapkan Kepala Bagian (Kabag) Umum Pemerintah kota Prabumulih, Alwi SE kepada wartawan belum lama ini.
"Kita akan melakukan lelang untuk mobil yang sudah tidak layak pakai, kita sudah ajukan usulan lelang ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)," ungkapnya.
Alwi mengaku, nantinya setelah diajukan...
Pemkab OKU Wujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Cepat dan Akurat
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU), berkomitmen mewujudkan pengelolaan keuangan daerah, yang cepat dan akurat di organisasi perangkat daerahnya.
Penjabat Bupati OKU Teddy Meilwansyah, Rabu 10 Juli 2024 mengatakan pada tahun ini, Pemkab OKU memperoleh penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kedelapan kali berturut-turut yang dari BPK.
"Penghargaan WTP kedelapan kali ini saya terima langsung saat menghadiri kegiatan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan...
Pj Bupati Ahmad Rizali Tegaskan Komitmen Pertahankan Opini WTP dan Wujudkan Pengelolaan APBD yang Lebih Baik
Pj Bupati MUARA ENIM, Dr. H. Ahmad Rizali, M.A., menunjukkan komitmen yang kuat untuk mempertahankan prestasi membanggakan Kabupaten MUARA ENIM dalam meraih opini WTP dari BPK selama 11 tahun berturut-turut.
Beliau menegaskan kesiapannya untuk mengikuti arahan Presiden dalam mewujudkan pengelolaan APBD di Kabupaten Muara Enim yang transparan dan akuntabel.
Pencapaian luar biasa ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran Pemkab Muara Enim dalam mengelola keuangan daerah dengan penuh...
PEMPROV SUMSEL BERIKAN BANTUAN KEUANGAN RP88 MILIAR UNTUK KOTA PALEMBANG
Pemprov Sumsel pada tahun 2024 ini akan memberikan bantuan keuangan Rp88 M untuk memajukan Kota Palembang sekaligus komitmen untuk mendukung pembangunan di ibukota provinsi itu. Bantuan serupa juga diberikan kepada kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Sumsel. "Mari kita satukan tekad dengan berbagai kegiatan produktif efektif mendorong kemajuan di Sumsel pada umumnya, dan di Kota Palembang khususnya. Capaian yang...
TARGET RP 2 MILIAR PERTAHUN, INI PENYEBAB REALISASI RETRIBUSI PARKIR PRABUMULIH SULIT CAPAI TARGET
Tingginya target retribusi parkir membuat Dinas Perhubungan Prabumulih khususnya UPTD Parkir mengalami kesulitan untuk merealisasikan target yang mencapai Rp2 miliar pertahun. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Prabumulih, Syamsul Feri didampingi Kepala UPTD Parkir, Ferdian Handra kepada wartawan saat diwawancarai di ruang kerjanya pada Senin (10/6/2024). "Untuk target tahun ini Rp 2 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya...
Kualitas Tindak Lanjut Pengaruhi Opini
PALEMBANG – Setelah merampungkan proses pemeriksaan dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2023 kepada pimpinan DPRD dan Kepala Daerah, BPK Perwakilan Provinsi Sumsel melanjutkan tugas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester I Tahun 2024.
Dalam rangka membangun pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel mengingatkan setiap...
OKU Timur Raih WTP 12 Kali Berturut-turut, Bukti Komitmen Bupati Enos Dalam Tata Kelola Keuangan
Bupati OKU Timur menghadiri acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2023 dan ihtisar hasil pemeriksaan (IHP) semester Il tahun 2023 di Jakarta Convention Center.
Acara ini dihadiri langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, dan Wakil Presiden RI, Maruf Amin yang juga turut dikuti seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...
Pj Bupati Sandi Fahlepi Hadiri Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Seminar Nasional
Pj Bupati Musi Banyuasin H Sandi Fahlepi, menghadiri undangan kegiatan penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Seminar Nasional.
Sandi Fahlepi didampingi jajaran pejabat Pemkab Musi Banyuasin termasuk Ketua DPRD Muba Sugondo, di Cendrawasih Room Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.
Selain Pj Bupati Muba, acara ini dihadiri langsung Presiden dan Wakil Presiden Republik...
Pj Walikota Prabumulih Himbau Kades Prioritaskan Dana Desa Atasi Stunting, Inflasi & Kemiskinan Ekstrim
Penjabat (Pj) Walikota Prabumulih H Elman ST MM mengimbau seluruh kepala desa di kota Prabumulih untuk memprioritaskan penggunaan dana desa untuk penanganan stunting, inflasi dan kemiskinan ekstrim.
"Tiga program yang harus kita fokuskan yakni penanganan stunting, inflasi dan kemiskinan, ini harus kita fokuskan dalam penanganannya," ungkap Elman belum lama ini.
Elman juga berharap para kepala desa mengalokasikan dana desa guna program...
Silpa Prabumulih 2023 Membengkak Capai Rp 183 Miliar, Ketua DPRD: Mungkin Ada Program Tak Terlaksana Artikel ini telah tayang di TribunSumsel.com dengan judul Silpa Prabumulih 2023 Membengkak...
Di dua tahun terakhir jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Prabumulih terus meningkat dan membengkak alias terus membesar.
Jika pada tahun 2022 Silpa APBD Pemkot Prabumulih mencapai sekitar Rp.140 miliar, tahun 2023 mengalami peningkatan mencapai sekitar Rp.183 miliar.
Hal itu menimbulkan penilaian banyak pihak apakah dinas-dinas tidak bisa bekerja, waktu yang singkat dalam pelaksanaan kegiatan atau karena takut diperiksa dan bermasalah...
Hotel Buser dan Perumda Tirta Lematang Banyak Sumbang PAD Lahat, Perusda Pertambangan Tak Jelas
Ada tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Lahat, yakni Hotel Bukit Serelo (Buser), Perusahaan Umum (Perumda) Tirta Lematang Lahat, serta Perusda Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat.
Namun sayangya, dari ketiga BUMD tersebut, hanya Hotel Buser dan Perumda Tirta Lematang yang banyak menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) bagi kabupaten Lahat.
Sementara Perusda Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat statusnya tak jelas.
Sekda Kabupaten Lahat, Chandra SH MM membenarkan, dua dari tiga BUMD di Lahat, sudah mulai menunjukkan hasil...
Meningkat Dari Tahun Sebelumnya, SILPA APBD Prabumulih 2023 Mencapai Rp 183 Miliar
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih tahun 2023 mencapai angka yang cukup tinggi, yakni sebesar Rp183 miliar.
Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp43 miliar dibandingkan SILPA tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp140 miliar.
Peningkatan signifikan ini menjadi perhatian utama berbagai pihak, termasuk Ketua DPRD Kota Prabumulih, Sutarno SE MIKom, yang menegaskan pentingnya evaluasi dan pembelajaran...
Demi Selamatkan PDAM Way Komering OKU Timur, Pemda Bakal Berikan Bantuan, Jalankan Tiga Langkah
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Komering Kabupaten OKU Timur mulai berbenah.
Selain itu juga Pemerintah Daerah OKU Timur juga akan memeberikan bantuan subsidi namun harus prosedural.
Dimana perubahan PDAM ini dimulai dengan tiga langkah yakni pertama penataan kembali strukturalisasi.
Lalu kedua penyelesaian jangka pendek kemudian ketiga penyelesaian jangka menengah.
Direktur PDAM Way Komering OKU Timur Joko Supriyanto mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan rapat dan sosialisasi kepada pegawai terkait langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh PDAM Way Komering.
"Iya kami...
Fantastis, Petro Muba Serahkan Dana Kontribusi Rp5 Miliar untuk Pemkab Muba
Petro Muba menyerahkan kontribusi dana untuk Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sebesar Rp5 miliar.
PT Petro Muba (Perseroda) resmi melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di Ruang Rapat Petro Muba, Jumat 28 Juni 2024.
Rapat RUPS tersebut, dalam Rangka Pengesahan Laporan Tahunan (Tahun Buku 2023).
"Ini menunjukan kalau Petro Muba Perseroda Kabupaten Muba yang sehat," ungkap Sekda Muba Apriyadi Mahmud.
Lebih dari itu, Sekda Apriyadi berharap agar PT Petro Muba dapat...
Terima BKBK Rp 78 Miliar dari Gubernur Sumsel, Pj Bupati Banyuasin Gunakan untuk Ini
Pemerintah Kabupaten Banyuasin menerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) dari Gubernur Sumatera Selatan sebesar Rp 78 miliar.
Bantuan ini diterima langsung oleh Penjabat Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam, SH, dalam sebuah acara yang diadakan di Griya Agung, Palembang, pada Minggu, 23 Juni lalu.
Pemkab Banyuasin mengusulkan BKBK kepada Pemerintah Provinsi pada 19 Februari lalu," kata Hani Syopiar Rustam.
Usulan tersebut ditujukan untuk mendukung pembangunan...
Gunakan Dana Bangub, Pemkot Prabumulih Prioritaskan Normalisasi Sungai Kelekar, Drainase dan Jalan Protokol
Pemerintah Kota (Pemkot) PRABUMULIH kembali akan melakukan normalisasi atau pengerukan Sungai Kelekar dalam rangka mengatasi masalah banjir yang sering melanda kawasan tersebut. Rencana normalisasi ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.
Hal ini diungkapkan oleh Penjabat (PJ) Walikota Prabumulih, H Elman ST MM, dalam sebuah pernyataan baru-baru ini.
Menurut Elman, normalisasi Sungai Kelekar akan dibiayai oleh dana bantuan khusus dari Gubernur Sumatera Selatan, yang...
Mulai 2025, Desa di OKU Dapat Dana Rp100 Juta Pertahun
Kabar baik bagi kepala desa (kades) di Kabupaten OKU, karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat berencana menggelontorkan dana segar sebesar Rp 100 juta per desa mulai tahun 2025.
Pernyataan ini disampaikan Pj Bupati Oku H Teddy Meilwansyah saat penyerahan Surat keputusan (SK) perpanjangan jabatan kepada desa, BPD dan perangkat desa se OKU di Gedung Kesenian Baturaja, Kamis 20 Juni 2024.
Dana tersebut, masih kata Teddy nantinya...
Lelang 103 Kendaraan Dinas, Pemkab Banyuasin Raup Hasil Rp1,2 Miliar, Langsung Masuk Kas Negara?
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin, meraup uang sebesar Rp1,2 miliar dari hasil lelang 103 Kendaraan Dinas (Randis).
Sebanyak 103 kendaraan dinas berhasil dilelang oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
"Alhamdulilah, dari sebanyak 103 Randis berhasil dilelang beberapa waktu yang lalu," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Yuni Khairani melalui Deonie Jarmidi Kasubbid Pengamanan dan Pemindahtanganan, Kamis 13 Juni 2024.
Deonie Jarmidi mengatakan, lelang kendaraan dinas tersebut berlangsung...
Lelang 103 Kendaraan Dinas, Pemkab Banyuasin Raup Hasil Rp1,2 Miliar, Langsung Masuk Kas Negara?
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin, meraup uang sebesar Rp1,2 miliar dari hasil lelang 103 Kendaraan Dinas (Randis).
Sebanyak 103 kendaraan dinas berhasil dilelang oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
"Alhamdulilah, dari sebanyak 103 Randis berhasil dilelang beberapa waktu yang lalu," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Yuni Khairani melalui Deonie Jarmidi Kasubbid Pengamanan dan Pemindahtanganan, Kamis 13 Juni 2024.
Deonie Jarmidi mengatakan, lelang kendaraan dinas tersebut berlangsung...
Retribusi Parkir Prabumulih Jauh dari Target, Dishub Tingkatkan Pengawasan dan Sosialisasi
Sebagai salah satu kota yang terus berkembang di Provinsi Sumatera Selatan, Kota PRABUMULIH terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya dari sektor retribusi parkir.
Namun sayangnya, hingga saat ini pengelolaan retribusi parkir di Kota Prabumulih masih belum optimal.
Hingga akhir Mei 2024, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Prabumulih mencatat penerimaan retribusi parkir hanya mencapai Rp380 juta, jauh di bawah target tahun ini yang...
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PEMERINTAH KOTA PALEMBANG SEDANG DIKAJI
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang hingga kini belum mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dimana saat ini baru Aparatur Sipil Negara (ASN) saja yang mendapatkan TPP setiap bulannya, dari anggaran dan disesuaikan besarannya dengan APBD Kota Palembang. Meski para PPPK guru, tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga teknis lainnya sangat berharap, kebijakan pemberian TPP bergantung...
RIBUAN GURU DI SUMATERA SELATAN RESAH, TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN I 2024 BELUM CAIR
Ribuan guru di Sumatera Selatan (Sumsel) hingga kini belum menerima tunjangan profesi guru (TPG) triwulan I. Hal ini membuat para guru resah, pasalnya mereka biasanya menerima TPG setiap tiga bulan sekali. Salah seorang guru yang enggan disebutkan namanya mengaku, TPG yang biasanya dibayarkan pada bulan April atau Mei ini belum juga diterima. "Januari, Februari, dan Maret biasanya dibayarkan di...
PENJABAT BUPATI BANYUASIN TEKEN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DENGAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR DAN KOMANDAN KODIM BANYUASIN
Penjabat (Pj.) Bupati Banyuasin, H. Hani Syopiar Rustam, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) digelar di Griya Agung Palembang. Penandatanganan itu dalam rangka pengamanan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota se-Sumatera Selatan. Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Dr AgusFatoni, M. Si., menyatakan bahwa kegiatan ini menunjukkan komitmen bersama,...
Gaji 13 Cair Pekan Depan, Pemkot Prabumulih Siapkan Anggaran Rp22 Miliar
abar gembira datang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih.
Pasalnya, pemerintah kota Prabumulih akan segera mencairkan gaji 13, sebuah tunjangan yang sangat dinantikan oleh ASN dan PPPK terutama menjelang tahun ajaran baru saat anak-anak mereka hendak masuk sekolah.
Penjabat (Pj) Walikota Prabumulih, H Elman ST MM,mengatakan bahwa pencairan gaji...
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MENINGKATKAN PERAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN SUMATERA SELATAN DENGAN MENJALIN KERJA SAMA DENGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) melakukan kerjasama melalui Nota Kesepakatan bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) tentang Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Provinsi Sumatera Selatan bertempat di Hotel Novotel Palembang, Senin 29 April 2024. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, dan Kepala BIG RI, Muhammad Aris...
PEMBANGUNAN SISA PEMBANGUNAN AIR LIMBAH (SPAL) TAHUN ANGGARAN 2024 DI DESA TALANG SAWAH MULAI DIKERJAKAN
Pemerintah Desa Talang Sawah Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, melaksanakan kegiatan Titik Nol pembangunan Sisa Pembangunan Air Limbah (SPAL), Desa Talang Sawah Kecamatan Lahat Selatan Tahun Anggaran 2024. Tampak hadir di dalam kegiatan tersebut Camat Lahat Selatan, diwakili oleh Sekretaris Kecamatan berserta jajaranya, Pihak Koramil Kota, Pihak Polsekta Kota, Pendamping Desa Kecamatan Lahat Selatan, Kepala Desa...
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN MELAKUKAN OPTIMALISASI ASET YANG DIMILIKI
Bupati Musi Banyuasin (Muba), Apriyadi Mahmud, diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Muba, Safaruddin, memimpin rapat pembahasan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu, pada Kamis 18 April 2024 di Ruang Rapat Randik, Selanjutnya...
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA CAIR TIGA BULAN SEKALIGUS
Pemerintah Desa (Pemdes) Niur menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap 1 tahun 2024 tiga bulan sekaligus kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan Kepala Desa (Kades) Niur, Edwar Pebriansyah, kemarin. Dikatakan dia, penyaluran bantuan sosial melalui dana desa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa. “Ya, beberapa persen anggaran Dana Desa harus di salurkan pada masyarakat,” ujarnya. Menurut dia,...
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) MEWUJUDKAN PALEMBANG MUSI 2045, CATATAN, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENURUNAN KEMISKINAN MELAMBAT
Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Litbang Kota Palembang mulai memfinalisasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Untuk itu, digelar Musrenbang RPJPD di Ruang Parameswara, pada Kamis 4 April 2024. Pj Wali Kota Palembang, Drs H Ratu Dewa MSi, menyampaikan musrenbang menjadi tahapan penting untuk menyempurnakan RPJPD Kota Palembang yang telah disusun. Melalui musrenbang, Pemkot mendapatkan masukan dari berbagai pihak untuk...
Gaji ke 13 ASN, Pemkab OKU Siapkan Dana Rp26 Miliar
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU menyiapkan dana sebesar Rp 26 miliar. Dana tersebut peruntukan gaji ke 13 bagi aparatur sipil negara (ASN) di wilayah tersebut.
“Sudah kita siapkan Rp26 miliar untuk gaji ke 13 ASN OKU,” kata Kaban BKAD OKU Setiawan, saat dikonfirmasi, Selasa 4 Juni 2024.
Gaji ke 13, kata Setiawan akan dibayarkan pada Juli atau bertepatan dengan tahun ajaran baru 2024-2025.
“Besaran gaji ke 13 yang akan...
BPK Sumsel Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Pegawai
PALEMBANG – Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada seluruh pegawai, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melaksanakan Health Talk dengan menggandeng Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr Mohammad Hosein Palembang, Selasa (4/6/2024).
Kegiatan diskusi terkait kesehatan kali ini mengangkat tema ‘Penanganan Nyeri Dengan Management Pain’ dengan menghadirkan dr Aidyl Fitrisyah, Sp.An-TI, Subsp. MN(K), AIFO-K selaku Pain Specialist...
LHP BPK Jadi Bahan Evaluasi
PALEMBANG – Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun 2023.
Hal itu terungkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten PALI Tahun 2023 diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Andri Yogama kepada Ketua DPRD...
Komitmen Transparan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Prabumulih Raih Opini WTP untuk Ke-11 Kali
Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih kembali menunjukkan prestasinya dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Penghargaan ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.
Keberhasilan ini menandai pencapaian ke-11 kali secara berturut-turut sejak tahun 2013 bagi Pemkot Prabumulih.
Acara penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di kantor BPK RI Perwakilan Sumatera...
Serahkan Hasil Pemeriksaan, BPK Tunggu Tindak Lanjut dari Pemda
PALEMBANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah merampungkan pemeriksaan dan menyerahkan 18 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 dengan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Andri Yogama, dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan....
Pj Bupati Muba Tinjau Jalan Penghubung di Kecamatan Lalan: Permudah Akses dan Meningkatkan Perekonomian Daerah
Pj Bupati Musi Banyuasin (Muba) H Sandi Fahlepi baru saja melakukan kunjungan kerja ke daerah pasang surut di Kabupaten Muba, tepatnya di Kecamatan Lalan. Kunjungan ini dilakukan pada hari Rabu 29 Mei 2024.
Kecamatan Lalan memang merupakan salah satu kecamatan yang terjauh dari pusat ibukota Kabupaten Muba.
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur di wilayah tersebut, khususnya terkait dengan penanggulangan abrasi pantai dan peningkatan jalan penghubung.
Kunjungan...
Pemkab Banyuasin Bakal Segera Bangun Jalan Poros Kecamatan Air Salek
Dalam waktu dekat, jalan Poros Kecamatan Air Salek, BANYUASIN bakal segera dibangun oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) BANYUASIN.
Hal ini ditunjukan dengan peninjauan persiapan Trase Jalan Perambahan - Air Salek, Banyuasin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Banyuasin Ir Apriansyah didampingi Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuasin, Edil Fitriadi.
Keduanya meninjau Trase jalan tersebut, setelah mendapatkan instruksi dari PJ Bupati Banyuasin Hani Syopiar Rustam SH.
"Kita tinjau...
Pemkab Banyuasin Kembali Raih WTP ke 13 Kali
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke - 13 berturut turut.
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin H Hani Syopiar Rustam SH, didampingi Sekretaris Daerah Banyuasin, Ir Erwin Ibrahim, ST MM MBA IPU ASEAN Eng.
"Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Banyuasin dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 13 kalinya," kata Penjabat Bupati Banyuasin, H Hani Syopiar Rustam SH.
"Hal...
Cek Ruang Belajar SDN 1 Cahya Bumi, Pj Bupati OKI Minta Optimalkan Dana Bos
Pj Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Ir Asmar Wijaya mendatangi SDN 1 Cahya Bumi, Kecamatan Lempuing dan mengecek beberapa ruang belajar di sana, Selasa, 14 Mei 2024.
Dalam kegiatan tersebut, saat tiba di ruang kelas 2 dan 6, Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) OKI ini mendapati kursi siswa di kelas-kelas itu masih menggunakan kursi plastik.
Melihat kondisi yang ada, Asmar meminta Kepala SDN 1 Cahya Bumi untuk benar-benar...
Tidak Ada Bangku Sekolah, Murid SDN 1 Cahya Bumi Gunakan Kursi Plastik Bantuan Wali Murid
Murid SDN 1 Cahya Bumi, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menggunakan kursi plastik saat melakukan kegiatan belajar mengajar.
Hal tersebut, menimbulkan tanda tanya terkait Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah.
Pantauan di sekolah itu pada, Selasa, 7 Mei 2024 sekitar pukul 11.15 WIB, terdapat dua lokal tidak memiliki kursi, yakni ruang belajar kelas 2 dan 6 tampak meja...
BPK Tekankan Persoalan Ini ke Pemprov Sumsel
PALEMBANG – Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumsel Tahun 2023 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Sumsel, Senin (13/5/2024).
Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H dan...
Peraih Medali Porprov Tingkat Sumsel Pertanyakan Bonus yang Belum Cair, Ini Penjelasan Ketua KONI Ogan Ilir
Sejumlah atlet dan pelatih peraih medali Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tingkat Provinsi Sumatera Selatan di Lahat tahun 2023 lalu, mempertanyakan bonus yang belum kunjung cair.
Menurut Bas, salah seorang pelatih yang membawa atletnya meraih medali di Porprov tingkat Provinsi Sumsel tahun 2023 lalu, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai pencairan bonus mereka.
Ditambahkan Bas, pihaknya sudah pernah mempertanyakan itu kepada pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten...
Gedung Kantor Baru Kejari PALI Telan Anggaran Rp43 Miliar, Diresmikan Langsung Jaksa Agung RI
Gedung kantor baru Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten PALI Sumsel, diresmikan langsung oleh Jaksa Agung RI ST Burhanuddin pada Selasa (7/5/2024).
Diketahui, pembangunan gedung baru Kejari PALI menghabiskan anggaran Rp 43 miliar menggunakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten PALI.
Gedung Kejari PALI yang baru berdiri gagah ini berada di Jalan Merdeka Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi terletak di kawasan strategis berada di pinggir jalan sehingga...
Pemkab OKU Bedah 150 Rumah Tidak Layak Huni
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), pada tahun ini menargetkan merenovasi sebanyak 150 rumah tidak layak huni milik masyarakat di daerah itu untuk direnovasi secara gratis.
Pelaksanaan Tugas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) OKU, Muzaim Alamsyah, Minggu, 5 Mei 2024 mengatakan bahwa renovasi rumah tersebut dilakukan melalui program bedah rumah yang saat ini dalam tahap pengajuan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel.
"Tahun ini kami...
Pemkab OKU Sumsel Raih Predikat WTP Kesembilan Kali
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumsel yang kesembilan kalinya pada tahun ini.
"Tahun ini Pemkab OKU kembali meraih penghargaan WTP yang kesembilan kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2015," kata Penjabat Bupati OKU, Teddy Meilwansyah, Minggu, 5 Mei 2024.
Penghargaan opini WTP ini diraih atas keberhasilan Pemkab OKU dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan negara yang dikelola pemerintah...
BPK Sumsel Serahkan Lima Hasil Pemeriksaan
PALEMBANG – Sesuai mandat Undang-undang, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 kepada lima entitas yang telah selesai dilakukan pemeriksaan, Jumat (3/5/2024).
Penyerahan dilakukan dalam dua sesi berbeda, pertama Kepala BPK Perwakilan Provinsi
Sumsel Andri Yogama menyerahkan LHP atas LKPD Tahun 2023 kepada Ketua DPRD...
Kabupaten OKU Timur Raih WTP 12 Kali Berturut-turut, Bukti Tata Kelola Keuangan yang Baik
Kabupaten OKU Timur kembali menorehkan prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.
Pencapaian ini merupakan yang ke-12 kalinya secara berturut-turut bagi OKU Timur, menunjukkan komitmen dan konsistensi luar biasa dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Penghargaan WTP ini diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan kepada Bupati OKU Timur, Ir. H. Lanosin,...
Dukung Penegakan Hukum, Pemkab Muara Enim Serahkan Hibah Kantor Kejari
MUARA ENIM, SUMEKS.CO - Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menyerahkan surat hibah Kantor Kejaksaan Negeri Muara Enim dengan penuh kebanggaan di Ruang Rapat Serasan Sekundang pada Selasa, 30 April 2024.
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) tersebut diserahkan langsung oleh Pj Bupati Muara Enim, Dr. H Ahmad Rizali MA, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, Ahmad Nuril Alam SH MH.
Hibah ini menandakan komitmen kuat Pemkab Muara...
Tinjau Jalan Poros Kecamatan Air Salek, Pj Bupati Banyuasin Kucurkan Dana Inpres Rp 60 Miliar
Penjabat Bupati BANYUASIN Hani Syopiar Rustam meninjau langsung jalan poros kecamatan Air Salek, BANYUASIN tepatnya Jalan Desa Srikaton menuju ke Jalan Perambahan sepanjang 7,5 km, Minggu 28 April 2024.
PJ Bupati Banyuasin Hani Syopiar Rustam, tidak hanya fokus memperhatikan pembangunan di daerah daratan, tapi juga daerah perairan salah satunya di Kecamatan Air Salek dan Muara Sugihan.
"Saya akan melayani semua masyarakat Banyuasin tidak di wilayah darat, tapi juga daerah...
Tindak Lanjut LHP Muba di Atas Rata-Rata Nasional Capai 88.6 Persen
Pj Bupati Musi Banyuasin Sandi Fahlepi SP MSi bersama Ketua DPRD Muba Sugondo, Jumat 26 April 2024.
Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Terkait atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
"Hari ini kita serahkan LHP terkait atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (LKPD) Tahun 2023 dengan Opini Wajar dengan...
Terima LHP BPK, Kabupaten Muba Siap Tindaklanjuti
PALEMBANG - Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menjadi daerah pertama menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (26/4/2024).
Namun, sama seperti dua tahun sebelumnya, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Sumsel pasca menerima Laporan Keuangan Unaudited pada 26 Februari lalu, tahun ini Kabupaten...
Kucurkan Rp18,3 Miliar, Dua Ruas Jalan di Jirak Jaya Bakal Diperbaiki
Kondisi ruas jalan yang mengalami kerusakan di Desa Jirak menuju Mekar Jaya dan Desa Layan - Bangkit Jaya Kecamatan Jirak Jaya dalam waktu dekat diperbaiki.
Pasalnya, Pemkab Muba melalui Dinas PUPR akan melakukan lelang perbaikan jalan tersebut, yang mengucurkan anggaran sebesar Rp18 Miliar untuk kedua ruas jalan tersebut.
"Desa Jirak - Mekar Jaya akan disiapkan Rp10 Miliar dan Desa Layan - Bangkit Jaya Rp8,3 Miliar...
Pemkab OKU Timur Bakal Bedah 1.000 Unit Rumah, Ini Syaratnya!
Tahun 2024 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Timur bakal membedah 1.000 unit rumah tidak layak di Kabupaten OKU Timur.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten OKU Timur Danan Rachmat, Kamis 25 April 2024.
"Target kita tahun ini akan membedah 1.000 rumah," kata Danan.
Dia mengatakan pada 2023 lalu, Pemkab OKU Timur melalui Dinas Perkim telah membedah sekitar 700 unit rumah.
Danan juga mengatakan, hingga...
Investasi Rp38 Miliar, Jembatan Ujan Mas Siap Beroperasi Juni 2024
Jembatan Ujan Mas di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, ditargetkan untuk resmi beroperasi pada bulan Juni 2024.
Jembatan ini dibangun dengan konstruksi cor beton dan rangka baja sepanjang 140 meter dan lebar 6 meter, dengan total biaya pembangunan mencapai Rp38 miliar.
Pembangunan jembatan ini diharapkan dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas dan perekonomian di wilayah tersebut.
Pj Bupati Muara Enim, H...
BPK Sumsel Kenalkan ‘Digipay Satu’ ke Pengelola Keuangan
PALEMBANG – Seiring dengan perkembangan era digital yang semakin masif, diantaranya mengenai transaksi di dunia perbankan di pemerintahan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel pun mendorong pembiayaan kegiatan operasional dan non operasional berbasis elektronik, khususnya kepada para pengelola keuangan.
Untuk itu guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengelola keuangan tentang tata cara bertransaksi menggunakan Digipay, BPK Perwakilan Provinsi Sumsel...
Diperiksa BPK, Pemda Harapkan Opini Terbaik
PALEMBANG – Hingga kini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel masih melakukan pemeriksaan setelah 18 pemerintah daerah yakni tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota yang menjadi entitas pemeriksaan secara bergantian menyerahkan Laporan Keuangan Tahun 2023 (unaudited).
Terakhir, BPK Perwakilan Provinsi Sumsel menerima Laporan Keuangan unaudited dari Pemerintah Kota Lubuklinggau, pada 2 April 2024. Atas pemeriksaan yang berlangsung selama 60 hari...
PARLEMEN PARIPURNA KE-81 : PENYAMPAIAN PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN GUBERNUR SUMSEL (LKPJ) TAHUN ANGGARAN 2023
Rapat paripurna LXXXI (81) DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan agenda penyampaian pengantar laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur Sumsel (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 serta pembentukan pansus berdasarkan komposisi komisi-komisi diruang Rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan berjalan lancar pada Senin 25 Maret 2024. Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Dr Hj Anita Noeringhati. SH. MH., serta Wakil pimpinan DPRD Sumsel Muchendi...
DIALIHKAN KE PENGEMBANG BARU, PROYEK JALAN TOL DI SUMATERA SELATAN INI BISA TETAP JALAN DAN TIDAK MANGKRAK, RAMPUNG AKHIR TAHUN 2024
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong salah satu proyek jalan tol di Sumatera Selatan. Bersama Badan Usaha Jalan Tol, pemerintah mempercepat penyelesaian pembangunan jalan tol baru di Sumatera Selatan di tahun 2024 ini. Satu diantaranya adalah proyek pembangunan infrastruktur Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung atau yang akrab dengan nama Jalan Tol...
GERAKAN MENANAM CABAI SERENTAK DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR UNTUK MENEKAN INFLASI DAN MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN
Para penyuluh pertanian se-Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melakukan gerakan tanam cabe serentak di seluruh Balai Penyuluhan Pertanian yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Kamis 21 Maret 2024. Sebanyak 500 bibit cabai ditanam oleh masing-masing Balai Penyuluhan Pertanian pada 18 kecamatan se-Kabupaten OKI. Tanam serentak ini bertujuan untuk menekan angka inflasi serta menjaga stok ketersediaan cabai yang...
SUMATERA SELATAN BERPOTENSI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN, KEPALA DAERAH DIINGATKAN AGAR WASPADA DAN SIAGA SEJAK DINI
Provinsi Sumsel yang termasuk wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diingatkan untuk segera mengambil langkah masif guna meminimalisir dampak bencana tersebut. Hal tersebut diutarakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, saat memimpin Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Antisipasi Karhutla di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Kamis 14 Maret 2024....
PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA MEMINTA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG MENGKAJI ULANG PENETAPAN PAJAK HIBURAN SEBESAR 40%
Ketetapan besaran pajak hiburan di Kota Palembang sebesar 40 persen masih dikeluhkan oleh sejumlah para pelaku usaha. Ini terungkap saat Ketua dan Pengurus BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumsel beraudiensi dengan Pj Wali Kota Palembang, Drs H Ratu Dewa MSi, dan Kepala Dinas Pariwisata, Kgs Sulaiman Amin, serta Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Selanjutnya...
BANJIR DI KABUPATEN OGAN ILIR MELUAS HINGGA ENAM KECAMATAN
Sedikitnya enam kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, mengalami dampak serius akibat banjir, menyebabkan ratusan rumah di wilayah tersebut terendam banjir hingga Senin 11 Maret 2024 pagi. Kecamatan yang terdampak antara lain Pemulutan, Pemulutan Barat, Pemulutan Selatan, Tanjung Batu, Paya Raman, Muara Kuang, dan Rambang Kuang. Titik terparah terjadi di Desa Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, di mana...
BPK Sumsel kembali menerima Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2023 dari 8 Pemerintah Daerah
PALEMBANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan kembali menerima Laporan Keuangan (LK) unaudited Tahun 2023 dari delapan Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan. Penyerahan laporan ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, Pemerintah Kabupaten Lahat, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,...
Dukung Indonesia Bersih Narkoba, BPK Tes Urine Pegawai
PALEMBANG – Bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumsel, Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan pemeriksaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) melalui metode tes urine di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumsel, Kamis (7/3/2024).
Kegiatan pemeriksaan yang diikuti 178 pegawai ini merupakan komitmen BPK mendukung upaya mewujudkan Indonesia bersih narkoba tersebut dilaksanakan dalam sosialisasi Pencegahan dan...
Kasus Dugaan Korupsi Rp9,6 Miliar PAD Air Sugihan, Kejari OKI Tetapkan 2 Tersangka Lagi
Kejaksaan Negeri (Kejari) OKI menetapkan dua orang sebagai tersangka lagi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang merugikan negara senilai Rp9,6 Miliar.
Keduanya yakni berinisial P selaku Sekretaris Desa dan B selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan periode 2007-2021.
Dimana kasus ini terkait hasil kerja sama plasma sawit diatas tanah kas desa di Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan,...
BPK Sumsel Optimalkan Komunikasi dengan JDIH Pemda
PALEMBANG – Dalam rangka mengoptimalkan komunikasi dan kerja sama yang efektif serta efisien untuk kelancaraan koordinasi antar anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sumsel, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel menggelar Workshop Bidang Hukum, Selasa (5/3/2024).
Workshop bidang hukum yang mengangkat tema Peningkatan Sinergi dalam Pengelolaan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan untuk Mendukung Akuntabilitas Pengelolaan...
MESKIPUN HARGA BERAS NAIK, KEMISKINAN EKSTREM DI SUMATERA SELATAN TETAP TERKENDALI
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Agus Fatoni, mengungkapkan bahwa kenaikan harga beras tidak berdampak signifikan terhadap angka kemiskinan ekstrem di provinsi tersebut. Bahkan, terjadi penurunan dari 3,19 persen pada tahun 2022 menjadi 1,29 pada tahun 2023. “Kenaikan harga tidak berdampak signifikan terhadap angka kemiskinan di Sumsel,” ungkapnya, pada Selasa 27 Februari 2024. Selanjutnya...
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR KEMBALI MENGGELAR PASAR MURAH, HARGA PAKET BAHAN KEBUTUHAN POKOK HANYA Rp52.000,00
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir kembali akan menggelar pasar murah, yang dipusatkan di Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. "Dijadwalkan, pelaksanaannya pada hari Jumat ini," ungkap Wakil Bupati Ogan Ilir, Ardani, kepada awak media di Gedung DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Selasa, 27 Februari 2024. Menurut Ardani, Pemkab Ogan Ilir telah menyiapkan 8 ton beras, minyak goreng, serta ratusan paket bahan pokok...
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL MENARGETKAN 300 PETANI DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU MENDAPAT BANTUAN ALAT MESIN PERTANIAN
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan sebanyak 300 petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mendapat bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) untuk mempermudah bercocok tanam. "Ada 300 petani ditargetkan menerima bantuan Alsintan dari pemerintah pusat tahun ini," kata Inspektur IV Ditjen Kementrian ESDM Muhamad Idris Froyoto Sihite dalam sosialisasi program konversi penggunaan Alsitan dari Bahan Bakar Minyak...
PERTAMINA PATRA NIAGA SUMATERA BAGIAN SELATAN MENDORONG PENDAPATAN ASLI DAERAH DI LIMA PROVINSI
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel terus berkomitmen aktif dalam mendorong pendapatan asli daerah, salah satunya yakni melalui Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Tak hanya di Sumsel, 4 provinsi lain juga menjadi fokus Pertamina Patra Niaga Sumbagsel. "Pada tahun 2023 untuk Provinsi Sumatera Selatan, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel telah menyetorkan PBBKB senilai Rp1,4 triliun ke Pemerintah Provinsi," kata...
PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG MENGAJUKAN USULAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS HINGGA Rp100 MILIAR KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang melalui Penjabat (Pj) Bupati, Fauzan Khoiri Denin, telah mengajukan usulan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) untuk Tahun Anggaran 2024. Usulan ini disampaikan dalam acara penyampaian dan paparan usulan bantuan dana gubernur yang berlangsung di Griya Agung Palembang pada awal pekan lalu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh bupati dan wali...
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK RENDAH, HANYA 60 PERSEN YANG MEMBAYAR PAJAK
Tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak di Indonesia termasuk Sumsel terbilang masih rendah. Tercatat kepatuhan WP membayar pajak hanya 60 persen dari total jumlah kendaraan yang ada 160 juta unit. Untuk itu, Pemerintah akan menerapkan penghapusan data kendaraan bagi WP yang tidak membayar pajak. “Tercatat dari data perpanjangan dan pengesahan STNK setiap tahun oleh WP tidak lebih dari 60 persen,”...
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN AKAN BEDAH 1.700 RUMAH DENGAN ALOKASI ANGGARAN Rp34 MILYAR
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) mengalokasikan anggaran Rp34 miliar untuk program bedah rumah di 17 Kabupaten/Kota. Secara keseluruhan, ada 1.700 rumah warga kurang mampu yang akan diperbaiki dari dana bantuan gubernur (bangub) Sumsel tersebut. "Untuk satu daerah (Kabupaten/Kota) dialokasikan Rp2 miliar khusus untuk bedah rumah dari bangub. Program ini untuk menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem," ujar Kepala...
EMPAT DAERAH DI SUMATERA SELATAN MENGALAMI DEFLASI, KARENA ADANYA PENURUNAN HARGA BARANG
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 4 daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) yang mengalami deflasi. Hal itu dipicu dari adanya penurunan harga bawang putih dan cabai merah. Empat daerah tersebut yakni Lubuklinggau, Palembang, Ogan Komering Ilir dan Muara Enim. BPS mencatat deflasi itu dampak dari penurunan harga komoditas 0,56 persen, dan angka ini lebih rendah dari nasional yakni 0,04...
Syarat Bedah Rumah yang Dicanangkan Dinas Perkimtan Ogan Ilir, Tak Semua Rumah Bisa Diproses
Pemkab Ogan Ilir terus melaksanakan program bedah rumah bagi warga tak mampu yang kediamannya tak layak huni.
Namun kriteria bedah rumah ini masih membuat sebagian warga bingung dan mengira semua rumah tak layak huni dapat diproses.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Ogan Ilir, Elvis Rusdy pun angkat bicara.
Menurut Elvis, ada sejumlah kriteria rumah layak bedah yang dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Perkimtan Ogan Ilir.
"Tentunya rumah yang ingin...
Terima Laporan Keuangan Unaudited, BPK Sumsel Langsung Lakukan Pemeriksaan
PALEMBANG – Setelah Pemerintah Kabupaten Muba, kali ini giliran Pemerintah Kota Prabumulih, Kabupaten Musi Rawas (Mura) dan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menyerahkan Laporan Keuangan Tahun 2023 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel, Jumat (1/3/2024).
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, atas Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2023 yang diserahkan secara resmi...
Diduga Korupsi Dana Desa Rp 357 Juta, Mantan Pjs Kades Kurungan Nyawa III OKU Timur Jadi Tersangka
Azhari (59) mantan Pjs Kades Kurungan Nyawa III, Kecamatan Buay Madang periode Tahun 2019 dan Tahun 2020 ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Dana Desa (DD).
Saat menjalankan jabatannya, Azhari diduga korupsi dana desa senilai hampir Rp.357 juta.
Dugaan korupsi penyalahgunaan Dana Desa yang bersumber dana APBN itu berhasil diungkap oleh anggota Satreskrim Polres OKU Timur Polda Sumsel.
Azhari merupakan salah satu warga Dusun II Tegal Arum Desa Pemetung...
BPK Sumsel Kenalkan Aplikasi MATA
PALEMBANG – Subbagian (Subbag) Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel memperkenalkan pengoperasian Aplikasi Manajemen Tagihan Anggaran (MATA) kepada para pengelola keuangan dan Personal In Charge (PIC) unit kerja dalam proses penyelesaian tagihan dan pembayaran beban APBN.
Kegiatan bimbingan teknis dan sharing knowledge penggunaan Aplikasi MATA ini dirangkai dalam acara Bukan Kelakar Betok (BKB) seri #01 dengan menghadirkan narasumber...
Realisasi Pendapatan Pajak di Muba Tembus 86 Persen
Realisasi pendapatan pajak di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus digenjot Pj Bupati Apriyadi Mahmud.
Hal ini tidak lain demi percepatan pembangunan infrastruktur dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Serasan Sekate.
Alhasil, berkat kerja keras tersebut dan ketaatan Wajib Pajak (WP) di Muba, di tahun 2023 Kabupaten Muba bisa melakukan realisasi pendapatan dari pajak tembus 86 persen.
"Terima kasih atas komitmen Wajib Pajak di Muba untuk taat dan patuh dengan kewajiban. Saya mengajak...
Pemkab PALI Sampaikan 5 Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2025, Termasuk Infrastruktur Dasar
Pemerintah Kabupaten PALI menyampaikan 5 prioritas pembangunan Tahun 2025 saat penyusunan rancangan awal rencana kerja (Renja) tahun anggaran 2025, termasuk di dalamnya infrastruktur dasar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ahmad Jhoni mengatakan saat membahas Renja Tahun Anggaran 2025 bersama Forum Perangkat Daerah pada Senin (26/2/2024) kemarin, menyampaikan 5 prioritas pembangunan Tahun 2025.
"Saat membahas Renja bersama Forum Perangkat Daerah kemarin,...
Dinas Perkimtan Ogan Ilir Bedah 15 Unit Rumah Tidak Layak Huni
Sedikitnya 15 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Ogan Ilir, akan mendapat perbaikan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Ogan Ilir.
Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Ogan Ilir, Elvis Rusdy, melalui Kepala Bidang Pemukiman, Erawati mengatakan, program bedah rumah untuk RTLH ini menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Ilir.
"Untuk anggarannya sebesar Rp 300 juta dari total...
Pertama di Sumsel, Pj Bupati Muba Apriyadi Serahkan LKPD Tahun 2023
Tertib dan patut administrasi, hal inilah yang dilakukan Pj Bupati Apriyadi Mahmud di lingkungan Pemkab Muba.
Bahkan, kandidat Doktor Universitas Sriwijaya itu berhasil melakukan Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023 yang pertama di Sumatera Selatan.
"Ya, jadi Kabupaten Muba ini daerah pertama dari 17 Kabupaten Kota di Sumsel yang menyerahkan LKPD Tahun 2023 ke BPK Perwakilan Sumsel,"...
Pemkab Musi Banyuasin Tercepat Serahkan LKPD (unaudited) Tahun 2023
Palembang – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) menjadi yang pertama menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (unaudited) Tahun 2023 kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. H. Apriyadi selaku Pj. Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, menyampaikan LKPD (unaudited) Tahun 2023 kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumsel, Andri Yogama pada Senin, 26 Februari 2024 di Kantor BPK Provinsi Sumsel.
Setelah LKPD (unaudited)...
Sukses kembalikan Kerugiaan Keuangan Negara Rp3,747 Miliar, Kejari Prabumulih Dapat Penghargaan dari Pj Wako
Pemerintah kota (pmkot) Prabumulih secara resmi memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas keberhasilan Kejaksaan Negeri yang telah berhasil mengembalikan dana negara sebesar Rp3,747.102.772,64 miliar, yang sebelumnya menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Piagam penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Penjabat (Pj) Walikota Prabumulih, H Elman ST MM, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, Roy Riady...
Usulkan BKBK, Apriyadi Bakal Masifkan Program Kesehatan-Pendidikan Hingga Infrastruktur di Muba
Tahun 2024 Pj Bupati Apriyadi Mahmud bakal menuntaskan sejumlah persoalan di Kabupaten Muba.
Tidak hanya persoalan kemiskinan namun Kandidat Doktor Unsri itu bakal memasifkan peningkatan kualitas dari bidang kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur.
Tidak hanya ingin mengandalkan APBD Kabupaten Muba, Pj Bupati Apriyadi Mahmud juga mengusulkan Bantuan Gubernur (Bangub) atau Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) kepada Pj Gubernur Sumsel Dr Drs Agus Fatoni MSi.
Hal ini diketahui saat...
Muara Enim Usulkan 13 Program Pembangunan Masuk Pendanaan APBD Provinsi Sumsel
Guna mewujudkan percepatan pembangunan daerah di Bumi Serasan Sekundang.
Pj Bupati Muara Enim, H Ahmad Rizali (HAR) memaparkan 13 usulan program kegiatan pembangunan di Kabupaten Muara Enim kepada Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumsel Regina Ariyanti ST, Selasa 20 Februari 2024.
Usulan itu, agar dapat dianggarkan melalui pembiayaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun...
Belum Selesai Dibangun, Dinding Talud di RS Sriwijaya Jebol
Meskipun belum selesai dibangun, namun dinding turap atau talud pada proyek pembangunan tembok penahan tanah normalisasi sungai saluran induk RS Sriwijaya Kelurahan Sekarjaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, Senin 5 Februari 2024 petang jebol.
Paket yang sedang dikerjakan oleh CV Jaya Sakti ini menggunakan dana APBD OKU melalui Bantuan Keuangan APBD Provinsi Sumatera Selatan atau BanGub Tahun Anggaran 2023 Nomor Kontrak:602/002/PPK.8/PUPR-BanGub/XVII /2023 dengan nilai Rp3,7 miliar.
Ambruknya dinding...
Bangun Solidaritas Insan BPK
PALEMBANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel telah melaksanakan serangkaian kegiatan peringatan hari jadi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke 77 mulai dari upacara bendera, pekan olahraga, donor darah hingga kegiatan Pengembangan Komunitas Unggulan (PKU).
Tahun ini kegiatan yang merupakan rangkaian peringatan hari jadi Badan Pemeriksa Keuangan dengan mengangkat tema ‘BPK Satu BPK Hebat’ yang diikuti seluruh pegawai, mulai...
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN MENYALURKAN 30 TON BERAS UNTUK ENAM DAERAH TERDAMPAK BANJIR
Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) saat ini masih berjibaku menyalurkan bantuan pangan dan logistik ke daerah terdampak bencana di wilayahnya. Tercatat sudah ada 30 ton beras yang dikirimkan ke 6 daerah terdampak banjir di Sumsel. Kepala Dinas Sosial Sumsel, Mirwansyah, mengatakan ada 6 daerah di Sumsel yang sedang dilanda banjir, yakni Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Musi Rawas,...
PENJABAT BUPATI MENARGETKAN 1000 ASET MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN MEMILIKI SERTIFIKAT
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin melaksanakan Rapat Koordinasi Pemantapan Tim Percepatan Pensertifikatan Aset Milik Pemkab Banyuasin berupa aset milik Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perkebunan dan Peternakan melalui Dinas Perkimtan dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuasin di Ruang Rapat Bupati Banyuasin. Selanjutnya...
Setelah melalui proses panjang, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2024 disepakati senilai Rp3,09 triliun dalam Rapat Paripurna I DPRD Kabupaten Muara Enim yang diselenggarakan di Gedung DPRD Kabupaten Muara Enim, Kamis, 1 Februari 2024.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki BSc, dihadiri Pj Bupati Muara Enim Dr H Ahmad Rizali MA, Sekda Muara Enim, Staf...
Jaga Marwah BPK, Perwakilan Sumsel Perkuat Integritas Pegawai
PALEMBANG – Guna menjaga wibawa serta marwah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-satunya lembaga independen yang memeriksa Keuangan Negara sesuai amanat Undang-Undang, BPK Perwakilan Provinsi Sumsel selalu mengingatkan pegawai untuk memperkuat integritas dalam melaksanakan tugas.
Dijelaskan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Andri Yogama bahwa integritas adalah salah satu dari tiga pilar nilai dasar yakni Integritas, Independensi dan Profesionalisme BPK yang...
Pemkab OKU Beri Dana Hibah Untuk Pembangunan di PN Baturaja
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU menggelontorkan dana hibah untuk pembangunan beberapa fasiltas berupa gedung pelayanan publik di kantor Pengadilan Negeri Baturaja.
Penjabat Bupati OKU sendiri bersama Ketua PN Baturaja meninjau langsung proyek tersebut pada Rabu 31 Januari 2024. Keduanya memastikan pembangunan gedung pelayanan di kantor Pengadilan Negeri Baturaja berjalan dengan baik.
Pejabat Bupati OKU Teddy Meilwansyah bersama kepala Pengadilan Negeri Baturaja Elvin Adrian berkeliling meninjau tahap...
Awal Februari, Dana BOS di OKU Akan Dicairkan
Kabar gembira bagi satuan pendidikan di Kabupaten OKU, karena Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau bantuan operasional pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2024 akan disalurkan ke seluruh satuan pendidikan paling lambat awal Februari 2024.
Oleh karena itu, satuan pendidikan yang menerima dana BOS atau BOP tahun 2023 harus segera menyampaikan laporan realisasi penggunaannya.
Kepala Dinas Pendidikan OKU, Drs H Topan Indra Fauzi mengungkapkan, dana bos diberikan kepada siswa jenjang...
Serahkan LHP Kinerja & Kepatuhan, BPK Tunggu Tindak Lanjut Rekomendasi
PALEMBANG – Setelah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan dan LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Andri Yogama mengatakan menunggu tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan dari masing-masing kepala daerah.
Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Tahun Anggaran 2021 s.d Triwulan III 2023 diserahkan...
Dirgahayu BPK Ke-77: BPK Satu, BPK Hebat
PALEMBANG – BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan upacara untuk memperingati HUT BPK yang ke-77. Upacara ini juga dilakukan di kantor BPK Pusat dan seluruh BPK Perwakilan secara serentak pada Rabu (17 Januari 2024).
Perjalanan BPK selama 77 tahun ini tentunya tidaklah mudah. Dibutuhkan keberanian, semangat, kekuatan, dan ketekunan, yang hanya dapat diwujudkan melalui komitmen dan dedikasi seluruh insan BPK...
WOW! Realisasi Investasi di Kabupaten Ogan Ilir Over Target, Padahal Baru di Triwulan 3, Ini Kiat DPMPTSP
Capaian luar biasa diraih oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir.
Betapa tidak, pada tahun 2023 lalu, DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir mencatatkan realisasi investasi hingga Rp 1,7 triliun lebih atau 132 persen.
"Realisasi investasi sebesar Rp 1,7 triliun lebih ini, baru di triwulan ketiga tahun 2023," ujar Plt Kepala DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir, Santi Novita Sari, Kamis, 25...
Atensi Pj Bupati, Perbaikan Jalan Cengal-Sungai Jeruju OKI Dikebut
Perbaikan jalan Cengal-Sungai Jeruju di Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dikebut. Ini dilakukan atas atensi Pj Bupati OKI, Ir Asmar Wijaya MSi.
Dimana Pj Bupati OKI meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten OKI, untuk memprioritaskan program perbaikan infrastruktur untuk daya dukung ekonomi.
"Kita meminta agar diakeselerasi program-program prioritas seperti perbaikan jalan. Karena efeknya dominan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat," kata Pj Bupati, para Rakor OPD.
Dia...
Pemkab OKU Dapat DBH Kelapa Sawit Sebesar Rp10 Miliar
Pemerintah Kabupaten OKU menerima alokasi dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2024. DBH kelapa sawit yang akan diterima pemerintah kabupaten sebesar Rp 10 miliar.
DBH yang akan diterima telah didasarkan pada persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah dan produksi di Sumsel.
“Alhamdulilah tahun ini (2024,red) OKU mendapat dana segar Rp 10...
Pajak Hiburan di OKU Akan Naik 40 Persen
Kabupaten OKU telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 soal kenaikan tarif pajak hiburan, yang mencapai minimal 40 persen.
Plt Kepala Bappenda OKU, Dharmawan Irianto, melalui Sekretaris Bappenda OKU, Mat Jadun menjelaskan kenaikan tarif pajak tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
“Dengan adanya Perda tersebut, kenaikan pajak bisa diimplementasikan pada tahun 2024,” kata Mat Jadun, Senin 22...
Jembatan Payaputat Prabumulih yang Putus Akibat Banjir Bakal Dibangun Gunakan Biaya Ini
Pembangunan jembatan yang putus akibat banjir di Kelurahan Payuputat, Kecamatan PRABUMULIH Barat, Kota PRABUMULIH nantinya akan menggunakan dana dari Biaya Tidak Terduga (BTT).
Biaya tersebut telah dianggarkan sebesar Rp10 miliar. Hal itu diungkap Penjabat (PJ) Wali Kota Prabumulih, H Elman ST MM.
"Dana itu nantinya akan dipakai untuk membangun jembatan roboh karena sifatnya darurat," jelas Elman dibincangi akhir pekan ini.
Lebih lanjut Elman menuturkan, dana BTT itu sendiri sudah dianggarkan untuk mengatasi...
Bangun Jembatan Payuputat yang Putus Diterjang Banjir, Pemkot Prabumulih Gunakan Biaya Tak Terduga
Pemerintah Kota (pemkot) Prabumulih segera akan membangun kembali jembatan di Kelurahan Payuputat Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih,
Provinsi Sumatera Selatan, yang putus akibat diterjang banjir pada Senin, 15 Januari 2024 lalu.
Pembangunan jembatan di Kelurahan Payuputat ini, rencananya akan menggunakan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) tahun anggaran 2024.
Hal ini diungkapkan langsung, Penjabat Walikota Prabumulih, H Elman ST MM, kepada wartawan Minggu, 21 Januari 2024.
Dikatakan...
Infrastruktur Rusak Akibat Bencana, Diperbaiki Melalui Dana BTT
Pemkab Muara Enim akan perbaiki Infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir melalui Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Pemkab Muara Enim.
"Sesuai perintah Bupati, bahwa infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir akan diupayakan diperbaiki melalui dana BTT," ujar Sekda Muara Enim Ir Yulius MSi, Minggu (21/1).
Menurut Yulius, bahwa akibat banjir yang melanda dibeberapa kawasan di Kabupaten Muara Enim selain terdampak kepada masyarakat juga telah merusak beberapa infrastruktur...
Jaksa Dalami Kasus Korupsi Rp9,6 Miliar Usai Sita Dokumen di Rumah Mantan Kades Bukit Batu OKI
Kejaksaan Negeri OKI, saat ini masih melakukan pendalaman kasus korpusi yang merugikan negara senilai Rp9,6 Miliar, oleh mantan Kepala Desa (Kades) Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, OKI berinisial A.
"Mengenai bakal ada tidaknya tersangka baru dalam kasus mantan Kades Bukit Batu ini, tim kita masih pendalaman," ujar Kepala Kejaksaan Negeri OKI, Hendri Hanafi SH MH, melalui Kasi Pidsus, Eko Nurlianto SH.
Dia menjelaskan, untuk kasus ini pihaknya...
Dana Pembangunan di OKU Banyak Tersedot Untuk Pilkada 2024
Pembangunan di Kabupaten OKU tahun 2024 ini bakal terbatas, karena anggaran banyak dialihkan untuk kebutuhan Pilkada 2024, kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Darmawan Irianto, saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2025 di Kecamatan Baturaja Barat, Selasa 16 Januari 2024.
Musrenbang itu sendiri dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Camat Baturaja Barat Yan Kurniawan, Kanit Reskrim Polsek Baturaja...
Serapan Pajak Kendaraan Bermotor di OKU Over Target
Realisasi penyerapan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), pada 2023 over target dengan nilai mencapai Rp34.719.961.000.
Kepala Samsat OKU 1, Humaniora Basili Basmark, Jumat 12 Januari 2024 mengatakan, pencapaian tersebut menunjukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat di wilayah itu dalam membayar pajak kendaraan cukup tinggi.
Dia menjelaskan, berdasarkan data hingga Desember 2023 jumlah penerimaan PKB di Kabupaten OKU tercatat sebesar Rp34,7 miliar melebihi target...
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Kabupaten OKI Diserahkan, Ini Pesan Dja’far Shodiq
Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Dja'far Shodiq, menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah Kabupaten OKI kepada seluruh kepala perangkat daerah di Kabupaten OKI, Jum'at 12 Januari 2024 di Aula Setda OKI.
DPA merupakan dokumen yang merincikan rencana kerja dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.
DPA disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran...
Pajak Daerah Kabupaten Banyuasin Lampaui Target, Raih 100 Persen Lebih pada PAD 2023
Pemerintah Kabupaten Banyuasin berhasil meraih 100,44 persen target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2023.
"Alhamdulillah, target pajak daerah Banyuasin pada Desember 2023 bisa terlampaui, " kata Roni Utama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuasin.
Pencapaian ini sendiri berkat kerja keras semua pihak dan kesadaran masyarakat membayar pajak.
"Capaian ini diperoleh dari total penerimaan sebesar Rp177,98 miliar, yang melampaui target sebesar Rp177,2 miliar," bebernya.
Pajak penerangan jalan menjadi penyumbang pendapatan...
Peran Pemerintah Dalam Percepatan Penurunan Angka Stunting Di Sumatera Selatan
Indonesia telah mengalami banyak peristiwa penting dalam perjalanannya untuk menjadi negara berpenghasilan menengah. Diantara usahanya adalah dengan menurunkan angka kematian anak dan meningkatnya penerimaan anak di sekolah dasar secara signifikan. Kendati demikian, belum ada peningkatan pada status gizi anak-anak. Jutaan anak-anak dan remaja Indonesia tetap terancam dengan tingginya angka anak yang bertubuh pendek (stunting) dan kurus (wasting) serta 'beban...
Dua Objek Pajak Besar di Banyuasin Belum Bayar Pajak Rp 1 M, Beralasan Terdampak Pandemi Covid-19 Artikel ini telah tayang di TribunSumsel.com dengan judul Dua Objek Pajak...
Dua objek pajak yang juga menjadi penyumbang PAD Kabupaten Banyuasin, masih menunggak membayar pajak dengan alasan kondisi keuangan terdampak Covid-19.
Kepala Bapenda Banyuasin Roni Utama melalui Kepala Bidang Pajak Daerah I Panca Al Azhar mengatakan, realisasi pajak daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai Rp 34,3 miliar yang diperoleh tahun 2023.
Sedangkan untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB yang masuk...
18 Pelaku UMKM di OKU Terima Bantuan Mesin Jahit
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten OKU, Tommy SH MSi menjelaskan bahwa sebanyak 18 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayahnya menerima bantuan usaha berupa peralatan mesin jahit.
"Peralatan mesin jahit tersebut telah diserahkan kepada 18 pelaku UMKM OKU di Rumah Dinas Bupati OKU, bebera waktu lalu," kata Tommy, Selasa 9 Januari 2024.
Dia menjelaskan, para penerima bantuan ini telah diajukan oleh Diskop UKM OKU, dan...
Ada Satu Desa di Prabumulih yang Dapat Jumlah Dana Desa 2024 Terbanyak
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kota PRABUMULIH, A Fauzan menyebutkan, di tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) PRABUMULIH bakal menerima Dana Desa (DD) senilai Rp10 miliar lebih.
Pria yang pernah menjabat Camat Prabumulih Timur itu menyebutkan, untuk Dana Desa 2024 tak mengalami peningkatan berarti.
"Angkanya hampir sama dengan DD tahun 2023 yakni Rp10 miliaran lebih," katanya.
Dia mengaku, untuk Desa Pangkul Jaya yang baru persiapan pemekaran belum...
Pekerjaan Tidak Selesai, Vendor Diblack List
Banyaknya program pekerjaan proyek fisik tidak selesai menggunakan anggaran APBD 2023.
Pj Bupati Muara Enim H Ahmad Rizali, melakukan inspeksi mendadak (sidak) proyek fisik pembangunan fasilitas pendukung rencana gedung kantor Kejaksaan Negeri Muara Enim, Pembangunan Kantor Dinas Pariwisata dan Bangunan Perpustakaan, Rabu (3/1).
Sidak yang dilakukan orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang didampingi Plt Asisten II H Ahmad Yani, Plt Kepala Dinas PUPR secara tiba-tiba tersebut membuat...
Kolaborasi Apik Inspektorat-Kejari Prabumulih, Selamatkan Uang Negara Rp7 Miliar
Berkat kolaborasi yang apik antara Inspektorat Kota Prabumulih dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih, berhasil menyelamatkan uang negara hampir Rp7 miliar.
Hal itu terungkap saat pres rilis pengembalian dan penyelamatan keuangan Pemkot Prabumulih berdasarkan hasil pengawasan, pendampingan dan pemantauan Inspektorat Kota Prabumulih di kantor Kejari Prabumulih, belum lama ini.
Kepala Kejari Prabumulih, Roy Riady SH MH menyebutkan, terkait hasil temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI perwakilan Sumsel tahun 2023, ada...
Gerak Cepat Menindaklanjuti Temuan BPK, Kajari Prabumulih Pulihkan Keuangan Negara Rp 6,58 Miliar
Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih menunjukkan kinerja yang luar biasa alias bergerak cepat dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun anggaran 2023.
Dengan cepat dan efisien, Kejari Prabumulih berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp 6.581.261.834,84 atau setara dengan 90,3 persen dari total temuan BPK senilai Rp 7.292.173.385,98.
Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, Roy Riady SH MH, didampingi Inspektur Daerah Prabumulih, H Indra Bangsawan SH MM, menyampaikan hasil positif...
Bersama Perempuan, Kita Wujudkan Indonesia Emas 2045 Perempuan Berdaya, Indonesia Maju
PALEMBANG – Sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap peran perempuan Indonesia dari masa ke masa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan upacara peringatan Hari Ibu ke-95 Tahun 2023, di halaman kantor perwakilan, Jumat (22 Desember 2023).
Peringatan hari ibu yang dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia baik di dalam maupun luar negeri, merupakan sebuah momentum dalam mengenang serta...
Strategi BPK Sumsel dalam Meningkatkan Kualitas Pemeriksa
PALEMBANG – Dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi para pemeriksa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Workshop Pemeriksaan Jalan dan Jembatan, pada 22 Desember 2023.
Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Sumsel Acep Mulyadi mengatakan, agar peserta workshop dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh karena ilmu yang didapatkan pada workshop ini akan bermanfaat bagi para pemeriksa sebagai bekal...
Inspektur se-Sumsel Ikuti Sosialisasi Implementasi SIKAD Terbaru
PALEMBANG – Dalam rangka mendorong percepatan dan efektivitas pemantauan penyelesaian ganti kerugian Negara/daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terus melakukan inovasi, yaitu dengan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah (SIKAD) yang telah di-launching pada tahun 2010 lalu.
Agar aplikasi SIKAD versi baru dalam pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah ini dapat berjalan secara maksimal, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyosialisasikan...
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN MUARA ENIM BAHAS STRATEGI PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Muara Enim menggelar rapat koordinasi (Rakor) strategi percepatan pengentasan kemiskinan di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda Kabupaten Muara Enim, pada Rabu 22 November 2023. Dalam rakor tersebut hadir diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Muara Enim Ir Yulius MSi, Kepala Bappeda Muara Enim H Mat Kasrun, Narasumber Kemenko PMK, Unsur Forkominda, Staf Ahli, dan Kepala...
RATUSAN WARGA KEMALARAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU MENERIMA BANTUAN PANGAN DARI PEMERINTAH
Ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Kemalaraja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), menerima bantuan pangan dari pemerintah berupa beras sebanyak 10 kilogram (kg). Lurah Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, M Sandi Praja Ganta, mengatakan bantuan pangan tersebut disalurkan pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah lonjakan harga beras di pasaran. Untuk Kelurahan Kemalaraja sendiri, sebanyak 533 paket beras...
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2024
Anggaran sebesar Rp391,8 miliar, dialokasikan pemerintah pusat untuk kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2024. Anggaran dana sebesar itu, diberikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk membantu Pemerintah Daerah (Pemda) membangun dunia pendidikan. Khusus untuk PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) dikucurkan...
SUMATERA SELATAN MENERIMA JATAH Rp51,2 MILIAR DANA BAGI HASIL SAWIT
Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) akan menerima alokasi dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit sebesar Rp51,2 miliar. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel, Achmad Rizwan, mengatakan DBH yang akan diterima telah didasarkan pada persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah dan produk turunannya di Sumsel. "Provinsi Sumsel mendapatkan alokasi DBH...
BERHASIL MENEKAN ANGKA KEMISKINAN EKSTREM, PENJABAT BUPATI BANYUASIN MERAIH PENGHARGAAN INSENTIF FISKAL
Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, H. Hani Syopiar Rustam, menerima Penghargaan Insentif Fiskal Kategori “Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem” Tahun Anggaran 2023 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), KH. Ma’ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, pada Kamis 9 November 2023. Penghargaan bergengsi itu diberikan pada Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Dana Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan...
37 Calon PPPK BPK Ikut Seleksi Kompetensi di Palembang
PALEMBANG – Setelah dinyatakan lolos tahap seleksi administrasi, sebanyak 37 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023 mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Palembang, di Gedung Graha Cindua Mato Palembang, pada Jumat (17/11/2023).
Seleksi kompetensi bagi 35 calon Tenaga Teknis, yakni Ahli Pertama Arsiparis, Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat, Ahli Pertama Pranata...
Pembangunan Lift Milik Wakil Rakyat Kota Prabumulih Senilai Rp2 Miliar Hampir Rampung
Pembangunan lift di gedung milik wakil rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PRABUMULIH hampir rampung.
Bahkan dalam waktu dekat, lift yang terdiri dari 4 lantai itu segera difungsikan.
Untuk memastikan kondisi lift aman dan layak pakai, Ketua DPRD Prabumulih Sutarno SE MIKom dan Ketua Komisi III Feri Alwi SH dan anggota memeriksa realisasi pembangunan lift yang menelan anggaran lebih dari Rp2 miliar tersebut, Rabu (15/11).
Ketua Komisi III...
Dapat DBH Sawit Rp8,6 Miiar, Pemkot Prabumulih Bakal Prioritaskan Infrastruktur ke Kebun Sawit
Meskipun tidak termasuk dalam daerah penghasil sawit, Kota Prabumulih tetap.mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2023 dari pemerintah pusat.
Tak tanggung-tanggung, DBH yang didapat sebesar Rp8,6 Miliar.
"Informasi dari PPKAD akan masuk ke Kota Prabumulih kurang lebih 8,6 Miliar," ungkap Pj Sekda Kota Prabumulih, Drs Aris Priadi MSi didampingi Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Prabumulih, Eva Erika Yahudin ketika diwawancarai usai rapat pembahasan DBH sawit 2023,...
Siswa Sekolah Dalami Peran Lembaga BPK
Siswa siswi SMA/SMK di Palembang diedukasi pengetahuan seputar peran dan tugas BPK.
Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Sumsel, Acep Mulyadi, mengatakan, pihaknya memiliki visi menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.
Sementara misi BPK, memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan.
"Tak hanya...
Perwakilan Sumsel Kenalkan BPK ke Pelajar
Perwakilan Sumsel Kenalkan BPK ke Pelajar
PALEMBANG – Setelah sebelumnya sukses melaksanakan Media Workshop dengan pihak media, ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bertema “Bersinergi untuk Akses Keterbukaan Informasi Publik yang Bertanggung Jawab, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel kembali melakukan kegiatan sosialisasi dengan enam sekolah yang ada di Kota Palembang, di Aula BPK Perwakilan Provinsi Sumsel, Kamis...
Optimalkan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
PALEMBANG – Sejalan dengan visi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Sumsel mengambil langkah optimalisasi dan percepatan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Andri Yogama melalui Kepala Subauditorat Sumsel I Edi Surono...
JURUS PENJABAT GUBERNUR AGUS FATONI MENEKAN INFLASI DI SUMATERA SELATAN
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Agus Fatoni, meminta kepala daerah kabupaten/kota di Sumsel untuk menggelar pasar murah. Hal itu untuk menekan inflasi. “Saya mengimbau Bupati dan Wali Kota di Sumsel menggelar pasar murah agar harga beras yang sedang mengalami kenaikan itu terkendali dan juga sebagai bentuk upaya mengendalikan inflasi,” kata Fatoni usai meninju Pasar Palimo di Palembang pada...
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MEMBERIKAN BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
Sebanyak 80 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menerima bantuan barang Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Bantuan diserahkan langsung oleh Pj Bupati Muba, H. Apriyadi Mahmud, diwakili Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muba, Ardiansyah, S.E., M.M., bertempat di Aula Kantor Dinas Sosial Kabupaten Muba pada Senin 9 Oktober 2023. Selanjutnya...
PENJABAT GUBERNUR AGUS FATONI PERLU MENGGESER ANGGARAN UNTUK MENGATASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI SUMATERA SELATAN
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni optimis bisa mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di wilayah Sumsel. Salah satu solusinya adalah dengan pergeseran anggaran di pemda. Fatoni mengungkapkan, dalam penanganan karhutla ini dibutuhkan dukungan dan kerja sama dari semua pihak, yakni TNI/Polri, DPRD, bupati, wali kota, dan seluruh masyarakat Sumsel. Dirinya pun berharap jangan...
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG SUDAH MENGAJUKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) TAHUN 2024
Dinas Pendidikan Kota Palembang telah mengajukan permohonan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk alokasi tahun 2024. Hal itu diungkapkan Pj Wali Kota Palembang, H. Ratu Dewa, usai pembinaan dan sosialisasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Formasi tahun 2022 di The Sultan Convention Centre pada Rabu, 18 Oktober 2023. Selanjutnya...
BPK Sumsel Laksanakan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95
PALEMBANG – Dengan mengusung tema Bersama Majukan Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95, di halaman Kantor Perwakilan, Senin (30/11/2023).
Dalam amanat Menteri Pemuda dan Olahraga Repubik Indonesia yang disampaikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Andri Yogama selaku Inspektur Upacara, Pemerintahan Republik Indonesia telah membuka luas partisipasi pemuda-pemudi generasi muda...
BPK Sumsel Raih Penghargaan Pelayanan Informasi Terbaik
PALEMBANG – Untuk kedua kalinya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memperoleh penghargaan pelayanan informasi publik terbaik kedua Tahun 2022 se-Indonesia dari BPK RI.
Penghargaan tersebut diumumkan dan diserahkan oleh Ketua BPK RI Isma Yatun dalam pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Hubungan Masyarakat (Humas) BPK kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Andri Yogama, Senin (23/10/2023).
Sementara itu pelayanan informasi...
UPAYA DALAM MENINGKATKAN SKEPTISME AUDITOR
PALEMBANG – Dengan perkembangan pesat dunia, pengetahuan telah menjadi mata uang yang paling berharga. Dalam mendorong pertukaran pengetahuan, kolaborasi, dan inovasi, SDM BPK Perwakilan Provinsi Sumsel menggelar kegiatan Knowledge Transfer Forum (KTF) dengan tema “Financial Statement Fraudulent dan Expert Witness” pada Selasa s.d Rabu (17-18 Oktober 2023).
Kegiatan KTF dibuka oleh Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Sumsel, Acep Mulyadi. “Semoga...
WAW! Pemkab Banyuasin Akan Bangun Jembatan Penghubung 2 Dusun, Telan Dana Rp 4 Hingga Rp 5 Miliar
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin akan membangun jembatan penghubung dua Dusun III dan IV, Desa Merah Mata, Kecamatan Banyuasin I, Banyuasin.
"Iya akan dibangun baru," kata Emi Sumitra anggota DPRD Banyuasin.
Pembangunan baru jembatan itu sendiri, setelah jembatan yang lama telah roboh pasca di tabrak ponton beberapa waktu lalu.
"Jembatan lama roboh, karena ditabrak ponton, " tukasnya.
Direncanakan jembatan itu akan dibangun pada Tahun 2024 mendatang dengan...
15 Anggota DPRD Palembang Belum Kembalikan Kelebihan Tunjangan Transportasi
Palembang - Sebanyak 15 anggota DPRD Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) belum mengembalikan kelebihan uang tunjangan transportasi tahun anggaran 2022. Hal itu diketahui setelah BPK Perwakilan Sumsel melakukan pemeriksaan.
Kepala Inspektorat Kota Palembang Jamiah Haryanti mengatakan, kelebihan uang tunjangan transportasi itu berdasarkan temuan dari BPK dan sudah ditindaklanjuti pihaknya agar para dewan segera mengembalikan uang tersebut.
"Tahun 2022 BPK masuk dan...
Sudah Kucurkan Rp3,2 Triliun, Sindikasi Kredit Bank SumselBabel Diduga Fiktif
Bank SumselBabel dalam beberapa tahun terakhir masif melakukan pembiayaan sejumlah proyek di luar Provinsi Sumsel dan Babel melalui kredit sindikasi. Hingga Agustus 2023, Bank SumselBabel diketahui telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar Rp3,2 triliun.
Berbagai proyek yang dibiayai mulai dari pembangunan jalan tol di Pulau Jawa, pabrik gula di Kendari, proyek LRT di Jabodebek, pabrik Plywood di Pulau Jawa dan Pembangunan...
BPK-DPR Dorong Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara
PALEMBANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dengan tema “Optimalisasi Peran BPK dan DPR Dalam Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Negara” kepada berbagai pemangku kepentingan di Pemkot Palembang, Kamis (5/10/2023).
Pada sosialisasi ini turut hadir Penjabat Walikota Palembang Ratu Dewa, Anggota Komisi XI...
Bersinergi Bersama dalam Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumsel
PALEMBANG – BPK Provinsi Sumsel turut hadir pada Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI di Provinsi Sumsel dalam rangka Reses Masa Persidangan I/Tahun Sidang 2023-2024 di Hotel Arista, Palembang pada Rabu (4/10/2023).
Anggota Komisi XI DPR RI yang hadir pada Kunjungan Kerja tersebut di antaranya Kahar Muzakir selaku Ketua Komisi XI, Andreas Eddy Susetyo, Marsiaman Saragih, Masinton Pasaribu, Hendrawan Supratikno,...
BPK Sumsel Lakukan Entry Meeting Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
BPK Sumsel Lakukan Entry Meeting Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
PALEMBANG - Mengawali pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun 2023 pada 9 Pemerintah Daerah dan Pemeriksaan Operasional BLUD RSUD Siti Fatimah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakian Provinsi Sumsel melaksanakan entry meeting secara virtual, Rabu (4/10/2023).
Acara entry meeting ini disampaikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel, Andri Yogama yang didampingi oleh Kepala...
BPK Terpilih sebagai Ketua Organisasi Lembaga Pemeriksa Sedunia 2028 – 2031
Busan – Pertemuan ke-59 Pengurus Organisasi Lembaga Pemeriksa se-Asia atau Governing Board Asian Organization of Supreme Audit Institutions (GB ASOSAI) memutuskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai tuan rumah Konferensi Internasional Lembaga Pemeriksa sedunia atau International Conference of Supreme Audit Institutions (INCOSAI) pada tahun 2028, yang merupakan periode regional Asia.
Tuan rumah INCOSAI dimaksud menandai Keketuaan BPK pada Organisasi...
Catat Sejarah, Gubernur Herman Deru Wujudkan Jarak Tempuh Palembang-Musirawas Hanya 4 Jam
H. Herman Deru meninggalkan catatan manis di penghujung periode pertama masa jabatannya sebagai Gubernur Sumsel.
Ia menorehkan sejarah sebagai Gubernur Sumsel pertama yang mampu mendekatkan jarak antara Kabupaten Musirawas-Lubuklinggau-Muratara (MLM) dengan Ibukota Provinsi Kota Palembang dengan waktu tempuh menjadi 4 jam saja.
Catatan sejarah yang berhasil dilakukannya itu ditandai dengan peresmian Infrastruktur jalan penghubung antara Kabupaten PALI-Musirawas melalui Ruas Jalan Simpang...
Pembangunan Jembatan Rako Kembali Dilanjutkan.
Sumselnews.co.id|Muba- Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Kabupaten Muba, tahun 2023 akan kembali melanjutkan Pembangunan strategis daerah yakni pembangunan jembatan Rantau Kroya (Rako) yang berada di Kecamatan Lais Kabupaten Muba.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muba Alva Elan SST MPSDA melalui PPK H. M. Febriansyah, ST., MM Kamis, (21/9) mengatakan pihaknya akan kembali melanjutkan pekerjaan pembangunan jembatan Teluk Kijing/petaling menuju...
Kejati Sumsel Didesak Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Di DPRD OKU
Ratusan massa yang mengaku dari masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), serta beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Senin (18/9/2023) pagi, mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel), di jalan Gubernur H Bastari, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.
Kedatangan ratusan massa ini guna meminta pihak Kejati Sumsel untuk segera melakukan penetapan tersangka atas kasus dugaan korupsi pada dinas sekretariat DPRD...
MATRIKS PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah Selanjutnya...
MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS...
bahwa untuk penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun...
KEJAR TARGET, PROGRAM UNIVERSAL HEALTH COVERAGE KABUPATEN MUSI RAWAS MENCAPAI 88,32 PERSEN PER AGUSTUS 2023
Program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Musi Rawas saat ini 88,32 persen pada 1 Agustus 2023. Pemkab Musi Rawas melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Musi Rawas terus bekerja ekstra untuk mencapai UHC harus bisa mengejar capaian kepesertaan JKN minimal 98 persen Selanjutnya...
SUMATERA SELATAN SEMAKIN RENTAN DILANDA KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN
Sedikitnya 20 hektar lahan gambut di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan (Sumsel) terbakar. Dilanda El Nino moderat, sejumlah wilayah di Sumsel rawan kebakaran. Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera, Ferdian Kristianto, mengatakan kebakaran lahan di Sumsel terbilang masif. Hingga Jumat pagi, pihaknya masih menyisir kawasan terbakar untuk menghindari kejadian...
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM AKAN USULKAN ANGGARAN PENGADAAN KENDARAAN LISTRIK UNTUK OPERASIONAL KANTOR
Pemerintah Kabupaten Muara Enim berencana mengusulkan pengadaan kendaraan listrik untuk operasional kantor. Walapun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) belum tersedia di wilayah Kabupaten Muara Enim namun akan tetap diusulkan. "Kami usulkan untuk pengadaan enam unit motor listrik dan juga dua unit mobil listrik," ujarnya Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Pemkab Muara Enim, H Riswandar SH MH Selanjutnya...
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM MENYUSUN PROFIL EKONOMI KREATIF
Untuk mengangkat potensi ekonomi kreatif, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparerkraf) menggelar rapat persiapan dan paparan awal penyusunan profil ekonomi kreatif, di ruang rapat Serasan Sekundang Muara Enim pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim, Isdrin, mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Ekonomi Kreatif adalah...
GUBERNUR SUMATERA SELATAN MENYAMPAIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru menyampaikan rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD tahun anggaran 2024 dihadapan anggota DPRD Sumsel pada rapat paripurna LXIX (69), pada Senin 14 Agustus 2024. Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumsel Hj. RA. Anita Noeringhati didampingi Wakil Ketua Hj. Kartika Sandra Desi dan H. Muchendi Mahzaraki, serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah...
Kajari Pastikan Temuan BPK Jadi Atensi, Kepala Dinas se-Pagar Alam Diminta Klarifikasi
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pagar Alam bakal mendalami sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumsel yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pagar Alam 2022.
Bahkan, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait temuan tersebut. Hal itu diungkapkan langsung Kasi Intel Kejari kota Pagar Alam, Sosor Panggabean saat...
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PLAFON PRIORITAS ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024 DISEPAKATI SEBESAR Rp11,2 TRILIUN
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumsel telah menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2024 dengan total anggaran sebesar Rp11.239.120.882.628,00. Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan oleh pimpinan DPRD Provinsi Sumsel dan Gubernur Sumsel dalam rapat Paripurna LXV (65) DPRD Provinsi Sumsel di Ruang Rapat Paripurna pada hari Senin 24...
DANA BANTUAN PARTAI POLITIK TAHUN 2024 DI KOTA LUBUKLINGGAU TIDAK NAIK, SATU SUARA DIHARGAI Rp4.400,00
Jelang Pemilu 2024, anggaran 8 Partai Politik (Parpol) di Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan masih tetap sama. Dana Bantuan Politik (Banpol) di Lubuklinggau tidak naik jelang Pemilu 2024 karena keterbatasan anggaran. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Lubuklinggau, Firdaus Abki, menyampaikan masalah bantuan dana Parpol setiap tahun selalu terealisasi "Persuara itu Rp4.400,00 tetap sama dengan tahun lalu belum...
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG MENYEDIAKAN FASILITAS PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI E-COMMERCE
Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB). Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang memberikan fasilitas pembayaran melalui berbagai platform online dan minimarket. Kini tidak perlu repot datang untuk antre ke bank atau Mal Pelayanan Publik, saat akan membayar PBB. Warga Kota Palembang cukup menggunakan ponsel dan/atau pergi ke minimarket terdekat. Selanjutnya...
GAWAT! Wajib Pajak di Kabupaten Banyuasin Ngemplang PBB Hingga Rp 155 Miliar
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyuasin berupaya melakukan penagihan terhadap wajib pajak (WP) ngemplang kewajiban PBB mereka.
Total utang yang bersumber dari WP PBB tembus hingga Rp 155 miliar. Tentu jika bisa tertagih maka akan berkontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banyuasin.
"Kita akan tagih para wajib pajak yang ngemplang PBB mereka, " kata Roni Utama Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuasin melalui Panca Azhar Kabid...
Pembangunan Jalan Poros di Kabupaten Banyuasin Urgen dan Butuh Dana Sangat Besar, Tapi APBD Tak Mencukupi
Pembangunan jalan poros di kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan memang sangat urgen.
Dan, butuh dana yang sangat besar, tapi disadari memang APBD tak mencukupi.
Jika infrastruktur baik, berupa jalan, jembatan dan lain sebagainya akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
Masyarakat sangat mudah beraktivitas, mengangkut hasil bumi baik keluar Banyuasin atau sebaliknya.
Bupati Banyuasin Askolani mengungkapkan untuk menyelesaikan pembangunan jalan Poros di wilayah Bumi Sedulang Setudung membutuhkan biaya sekitar Rp 250 miliar.
"Butuh...
BPK Sumsel Memperkuat Komitmen dalam Keterbukaan Informasi Publik
PALEMBANG – Sebagai upaya menjalin hubungan yang lebih erat dengan pihak media, ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan kegiatan Media Workshop dengan tema “Bersinergi untuk Akses Keterbukaan Informasi Publik yang Bertanggung Jawab” pada Selasa, 1 Agustus 2023.
Dalam kesempatan tersebut Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumsel Acep Mulyadi mengatakan, “Kami atas...
Mengenal BPK Perwakilan Sumsel, Alur dan Syarat Permohonan Informasi Publik, Simak!
Masyarakat yang ingin mendapatkan informasi publik di BPK Perwakilan Sumsel sangat bisa.
Asalkan mengetahui syarat dan alur permohonan informasi publik yang sudah ditentukan pemerintah.
Plh BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Acep Mulyadi menjelaskan, BPK adalah lembaga tinggi negara yang bertugas memeriksa pengelolaan keunangan negara.
Sesuai namanya, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.
“Salah...
Cuma 6 Pemda di Sumatera Selatan Raih WTP, 4 Turun jadi WDP, Apa Penyebabnya?
Sebanyak 4 Wilayah di Sumatera Selatan gagal mendapatkan opini WTP untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2022.
Keempatnya adalah Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Musi Banyuasin.
"Berdasarkan hasil kerja tim pemeriksa BPK Sumatera Selatan, tahun 2022 keempat wilayah itu opininya Wajar dengan Pengecualian (WDP), " kata Acep Mulyadi Plh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Selasa, 1 Agustus 2023.
Disisi lain...
Wow!! Pejabat Eselon Tak Ngantor Lebih dari 200 Hari, BPK Juga Temukan Penyelewengan Dana Perjalanan Dinas sampai Rp7 Miliar
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sumsel menemukan hal yang tak wajar dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas yang dilakukan Sekretariat DPRD Sumsel pada tahun anggaran 2022. Sejumlah pegawai maupun pejabat Eselon III melaksanakan perjalanan dinas melebihi dari jumlah hari kerja efektif dalam setahun.
Perjalanan dinas yang dilakukan mereka mencapai 200-263 hari dalam setahun. Padahal, jumlah hari kerja efektif pada 2022 lalu hanya...
Jangan Jadi Proyek Mubazir, Dana yang Dikeluarkan Tak Sebanding dengan Manfaatnya
Rencana pemerintah membangun Lift untuk perawatan Jembatan Ampera, dengan anggaran Rp 27 Miliar.
Mendapat tanggapan serius dari Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Antoni Yuzar SH MHum.
Menurutnya, anggaran Rp 27 M itu terlalu besar kalau hanya diperuntukan buat perawatan Ampera.
Dikatakan Antoni, sejak naik turun jembatan tidak berfungsi, maka perawatan Ampera secara otomatis tidak lagi banyak.
Bahkan selama ini, perawatan ampera hanya sebatas...
Mimpi Masyarakat Desa Kuang Dalam Miliki Jalan Bagus dan Mulus Akhirnya Jadi Kenyataan
OGANILIR,PALPOS.ID - Selangkah lagi warga desa Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, khusunya Desa Beringin Dalam, Kuang Dalam Timur maupaun Kuang Dalam Barat akan menikmati dan nerasakan jalan bagus dan mulus.
Mimpi masyarakat di sejumlah desa tersebut yang telah puluhan tahun lamanya mengeluh dengan kondisi jalan yang sangat memprihatinkan akhirnya jadi kenyataan.
Kepastian pembangunan ruas jalan Desa Kuang Dalam-Beringin Dalam itu, telah...
Ciptakan Kesejahteraan Desa di Muba Lebih Baik
Ratusan Perangkat Desa atau Kepala Desa di Kabupaten Muba, Kamis (27/7/2023) diboyong Pj Bupati Apriyadi Mahmud belajar mengelola keuangan Dana Desa langsung dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumsel di Opproom Pemkab Muba.
Dalam kesempatan tersebut dihadiri langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel Andri Yogama SE MM Ak CSFA dan Anggota DPR RI Komisi XI Fauzi Amro MSi pada...
Menuju Hidup Lebih Sehat, BPK Sumsel dan RS Moh Hoesin Menyelenggarakan Sosialisasi Pencegahan Pecahnya Pembuluh Darah Otak
PALEMBANG – Ajak pegawai untuk meningkatkan pola hidup lebih sehat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan pihak RSMH menyelenggarakan kegiatan “Health Talk : Cegah Pecahnya Pembuluh Darah Otak” pada Rabu, 26 Juli 2023.
Plh. Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan, Wisma Naruni Kaswati menyampaikan, tujuan dilaksanakannya sosialisasi Health Talk ini ialah untuk menggugah kesadaran...
Nekat! Dana Sampah dan Limbah Dikorupsi Ratusan Juta, 2 Oknum Pejabat DLH OKU Selatan Terancam 4 Tahun Penjara
SUMEKS.CO - Terlalu! Mungkin kata yang tepat jika disematkan terhadap dua terdakwa Umar Safari dan Hardiansyah oknum mantan Kadis dan Bendahara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten OKU Selatan ini.
Betapa tidak, selama tiga tahun dari 2019 hingga 2021 tega sunat uang dana operasional sampah dan limbah DLH OKU Selatan senilai Rp873 juta lebih.
Hingga akhirnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari OKU Selatan, dikomandoi Kasi...
‘Koleksi’ Mobil Tangki dan Genset Uzur, PDAM Tirta Prabujaya Lakukan Inventaris dan Permohonan Lelang
PRABUMULIH, SUMEKS.CO - Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Prabujaya, Fajar Chriswarry Ardhana menyebutkan, saat ini pihaknya sudah melakukan inventaris barang yang sudah tidak layak pakai ataupun yang sudah dalam kondisi rusak berat.
"Barang tersebut diantaranya terdiri dari beberapa unit mobil tangki dan beberapa genset yang sudah umur, sudah di atas 20 tahun dan sudah kita inventaris dan kita ajukan ke...
Auditor BPK Sumsel Dibekali Kemampuan Pemeriksaan Normalisasi Sungai & Saluran Irigasi
PALEMBANG – Sebagai upaya untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel ) menggelar Diklat Pemeriksaan Normalisasi Sungai dan Saluran Irigasi, pada 17-21 Juli 2023.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumsel Andri Yogama mengatakan, kegiatan diklat ini diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen BPK Sumsel untuk memberikan kesempatan bagi para...
Mangkir Sidang TPTGR, Kontraktor Bakal Dilaporkan Inspektorat ke APH
PRABUMULIH, PALPOS.ID - Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPD) yang di Ketuai Kepala Inspektorat (Inspektur), H Indra Bangsawan SH MH, menggelar sidang TPTGR (tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi) di ruang rapat Inspektorat Prabumulih pada Selasa 18 Juli 2023 yang lalu.
Ada 61 kontraktor pelaksana proyek pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemkot Prabumulih, yang diundang untuk menjalani sidang tersebut. Namun dari...
Puluhan Kontraktor di Prabumulih Disidang MPPKD
PRABUMULIH,PALPOS.ID - Inspektorat Kota Prabumulih menggelar sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), di ruang rapat Inspektorat Kota, Selasa (18/7) sekitar pukul 11.00 WIB.
Sidang TPTGR tersebut dipimpin oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) yakni Inspektur (kepala inspketorat) Prabumulih, H Indra Bangsawan SH MH, sekretaris majelis, Drs Amilton, anggota Novrin Maladi SH, Radius SE Ak dan Hairudin SH.
Hadir pula...
Demi Wujudkan Transparansi Keuangan, Pemkab OKI Bersinergi dengan Badan Ini!
KAYUAGUNG, PALPOS.ID - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Pemkab OKI Provinsi Sumatera Selatan bersinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
Hal tersebut dilakukan demi mewujudkan tranparansi dalam menyajikan laporan atau akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah.
Tidak hanya Pemkab OKI, komitmen itu juga dilakukan bersama dengan jajaran Organisasi Pemerintah Daerah atau OPD di wilayah Bumi Bende Seguguk.
Komitmen dilakukan Bupati OKI, Iskandar SE dan...
Tenggang Waktu, Uang Hasil Audit BPK di Sekretariat DPRD Ogan Ilir Belum Sepenuhnya Dikembalikan
OGANILIR,PALPOS.ID - Tenggang Waktu yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap hasil temuanya di Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir Rp 5,1 milyar dikabarkan berakhir hari ini Senin, 17 Juli 2023.
Namun nyatanya masih ada oknum sekretariat dan dewan Ogan Ilir yang belum mengembalikan atas kerugian negara hasil audit LHP BPK RI setelah batas akhir yang ditentukan selama 60 hari sebagaimana...
Realisasi Seret, Harnojoyo Evaluasi Capaian PAD Kota Palembang, BPBD Ajukan Revisi
PALEMBANG, SUMEKS.CO - Wali Kota Palembang H Harnojoyo mengevaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023.
Harnojoyo minta Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) agar segera meningkatkan capaian PAD, mengingat sudah pertengahan tahun 2023.
"Terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masih 29,82 persen," ungkapnya kepada SUMEKS.CO di Kantor BPPD Kota Palembang, Senin, 17 Juli 2023.
Selain itu, Harnojoyo juga mengatakan bahwa PAD Kota Palembang meningkat, terutama...
Pemkab Muara Enim Rancang Peraturan Uang Makan Bagi ASN
MUARA ENIM, SUMEKS.CO - Pemkab Muara Enim menggelar Rapat Rancangan Peraturan tentang pemberian uang makan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Kabupaten Enim Muara.
Soalnya, biaya komponem perjalanan dinas yang diubah dalam rancangan peraturan itu antara lain uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan biaya transportasi harus rill.
Rapat dipimpin Sekda Muara Enim Ir Yulius MSi dihadiri BKPSDM, Orgasinasi, BPKAD,...
2.500 Pelanggan PDAM Tirta Prabujaya Menunggak
PRABUMULIH,PALPOS.ID - Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Tirta Prabujaya mencatat sebanyak 2.500 pelanggan menunggak alias tidak membayar tagihan penggunaan air PDAM.
Tak tanggung-tanggung, tunggakan pelanggan tersebut jumlahnya mencapai Rp1,5 miliar. Hal itu diungkapkan, Ari Fajar C Ardhana ST MSi, ketika diwawancarai di kantor PDAM Tirta Prabujaya, Rabu (12/7).
Dijelaskannya, pelanggan yang paling banyak menunggak berada di wilayah Kecamatan Prabumulih Utara dan Kecamatan...
Sepakat, Kades Rantau Bayur Banyuasin Beli Motor Honda Beat untuk Pelayanan Masyarakat
PANGKALAN BALAI, SUMEKS.CO - Kepala Desa (Kades) di wilayah Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin sepakat memilih Honda Beat sebagai motor dinas.
Motor Honda Beat tipe New CBS itu diperuntukkan bagi operasional Kades dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Kades Rantau Harapan, Ilin Sumantri mengatakan jika Kades di Kecamatan Rantau Bayur sudah sepakat membeli Honda New Beat CBS.
"Rekan-rekan Kades sepakat untuk membeli motor Beat. Dengan...
Akhir Masa Jabatan, Bupati Banyuasin Belikan Motor Revo untuk 288 Kepala Desa
PANGKALAN BALAI, SUMEKS.CO - Di akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin H Askolani-H Slamet, bagi-bagi motor kepada Kepala Desa (Kades) di Banyuasin.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Rayan Nurdiansyah SSTP MSi mengatakan, pengadaan motor dinas tersebut bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
"Pengadaannya langsung dari desa sendiri. Motor plat merah atas nama pemerintah desa," kata Rayan Nurdiansyah, Selasa 11 Juli...
Pj Bupati Muba Apriyadi Segera Luncurkan Program”BANTU UMAK” Bantuan Tunai Untuk Masyarakat Miskin
SEKAYU, PALPOS.ID- Pj Bupati Musi Banyuasin, H.Apriyadi akan meluncurkan bantuan sosial tunai untuk masyarakat miskin extrem.
Program ini dinamai "Bantu Umak". Bantuan Tunai Untuk Masyrakat Miskin.” Besarannya mencapai masing masing Rp.325.ribu per jiwa.
Bantuan total program ini mencapai Rp 31.991.700.000 bersumber dari APBD tahun anggaran 2023.
Sebanyak 9.491 kepala keluarga atau mencapai 16 .406 jiwa warga miskin si Muba akan menikmatinya.
Kepala Dinas...
PROGRES IPAL DI PALEMBANG MASUK TAHAP TENDER, 21.000 LEBIH SAMBUNGAN DITARGETKAN TAHUN 2025
Progres Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kota Palembang saat ini memasuki tahapan tender. Hal itu diungkapkan Wali Kota Palembang H Harnojoyo kepada awak media usai workshop pembangunan jaringan IPAL, di Hotel The Excelton Palembang, Senin 26 Juni 2023. "Progresnya saat ini tender. Sambungan pipanya ada dari Pemkot Palembang ataupun dari Pemprov Sumsel. Bahkan dari Pemerintah Pusat ada 1.000 sambungan,"...
AKUISISI DI PT BUKIT ASAM RUGI RP 100 M, KEJATI SUMSEL TETAPKAN 3 TERSANGKA
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan menetapkan tiga tersangka diduga korupsi akuisisi saham PT Bukit Asam (PTBA) Rp 100 miliar. Dari tiga pelaku, dua langsung ditahan. Ketiga tersangka adalah mantan Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Asam (PTBA) Tbk Anung Prasetya dan Ketua Tim Akuisisi Penambangan PTBA Saiful Islam. Sedangkan satu tersangka lain Tjahyono Imawan selaku pemiliki PT Satria Bahana Sarana...
BUPATI BUKA KERAN DANA PUSAT, GUBERNUR GELONTORKAN 15 MILIAR UNTUK PERBAIKAN JALAN CENGAL
Harapan masyarakat di Kecamatan Sungai Menang dan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mendapat infrastruktur yang layak segera terwujud. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru menjanjikan dana sebesar 15 Miliar Rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2023. Sebelumnya Pemkab OKI juga mendapat kuncuran anggaran senilai 60 Miliar dari Dana Inpres percepatan pembangunan jalan daerah untuk...
GUBERNUR SUMSEL TARGETKAN IPM DI AKHIR 2023 LAMPAUI 70,90
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendorong lembaga pendidikan terus berkontribusi meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) yang saat ini masuk dalam kategori tinggi. "IPM provinsi ini pada 2022 masuk dalam kategori tinggi yakni 70,90, diharapkan pada akhir 2023 bisa tumbuh lebih tinggi," kata dia di Palembang, Senin. Selanjutnya...
PAJAK DAERAH BARU TERCAPAI 32, 74 PERSEN, SEKDA PALEMBANG MINTA BPPD PROAKTIF
Sampai pertengahan 2023 atau tepatnya 12 Juni 2023, pencapaian pajak daerah yang ditagih Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang baru terealisasi 32,74 persen atau sekitar Rp405.850.130.408. Atas masih minimnya pencapaian pajak daerah tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa meminta BPPD mengotimalkan capaian pajak Selanjutnya...
APBD Besar, Program Pembangunan Belum Berjalan
MUARA ENIM, SUMEKS.CO - Masyarakat mulai menyoroti program pembangunan selama kepemimpinan Plt Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah.
Soalnya, APBD Muara Enim besar sampai saat ini program pembangunan belum berjalan.
“Program-program pembangunan belum berjalan. Sementara komitmen Plt Bupati ingin mempercepat pembangunan untuk masyarakat Kabupaten Muara Enim. Namun saat ini program tersebut tidak berjalan. Salah satu contoh ULP sudah menanyangkan paket pekerjaan pembangunan. Namun...
Karyawan Terpaksa Menumpuk Utang, 11 Bulan Gaji Karyawan PDAM Tirta Agung Mandek, Alasannya Tunggu Kajian Ini
SUMEKS.CO, KAYUAGUNG – Sudah hampir 11 bulan gaji para karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Agung belum dibayarkan.
Dari bulan ke bulan mereka terus menanti pembayaran gaji yang belum ada kejelasannya kapan bisa dibayarkan.
Salah satu karyawan mengaku, terus menunggu kapan gaji ini bisa dibayarkan.
Untuk memenuhi biaya keluarga biasanya berutang dulu.
‘’Tak tahu kapan bisa dibayar, utang sudah menumpuk,”terangnya, Kamis, 6...
Turun Jadi WDP, Inspektorat Pagar Alam Lakukan Sidang Ganti Rugi ke Dinas hingga Swasta Untuk Kembalikan Uang Negara
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemkot Pagar Alam dari yang sebelumnya delapan kali berturut - turut memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2023.
Dari berbagai sumber yang RmolSumsel.Id dapatkan. Penurunan grade penilaian atau predikat hasil audit oleh BPK kepada Pemkot Pagar...
Fraksi Gerindra dan PKS Soroti Opini WDP Pemkot Palembang dari BPK
AMPERA .CO, Palembang - Fraksi Gerindra dan PKS DPRD Palembang, soroti opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diperoleh, Pemkot Palembang dari, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan APBD 2022.
Fraksi kedua itu menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna DPRD Palembang, Rabu (5/7/2023).
"Ini merupakan cambuk bagi Pemkot Palembang. 12 kali kita (Pemkot Palembang) meraih WTP. Tapi, saat ini kita hanya memperoleh WDP. Ini...
Realisasi PAD Kota Palembang Rp475 Miliar Pada Akhir Juni 2023
PALEMBANG, SUMEKS.CO - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang mencapai Rp475,2 miliar per 27 Juni 2023.
Angka tersebut dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,2 triliun pada tahun yang sama.
Kepala BPPD Kota Palembang Herly Kurniawan mengatakan bahwa dalam penerimaan PAD terdapat 11 jenis pajak di Kota Palembang.
Pajak restoran telah masuk sebesar Rp107,39 miliar atau mencapai 55,08 persen dari target Rp195 miliar, sedangkan...
Bantah Hasil Audit BPK Mencapai Rp38 Milyar, ini Kata Sekwan DPRD Ogan Ilir!
OGANILIR,PALPOS.ID - Isu tak sedap menerpa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Ogan Ilir.
Informasi tak sedap itu beredar luas baik di jagat media sosial maupun pemberitaan di media massa atau media online.
Dalam berbagai isu yang beredar disebutkan bahwa hasil audit atau temuan Badan Pemeriksa Keungan (BPK) di sekretariat DPRD Ogan Ilir tersebut mencapai Rp 38 milyar lebih.
Lebih lanjut,...
Hasil Audit BPK di Sekretariat DPRD OI jadi Isu Sentrik, Ini Kata Kejari OI
OGANILIR,PALPOS.ID - Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada Sekretariat DPRD Ogan Ilir tengah menjadi isu sentrik di bumi caram seguguk.
Bantahan keraspun dilayangkan oleh Sekretaris Dewan, Muksinah.
Menurutnya temuan BPK tersebut hanya Rp 5,1 milyar bukan Rp 38 milyar seperti informasi yang beredar di media sosial maupun media massa online.
Temuan BPK itu menurut muksinah menyasar 13 oknum anggota DPRD serta 3 orang sekretariat,...
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP WILAYAH PALEMBANG III MENGGELAR RAZIA UNTUK MENDORONG PEMILIK KENDARAAN MEMBAYAR PAJAK
Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pengelolaan Pendapatan Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Wilayah Palembang III menggelar operasi razia kepatuhan kendaraan roda dua dan empat tahun 2023, pada hari Selasa, 23 Mei 2023. Operasi razia kepatuhan ini berlangsung di Jl Tanjung Api-Api dan menggandeng serta melibatkan stakeholder terkait, yaitu Satlantas Polrestabes Palembang, Jasa Raharja maupun perbankan. Kepala UPTB...
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN MENGGELONTORKAN Rp32 MILIAR UNTUK MENGATASI KEMISKINAN EKSTREM
Gebrakan kembali dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) melalui Dinas Sosial Kabupaten Muba, dengan mengelontorkan dana sebesar Rp32 miliar, untuk dapat mengentaskan kemiskinan ekstrem di Muba. Sebuah angka yang sangat fantastis tentunya bagi warga Musi Banyuasin. Rencana ini pun bahkan sudah dimulai, hal itu diketahui dari rapat finalisasi dan pemantapan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dalam...
BERAS ASAL THAILAND TERNYATA UNTUK BANTUAN KE MASYARAKAT SUMATERA SELATAN DARI PEMERINTAH PUSAT
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) membenarkan adanya Beras Impor dari Thailand yang masuk melalui pelabuhan Boom Baru, namun beras tersebut dijelaskan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel, Hengky Putrawan, menjelaskan adanya program bantuan beras Nasional dari pemerintah Pusat melalui Bulog . "Provinsi Sumsel masuk beras import bukan karena kurang produksi beras tetapi Bulog mendapatkan tugas dari kepala Badan...
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGARALAM MENGINGATKAN AGAR HATI-HATI DALAM PENGGUNAAN DANA HIBAH PARTAI POLITIK
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pagaralam, Samsul Bahri Burlian, mengingatkan agar partai politik (parpol) harus bisa mengelola dan menggunakan dana hibah yang dipergunakan dalam kegiatan politik secara hati-hati. Ia menegaskan hal itu saat membuka secara resmi kegiatan pembinaan Partai Politik (Parpol) Kota Pagaralam, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pagaralam pada Rabu, 24 Mei 2023...
Berpotensi Rugikan Negara Rp19,4 M Akibat Bagi-bagi Insentif, Kepala Bapenda Sumsel Terkesan Bungkam
Palembang – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumaterea Selatan telah merampungkan audit terhadap 17 Kabupaten Kota dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dari hasil audit tersebut diketahui terdapat Perhitungan Insentif dengan Per Jenis Pajak Tidak Sesuai dengan Ketentuan dan Perhitungan Pembayaran Besaran Insentif Memasukkan Tunjangan Penghasilan PPh Pasal 21 pada Dipenda Provinsi Sumatera Selatan.
Berdasarkan LHP LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022,...
BPK Ingatkan Pemda Serius Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan
PALEMBANG – Setelah menyerahkan seluruh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 kepada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumsel, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel melanjutkan tugas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester I Tahun 2023.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Andri Yogama mengingatkan agar pelaksanaan tindak lanjut...
BPK Beri Pemahaman Penyelesaian Kerugian ke Pemerintah Daerah
PALEMBANG – Sebagai langkah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas serta pemahaman yang lebih komprehensif terhadap tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel menyosialisasikan tata cara penyelesaian kerugian daerah kepada pemerintah setempat, Selasa (6/6/2023).
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sumsel ini diikuti oleh setiap pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumsel dengan menghadirkan Kepala...
Ridho Yahya : Tidak Sesuai Spesifikasi, Bukan Kelebihan Bayar
PRABUMULIH,PALPOS.ID - Berdasarkan hasil laporan pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah kota Prabumulih tahun anggaran 2022 lalu, terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp3,7 miliar.
Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM mengatakan, temuan tersebut bukanlah kelebihan bayar seperti yang ada dalam pikiran masyarakat.
Akan tetapi, temuan tersebut dikarenakan hasil pekerjaan kontraktor pelaksana tidak sesuai dengan spesifikasi berdasarkan...
Opini Palembang Turun Jadi WDP, Walikota: Jadikan Motivasi!
PALEMBANG – Sama seperti Kabupaten Muba, Kota Pagaralam dan Kabupaten Ogan Ilir, berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 Pemerintah Kota Palembang juga memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini ini turun dari tahun sebelumnya yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian,”...
Tagih Kerugian Negara Akibat kelebihan Bayar, Kejari Prabumulih Kumpulkan Puluhan Pemborong
PRABUMULIH,PALPOS.ID - Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih mendadak mengumpulkan sebanyak 56 kontraktor pelaksana alias
pemborong proyek pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih, di aula Kejari Prabumulih, Selasa (30/5).
Kejaksaan Negeri Prabumulih sengaja mengumpulkan rekanan pemkot Prabumulih tersebut, untuk menagih kelebihan bayar atas proyek-proyek
yang dikerjakan pihak ke 3 tersebut berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2022 lalu.
Kepala Kejaksaan Negeri...
BPK Sumsel Jadi Tuan Rumah For-JALA Regional Triwulan II 2023
PALEMBANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah Kegiatan Forum Kinerja Pelaksanaan Anggaran (For-JALA) Regional Triwulan II Tahun 2023 yang diikuti oleh BPK Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Bengkulu dan Jambi, Kamis (25/5/2023).
Dijelaskan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Andri Yogama, kegiatan ini sebagai implementasi atas rencana strategis Biro Keuangan Tahun 2020-2024 dalam rangka...
Capaian Opini Kabupaten Ogan Ilir Turun Jadi WDP
PALEMBANG - Sama seperti Kota Pagar Alam, berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), capaian opini Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Dijelaskan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Andri Yogama, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan terdapat beberapa hal yang dikecualikan, yakni terkait...
Serahkan LHP ke Provinsi Sumsel, Anggota I Sebut Opini WTP Bukan Hadiah dari BPK
PALEMBANG – Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadnyana menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2022, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Sumsel, Rabu (10/5/2023).
Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dan Gubernur Sumsel H Herman Deru yang disaksikan Auditor Utama...
Serentak, 4 Daerah Terima Hasil Pemeriksaan BPK Sumsel
PALEMBANG – Secara serentak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim, Senin (8/5/2023).
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau, Kabupaten Banyuasin dan...
Pemkot Pagaralam Gagal Pertahankan Opini WTP
PALEMBANG – Meski delapan kali berturut-turut mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel, tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK , kami perlu menyampaikan terdapat beberapa permasalahan...
Kuatkan Silaturahmi BPK Sumsel Gelar Halal Bihalal
PALEMBANG – Guna mempererat silaturahmi setelah melaksanakan libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel menggelar halal bihalal yang diikuti seluruh pegawai, Selasa (2/5/2023).
Dalam sambutannya Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Andri Yogama secara langsung menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan baik secara sengaja maupun yang tidak disengaja serta berpesan...
TUNJANGAN KINERJA DAERAH PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH BELUM CAIR DAN TENAGA HONORER BELUM GAJIAN
Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Prabumulih mengeluhkan tak kunjung terima Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Sedangkan honorer, mengeluhkan tak kunjung gajian. Bas, ASN Pemkot Prabumulih mengatakan, TKD tak cair sejak januari. “Kami berharap, dalam waktu dekat TKD segera dicairkan. Apalagi sebentar lagi puasa, kalau cair, jadilah untuk persiapan puasa, nak beli bukoan,” sambungnya. Tak hanya ASN yang berdinas di...
PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH MEMBAGIKAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Upaya Pemerintah Kota Prabumulih mensejahterakan agar warga desa patut ditiru dan diacungi jempol. Bagaimana tidak, meski desa telah mendapat Dana Desa (DD) pemerintah pusat, namun Pemkot Prabumulih tetap mengalokasikan dana desa yang bersumber dari APBD Kota Prabumulih. Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kota Prabumulih tersebut ditujukan khusus untuk terus menekan angka kemiskinan ekstrim sesuai dengan data yang dikeluarkan...
TERDAPAT 60 PERSEN USULAN PEMBANGUNAN INSFRASTRUKTUR PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023
Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin gelar Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbag) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuasin 2023, sebelumnya pada, Rabu (27/3/23) penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyuasin periode tahun 2024–2026 sebagai Dokumen Perencanaan Jangka Menengah telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023, setelah melalui proses review inspektorat Kabupaten Banyuasin dan Fasilitasi Oleh Gubernur Sumatera Selatan,...
BANTUAN SOSIAL PROGRAM INDONESIA PINTAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI AKAN CAIR APRIL 2023
Bantuan Sosial (Bansos) Program Indonesia Pintar (PIP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) cair April 2023. Untuk para penerima manfaat, buruan cek nama siswa penerima bantuan. Karena pencairan bansos PIP Kemdikbudristek segera dilakukan berbarengan dengan bansos lainnya. Makanya, mumpung masih ada kesempatan, siswa atau pelajar masih bisa daftar ataupun mengecek apakah dirinya sebagai penerima bansos PIP Kemdikbudristek atau...
DATA ASET PADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR YANG TIDAK COCOK MENJADI KENDALA PROSES SERTIFIKASI ASET TANAH
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI), senin, (20/1) menandatangani nota kesepakatan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ogan Ilir. Hal ini dilakukan untuk pengurusan ratusan aset lahan milik Pemkab OI yang belum tersertifikat. Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, mengatakan ada sekitar 400 lebih aset lahan milik pemkab yang belum memiliki sertifikat tanah dari BPN. Selanjutnya...
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG AKAN DIBAYAR DUA BULAN
Pemerintah Kota (Pemko) Palembang memastikan akan membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 10,384 Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai, Kamis (30/3/2023). “TPP akan mulai dicairkan, Kamis (30/3/2023) hari ini. Pencairan TPP setelah melalui proses, persetujuan Kemenkeu dan Kemendagri. TPP cair dua bulan, Januari dan Februari dulu,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Drs Ratu Dewa. Selanjutnya...
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN BERSAMA MENTERI KOORDINATOR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN MEMBAHAS PERCEPATAN PENANGANAN STUNTING DAN KEMISKINAN EKSTREM SE-SUMSEL
Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba), Drs H Apriyadi, melalui Pj Sekretaris Daerah Muba, Musni Wijaya, S.Sos., MSi., didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Muba, .H Yudi Herzandi, S.H., M.H., beserta Kepala Perangkat Daerah Muba, mengikuti Roadshow Bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di...
Muratara WTP-PSH, Muba Masih WDP
PALEMBANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel kembali merampungkan pemeriksaan dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Muratara dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Jumat (14/4/2023).
Berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan yang telah dilakukan, BPK memberikan
opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal (WTP-PSH) kepada Pemerintah Kabupaten...
PALEMBANG, PALPOS.ID – Kota Palembang terbanyak dapat dana BOS SD Rp55.8 miliar. Dan Kota Pagaralam dapat Rp5.4 miliar.
Dimana, Kemdikbud salurkan dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS reguler kepada seluruh daerah di Indonesia.
Alokasi dana BOS SD merupakan bantuan terbesar dibandingkan SMP SMA dan SMK. Sebab jumlah siswa SD tentu sangat banyak.
Sementara dana BOS disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan sekolah, termasuk membeli...
BPK Sumsel Berbagi Bersama Anak Panti Asuhan
PALEMBANG – Dalam rangka mengisi Bulan Suci Ramadhan 1444 H, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar serangkaian kegiatan keagamaan maupun sosial guna menebar kebahagiaan dan memupuk kepedulian kepada sesama dengan mengusung tema ‘Sucikan Hati, Semangat Berbagi’.
Rangkaian kegiatan diawali dengan berbagi kasih Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPK Perwakilan Provinsi Sumsel dengan melakukan kunjungan ke Panti Asuhan...
Terakhir Serahkan Laporan Keuangan, Palembang Harapkan WTP
PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menjadi daerah terakhir di wilayah Provinsi Sumsel yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan, Jumat (31/3/2023).
Sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa...
Anggaran Minim, Sejumlah Pos Anggaran Terancam Tak Dibayarkan
BATURAJA,PALPOS.ID - Pemerintah Kabupaten OKU membutuhkan dana sekitar Rp100 miliar pada Maret 2023. Dana tersebut diperuntukkan membayar sejumlah pos yang ada. Seperti gaji ASN, THR ASN, Siltap perangkat desa dan TPP ASN OKU.
Masalahnya, apakah Pemkab OKU mampu menyiapkan dana sebesar Rp100 miliar? Sebab, sampai saaat ini keuangan Pemkab OKU masih bergantung dengan transfer pusat setiap bulannya.
Dimana, transfer daerah yang diterima...
Pemkot Prabumulih Raih WTP PSH, Ini Penekanan dari BPK
PALEMBANG – DPRD Kota Prabumulih dan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih menjadi daerah pertama menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (21/3/2023).
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2022, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf Penekanan Suatu Hal...
Anggota V Apresiasi Capaian TLRHP di Sumsel
PALEMBANG – Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Ahmadi Noor Supit mengapresiasi capaian penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) pada BPK Perwakilan Provinsi Sumsel yang menunjukkan tingkat penyelesaian sebesar 85,42 persen.
“Saya sangat mengapresiasi hal ini karena menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian sudah sangat baik. Saya minta Kepala Perwakilan terus mempertahankannya dan tetap mempercepat tindak...
Anggota V BPK : Capaian WTP Bukan Tujuan Akhir
PALEMBANG – Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Ahmadi Noor Supit melaksanakan tatap muka bersama seluruh pejabat daerah di wilayah Provinsi Sumsel, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumsel, Jumat (17/3/2023).
Dijelaskan Ahmadi Noor Supit, pemeriksaan atas Laporan Keuangan merupakan pemeriksaan mandatory yang dilakukan setiap tahun, baik pada Kementerian dan Lembaga maupun pada Pemerintah Daerah....
Kepala Perwakilan Ingatkan Kepala Daerah
PALEMBANG – Secara bergantian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel kembali menerima Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2022, yakni dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumsel, Kabupaten Muara Enim, dan Kota Pagaralam untuk dilakukan pemeriksaan.
Kapala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Andri Yogama mengingatkan kepala daerah untuk mengabaikan jika ada pihak-pihak, baik internal maupun di luar BPK yang menawarkan diri atau menjanjikan...
Sidang Dana Hibah Bawaslu Ogan Ilir, Terdakwa Eksepsi Dakwaan JPU
PALEMBANG, SUMEKS.CO - Romi S Sos, salah satu terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten, Ogan Ilir mengajukan nota keberatan atas dakwaan (eksepsi) jaksa Kejari Ogan Ilir di Pengadilan Tipikor PN Palembang.
Eksepsi dibacakan terdakwa Romi yang merupakan honorer operator Bidang Keuangan Bawaslu Ogan Ilir melalui penasihat hukum Ade Ayu Saputri SH dari kantor hukum Titis Rachmawati SH MH,...
Dilantik secara Virtual, 58 PNS BPK Sumsel Pegang Jabatan Fungsional Pemeriksa
PALEMBANG - Secara serentak bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat dan seluruh Kantor Perwakilan di Indonesia secara virtual, 58 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumsel dilantik dan diambil sumpah sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa (JFP), Rabu (8/3/2023).
Meski dilaksanakan melalui aplikasi zoom meeting, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin Sekretaris Jenderal BPK RI Bachtiar Arif tersebut...
PELUNCURAN APLIKASI SRIKANDI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG, AGAR TERDATA SECARA ONLINE
Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) mulai diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota (pemkot) Palembang. Launching/peluncuran penerapan aplikasi Srikandi Pemkot Palembang dibuka langsung Wali Kota Palembang, H Harnojoyo, di rumah dinas Wali Kota Palembang, Selasa (14/2/23). “Kita telah melaunching penerapan aplikasi Srikandi di Pemkot Palembang, adanya Srikandi ini tidak ada lagi arsip kertas berceceran, semua terdata secara online,” ujar...
DANA HIBAH PEMILU DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR MASIH DIKAJI
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) masih melakukan kajian terkait besaran alokasi dana hibah untuk penyelenggara Pemilu mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemiliu (Bawaslu). Kepala Bappeda Kabupaten PALI, Ahmad Jhoni, mengatakan bahwa usai dilakukan rapat dengan forum Sekretaris Daerah (Sekda) se-Sumatera Selatan (Sumsel), maka disepakati menggunakan APBD Perubahan dan sudah...
TAHUN 2023, PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT BEDAH 320 RUMAH DARI TOTAL 5.648 RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat, menganggarkan dana pembangunan 320 unit rumah melalui APBD 2023. Namun, bila memungkinan rencananya akan ada penambahan 200 unit Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) lagi yang akan dibedah menjadi Rumah Layak Huni (RLH). Selanjutnya...
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU MENYEDIAKAN 16 RIBU PAKET SEMBAKO DI PASAR MURAH
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan bersama Bulog setempat menyiapkan sebanyak 16 ribu paket sembako di pasar murah yang digelar di wilayah itu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten OKU, Lukmanul Hakim di Baturaja, Senin menyampaikan bahwa pasar murah sembako digelar selama 17 hari mulai 4-20 Februari 2023. Selanjutnya...
RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN LAHAT SATU BULAN TERAKHIR MENGUAP, ADA OKNUM TARIK RETRIBUSI DI LUAR ATURAN
Setelah resmi dibentuk UPTD Perparkiran, upaya penertiban parkir di Kabupaten Lahat mulai gencar dilakukan. UPTD Perparkiran ini dibentuk, buntut dikembalikannya lagi penarikan retribusi parkir ke Dinas Perhubungan Lahat, yang sebelumnya sejak tahun 2019 lalu sempat diambil alih oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lahat. Selanjutnya...
PEMBANGUNAN DINDING PENAHAN AIR DESA SUKARAMI KABUPATEN MUSI BANYUASIN DIDEADLINE 10 FEBRUARI 2023
Pj Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi Mahmud, memberikan batas waktu sampai 10 Februari pada kontraktor untuk dapat menyelesaikan Pembangunan infrastruktur dinding penahan air di bawah jembatan Air Gudang Asap Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu. Batas waktu itu, hasil dari Apriyadi, melihat langsung progress pembangunan pada Senin (6/2/2023). Selanjutnya...
AKIBAT KURANG CERMAT DALAM TATA KELOLA KEUANGAN, PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN REALOKASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan saat ini sedang mengalami kendala keuangan sangat serius. Di dalam mengatasi permasalahan tersebut agar tidak berlarut larut maka mengambil kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Selanjutnya...
GAJI APARATUR SIPIL NEGARA KOTA PALEMBANG TEMBUS Rp47,5MILIAR
Para aparatur sipil negara (ASN) mulai sumringah. Pasalnya pembayaran gaji bulan Januari 2023 yang sempat telat dibayar, bertahap dilakukan pembayaran. Kalau masih belum ada yang dibayar, organisasi perangkat daerah (OPD) belum mengajukan pembayaran. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Agus Kelana menerangkan hal tersebut. “Sudah masuk gaji ASN sekarang ini,” ucapnya. Selanjutnya..
Bertemu Wakil Rakyat, Warga Terkena Proyek Jembatan Musi 4 Heran Nilai Ganti Rugi Tanah Turun Sangat Drastis
PALEMBANG, SUMEKS.CO – Progres pembangunan jembatan Musi 4 yang berada di Kelurahan 13/14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Kota Palembang dipertanyakan.
Ini terkuak dalam rangkaian acara reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, tahap pertama daerah pemilihan (Dapil) satu, Selasa, 7 Maret 2023.
Dalam kunjungannya kali ini banyak aspirasi lain juga diserap.
Kegiatan reses dikoordinatori ketua DPRD Sumsel, Hj Anita Noeringhati, SH. MH bersama...
Pemkab PALI Serahkan Laporan Keuangan Unaudited ke BPK Sumsel
PALEMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun 2022 untuk dilakukan pemeriksaan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel, Jumat (3/3/2023).
Laporan Keuangan unaudited yang diserahkan Bupati PALI Heri Amalindo tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Andri Yogama didampingi Kepala Subauditorat Sumsel I Edi Surono dan...
BPK Peduli Kualitas Layanan Kesehatan Pegawai
PALEMBANG – Meski seluruh warga Negara Indonesia termasuk pegawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), namun tak membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) abai terhadap kualitas layanan kesehatan bagi para pegawai dan keluarga.
BPK RI memperkuat kerjasama program jaminan layanan kesehatan yang telah terjalin antara Korpri BPK dengan Mandiri Inhealth dan untuk...
Proyek Tol INDRAPRABU Nunggak Pajak, Wako Perintahkan OPD Bertindak
PRABUMULIH, PALPOS.ID - Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM menginstruksi kepada 2 organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkup Pemkot Prabumulih yakni Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), untuk segera mengambil tindakan terkait, menunggaknya pajak galian C Proyek Tol Indraprabu.
“Segera kita panggil perkim dan Bapenda, agar segera menangani (bertindak) hal tersebut kenapa sampai belum bayar (menunggak),” ujar...
Soroti Pajak Galian C Jalan Tol, Dewan Prabumulih Bakal Panggil 2 Dinas Ini…
PRABUMULIH, PALPOS.ID - Tidak tertagihnya pajak galian C proyek pembangunan Jalan Tol Indralaya-Prabumulih tahun 2022 lalu, mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Prabumulih.
Para wakil rakyat tersebut, akan melakukan pemanggilan terhadap 2 organisasi perangkat daerah atau OPD yang bertanggungjawab terhadap pajak galian C tersebut.
Yakni Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman atau Perkim, dan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Prabumulih.
“Terkait galian C...
Resmi, 60 CPNS BPK Sumsel Dilantik Jadi PNS
PALEMBANG – Setelah hampir satu tahun menjalani program diklat dan magang, akhirnya 60 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Tahun 2022 pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang bertugas di Perwakilan Provinsi Sumsel dilantik dan diambil sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Rabu (22/2/2023).
“Pengambilan sumpah ini merupakan sebuah ikrar dalam melaksanakan tugas dan pada akhirnya menjadi kesanggupan untuk...
Enos Mintak Dana Desa Dikelola Secara Bertanggungjawab
MARTAPURA, SUMEKS.CO - Bupati OKU Timur Ir H Lanosin ST, tegas menyampaikan kepada seluruh kepala desa se OKU Timur untuk benar-benar mengelola dana desa dengan baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatasausahaan dan juga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.
Hal itu disampaikan orang nomor satu di Bumi sebiduk sehaluan itu saat penyerahan secara simbolis dana desa tahun 2023.
Dimana tahun ini OKU Timur mendapatkan...
Pj Bupati Muba Sambut Entry Meeting Tim BPK RI Sumsel
SEKAYU, MUBA– Pj Bupati Muba H Apriyadi beserta jajarannya menyambut hangat kehadiran Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terkait Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Bupati Muba, Senin (20/2/2023).
Tim pemeriksa yang terdiri atas enam orang personel tersebut akan melaksanakan tugasnya selama 30 hari di Kabupaten...
Wako Imbau Kepala OPD Segera Lelang Proyek
PRABUMULIH,PALPOS.ID - Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM mengimbau kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk segera melaksanakan program kerja yang telah disusun dan sahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih tahun anggaran 2023, dengan cara melakukan lelang atau menunjuk pelaksana pekerjaan.
“Kita berharap OPD segera menyerap anggaran, sebagaimana pak Mendagri berharap penyerapan anggaran cepat terlaksana,”...
Bupati Askolani Realisasikan Janji Tata Ulang Pangkalan Balai Sebagai Ibukota Banyuasin
BANYUASIN, SUMEKS.CO - Janji Bupati Banyuasin, Askolani untuk menata Ibukota Kabupaten Banyuasin yaitu Pangkalan Balai, akan segera terealisasi pada tahun 2023 ini.
Dipastikan akan ada pembangunan beberapa infrastruktur di Pangkalan Balai. Tepatnya di Kecamatan Banyuasin III Banyuasin.
"Tahun ini akan dibangun," kata Kepala Dinas PU TR Banyuasin Ardi Arfani didampingi Sekdis PU TR Banyuasin, Apriansyah.
Beberapa pembangunan dimaksud seperti peningkatan jalan dan sarana...
Terkait Besaran dan Kriteria Penerima BLT-DD Tahun 2023, Ini Penjelasan Kepala DPMD Banyuasin
BANYUASIN, PALPOS.ID - Akan disalurkan selama 12 bulan sepanjang tahun 2023, dengan besaran 300 ribu rupiah per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran BLT-DD tahun 2023 bertujuan untuk mengeraskan kemiskinan ekstrim yang ada desa, Minggu (19/2/23).
Dijelaskan langsung Kepala DPMD Banyuasin, Rayan Nurdiansyah kepada PALPOS.ID mengatakan, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, salah satunya yakni tentang...
Investor Tanam Modal Paling Banyak di Muara Enim: OKI, Ogan Ilir, Muratara dan OKU Timur Meleset dari Target
PALEMBANG, SUMEKS.CO – Realisasi investasi di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sepanjang 2022 menggembirakan.
Over target. Dari Rp41 triliun, tercapai Rp41,123 triliun.
Namun, ada empat daerah yang jauh meleset capaiannya yakni OKI, Ogan Ilir, Muratara, dan OKU Timur.
Angka-angka itu berdasar catatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumsel.
Asisten II Pemprov Sumsel, Dharma Budy, mengatakan, realisasi investasi 2022 jauh melampaui...
Baru 40 Persen, BPKAD Lahat Hanya Targetkan 50 Sertifikat Aset Tahun Ini
LAHAT, SUMEKS.CO - Jika dua tahun sebelumnya sertifikat aset tembus 150 sertifikat per tahun, tahun ini nampaknya Bidang Aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lahat, tidak menargetkan banyak terkait pengamanan aset tidak bergerak, berupa sertifikat aset.
Menurut Kepala BPKAD Lahat, M Ghupran D SE MM, melalui Kabid Aset, Syahrul SE MM mengatakan adanya penurunan target sertifikat aset.
Salah satu penyebabnya...
Muba Target WTP, Muratara Terus Berbenah
PALEMBANG – Setelah Pemerintah Kota Prabumulih, kini giliran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) dan Pemkab Musi Rawas Utara (Muratara) secara bergantian mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun 2022, Rabu (15/2/2023).
Saat menyerahkan LKPD unaudited tersebut, Pemkab Muba selama ini selalu menjadi salah satu daerah di Sumsel yang menyerahkan...
Ini Modus Kades Pulau Betung OKI Korupsi ADD
PALEMBANG, SUMEKS.CO - Liansyah Idris, oknum Kades Pulau Betung, Kecamatan Pampangan, Kabupaten OKI, sekaligus terdakwa dugaan korupsi dana desa senilai ratusan juta rupiah jalani sidang di Pengadilan Tipikor Palembang, Rabu 15 Februari 2023.
Terdakwa Liansyah Idris didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari OKI, pada tahun 2020 melakukan tindak pidana korupsi berupa kegiatan pembangunan peningkatan jalan di Dusun I Desa...
Permenkeu Akibatkan Pergeseran Anggaran, OPD di Banyuasin Tunda Sementara Kegiatan
BANYUASIN, SUMEKS.CO - Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin sementara waktu menahan diri untuk melaksanakan kegiatan.
Hal ini disebabkan adanya Surat Edaran terkait pergeseran anggaran usai keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Republik Indonesia 212 Tahun 2022 Tanggal 27 Desember.
Dalam Permenkeu itu meminta pemerintah daerah lebih fokuskan anggaran pada bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum.
"Iya dek, saat ini...
4 Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung DPRD PALI Siap Disidang
PALEMBANG, SUMEKS.CO - Berkas dakwaan empat tersangka korupsi pembangunan gedung DPRD Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dilimpahkan jaksa Kejari PALI ke Pengadilan Tipikor pada PN Palembang, Selasa 14 Februari 2023.
Tiga bundel berkas diserahkan langsung tim Jaksa Pidsus dikomandoi Kasi Pidana Khusus Kejari PALI Imam Murtadlo SH MH, kepada petugas PN Palembang.
Juru Bicara PN Palembang, H Sahlan Effendi SH MH...
Pemkab Muba Anggarkan Rp250 Juta untuk Perbaikan Drainase di Tanah Abang, Box Precast Beton Dipasang
SRIPOKU.COM, SEKAYU - Pemkab Musi Banyuasin (Muba) anggarkan Rp250 juta untuk perbaikan drainase yang rusak di Dusun 5 Desa Tanah Abang Kecamatan Batang Hari Leko.
Kerusakan drainase tersebut membuat arus lalu lintas di Dusun 5 Desa Tanah Abang menjadi terhambat karena jalan hanya satu arah.
Pj Bupati Muba Apriyadi bersama Ketua DPRD Muba Sugondo, mengecek langsung perbaikan drainase tersebut yang saat ini tengah dipasang box precast beton sebanyak...
BPK Sumsel Terus Tingkatkan Kinerja Pengelolaan Anggaran
PALEMBANG – Meski secara keseluruhan berdasarkan data Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2022 kinerja anggaran sudah cukup memuaskan dengan realisasi anggaran mencapai 99,35 persen atau meningkat 0,03 persen dibandingkan tahun 2021, namun tak membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel berpuas diri.
Hal itu terbukti dengan langsung dilaksanakannya evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2022 sekaligus menggelar Bincang Santai Peraturan Menteri...
Tertibkan Reklame Ilegal, Pemkot Palembang Bentuk Satgas
PALEMBANG, SUMEKS.CO - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus penertiban reklame.
Hal itu diungkapkan Asisten III Bidang Adminitrasi Umum Pemerintah Kota Palembang, Zulkarnain di Kantor Pemerintah Kota Palembang, Senin 13 Februari 2023.
"Rencana Satgas ini masih kita bahas, saat ini progresnya masih tahap koordinasi. Satgas ini belum tahu bulan berapa terbentuk, namun yang jelas pada tahun 2023...
BPK RI Perwakilan Sumsel Periksa Mobil Dinas Walikota dan Wawako Prabumulih, Baru Dibeli Tahun 2022
SRIPOKU.COM, PRABUMULIH - Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumsel memeriksa mobil dinas Wali Kota Prabumulih dan Wakil Walikota (Wawako).
Pemeriksaan mobil dinas Wali Kota Prabumulih H Ridho Yahya dan Wawako H Ardiansyah Fikri, dilakukan di halaman parkir gedung Pemkot Prabumulih, Kamis (9/2/2023).
Pemeriksaan meliputi surat-surat kendaraan, lantaran mobil dinas walikota dan wawako adalah mobil baru yang dibeli pada tahun 2022...
12 PROYEK TERANCAM TAK DIBAYARKAN, KONTRAKTOR KABUPATEN MUARA ENIM HARAP-HARAP CEMAS
Sebanyak 12 proyek di Kabupaten Muara Enim yang harusnya selesai Desember 2022 diberikan tenggat waktu oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Apabila tidak bisa diselesaikan maka proyek tersebut tidak akan dibayarkan. Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim, Riswandar, mengatakan bahwa awalnya di Desember 2022 ada 28 proyek di Kabupaten Muara Enim yang belum selesai. “Namun per 31 desember 2022 tinggal...
TAHUN 2022 PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MENCAPAI Rp4,44 TRILIUN
Realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencapai angka Rp4,44 triliun per akhir Desember 2022. Pencapaian tersebut sudah melebihi target yang dicanangkan di 2022 yaitu Rp 4,00 triliun. Kepala Bapenda Sumsel, Neng Muhaiba, mengatakan secara keseluruhan untuk target sebesar Rp4.001.707.595.934,00 terealisasi sebesar Rp4.447.760.878.220,25, atau 111,15 persen. Selanjutnya...
TAHUN 2023 SETIAP KELURAHAN DI KOTA LUBUKLINGGAU DIPASTIKAN MENDAPAT Rp200 JUTA
Tahun 2023 ini seluruh kelurahan di Kota Lubuklinggau mendapat Dana Kelurahan sebesar Rp200 juta per tahun. Pj Sekda Kota Lubuklinggau, Imam Senen, membenarkan adanya Dana Kelurahan Rp200 juta per tahun yang akan diberikan pada 2023. “Ya tahun 2023 seluruh kelurahan yang ada di Kota Lubuklinggau akan mendapatkan Dana Kelurahan,” ujar Imam pada wartawan belum lama ini. Selanjutnya...
BPK Sumsel Lakukan Entry Meeting Serentak Secara Virtual
PALEMBANG – Sebagai tanda dimulainya pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel melaksanakan entry meeting bersama seluruh kepala daerah se-wilayah Provinsi Sumsel secara virtual menggunakan aplikasi zoom, Selasa (31/1/2023).
“Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena melaksanakan entry meeting ini secara daring. Hal ini kami maksudkan agar penyelenggaraan kegiatan bisa berjalan secara bersamaan sehingga...
Tutup Rangkaian HUT, BPK Sumsel Gelar Donor Darah
PALEMBANG – Menutup rangkaian peringatan hari jadi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ke-76, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melaksanakan kegiatan bakti sosial donor darah bekerjasama dengan Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sumsel, di Aula BPK Perwakilan Sumsel, Selasa (31/1/2023).
Sebelum mendonorkan darah, 42 pegawai yang telah mendaftarkan diri secara sukarela, terlebih dahulu menjalani serangkaian tes...
PKU Jadi Sarana Tingkatkan Kinerja Pegawai
PALEMBANG – Seperti tahun-tahun sebelumnya sebagai sarana meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Komunitas Unggulan (PKU).
Tahun ini kegiatan PKU yang merupakan rangkaian peringatan hari jadi Badan Pemeriksa Keuangan ke-76 dengan mengangkat tema
‘Makin Kuat Makin Hebat’ yang diikuti seluruh pegawai mulai dari...
CPNS BPK Sumsel Dibekali Kemampuan Pemeriksaan LKPD
PALEMBANG – Meski masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sebanyak 59 calon pemeriksa yang mendapat penugasan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) lebih dulu dibekali dengan kemampuan terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Kemampuan pemeriksaan LKPD bagi CPNS Tahun 2022 yang nantinya akan dilantik dan diambil sumpah dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) ini diberikan...
Pemerintah Kota Prabumulih Harap Tetap Dapat WTP
PALEMBANG – Pemerintah Kota Prabumulih menjadi daerah pertama di wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan.
Walikota Prabumulih H Ridho Yahya mengatakan bahwa semaksimal mungkin tetap berkomitmen menjalankan roda pemerintahan dan berupaya melakukan pengelolaan anggaran dengan cepat, tepat dan benar dengan...
BPK Sumsel Sukses Sabet Predikat WBK
PALEMBANG – Bersama 33 Satuan Kerja dari 47 Satuan Kerja pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2022.
Hal itu disampaikan dalam pidato Ketua BPK RI Dr Isma Yatun, CSFA., CfrA yang dibacakan Kepala BPK Perwakilan Sumsel Andri Yogama dalam upacara...
Periksa Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Provinsi Sumsel, Berikut Rekomendasi BPK
PALEMBANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Sumsel, pada Kamis (12/1/2023).
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK menemukan beberapa permasalahan material dalam aspek perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, dan pengawasan atas pengelolaan Belanja Infrastruktur Pemerintah Provinsi Sumsel TA 2022, diantaranya proses penganggaran yang tidak sesuai...
PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PROSES BISNIS DENGAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TERINTEGRASI
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai
good governance. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025 telah memasuki tahapan periode lima tahun ketiga (2020-2024).
Reformasi birokrasi mencakup diantaranya tiga elemen utama yaitu Selanjutnya...
DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (OKU) TELAH MENGESAHKAN PENINGKATAN INSENTIF KETUA RT/RW
Ada kabar baik untuk perangkat pemerintahan di tingkat RT/RW di Kabupaten OKU. Pasalnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKU telah mengesahkan peningkatan insentif bagi Ketua RT/RW di Kecamatan Baturaja Timur dan Barat Selanjutnya...
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS SEDIAKAN 4 PAKET BANTUAN HUKUM GRATIS UNTUK MASYARAKAT KURANG MAMPU
Pemkab Musi Rawas menyediakan empat paket bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu tahun 2023 mendatang. Kepala Bagian Hukum Setda Musi Rawas, Mukhlisin mengatakan, seperti tahun sebelumnya, nilai anggaran per paket sebesar Rp7,5 juta Selanjutnya...
GSMP SELARAS DENGAN STRATEGI PEMERINTAH PUSAT BANGUN KETAHANAN PANGAN DI DESA
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), Abdul Halim Iskandar mengapresiasi Gubernur Sumsel Herman Deru yang telah menginisiasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Program ini dinilai selaras dengan pemerintah pusat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. "Saya apresiasi inovasi yang sangat mementingkan kesejahteraan masyarakat, kolaborasinya juga tidak main-main melibatkan semua pihak melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan," ungkap Mendes PDTT, Abdul...
PALEMBANG ANGGARKAN Rp2,49 MILIAR UNTUK PERBAIKAN JALAN PADA 2023
Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) menganggarkan senilai Rp2,49 miliar untuk perbaikan infrastruktur jalan yang belum tuntas pada tahun 2023. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palembang Faisal Riza di Palembang, Rabu, mengatakan anggaran tersebut lebih kecil dari tahun 2022 yaitu senilai Rp3,09 miliar. Selanjutnya...
BPK Minta Pemda Segera Tindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
PALEMBANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) kepada empat pemerintah daerah yang menjadi objek pemeriksaan Semester II Tahun 2022.
Adapun laporan tersebut yakni, LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III)...
UPDATE IMPLEMENTASI E-SAKIP PERMUDAH PEMANTAUAN KINERJA
Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kota Palembang melakukan Sosialisasi Peraturan Menpan RB nomor 89 Tahun 2021, tentang Penjejangan Kinerja Instansi Pemerintah dan Bimtek Penyusunan Pohon Kinerja di Lingkungan Kota Palembang. “Ada peraturan yang diupdate, maka perlu disosialisasikan kepada OPD”, kata Kabag Ortala Setda Kota Palembang Nurmala Sari saat Sosialisasi Peraturan Menpan RB Nomor 89 Tahun 2021 di Novotel...
POTENSI SURPLUS Rp20 MILIAR
Pemkot Palembang bakal mencetak sejarah. Sebab, pada 2022 ini, capaian pajak diprediksi bisa mencapai Rp1 triliun. Angka ini sesuai target yang ditetapkan. Nah, sejak 2004 Wali Kota H.Harnojoyo menegaskan jika belum pernah realisasi target pajak itu tercapai. “Hanya tersisa Rp10 miliar lagi untuk tercapai di akhir tahun. Artinya tinggal sedikit lagi dari target psikologis yang diberikan kepada BPPD Kota...
DRIVER OJEK ONLINE DUA KALI ISI DATA, NAMUN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK BELUM DITERIMA
Saat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menjanjikan bantuan ke driver ojek online (ojol). Besarannya Rp150 ribu dalam sebulan. Bantuan uang tunai itu diberikan bertahap pada Oktober, November, dan Desember. Seharusnya, pada Oktober dan November itu sudah cair. Namun, apa boleh dikata. Hingga saat ini, bantuan itu belum juga diterima para pengemudi ojol. Hal itu...
KOTA PALEMBANG MENGANGGARKAN Rp110 MILIAR UNTUK PEMASANGAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA
Pemerintah Kota Palembang menyiapkan anggaran senilai Rp110 miliar pada 2023 untuk pemasangan 11.000 sambungan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pelanggan rumah tangga. Wali Kota Palembang, Harnojoyo, di Palembang, Senin, mengatakan pemasangan IPAL untuk pelanggan rumah tangga ini adalah dana patungan senilai Rp110 miliar antara Pemkot Palembang dan Pemprov Sumsel. Untuk tahap pertama masing-masing menyepakati Rp26 miliar dari Pemkot dan...
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 TAK KUNJUNG CAIR, RATUSAN KEPALA DESA DI KAB. OKU MENANGGUNG UTANG
Sebanyak 143 Kepala Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) harus menanggung utang, lantaran sisa pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 hingga kini tak kunjung dicairkan. Padahal, saat ini Tahun Anggaran 2022 mendekati akhir. Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Kabupaten OKU, Plando, ketika dikonfirmasi membenarkan jika ADD Tahun Anggaran 2021, belum dibayarkan. "Sudah beberapa kali kita sampaikan...
59 Calon Pemeriksa BPK Sumsel Ikuti OJT
PALEMBANG - Sebelum merampungkan rangkaian kegiatan Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pemeriksa Ahli Pertama (JFPAP) terlebih dahulu 59 calon pemeriksa di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel mengikuti On the Job Training (OJT), pada 24 November hingga 22 Desember mendatang.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Andri Yogama mengatakan, kegiatan yang merupakan rangkaian Diklat Pembentukan JFPAP ini bertujuan untuk memberikan...
BPK Sumsel Berbagi Pengetahuan dengan ANAO
PALEMBANG Guna meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam hal pemeriksaan keuangan kepada para auditor, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel menggelar Financial Audit Coaching dan Knowledge Transfer Sharing, di Aula BPK Perwakilan Provinsi Sumsel, Kamis (24/11/2022).
Dalam kegiatan pelatihan dan berbagi pengetahuan tentang pemeriksaan keuangan ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumsel menghadirkan Senior Advisor Australian National Audit Office (ANAO) untuk...
Waspada Penipuan Bermodus Workshop/Seminar/Bimtek/Sosialisasi BPK
Akhir-akhir ini kembali muncul modus PENIPUAN berupa undangan Workshop/Seminar/Bimtek/Sosialisasi BERBAYAR yang mengatasnamakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Untuk itu, BPK kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat khususnya mitra kerja BPK untuk terus waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan BPK.
BPK TIDAK PERNAH MEMUNGUT BIAYA apapun dalam penyelenggaraan Workshop/Seminar/Bimtek/Sosialisasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPK.
Masyarakat diharapkan lebih teliti dan kritis apabila menerima...
Sekretaris Daerah Kota Palembang Menyatakan Pencairan Uang Insentif Guru Menunggu Perwali
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa, menyatakan pencairan uang insentif untuk para guru–tenaga pendidik masih menunggu Peraturan Wali Kota (Perwali). ”Ya karena ada tahapnya. Saat ini masih proses pengurusan administrasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang kemudian substasinya diatur dalam Perwali itu,” kata Ratu Dewa. Selanjutnya...
Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Musi Rawas Utara Sebesar Rp 3.737 Per Suara
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menyebut belum ada partai politik (parpol) yang mengajukan kenaikan nilai hibah bantuan keuangan di daerah ini. Kepala Badan Kesbangpol Muratara, Zulnova Aryanto, melalui Kabid Politik Dalam Negeri, Nopi Pabriansyah, mengatakan, untuk mengajukan kenaikan nilai hibah bantuan keuangan parpol diatur dalam Permendagri Nomor 36 Tahun 2018. "Tahun 2023 tidak...
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Mulai Pesimis Menghadapi Inflasi Pada Triwulan IV 2022
Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mendapat Dana Insentif Daerah (DID) Rp10,32 miliar. Dana tersebut, diklaim didapatkan Sumsel setelah berhasil menekan inflasi pada Mei-Agustus 2022. Dana DID yang ada pun akan segera digunakan untuk menanggulangi kenaikan harga lewat penyaluran bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat terdampak, dan UMKM. "Selain fokus kedua sektor, Dana DID ini juga disiapkan untuk sektor pendidikan," ungkap...
Hadiri Dies Natalis Unsri, Ketua BPK Orasi Ilmiah Soal Konsep Merdeka Belajar
PALEMBANG - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Dr Isma Yatun, CSFA, CFrA menyampaikan orasi ilmiah dengan tema ‘Merdeka Berbasis Teknologi Informasi: Upaya Mewujudkan Perguruan Tinggi yang Mandiri untuk Menghasilkan SDM Unggul Berakhlak Mulia’ dalam acara Dies Natalis ke-62 Universitas Sriwijaya (Unsri), Kamis (3/11/2022).
Dalam orasinya Isma Yatun menjelaskan, konsep Merdeka Belajar yang digaungkan
pemerintah dalam konteks mewujudkan pendidikan berkualitas sejalan...
Pemeriksa BPK Sumsel Dibekali Teknik Wawancara Audit
PALEMBANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel terus berupaya melakukan pengembangan kemampuan para auditor dalam melakukan pemeriksaan keuangan daerah guna mendapatkan hasil yang semakin berkualitas, salah satunya dengan menggelar Knowledge Transfer Forum (KTF).
Kali ini BPK Perwakilan Sumsel Bersama Biro SDM BPK RI menggelar KTF bertajuk Teknik dan Bukti Audit serta Wawancara Audit dengan narasumber Widyaiswara Madya dari...
Pegawai BPK Sumsel Diminta Perbaharui Data Kepegawaian
PALEMBANG – Dengan hadirnya Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM) versi 3 (v3), Biro SDM Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menggelar sosialisasi pemutakhiran data kepegawaian Tahun 2022 kepada seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumsel, Senin (24/10/2022).
Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Acep Mulyadi mengatakan SISDM merupakan salah satu aplikasi utama yang digunakan BPK untuk mengelola data pegawai...
BPK-DPR Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Banyuasin
PALEMBANG – Sebagai bentuk sinergi antar pemangku kepentingan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melaksanakan sosialisasi pengelolaan dana desa, di Graha Sedulang Setudung Kompleks Perkantoran Pemkab Banyuasin, Kamis (20/10/2022).
Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) V BPK Dori Santosa mengatakan, lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak penting bagi pembangunan...
Pemeriksa BPK Sumsel Dibekali Ilmu Pemeriksaan Barang & Jasa
PALEMBANG - Guna memberikan pembekalan dan meningkatkan pengetahuan pemeriksa yang akan melaksanakan pemeriksaan belanja daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel mengadakan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Pemeriksaan Barang dan Jasa (PBJ), pada 13-16 September 2022.
Pelaksanaan diklat secara tatap muka kali ini diikuti 51 peserta, terdiri dari 48 orang peserta dari pemeriksa dan tiga orang peserta dari pejabat struktural...
BAP DPD RI Apresiasi Capaian BPK Sumsel
PALEMBANG - Bermaksud mempertanyakan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021, Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendatangi Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (15/9/2022).
Anggota BAP DPD RI sangat mengapresiasi BPK perwakilan Sumsel terkait capaian tindaklanjut atas hasil pemeriksaan terhadap pemerintah daerah setempat yang menjadi entitas pemeriksaan sudah mencapai...
Opini WTP Laporan Keuangan Bukan Jaminan Daerah Itu Bebas dari BPK, Masalah Aset Selalu Jadi Catatan
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Meskipun predikat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Laporan Keuangan suatu daerah bukan menjadi jaminan daerah itu bebas dari catatan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan).
BPK RI menilai salah satu menjadi catatan tiap tahun soal aset yang tidak pernah tuntas.
Permasalahan anggaran Pemda menjadi kendala untuk menginventarisir aset tersebut.
"Aset masih menjadi masalah sampai saat ini di beberapa tempat. Itu kami berharap diselesaikan secara bertahap dan sudah kita...
Harry Purwaka Serahkan Jabatan Kepada Andri Yogama
PALEMBANG – Dengan disaksikan Pimpinan VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Hendra Susanto dan Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Dori Santosa, Harry Purwaka yang kini menjabat Kepala Auditorat II.C menyerahkan jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kepada Andri Yogama dalam prosesi serah terima jabatan (sertijab), di Kantor BPK Perwakilan Sumsel, Selasa (6/9/2022).
Pimpinan VII mengatakan, sebagai organisasi yang dinamis, BPK...
KEJAKSAAN TAMBAH PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PRABUMULIH SEBESAR Rp600 JUTA
Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih berhasil menyelamatkan uang negara dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Prabumulih senilai Rp600 juta lebih. Dana tersebut berhasil terkumpul dari utang-utang penyewa Rumah Toko (Ruko) milik Pemerintah Kota Prabumulih di Pasar Tradisional Modern (PTM) yang ditagih ....
PENURUNAN KASUS ANAK STUNTING TETAP JADI PRIORITAS
Wali Kota Palembang Sumatera Selatan, Harnojoyo, menyebutkan penurunan kasus stunting atau gagal tumbuh kembang pada anak masuk dalam program kerja yang diprioritaskan oleh pemerintah kota hingga tahun 2024. Harnojoyo di Palembang, Rabu 24 Agustus 2022, mengatakan berdasarkan laporan dari ....
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG SURPLUS PEMBIAYAAN TAMBAL KEKURANGAN
Pemerintah Kota Palembang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Palembang Tahun Anggaran 2022. Secara umum, pada APBD perubahan ini, terjadi kenaikan....
KABUPATEN LAHAT MENGALOKASIKAN BANTUAN SOSIAL WARGA KORBAN KEBAKARAN
Sejak tiga tahun terakhir, musibah kebakaran yang terjadi di Kabupaten Lahat menjadi perhatian serius Dinas Sosial. Untuk meringankan beban korban kebakaran, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini mengusulkan dana Bantuan Sosial (Bansos) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terakhir, 10 unit rumah hangus terbakar dikawasan ....
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN – PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2023
Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ogan Komering Ilir (OKI) menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.308 triliun. Penandatanganan nota kesepakatan tersebut berlangsung ....
PEMERINTAH KOTA DAN DPRD KOTA PALEMBANG SEPAKAT RANCANG KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN 2022 MENJADI 4,22 TRILIUN
Nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 ditandatangani Wali Kota Palembang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang. "Ada penambahan anggaraan. Dianggaran induk pada angka Rp3,8 triliun, sekarang menjadi ....
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG MENERTIBKAN 1.500 ASET
Pengelolaan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan ditertibkan, saat ini telah memulai tahap sertifikasi aset. "Sertifikasi aset akan langsung ditandatangani dan bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Negeri," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda), Ratu Dewa ketika dikonfirmasi ....
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG MENAMBAH 777 TITIK LAMPU JALAN DENGAN ANGGARAN Rp 4,8 MILLIAR
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Palembang akan menambah 777 titik lampu jalan pada 2022 ini. "Ratusan lampu jalan tersebut akan dipasang pada 33 kelurahan dengan prioritas lokasi seperti, Kebun Bunga, 2 Ulu, serta lokasi lain-lainnya," kata pejabat Dinas Perkimtan Kota Palembang Dedy Suprianto, didampingi staf khusus, Rahmat, Minggu 7 Agustus 2022.....
KABUPATEN BANYUASIN KEJAR PAJAK TIMBUNAN JALAN TOL
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuasin akan mengejar Pajak Galian C timbunan jalan tol yang berada di wilayah Kabupaten Banyuasin. "Kita akan kejar pajak tersebut,” kata Roni Utama Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuasin. Hal ini dilakukan, karena proyek pembangunan jalan tol Palembang - Betung terutama yang masuk dalam kawasan Banyuasin diperkirakan....
TARGET PAJAK PROVINSI SUMATERA SELATAN NAIK 10 PERSEN
Total lima sektor pajak Provinsi Sumatera Selatan belum menunjukkan tren positif. Hingga 24 Juli, realisasinya baru sebesar 57,26 persen atau Rp2.107.855.812.316 dari target Rp3.680.900.000.000. Seharusnya, tahapan bulanan sudah mencapai 58,33 persen. Hanya saja, dua sektor pajak di antaranya sudah melebihi tahapan bulanan. Yakni, ....
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TEKEN KERJASAMA PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK BERSAMA
Pemerintah Kota Palembang bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Rabu 20 Juli 2022, melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik (PKSPSE). Penandatanganan dilakukan ....
LEGISLATIF SETUJUI PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DAN TIGA RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muba Tahun Anggaran (TA) 2021 dan Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisatif Pemerintah Kabupaten Muba Tahun 2022 menjadi ....
BPK Sumsel Book Fair 2022
Bekerjasama dengan Gramedia, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera melaksanakan pameran buku yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 24 Agustus 2022.
HUT RI ke-77, Kalan BPK Sumsel Tegas Ingatkan Soal IIP
PALEMBANG - Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-77, seluruh pegawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel melaksanakan upacara bendera di Halaman Kantor Perwakilan, Rabu (17/8/2022).
Secara tegas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Andri Yogama yang bertindak sebagai inspektur upacara mengingatkan kepada seluruh pegawai bahwa tidak ada toleransi bagi pegawai yang melakukan...
58 CASN BPK Sumsel Ikuti Pelatihan JFPAP
PALEMBANG – "Rakyat menaruh harapan besar terhadap BPK dalam mengawal terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan upaya itu tergantung pada Saudara semua sebagai masa depan BPK. Oleh karena itu, jagalah nama baik BPK," demikian amanah Ketua BPK, Isma Yatun kepada 58 Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel saat membuka Pelatihan Jabatan...
Pemkab OKI Buka Peluang Bagi UMKM Ikut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pemkab OKI gencar mendorong dan membuka peluang bagi pelaku usaha lokal dan UMKM melalui digitalisasi Belanja Langsung (Bela) dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). "Dengan diterapkannya .........
Apriyadi Minta Dua Dinas Bekerja Cepat
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Permukiman (Perkim) menjadi perhatian Penanggung Jawab (PJ) Bupati Musi Banyuasin (Muba) H. Apriyadi karena dinilai bekerja cepat pembangunan infrastruktur, yang menjadi fokus misi bupati meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Jadi khusus Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, terumatama Dinas PUPR dan Dinas Perkim harus On The Track dan kerja...
Terima DAK, Bangun Infrastruktur
Empat ruas jalan di Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) segera dibangun. Hal ini ditandai dengan di-launching-nya pembangunan insfrastruktur di Belitang oleh Bupati OKU Timur, H. Lanosin, ST. “Kita akan terus mewujudkan visi OKU Timur maju lebih mulia, dan launching pembangunan infrastruktur ini salah satu bentuk realisasi pada misi ini, yaitu meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur daerah yang berkualitas,...
60% Aset Pemprov Belum Sertifikasi
Pemerintah menargetkan semua aset yang dimiliki pemerintah daerah sudah tersertifikasi pada tahun 2024 mendatang. Dari jumlah ribuan aset tanah yang ada di Sumatera Selatan (Sumsel), saat ini baru 40 persennya yang tersertifikasi. Sisa 60 persen aset tanah Pemerintah Provinsi Sumsel yang masih belum memiliki sertifikat. Dalam dua tahun ini, Pemerintah Provinsi Sumsel akan mengejar sisa 60 persen itu .......
BPK Sumsel Kembangkan Layanan Keuangan Digital
PALEMBANG - Dengan melibatkan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang sedang melaksanakan habituasi di Subbag Keuangan dan Subbag Humas TU Kalan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel terus mengembangkan layanan perbendaharaan dan keuangan secara digital.
Dijelaskan Kepala Subbagian Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Junaidi Syamsuddin saat menyampaikan laporan dalam kegiatan Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran, Penilaian IKPA dan Layanan...
DPRD Minta Kembalikan Dana Hibah KONI Sumsel Sebesar Rp 1,6 Miliar
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumatera Selatan (Sumsel) untuk segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel terhadap penggunaan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumsel Rp1,6 miliar penggunaan anggaran tahun 2021 ......
HD Sampaikan Pendapat Akhir Terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2021
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru (HD) menyampaikan pendapat akhir/sambutan Gubernur Sumsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 bertempat di Ruang Serbaguna Lantai III DPRD Provinsi Sumsel, Senin (4/7/2022). "Hal ini merupakan upaya nyata untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara yang diselenggarakan transparan secara...
Serapan DD Program Ketahanan Pangan Sumsel Belum Optimal
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menilai serapan Dana Desa (DD) untuk program ketahanan pangan dan hewani di Sumatera Selatan (Sumsel) belum optimal karena mencapai Rp325,3 miliar dari target Rp511 miliar. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDTT, Luthfy Latief mengatakan pemerintah pusat mengharapkan Sumsel dengan program Sumsel Mandiri Pangan dapat mencapai target ini hingga 100...
PJ Muara Enim Sampaikan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021
Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim Kurniawan menyampaikan Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 dalam Rapat Paripurna ke VIII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muara Enim, Rabu (29/06). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki dengan...
Penjabat Bupati Musi Banyuasin Sampaikan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Tiga Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif
Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba) Drs. H. Apriyadi, MSi. sampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muba Tahun Anggaran 2021 dan tiga Raperda Inisiatif Pemerintah Kabupaten Muba Tahun 2022. Raperda Pertanggungjawaban APBD dan Raperda Inisiatif tersebut disampaikan dalam ......
Viral Jalan Rusak di Musi Banyuasin, Apriyadi Kucurkan Rp9Miliar untuk Perbaikan Jalan Rusak
Viral di media sosial masyarakat mengeluhkan kerusakan jalan di tiga desa yang berada di Kecamatan Jirak Jaya kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Pemerintah Muba juga mengucurkan Rp9 miliar untuk memperbaiki kerusakan jalan sepanjang 3 kilometer tersebut. Camat Jirak Jaya, Yudi Suhendra mengatakan, adapun ketiga desa yang menjadi perhatian tersebut yakni Desa Rukun Rahayu, Desa Layan dan Desa Mekar Jaya. “Kerusakan jalan tersebut...
Pembangunan Jembatan Penghubung Ujan Mas Ditargetkan Selesai 2023
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru (HD), targetkan pembangunan jembatan di Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumsel, resmi beroperasi pada ............
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Membidik Sumber Pendapatan Asli Daerah Baru, Berdayakan Lahan Parkir Lumban Tirta Kelola Gerai Kuliner
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) melalui Biro Umum dan Perlengkapan tengah membidik sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan melakukan kerja sama dengan.........
Pemerintah Daerah Dapat Melakukan Penatausahaan di Luar Sistem Informsi Pembangunan Daerah
Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, Pemkot Palembang menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda). Hal itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Direktorat.........
Pemeriksa BPK Sumsel Ikuti Sosialisasi Mitigasi Risiko Hukum
PALEMBANG - Dalam rangka peningkatan pemahaman di bidang hukum, pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Sumsel mengikuti Sosialisasi Mitigasi Risiko Hukum Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel Harry Purwaka mengatakan, sosialisasi ini diadakan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta pemahaman yang lebih komprehensif terhadap mitigasi risiko hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan...
Jalan Amblas di Jembatan Enim III Segera Diperbaiki
Jalan lingkar di dekat Jembatan Enim III, Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, yang longsor segera diperbaiki. Pelaksana Harian (Plh) Bupati Muara Enim Kurniawan saat meninjau lokasi jalan amblas tersebut, Sabtu (11/6/2022), mengatakan jalan yang sudah lebih dari satu tahun amblas sekitar 6 meter dari bahu jalan dengan ketinggian sekitar 10 meter ini akan segera diperbaiki. “Sudah lebih dari...
CPNS BPK Diminta Jaga IIP
PALEMBANG - Sebanyak 61 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengikuti pengarahan awal habituasi Angkatan 2022, di Aula BPK Perwakilan Provinsi Sumsel, Kamis (2/6/2022).
Dalam arahannya, Kepala BPK Perwakilan Sumsel Harry Purwaka yang didampingi Kepala Sekretariat Perwakilan Acep Mulyadi, Pemeriksa Madya Zulfikri dan Setyo Winarsih menegaskan agar para CPNS yang umumnya akan menjadi...
Pemda Diminta Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK
PALEMBANG - Secara bertahap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel telah menyelesaikan tahapan pemeriksaan dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 kepada 18 pemerintah daerah yang menjadi objek pemeriksaan di wilayah Provinsi Sumsel.
Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan yang telah dilakukan, dari 18 kabupaten/kota dan provinsi, 14 entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian...
WTP Bukan Jaminan
PALEMBANG - Setelah merampungkan rangkaian pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021.
Secara bergantian BPK Perwakilan Sumsel menyerahkan LHP atas LKPD Tahun 2021 kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten OKU pada 25 April dan kemudian kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten OKU Timur, Banyuasin, PALI, OKU Selatan...
Pimpinan VII BPK RI Serahkan LHP ke Ketua DPRD & Gubernur Sumsel
PALEMBANG - Pimpinan VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Dr. Hendra Susanto, ST, M.Eng, MH, CFrA, CSFA menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2021, pada Senin (25/4/2022).
Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan Hendra Susanto didampingi Auditor Utama Keuangan Negara V Dr. Akhsanul Khaq, Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan AKN V Arif Agus...
Kabupaten Muratara Terima Opini WTP-PSH
PALEMBANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Tahun Anggaran 2021, pada Kamis (14/4/2022).
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Harry Purwaka menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan atas Laporan Keuangan, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini...
DWP BPK Sumsel Anjangsana ke Panti Asuhan
PALEMBANG - Dalam rangka mengisi Bulan Suci Ramadhan 1443 H, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menggelar serangkaian kegiatan bakti sosial yang mengangkat tema ‘Sucikan Hati, Semangat Berbagi’.
Kali ini DWP BPK Perwakilan Provinsi Sumsel melakukan anjangsana sebagai bentuk kepedulian kepada sesama ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan An-Nisa yang berada di Jalan Way...
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Mengeluarkan Kebijakan Penghapusan Pajak Kendaraan di Atas Air
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) mengeluarkan kebijakan penghapusan pajak dan bea balik nama bagi kendaraan bermotor di atas air. Hal ini bertujuan untuk menyegerakan pemulihan ekonomi, khususnya...dan seterusnya
Pemerintah Kota Prabumulih Gelontorkan 17 Miliar untuk Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Kabar gembira bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih (Pemkot Prabumulih). Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) telah dibayarkan Pemkot Prabumulih. "Memang sudah ada persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri...dan seterusnya
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Sosialisasi Pembangunan Rumah Subsidi di Kota Pagar Alam
Merealisasikan pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat di wilayah Sumatera
Selatan khusus Kota Pagar Alam, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim)
Provinsi Sumatera Selatan lakukan rapat koordinasi terkait Program Bantuan Rumah Subsidi Green Housing di Kota Pagar Alam. Kepala Dinas Perkim Sumatera Selatan, Basyarudin Akhmad, mengatakan pemerintah telah menyiapkan program rumah bersubsidi bagi masyarakat yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera...
Program Bantuan Pangan NonTunai Harus Perhatikan 6T
Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), H. Husin, memimpin Rapat
Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Pangan
Nontunai (BPNT). Dalam rakor, Husin menekankan kepada seluruh pihak yang terlibat, tidak diperbolehkan memanfaatkan program BPNT untuk kepentingan lain harus fokus memfasilitas para KPM atau keluarga penerima manfaat......dan seterusnya
Tujuh Kepala Daerah Bergantian Serahkan Laporan Keuangan ke BPK Sumsel
PALEMBANG - Secara bergantian sebanyak tujuh kepala daerah mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 (Unaudited) untuk dilakukan pemeriksaan.
Ketujuh kepala daerah tersebut yakni Walikota Pagaralam Alpian Maskoni menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited dan diterima Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Sumsel Acep Mulyadi pada 11 Maret, Bupati Lahat Cik Ujang datang...
Pemkot Prabumulih Raih Opini WTP ke Sembilan Kali
PALEMBANG - Sejak tahun 2014 hingga 2022 secara berturut-turut Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel.
Hal itu diketahui dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 yang diserahkan Plh. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Acep Mulyadi kepada...
Kabupaten Muba Gagal Pertahankan Opini WTP
PALEMBANG - Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) masih menjadi daerah tercepat dalam menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited sekaligus dalam menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel.
Namun, tahun ini Kabupaten Muba gagal mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sebelumnya telah delapan kali berturut-turut diraih, pasalnya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan...
BPK Sumsel Terima Laporan Keuangan Provinsi, Kab. OKU dan Muratara
PALEMBANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun 2021 dari Pemerintah Provinsi Sumsel dan Kabupaten OKU untuk dilakukan pemeriksaan.
Laporan keuangan tersebut diterima Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Harry Purwaka dari masing-masing kepala daerah, yakni Gubernur Sumsel Herman Deru dan Plh. Bupati OKU Edward Candra, Jumat (25/2/2022).
Harry mengatakan, laporan keuangan...
BPK Serahkan LHP Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Kabupaten Muba
PALEMBANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Jumat (11/2/2022).
LHP yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumsel Harry Purwaka diterima Wakil Ketua III DPRD Muba Edy Susanto dan Plt Bupati Beni Hernedi setelah tim pemeriksa yang diketuai...
Pegawai BPK Sumsel Terima Vaksinasi Booster
PALEMBANG – Dalam rangka mendukung program penanganan pandemi dan peningkatan proteksi individu terutama pada kelompok masyarakat rentan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melaksanakan vaksinasi dosis lanjutan atau booster Covid-19.
Kegiatan yang diikuti para pegawai dan keluarga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Palembang ini dilaksanakan di Aula Sriwijaya BPK Perwakilan Provinsi Sumsel, pada Kamis (3/2/2022).
Sebelum menerima vaksin...
Serahkan LHP Belanja, Pemkot Palembang Diminta Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi dari BPK Sumsel
PALEMBANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah menyerahkan hasil pemeriksaan atas belanja barang dan jasa serta belanja modal semester II Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kota Palembang.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Harry Purwaka, pada saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Walikota Palembang H. Harnojoyo dan Ketua DPRD...
Puncak HUT ke-75, BPK Sumsel Laksanakan Upacara dan Syukuran
PALEMBANG – Setelah sempat dilaksanakan secara virtual, tahun ini upacara dan syukuran puncak peringatan hari jadi ke-75 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dapat dilaksanakan secara langsung di setiap satuan kerja, termasuk di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumsel yang digelar pada Selasa (25/1/2021).
Dalam sambutan Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna yang dibacakan Kepala BPK Perwakilan Sumsel Harry Purwaka disebutkan...
Serahkan Hasil Pemeriksaan Belanja Pemprov Sumsel, Pemkab Muaraenim dan OKU, BPK Harap Bisa Jadi Bahan Evaluasi
PALEMBANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah merampungkan pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumsel dan Kabupaten/Kota Lainnya.
Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021 atas Kepatuhan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumsel telah diserahkan kepada Gubernur Sumsel Herman Deru dan Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati, Jumat (14/1/2022). Berdasarkan hasil...
Serahkan Laporan Keuangan (unaudited) Tahun 2021, Walikota Prabumulih Harap Tak Ada Temuan Berulang
PALEMBANG – Pemerintah Kota Prabumulih menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (unaudited) Tahun 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk dilakukan pemeriksaan, Selasa (11/1/2022).
Dalam kesempatan ini Walikota Prabumulih Ridho Yahya berharap BPK Perwakilan Sumsel dapat melakukan pemeriksaan atas seluruh kegiatan di Kota Prabumulih dan dari laporan keuangan yang telah disusun serta diserahkan untuk dilakukan pemeriksaan...
Pendanaan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang Bersumber dari Hibah Termasuk Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis
Wabah Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang telah menjangkiti manusia dengan cepat dan menyebar secara global telah menjadi isu kesehatan yang melahirkan kekhawatiran dan kekacauan. World Health Organization (WHO) pada 11 Maret 2020 secara resmi menyatakan Covid-19 sebagai pandemi. Indonesia menjadi salah satu negara yang terpapar Covid-19. Angka kasus positif terus bertambah sejak dikonfirmasi oleh Presiden Joko Widodo pada 2...
CPNS BPK Diminta Siap Terima Penempatan di Seluruh Indonesia
PALEMBANG - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel Harry Purwaka mengimbau seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) BPK RI Formasi Tahun 2021 untuk siap menerima penempatan di seluruh Wilayah Indonesia.
Hal itu disampaikan Harry saat membuka kegiatan pemberkasan yang diikuti 39 peserta yang telah dinyatakan lolos pasca mengiku Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di...
BPK Sumsel Terus Kembangkan Kualitas SDM
PALEMBANG – Guna pengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Satuan Kerja yang unggul melalui pembentukan pola pikir perilaku pembelajar dan adaptif terhadap perubahan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel menggelar kegiatan Pengembangan Komunitas Unggulan (PKU) dalam rangkaian peringatan HUT BPK RI ke-75, pada Kamis (20/1/2022).
Kegiatan yang diikuti oleh para pejabat dan pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumsel ini dilaksanakan...
Refocusing Menjadi Solusi Atasi Masalah Keuangan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Pada Masa Pandemi Covid-19
Masih adanya pandemi Covid-19 di nusantara, membuat semua pemerintah daerah (pemda) termasuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mesti mengambil langkah refocusing anggaran agar bisa efektif dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal itu dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten PALI, Ahmad Jhoni, SP., MM., bahwa setiap pembahasan anggaran melalui mekanisme Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)...dan seterusnya
Kota Prabumulih Menyampaikan Laporan Keuangan Tercepat Ketiga Se-Indonesia
Wali Kota Prabumulih, H. Ridho Yahya menyerahkan laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021 di Kantor BPK RI Perwakilan Sumsel, Jl Demang Lebar Daun Palembang, Selasa (11/1). Didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Prabumulih, Jauhar Fahri, SE. Ak., CA., dan Inspektur Kota Prabumulih, Toni Selfriansyah, SH. Wali Kota Prabumulih menyampaikan bahwa laporan ini merupakan upaya seluruh...
Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Hanya Tercapai 39 Persen
Realisasi pendapatan dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan hingga akhir Desember 2021 lalu tidak tercapai. Lagi-lagi guncangan pandemi Covid-19 menjadi salah satu alasan utama masyarakat di Kota Lubuklinggau enggan membayar PPB. Berdasarkan data dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Lubuklinggau dari target Rp8,5 Miliar tahun 2021 lalu, capaian PBB hanya tercapai Rp3,3...
BPK Sumsel Serahkan 8 LHP Kinerja dan PDTT
PALEMBANG - Menutup tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyerahkan tujuh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan satu LHP Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Semester II Tahun 2021. Penyerahan LHP tersebut bertempat di Aula Sriwijaya Kantor BPK Perwakilan Sumsel pada hari Kamis (30/12/21) dan Jumat (31/12/21).
LHP yang diserahkan pada hari Kamis (30/12/21) yakni LHP Kepatuhan...
BPK Sumsel Minta Pemda Optimalisasi Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
PALEMBANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel mengingatkan semua Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Sumsel yang menjadi objek pemeriksaan untuk terus mengoptimalisasikan kualitas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
Hal itu disampaikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Harry Purwaka didampingi Kepala Subauditorat Sumatera Selatan II Roes Nelly saat membuka kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut (PTL)...
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Masih Menggaji Pensiunan Aparatur Sipil Negara Mencapai Rp50 Juta
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mendeteksi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2020 lalu. Ternyata Pemkab OKI tetap menggaji pegawai yang dinyatakan sudah pensiun. Data yang berhasil dihimpun, kelebihan pembayaran gaji untuk pegawai ASN di pemerintahan Bumi Bende Seguguk berjumlah Rp 50.053.400 rupiah. Temuan mengejutkan itu disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan...
Form Penerima Pakaian Paskibraka Kabupaten Muara Enim dan Kelengkapannya
Form Penerima Pakaian Paskibraka Kabupaten Muara Enim dan Kelengkapannya
Yth. Bapak/Ibu Responden
di Tempat
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sedang melaksanakan Pemeriksaan Belanja pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Instansi Terkait Lainnya di Muara Enim.
Kuesioner ini dibuat untuk mengetahui penerima pakaian paskibraka dan kelengkapannya pada Dispora Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Informasi yang diberikan akan bersifat rahasia dan dipergunakan hanya untuk kepentingan...
Komite IV DPD RI Tanyakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ke BPK Sumsel
PALEMBANG - Dalam rangka pengawasan pelaksanaan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) I Tahun 2021, 10 anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (6/12/2021).
Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta mengatakan, selain untuk mengetahui informasi tentang hasil pemeriksaan di BPK RI terhadap...
125 Peserta Ikuti SKB CPNS di BPK Perwakilan Sumsel
PALEMBANG -Setelah dinyatakan lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diikuti 1.194 peserta beberapa waktu lalu, sebanyak 127 peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) formasi Tahun 2021 di BPK Perwakilan Provinsi Sumsel, tanggal 27 November hingga 2 Desember.
Namun dalam pelaksanaanya, SKB yang terdiri dari empat jenis tes...
Pemerintah Kabupaten Muara Enim Menerima Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Senilai Rp2,07 Triliun
Pemerintah Kabupaten Muara Enim menerima Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 senilai Rp2,07 triliun. Dana tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim Dr. H. Nasrun Umar (HNU) dari Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah di Griya Agung, Kota Palembang, Selasa 7 Desember 2021. Adapun rincian belanja...
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Telah Menganggarkan Insentif Guru Honorer
Diberita sebelumnya, Ketua PGRI Provinsi Sumsel, Ahmad Zulinto, menyatakan Empat Lawang masuk satu diantara delapan kabupaten/kota di Sumsel yang belum menganggarkan insentif guru honorer. Kedelapan kabupaten/kota itu adalah Empat Lawang, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan, Ogan Komering Ilir (OKI), Pagaralam, Ogan Ilir, dan Lubuk Linggau...selengkapnya
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menemukan adanya penerimaan jasa penyewaan ambulans di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang digunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme keuangan BLUD. Atas temuan tersebut, manajemen RSUD Kayuagung pun secara langsung menindaklanjuti secara tuntas rekomendasi yang diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumsel...selengkapnya
Pemerintah Kota Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Menyepakati Rincian Dan Besaran Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pagar Alam bersama Pemerintah Kota Pagar Alam sepakat mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Pagar Alam tahun 2022. Pengesahan dituangkan dalam penandatanganan keputusan bersama saat sidang paripurna, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Pagaralam, pada Selasa 23 November 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pagar Alam bersama Pemerintah Kota Pagar Alam. selengkapnya...
Pengaturan Mengenai Bea Meterai Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai
Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya menyebutkan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan dewan perwakilannya. Dengan demikian,...
8 CPNS BPK Perwakilan Sumsel Diambil Sumpah PNS
PALEMBANG - Setelah melaksanakan kedinasan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2019, delapan CPNS Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mendapat penempatan di Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengikuti pengambilan sumpah/janji PNS secara virtual, Rabu (24/11/2021).
Para pegawai di Lingkungan Pelaksana BPK yang telah mengikuti rangkaian pendidikan dan pelatihan (diklat) serta menjalani masa percobaan ini diambil sumpah...
Pemerintah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Menyepakati Kebijakan Umum Anggaran Dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Tahun 2022
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumsel, menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 sebesar Rp 10,1 Triliun. Angka ini sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumsel. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sumsel, H. Herman Deru,...
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Menjadi Ujung Tombak Perkembangan, Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Akan Menuntaskan Pembangunan
Untuk mewujudkan pembangunan suatu daerah, sangatlah penting dibutuhkan perencanaan pembangunan yang mumpuni agar dapat berjalan sesuai arah dan tujuannya. Hal inilah yang mendasari diperlukannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), agar tingkat keberhasilan mencapai yang ditargetkan. Hal tersebut tentunya menjadi dasar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD tahun...
Ada Temuan Kerugian Negara Di Proyek Jembatan Rantau Bayur-Muara Enim
Pembangunan proyek Jembatan Rantau Bayur – Muara Enim, yang menelan dana sebesar Rp37Miliar dari APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 ternyata ada temuan BPK RI terkait kelebihan bayar senilai Rp281.587.196.02. Selain itu, keterlambatan dalam pengerjaan proyek, berujung sanksi wajib menyetorkan uang sebesar Rp693.289.169.32. selengkapnya...
Bupati Empat Lawang Akui Dana Bantuan Gubernur (Bangub) Berperan Penting Majukan Daerah
Komitmen Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru dan Wakil Gubernur H. Mawardi Yahya (HDMY) dalam membangun daerah terus dilakukan secara merata dan berkelanjutan di 17 Kabupaten/Kota. Utamanya pembangunan infrastruktur yang dinilai mendesak dalam rangka pemenuhan kepentingan ekonomi masyarakat. "Pembangungan secara merata dan berkelanjutan di Sumsel sudah kita lakukan karena ini merupakan komitmen kita,” ucap Wakil Gubernur Mawardi Yahya...
Formulir Pelayanan Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan
Formulir Pelayanan Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan
Yth. Bapak/Ibu Warga Masyarakat Sumatera Selatan
di Tempat
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sedang menjalankan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Kuesioner ini dibuat untuk mengetahui efektifitas upaya pelayanan Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Informasi yang diberikan akan...
1.193 Peserta Ikuti SKD CPNS BPK di Palembang
PALEMBANG - Selama tiga hari digelar, tercatat sebanyak 1.193 peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2021 di Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Palembang, pada 29 September - 1 Oktober.
Ujian SKD berbasis Computer Assisted Test (CAT) ini dibagi dalam tujuh sesi, yakni pada hari pertama dan kedua...
Percepat Geliat Pembangunan 70 Desa Persiapan, Herman Deru Kucurkan Dana Stimulan
Sebanyak 70 desa persiapan tersebar di 7 kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan kucuran dana bantuan keuangan stimulan dari Pemerintah Provinsi sebagai yang dialokasikan untuk pemberadaan masyarakat desa. selengkapnya...
Kuesioner Penilaian Pengendalian Intern pada Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi TA 2021 pada Kabupaten Muara Enim
Kuesioner Penilaian Pengendalian Intern pada Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi TA 2021 pada Kabupaten Muara Enim
Yth. Bapak/Ibu Responden
di Tempat
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sedang melaksanakan Pemeriksaan Belanja pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Instansi Terkait Lainnya di Muara Enim.
Kuesioner ini dibuat untuk mengetahui pengendalian intern terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Informasi yang diberikan...
Pemerintah Kabupaten Muara Enim Memberikan Asuransi Kematian kepada 524.169 Warga
Selama tiga tahun, Pemkab Muara Enim melalui program asuransi kematian telah berhasil mengcover sebanyak 524.169 warga Kabupaten Muara Enim melalui APBD. Hal tersebut terungkap pada saat penandatanganan data penduduk peserta asuransi kematian tahap ke-3 yang dilaksanakan oleh 22 Camat se-Kabupaten Muara Enim dihadapan Penjabat (Pj) Sekda Muara Enim Drs. H. Emran Tabrani, M.Si. dan Kadinsos Drs. Bhakti, M.Si. selengkapnya...
Sumatera Selatan Terpilih Sebagai Penerima Dana Hibah dari Amerika Serikat
Sumatera Selatan (Sumsel) terpilih menerima dana bantuan hibah dari pemerintah Amerika Serikat untuk pembangunan infrastruktur serta pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Direktur Kerjasama Pendanaan Bilateral Kementerian PPN/Bappenas, Kurniawan Ariadi, mengatakan Sumsel menjadi satu di antara lima provinsi di Indonesia yang mendapatkan bantuan luar negeri program Millennium Challenge Compact (MCC) dari Amerika Serikat. selengkapnya...
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Menerima Dana Bantuan Infrastruktur Rp269 Miliar
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) kembali mendapat dana bantuan pembangunan infrastruktur senilai Rp269 miliar dari Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang OKU Timur Aldi Gurlanda mengatakan bantuan keuangan bersifat khusus dari gubernur itu digunakan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan. “Kami ada melakukan rehabilitasi jalan dan pemeliharaan infrastruktur lainnya. selengkapnya...
Pemerintah Kabupaten Lahat Mengamankan 24 Aset Milik Daerah dengan Sertifikasi Tanah
Pemkab Lahat dipertengahan tahun ini kembali mengamankan aset milik daerah. Setidaknya 24 aset lahan, kini berhasil disertifikatkan. Aset tersebut diantaranya Sekolah Dasar, Puskesmas dan rumah dinas. Bupati Lahat, Cik Ujang SH mengatakan, kepemilikan aset ini terus dikejar Pemkab Lahat, karena masih banyak aset yang belum disertifikatkan dari era sebelumnya. Terkait aset ini memang harus diselesaikan, agar kepemilikannya tidak hilang,...
Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan...
Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah... selengkapnya
Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2017...
Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk penyerahan pertama ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen)... selengkapnya
Pemeriksa BPK Sumsel Berbagi Ilmu Bersama Peserta Pembelajaran dari Korsel
PALEMBANG - Guna meningkatkan kemampuan dalam menjalankan profesi pemeriksa, 66 pemeriksa di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengikuti Knowledge Transfer Forum (KTF) dengan tema “Mari Menari Tango!! Keselarasan Aplikasi Auditor di SAI dengan Aplikasi Auditee-nya (pembelajaran dari Korea Selatan)”, Kamis (2/9/2021).
Kegiatan berbagi pengetahuan yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi zoom tersebut diisi tiga narasumber,...
Pemerintah Kabupaten Banyuasin Menargetkan Pendapatan Asli Daerah Sebesar Rp2,9 Miliar Melalui Lelang Kendaraan Dinas
Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melelang aset kendaraan dinas. Lelang kendaraan dinas ini, bisa diikuti siapa saja alias terbuka untuk umum. Masyarakat yang ingin ikut lelang, bisa melihat caranya secara online mulai dari tanggal 20 hingga 25 Agustus 2021 mendatang. Masyarakat juga bisa ikut mendaftar pelelangan secara online dan hasil lelang direncanakan pada...
Pemerintah Kabupaten Muara Enim Membentuk Tim Terpadu Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Kendaraan
Pemerintah Kabupaten Muara Enim tengah berupaya meningkatkan potensi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dalam sektor pajak kendaraan. Namun nyatanya, masih banyak kendaraan operasional milik perusahaan sebagian besar tidak membayar pajak untuk Kabupaten Muara Enim, lantaran menggunakan plat nomor di luar kota bahkan berasal dari provinsi lain... selengkapnya
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Menyepakati Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan DPRD menyepakati pembahasan Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 menjadi Perda. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim Nasrun Umar dan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki dalam rapat paripurna VII DPRD...
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Mempercepat Terwujudnya Sumatera Selatan Maju Untuk Semua
Wakil Gubernur Sumsel Ir. H. Mawardi Yahya membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumsel tahun 2019-2023 secara virtual di Command Center Kantor Gubernur pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021... selengkapnya
52.5 Miliar Kado Herman Deru di Hari Jadi Kabupaten OKU Ke 111
Bantuan tersebut disampaikan Gubernur Sumsel H. Herman Deru (HD) didampingi Ketua TP-PKK Provinsi Sumsel Hj. Febrita Lustia Herman Deru saat menghadiri Rapat Paripurna XI DPRD Kabupaten OKU dalam rangka HUT OKU ke-111 di Gedung Kesenian Baturaja, Kabupaten OKU, Kamis (29/7/2021). Bantuan Gubernur bersifat khusus tersebut diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur baik fisik dan non fisik di Kabupaten OKU. selengkapnya...
Herman Deru Serahkan Bantuan Sosial Kepada 400 KK Di Kabupaten OKU yang Terdampak Covid-19
Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) menyerahkan Bantuan Sosial kepada Masyarakat Sumsel di Kabupaten OKU yang Terdampak Covid-19 di Halaman Rumah Dinas Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Kamis (29/7/2021). HD mengatakan bantuan ini merupakan perhatian pemerintah baik Pemprov dan Pemkab OKU kepada 400 Kepala Keluarga (KK). selengkapnya...
Mawardi Yahya Buka Rapat Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Triwulan II Tahun 2021
Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya utarakan dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan dampaknya, Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan gelontoran Dana Alokasi Khusus untuk Tahun Anggaran 2021 dengan total sebesar 6,09 triliun rupiah. selengkapnya...
DPRD Sumatera Selatan Setujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020
Gubernur Sumsel H. Herman Deru (HD) menghadiri Rapat Paripurna XXXI DPRD Prov. Sumsel dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komisi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2020 secara Virtual. selengkapnya...
Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara pada Pelaksana BPK Tahun Anggaran 2021
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 724 Tahun 2021 Tanggal 22 April Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2021, BPK membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia, Pria dan Wanita, berpendidikan Sarjana (S-1) dan Diploma III (D-III) untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil...
Pejabat Wajib Tindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
PALEMBANG - Setelah merampungkan pemeriksaan dan penyusunan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mulai melaksanakan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada 16-18 Juni 2021 dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah Semester I Tahun 2021 pada 23-25 Juni 2021.
Disampaikan Plh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Acep Mulyadi,...
Herman Deru Berikan 110 Miliar untuk Pembangunan Infrastruktur Musi Banyuasin
Bantuan Gubernur bersifat khusus yang diberikan untuk pembangunan infrastruktur fisik
dan non fisik tersebut diutarakan oleh Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru
(HD) pada saat meresmikan Infrastruktur Pemerintah Provinsi Sumsel di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) berada di Jl Ruas Batas Sekayu - Pali, Minggu (20/06/21) kemarin. Ia juga mengatakan, apa yang telah diberikan pemerintah adalah jawaban dari permintaaan masyarakat melalui...
BPK Sumsel Serahkan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan ke Pemkab OKU Timur
PALEMBANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Tahun 2020.
LHP atas LKPD tersebut diserahkan Plh Kepala BPK Perwakilan Sumsel Acep Mulyadi kepada Ketua DPRD Kabupaten OKU Timur Beni Defitson dan Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah, Jumat (28/5/2021).
Acep mengatakan, berdasarkan...
BPK Perwakilan Sumsel Menyerahkan LHP LKPD Tahun 2020 kepada Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dari Enam Kab/Kota
PALEMBANG - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Harry Purwaka mengingatkan kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Dengan demikian opini yang diberikan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan. Bukan merupakan jaminan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah tidak ada fraud yang...
Bergantian, Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah di Enam Kab/Kota menerima LHP LKPD Tahun 2020 dari BPK Perwakilan Sumsel
PALEMBANG - Secara bergantian enam pimpinan DPRD dan kepala daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Sumatera Selatan (Sumsel) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel.
Keenam daerah tersebut yakni Kabupaten Musi Rawas (Mura) dan OKU Selatan diserahkan pada 5 Mei 2021 serta kepada Kabupaten Ogan Ilir, pada 6...
Wakil Ketua BPK Serahkan LHP BPK RI ke Ketua DPRD & Gubernur Sumsel
PALEMBANG - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 kepada Ketua DPRD Hj RA Anita Noeringhati dan Gubernur Sumsel H Herman Deru, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sumsel, Rabu (19/5/2021).
Dalam penyerahan LHP dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19 tersebut, Agus Joko...
Terima LHP BPK, Pemkab OKU Janji Benahi Pengelolaan Keuangan
PALEMBANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Selasa (6/4/2021).
Laporan hasil pemeriksaan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut diserahkan Plh. Kepala BPK Perwakilan Sumsel Acep Mulyadi didampingi Kepala Subauditorat Sumsel II Roes Nelly kepada Ketua DPRD...
Kabupaten PALI Mendapat Opini WDP atas LKPD Tahun 2020
PALEMBANG - Meski sempat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut, namun opini atas Laporan Keuangan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tahun ini mengalami penurunan
Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020, Kabupaten PALI gagal mempertahankan opini WTP dan mendapat opini...
Perubahan Perpres, Lelang Proyek Prabumulih Terkesan Lamban
Jika pada tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan lelang proyek di Pemerintah kota
Prabumulih dilakukan cepat, tahun ini sedikit terjadi keterlambatan lantaran adanya perubahan Peraturan Presiden (Perpres) tentang proses lelang. Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Prabumulih, H Beni Akbari ST MM melalui Kabid Penataan Ruang, Versi Anggi Akbar ST. Menurut Versi Anggi, jika pada beberapa tahun...
Pemkot Punya Dana Cadangan Rp 15 Miliar, Disiapkan Untuk Penanganan Covid-19
Pemerintah Kota Palembang menyebutkan punya dana cadangan senilai Rp 15 miliar yang
bisa dipergunakan kapan pun untuk penanganan Covid-19. Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan alokasi tersebut diperuntukkan sebagai Belanja Tidak Terduga (BTT) sekaligus untuk penanganan Covid-19 hingga tingkat kelurahan. Cadangan untuk penanganan Covid-19 yang dibutuhkan posko PPKM mikro. Sebab hampir seluruh Kecamatan di Kota Palembang menyandang status zona merah....
Pemerintah Kota Palembang Memotong Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Melunasi Hutang Rp218 Miliar
Pemerintah Kota Palembang akan memotong tambahan penghasilan pegawai (TPP) hingga 50 persen untuk melunasi hutang kepada pihak ketiga yang mencapai Rp218 miliar. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa, Senin, mengatakan pemotongan TPP menyasar ribuan pegawai aparatur sipil negara (ASN) untuk semua tingkatan mulai dari eselon II hingga IV. selengkapnya...
Kota Palembang Mulai Juli 2021 Terapkan Ketentuan Baru Pajak Hiburan dan BPHTB
Pemerintah Kota Palembang akan menerapkan ketentuan baru besaran pajak
tempat hiburan dan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
mulai 1 Juli 2021 untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Sulaiman Amin, Selasa, mengatakan pembebasan BPHTB untuk perumahan komersil telah diturunkan batasanya menjadi Rp60 juta dari sebelumnya Rp100 juta. selengkapnya...
Capaian Pajak Bumi dan Bangunan Tembus Target Meski di Tengah Pandemi, Pemerintah Kabupaten Lahat Mengapresiasi Camat dan Lurah
Pemerintah Kabupaten Lahat berhasil mencapai target dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) triwulan (TW) dengan cukup memuaskan. Pencapaian tersebut dipandang cukup memuaskan lantaran saat ini masih masa pandemi Covid-19. Kepala Bapenda Lahat, Sabranudin SE MAP, melalui Kabid PBB P2 dan BPHTB, Meliadi MM, mengatakan realisasi penerimaan PBB P2 hingga 31 Maret 2021 atau triwulan satu sebesar Rp461.125.995 atau...
BPK Perwakilan Sumsel Terima Kunjungan BAKN DPR RI
PALEMBANG - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel, Selasa (16/3/2021).
Kunjungan kerja enam anggota BAKN DPR RI yang diketuai H Wahyu Sanjaya, SE dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait penelaahan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik dan nonfisik tahun 2017-2020 dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR...
Pegawai BPK Sumsel Disuntik Vaksin Covid
PALEMBANG - Sebagai wujud dukungan terhadap upaya pemerintah dalam melakukan percepatan penanganan Covid-19, pegawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengikuti pelaksanaan suntik vaksin tahap pertama. Proses vaksinasi yang diikuti secara antusias oleh pegawai BPK Perwakilan Sumsel tersebut dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siti Fatimah Palembang, pada Senin (15/3/2021).
Dalam pelaksanaannya, sebelum...
Terima Sembilan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, BPK Sumsel Mulai Lakukan Pemeriksaan
PALEMBANG - Secara hampir bersamaan sebanyak tujuh kepala daerah dan dua wakil kepala daerah yang berada di wilayah Sumsel mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 2 Palembang untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 (unaudited) pada Senin (15/3/ 2021).
Agar protokol kesehatan dapat terjaga dan terlaksana dengan baik, waktu...
Walikota Akui Bingung Mana yang Harus Dihemat, Anggaran Pemerintah Kota Prabumulih Dipangkas 90 Milyar
Jika pada tahun lalu Pemerintah Kota Prabumulih mengalami pemangkasan anggaran miliaran rupiah akibat Covid 19, tahun ini pemangkasan kembali bakal dilakukan pemerintah pusat. Tak main-main, pemangkasan anggaran akan dilakukan pemerintah pusat mencapai sekitar Rp 90 miliar melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Bagi Hasil, dan dana lainnya. Hal itu diungkapkan Walikota Prabumulih, H Ridho Yahya,...
Serahkan Laporan Keuangan ke BPK Sumsel, Gubernur Minta Kepala Daerah Responsif
PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumsel bersama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Mura), Pemerintah Kabupaten OKU Timur dan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan menyerahkan Laporan Keuangan (Unaudited) Tahun Anggaran 2020 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel, Rabu (10/3/2021).
Dalam kesempatan ini Gubernur Sumsel H Herman Deru meminta kepada seluruh kepala daerah di Sumsel untuk responsif terhadap tim auditor dari BPK yang datang...
Kota Prabumulih dan Kabupaten Musi Banyuasin Tercepat Menerima LHP BPK se-Indonesia
PALEMBANG - Kota Prabumulih menjadi daerah pertama di Indonesia yang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
LHP atas LKPD TA 2020 tersebut diserahkan oleh Kepala Subauditorat Sumsel II Teguh Prasetyo kepada Ketua DPRD Kota Prabumulih Sutarno, SE dan Walikota Prabumulih Ir...
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Fokus Ekonomi Pedesaan
Penguatan ekonomi pedesaan menjadi salah satu fokus Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2022. Selain itu RKPD 2022 Kabupaten Muara Enim juga konsentrasi pada peningkatan pelayanan publik hingga ketahanan bencana. selengkapnya...
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Gelontorkan Ratusan Miliar Dana ke Desa Tahun 2021
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI membagikan SK besaran anggaran Dana Desa (DD) untuk 314 desa dan 13 kelurahan di 18 kecamatan tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), bertempat di Kantor Pemkab OKI, Selasa (9/2/2021). Pada tahun ini, ADD Kabupaten OKI akan diprioritaskan untuk selengkapnya...
Palembang Realokasi Dana Kelurahan Penanganan Covid-19
Pemerintah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan merealokasi dana kelurahan untuk Pembentuk pos komando dan Peningkat penanganan COVID-19 guna menekan kasus harian di wilayah itu. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa, Selasa di Palembang mengatakan sebelumnya telah dianggarkan masing-masing Rp100 juta untuk 107 kelurahan, dana tersebut selengkapnya...
BPK Sumsel Raih Penghargaan BMN Awards
PALEMBANG - Sukses dalam mengelola Barang Milik Negara (BMN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) diganjar penghargaan BMN Awards Kategori B Pengawasan dan Pengendalian BMN Tahun 2020 oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang.
Piagam penghargaan diserahkan Kepala KPKNL Palembang Ridho Wahyono kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Harry Purwaka, di Gedung KPKNL Palembang,...
BAP DPD RI Kunjungi BPK Perwakilan Sumsel
PALEMBANG - Guna mendapatkan penjelasan terkait Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester I Tahun 2020, Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang terdiri dari Ust. Zuhri M. Syazali, Lc., MA, Hj. Eva Susanti, Asni Hafid beserta sekretariat DPD RI mengunjungi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (4/2/2021).
Anggota BAP DPD RI Ust. Zuhri...
Pemeriksa BPK Tetap Patuhi Prokes dalam melakukan Pemeriksaan LKPD
PALEMBANG - Selain menjaga nilai dasar yakni Integritas, Independensi, dan Profesionalisme (IIP), para pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel yang sedang melaksanakan tugas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2020 diminta untuk mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Harry Purwaka saat pelaksanaan Diklat LKPD TA 2020 yang digelar secara online melalui...
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Mengenai Kawasan Ekonomi Khusus Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan
peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri,...
BPK Serahkan LHP atas Pendapatan Pajak Daerah ke Pemprov Sumsel
PALEMBANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019 dan 2020 (Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Sumsel, Rabu (21/1/2021).
Usai menandatangani berita acara, Kepala BPK Perwakilan Sumsel Harry Purwaka langsung menyerahkan laporan hasil pemeriksaan tersebut kepada Ketua DPRD Sumsel R.A. Anita Noeringhati dan Wakil Gubernur Sumsel H...
BPK Sumsel Terima LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2020 dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
PALEMBANG – Hanya selang satu hari setelah Pemerintah Kota Prabumulih, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) juga mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2020, Jumat (8/1/2021).
Bupati Muba Dodi Reza Alex menyebut, capaian dan upaya penyampaian Laporan Keuangan ini dilakukan semata-mata demi percepatan realisasi roda Pemerintahan dan capaian...
Peringatan HUT ke-74 BPK di Sumsel Berlangsung Meriah
PALEMBANG – Pandemi Covid-19 yang hingga kini masih melanda membuat sejumlah aktivitas tetap dilaksanakan secara terbatas, namun semua itu tak mengganggu kemeriahan pelaksanaan peringatan HUT Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke-74 di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Serangkaian kegiatan peringatan HUT BPK yang mengangkat tema “BPK Tangguh, BPK Terpecaya” mulai dari pertandingan bulutangkis, tenis meja, catur, gaplek, e-Sport, lomba karaoke,...
Refocusing dan Realokasi Anggaran Terkait Penanganan Covid 19 di Pemprov Sumsel
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi yang semakin besar
menunjukkan implikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Terkait hal itu, Pemerintah Daerah wajib menetapkan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk
menanggulangi segala implikasi yang timbul dari pandemi covid-19 ini terutama dalam hal
perencanaan penganggaran penanganan pandemi. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah harus mendukung Pemerintah Pusat untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas, efisiensi,...
Mekanisme Penyaluran, Penggunaan, dan Pelaporan Serta Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2020
Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. selengkapnya...
Pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tujuan
negara Indonesia diantaranya ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah melakukan langkah-langkah untuk menjamin kesejahteraan sosial warga negaranya, hal tersebut diwujudkan salah satunya melalui Rehabilitas Sosial. selengkapnya...
Kota Prabumulih Tercepat Sampaikan LKPD Unaudited TA 2020
PALEMBANG – Tahun ini Kota Prabumulih menjadi daerah pertama di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan sekaligus juga dalam menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan.
Hal itu diketahui setelah Walikota Prabumulih Ridho Yahya secara langsung menyerahkan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2020 kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi...
Enam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Sumsel Diserahkan secara Virtual
PALEMBANG – Menutup tahun 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel menyerahkan enam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Semester II Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumsel, serta LHP atas Belanja Daerah pada Pemkab OKI dan Musi Banyuasin, Rabu (30/12/2020).
Belum meredanya pandemi Covid-19, membuat Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel memutuskan untuk menyerahkan keenam...
BPK Sumsel Serahkan LHP Kinerja dan PDTT Semester II Tahun 2020
PALEMBANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pada Pemerintah Kota Prabumulih dan Lubuklinggau, Selasa (22/12/2020).
Secara bergantian, kedua laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Harry Purwaka, pertama kepada Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya, MM...
Pemerintah Daerah Diminta Segera Tindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
PALEMBANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan meminta pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang telah dilakukan sejak 2005 sampai 2019.
Hal itu disampaikan Kepala Subauditorat Sumsel II Teguh Prasetyo saat membuka kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) Semester I atas hasil pemeriksaan BPK pada seluruh entitas di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang...
Bangun 11 Jalan Poros dan 8 Jembatan, Bupati Askolani Ajukan Pinjaman PEN Rp 500 Miliar
Bupati Banyuasin H Askolani SH MH menargetkan dimasa kepemimpinannya, infrastruktur jalan poros dan jembatan di Bumi Sedulang Setudung yang tadinya 80 persen dalam kondisi rusak, ditargetkan selesai tahun 2023 dengan kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi baik untuk dilalui masyarakat dan terkoneksi antar Kecamatan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. selengkapnya...
2021-2023 Daerah Potensi Divisit Lagi
Pemerintah Daerah (Pemda) Muratara, melalui Badan Keuangan Daerah (BPD) prediksi di 2021-2023 Muratara kembali alami divisit anggaran. Hal itu diungkapkan, kepala BKD Muratara Duman melalui Kepala Bidang anggaran Izhar Rusdi. selengkapnya...
Bupati Lahat Serahkan Bantuan Usaha Kreatif UEF Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19
Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Dinas Sosial menerima bantuan usaha kreatif dari Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru melalui Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Jum’at ( 8/1/2021 ). Bertempat di halaman gedung kesenian lahat. selengkapnya...
Prabumulih, Tercepat Penyerahan LKPD 2020
Pada penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020 ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Sumatera Selatan (Sumsel), Prabumulih kembali menorehkan prestasi menjadi tercepat seluruh Indonesia di 2021 ini. selengkapnya...
Selamatkan Uang Negara Rp1,193 M
Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melalui Majelis pertimbangan berhasil menyelamatkan keuangan daerah sebesar lebih kurang Rp1,193 miliar dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). selengkapnya...
Muba Dapat Bantuan Bus Sekolah, Bus Gratis Untuk Pelajar Bertambah
Bus gratis untuk pelajar bertambah dengan adanya bantuan 1 unit Bus Sekolah dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI untuk Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Jum’at (11/12/2020), meski Transmuba sudah lebih dahulu memberikan layanan gratis untuk pelajar. selengkapnya...
APBD 2021 Ogan Ilir Disahkan
Setelah melalui proses sidang paripurna secara maraton baik siang maupun malam hari, akhirnya raperda APBD 2021 disyahkan oleh DPRD OI dan Bupati OI pada sidang paripurna, Selasa (15/12). Sidang Paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD OI Suharto HS SH didampingi Wakil Ketua II DPRD OI Ahmad Syafe’I MSi dan... selengkapnya...
APBD Muara Enim Turun 5,97 Persen
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tahun Anggaran 2021, direncanakan turun sebesar 5,97 persen dibanding APBD Tahun Anggaran 2020. Hal itu disampaikan Bupati Muara Enim H Juarsah SH dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penjelasan RAPBD Tahun Anggaran 2021, Senin (14/12). selengkapnya...
Berikan Insentif Kepada Guru Ngaji
Karena keterbatasan anggaran, hanya separuh dari total guru ngaji yang terdaftar di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Empat Lawang mendapat insentif. Total guru ngaji yang terdata sebanyak 1.092 orang tersebar di sepuluh kecamatan se-Kabupaten Empat Lawang. Namun untuk tahun ini hanya 600 orang saja yang mendapat insentif guru ngaji. selengkapnya...
BPK Sumsel Beri Pemahaman Tugas dan Permintaan Informasi ke Wartawan
PALEMBANG – Melalui media workshop yang mengangkat tema ‘Bersinergi untuk Akses Keterbukaan Informasi Publik yang Bertanggungjawab’ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel memberikan pemahaman tentang permintaan informasi kepada para wartawan, di Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel, Rabu (2/12/2020).
Dalam kesempatan yang diikuti sekitar 30 wartawan dari berbagai media cetak, elektronik dan online di Palembang ini, Kepala Perwakilan BPK...
Terima Alokasi APBN Rp2,4 Triliun
Pemerintah Kabupaten Muara Enim menerima kucuran dana alokasi sebesar Rp2,4 triliun berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2021. selengkapnya...
Strategi Tingkatkan PAD, Pemkab Lahat Susun Perbup Penyesuain Tarif Retribusi
Guna meningkatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Lahat sedang menyusun beberapa strategi. Diungkapkan Wakil Bupati Lahat, Haryanto SE MM MBA, salah satunya strategi terkait peningkatan PAD ditahun mendatang. Diawali dengan menyusun Peraturan Bupati tentang penyesuaian tarif retribusi pemakaian kakayaan daerah. selengkapnya...
RAPBD Musi Rawas Hampir Rp1,768 Triliun
Pjs Bupati Musi Rawas, Ahmad Rizali menyampaikan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah anggaran dan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Musi Rawas 2021. Di rapat paripurna yang dihadiri 28 anggota dari 40 anggota DPRD Musi Rawas, Jumat (27/11). selengkapnya...
Cor Jalan Strategis Kabupaten
Ruas jalan Babat Banyuasin - Bonot yang menghubungkan Jalintim Palembang Jambi, tepatnya Kecamatan Babat Supat dengan Jalinteng Sekayu-Betung dalam waktu dekat bisa dinikmati dengan mulus. Itu setelah sejumlah titik kerusakan diruas jalan strategis Kabupaten itu dilakukan perbaikan, tidak hanya itu bahkan dilakukan peningkatan kontruksi dengan pengecoran. selengkapnya...
PAD Menurun, DPRD OKU Timur Sahkan APBD Tahun Anggaran 2021
DPRD OKU Timur akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 Kabupaten OKU Timur, Selasa (24/11/2020). Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna di gedung DPRD OKU Timur bersama Bupati OKU Timur, Kholid Mawardi, Wakil Bupati Fery Antoni, para kepala dinas dan anggota dewan. selengkapnya...
Semua Proyek Strategis Selesai Akhir Tahun
Menjelang penghujung tahun 2020 Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Ahmad Hidayat menyebutkan, bahwa sejumlah proyek vital di Bumi Serepat Serasan yang menggunakan anggaran tahun 2020 bakal rampung sebelum pergantian tahun ini. selengkapnya...
Herman Deru Lakukan Peletakan Batu Pertama Stadion di OI
Delapan bulan kedepan Kabupaten Ogan Ilir (OI) bakal memiliki stadion olahraga berstandar FIFA dikawasan Komplek Terpadu KPT Tanjung Senai Indralaya. Proyek pengerjaan pembangunannya di mulai Hari ini Kamis (19/11) diawali dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru, didampingi Pj Bupati OI H. Aufa Syahrizal. selengkapnya...
Kabar Gembira Bagi 2.600 Pedagang Kecil di OKI, Ini Jadwal Pencairan Bantuan Rp 600 Ribu
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) akan mengucurkan bantuan kepada pedagang kecil di pasar masing-masing sebesar Rp 600 ribu. Bantuan ini rencananya akan diberikan kepada 2.600 pedagang kecil. Bantuan tersebut diberikan sebagai stimulus ekonomi bagi pedagang yang terdampak pandemi Corona virus Disease atau (Covid-19). selengkapnya...
Lolos Seleksi, 24 CPNS BPK Lakukan Pemberkasan
PALEMBANG – Setelah dinyatakan lolos tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Sumatera Selatan (Sumsel) Formasi Tahun 2019, sebanyak 24 peserta melakukan pemberkasan dan pembekalan di Aula BPK Perwakilan Sumsel, Kamis-Jumat (12-13/11/2020).
Dalam sambutannya saat membuka kegiatan pemberkasan dan pembekalan ini, Kepala BPK Perwakilan Sumsel Harry Purwaka yang didampingi oleh Kepala Sekretariat Perwakilan Acep...
BPK Tingkatkan Kemampuan Menulis Bagi LO Berita
PALEMBANG – Guna meningkatkan kemampuan Liaison Officer (LO) Berita Satker Pusat dan Perwakilan dalam membuat sebuah berita, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar workshop Penulisan Berita Online yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom, Kamis (19/11/2020).
Dalam kegiatan yang diikuti sekitar 96 peserta ini Biro Humas dan Kerja Sama Internasional (KSI) BPK RI mengundang tiga narasumber, yakni Nugroho Dewanto yang memaparkan...
Perbaiki Cascading, Kejar Nilai Sakip A
Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim mendengarkan paparan dari Pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia. Paparan tersebut diterima langsung Plt. Bupati, H. Juarsah didampingi Plt. Sekda Muara Enim, dr. Yan Riyadi, MARS, melalui video conference di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda Muara Enim, Rabu (11/11)... selengkapnya
Banyuasin Segera Miliki Gedung Pengadilan Negeri Baru
Terhambat karena kondisi pandemi, 85 gedung pengadilan baru yang direncanakan sejak 2 tahun akan dibangun. Kini, mulai didirikan secara bertahap dengan dana yang diberikan pemerintah. Hal itu dikatakan Mahkamah Agung RI, Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., didampingi Bupati Banyuasin, H. Askolani, di sela peletakan batu pertama. Peresmian pembangunan gedung Pengadilan Negeri Banyuasin di halaman Gedung Kejaksaan Negeri Banyuasin,...
Hari Pahlawan, Pegawai BPK Menyaksikan Upacara Secara Virtual
PALEMBANG – Meski tidak dilaksanakan secara langsung, namun pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) tetap menyaksikan Upacara Ziarah Nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan secara virtual, Selasa (10/11/2020).
Peringatan Hari Pahlawan yang dilaksanakan setiap tanggal 10 November itu diikuti sesuai Nota Dinas Sekretaris Jenderal BPK RI tentang Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2020 di Lingkungan Kantor Pusat, Badan...
Pemkab Ajukan Pinjaman Rp147 M ke BSB
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang mengajukan pinjaman daerah ke Bank Sumsel Babel (BSB) sebesar Rp147 milyar. Pinjaman ini untuk membiayai proyek-proyek strategis yang memang perencanaannya sudah masuk dalam proyek strategis daerah... selengkapnya
Mengenal Institut Pemeriksa Keuangan Negara
Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) adalah organisasi profesi bagi para pemeriksa keuangan negara yang bertujuan mengembangkan dan mendayagunakan potensi pemeriksa bagi kepentingan bangsa dan negara.
Dasar Pembentukan IPKN:
BPK telah ditetapkan sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 49 Tahun 2018 Pasal 38. Dari perturan tersebut, BPK dinyatakan ditugaskan untuk membentuk organisasi profesi Jabatan Fungsional...
Cukai Rokok Hampir Tembus Target
Dirjen Bea dan Cukai Indonesia mencatat penerimaan untuk cukai rokok telah mencapai Rp. 134,6 triliun dari target yang dicanangkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 164 triliun. Hal ini diungkapkan Humas Kanwil Bea dan Cukai Sumbagtim, Sad Wibowo Erijanto SE. MH kepada wartawan Sumeks.co, Senin (09/11). selengkapnya...
Diduga Gelapkan Bangub, BPD Laporkan Kades
Badan Pemerintahan Desa (BPD) Gunung Menang, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mendatangi Unit Tipikor Satreskrim Polres PALI untuk melaporkan Kepala Desa (Kades) Persiapan Gunung Menang Timur atas dugaan penggelapan dana bantuan dari Gubernur Sumatera Selatan tahun 2020... selengkapnya
11,8 M Untuk Infrastruktur di Muara Belida
Pemerintah Kabupaten Muara Enim terus mengejar pembangunan infrastruktur khususnya diwilayah pedesaan. Pembangunan infrastruktur dilanjutkan diwilayah ujung timur Kabupaten Muara Enim tepatnya Kecamatan Muara Belida dengan anggaran mencapai Rp11.8 Miliar. selengkapnya...
30 Km Akses Pagaralam “Dihitamkan”
Pembangunan di sektor infrastruktur jalan terus dilakukan. Tahun ini sekitar 30 kilometer disejumlah titik, baik diwilayah kota hingga pelosok dilakukan pengaspalan. “Ada belasan titik jalan yang kita aspal, baik itu di kawasan kota hingga pelosok,” ucap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagaralam, A Parlinsyah ST MM melalui Kabid Bina Marga, Adriansyah ST MM, kemarin. selengkapnya...
PALI Raih Penghargaan Capaian WTP
Pemerintah Republik Indonesia kembali memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dalam hal pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemberian penghargaan WTP dilakukan Kepala Kanwil Provinsi Sumatera Selatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Taukhid SE, Jumat (23/10), di Aula Kantor Bupati PALI disaksikan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab PALI......
HARI SUMPAH PEMUDA
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan, Selamat Hari Sumpah Pemuda.
Mari bersatu dan bangkit!
28 Oktober 1928 - 28 Oktober 2020
Serapan APBD Lahat Sudah 54 Persen
Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Lahat, Sahabadi mengungkapkan, dana serapan APBD Lahat saat ini telah mencapai 54,46 persen. Persentase itu untuk serapan angaran yang telah dipertangung jawabkan, atau sudah ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari SKPD masing – masing. selengkapnya...
1.000 UMKM Lubuklinggau Dapat Bantuan BLT Rp 2,4 Juta, Sisanya Harap Bersabar Sedang Verifikasi
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Koperasi dan UKM) Kota Lubuklinggau telah
mengusulkan 6.000 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mendapat bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta... selengkapnya
Herman Deru Bantu Rp15 Miliar Muluskan Pekerjaan Jalan Akses Wisata Petanang Lubuklinggau
Gubernur Sumsel Herman Deru menghadiri rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Lubuk
Linggau dalam rangka memperingati HUT ke-19 Kota Lubuklinggau di Gedung Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau, Sabtu (17/10/2020)... selengkapnya
Dua OPD Zero Tunggakan ke BPK
Selama tujuh tahun Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berdiri, dari 39 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru dua OPD yang sudah menyelesaikan atau ‘zero’ tunggakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)... selengkapnya
Raih WTP Enam Kali Berturut
Setelah berhasil meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali secara
berturut turut atas laporan keuangan pemerintah daerah, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Kanwil Provinsi Sumsel memberikan penghargaan berupa piagam dan plakat kepada Pemkot Pagaralam, sekaligus memaparkan gambaran kebijakan fiskal kepada Pemerintah Daerah... selengkapnya
Segera Selesaikan Pembahasan APBDes, BPD Dihimbau Berlari, Jangan Maraton
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), A Fauzan melalui Kabid PMD, Fatkhan Mubina menyebutkan dari total 12 Desa yang ada di Kota Prabumulih masih ada tugas desa yang belum melakukan pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). “Terakhir kemarin kita melakukan pelantikan terhadap 9 BPD Pangkul, masih ada Desa Karangan, Muara Sungai, dan Karya Mulya yang belum pelantikan,” jelas Fatkhan... selengkapnya
Penyaluran KUR di Sumsel Meningkat, Didominasi Sektor Pertanian
Gubernur Sumsel, Herman Deru, menerima kunjungan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Senin (12/10). Pertemuan ini salah satunya membahas soal peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) di Sumsel... selengkapnya
Percepat Transaksi Non Tunai
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Sahabadi T, M.Si., melalui Kabid Perbendaharaan Daerah, Meliadi, M.M. mengatakan, sesuai Surat Mentri Dalam Negeri No. 90/1866/SJ dan Surat Edaran Bupati Lahat tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah, seluruh OPD jajaran Pemkab Lahat diminta segera menjalankan arahan tersebut... selengkapnya
Herman Deru Instruksikan OPD Percepat Realisasi Anggaran, Raperda Perubahan APBD Tahun 2020 Disahkan
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Sumsel tahun anggaran 2020 resmi disahkan pada rapat Paripurna ke XVII di ruang rapat Paripurna DPRD Sumsel, Rabu (7/10)... selengkapnya
Herman Deru Tinjau Pengerjaan Perbaikan Jalan Simpang Belimbing – Pendopo PALI
Dalam lawatannya di Kabupaten Panungkal Abab Lematang Ilir (PALI), Jumat (2/10/2020) Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru kunjungan kerjannya dengan meninjau Ruas jalan Simpang Belimbing - Pendopo (PALI)... selengkapnya
Pengurus IPKN Sumbagsel Periode 2020-2023 Resmi Dilantik
PALEMBANG - Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A.,CIPM.,CSFA.,CPA secara resmi melantik pengurus IPKN Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Periode 2020-2023 melalui video conference, Kamis (8/10/2020).
Pengurus IPKN yang dilantik secara virtual tersebut yakni Pengurus IPKN Wilayah Sumsel yang diketuai Harry Purwaka, CSFA juga selaku Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel. Kemudian...
Herman Deru Guyurkan Rp 7,7 Miliar Bantu Puluhan Desa Persiapan di Sumsel
Untuk membantu operasional 77 desa persiapan yang ada, Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengguyurkan anggaran sebesar Rp 7,7 miliar. Prosesi penyerahan bantuan tersebut dipusatkan di Griya Agung, Rabu (7/10). Selengkapnya...
Bupati Bantu 2.5 Ton Beras Dan Rp 125 Juta
Bupati Lahat Cik Ujang SH menyalurkan bantuan kepada warga Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Lahat yang menjadi korban kebakaran pada Minggu (4/10) lalu. Sebanyak 2.5 ton beras dan uang tunai ratusan juta rupiah diberikan di Posko Bantuan Tanggap Darurat Bencana, pada Kamis (8/10). Selengkapnya...
Agar Tepat Sasaran, Sekda Sumsel Instruksikan Cleansing DTKS Bansos
Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Nasrun Umar, menilai upaya cleansing Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) baik secara kuantitas maupun keakuratannya sudah sangat penting dilakukan. Hal itu harus dilakukan agar tidak terjadinya data ganda, sehingga pelaksanaan program bantuan sosial khususnya yang diberikan sebagai stimulus untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dapat tersalur tepat sasaran... selengkapnya
15 Tahun Mangkrak, Herman Deru Tuntaskan Jembatan Rantau Bayur
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru akhirnya melanjutkan penyelesaian pembangunan jembatan yang terletak di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. Jembatan yang mangkrak pembangunannya sejak tahun 2007 lalu itu, selengkapnya...
Pemutihan Pajak Kendaraan Kembali Diperpanjang
Pemarintah Provinsi Sumatera Selatan kembali memperpanjang waktu pemutihan pajak kendaraan bermotor dan Pembebasa bea balik nama (BBN) Kendaraan hingga 31 oktober 2020 mendatang. Hal ini diungkapkan kepala UPTB Samsat OKU 1 Humaniora Basilibasmark didampingi Kepala UPTB Samsat OKU 2 Peninjauan Aidi Purnawan SE MSI saat dibincangi, Minggu (27/9). selengkapnya...
APBD Perubahan Disahkan Dengan Catatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Anggaran 2020 resmi disahkan. Namun, dari masing-masing komisi dewan, ada berbagai catatan atau masukan yang disampaikan oleh komisi-komisi dewan. Dalam rapat paripurna ke-23 penyampaian laporan hasil pembahasan komisi-komisi terhadap APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 yang dipimpin Plt. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Liono Basuki Bsc, Jumat (25/9)... selengkapnya
133 KK Warga Desa Karang Anyar Terima Bantuan Perpanjangan BLT
Pemerintahan Desa Karang Anyar Kecamatan Sikap Dalam kembali menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap ke Empat. Berbeda dengan penyaluran BLT dari bulan April, Mei, Juni, yang mana penerima bantuan mendapatkan uang sebesar Rp 600 ribu per bulannya, Sedangka, selengkapnya...
Hibahkan Tanah untuk Pengembangan Polda Sumsel, Herman Deru Dapat Penghargaan
Peran aktif Gubernur Sumsel, Herman Deru, dalam mendukung kemajuan institusi kepolisian di Sumsel patut diapresiasi, bahkan kali ini penghargaan datang langsung dari Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri. Penghargaan dalam bentuk piagam tersebut diberikan atas dukungan Herman Deru pada pihak kepolisian, salah satunya telah memberikan hibah tanah untuk perkembangan kantor Polda Sumsel seluas dua hektar untuk pembangunan Gedung...
Investor Wajib Sampaikan LKPM Online
Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengingatkan kewajiban menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) bagi para investor secara online. Sebab laporan LKPM online menjadi sangat penting dalam pencapaian target realisasi investasi... selengkapnya
Mulai November 2020 Ganti Rugi Exit Tol Pematang Panggang – Kayuagung Dibayarkan Secara Bertahap
Pembangunan exit tol tambahan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Pematang Panggang – Kayuagung (PPKA) memasuki tahap ganti rugi.
Pembangunan sepanjang 21,35 kilometer yang menghubungkan langsung ke jalan lintas timur (Jalintim) mulai memasuki ganti rugi pada November 2020 mendatang... selengkapnya
Bawaslu PALI Dapat Hibah Tanah 1,5 Hektar
Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) memberikan hibah tanah seluas 1,5 hektar di wilayah Kecamatan Talang Ubi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hibah tanah dari Pemkab PALI ke Bawaslu ditandai dengan penandatanganan Serah Terima Tanah Hibah yang dilakukan oleh Bupati PALI yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) PALI, Syahron Nazil dengan Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro... selengkapnya
Tes SKB CPNS BPK Sumsel Tahun 2020 Terapkan Protokol Kesehatan Ketat
PALEMBANG – Dari 46 peserta yang dinyatakan lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) awal 2020 lalu, sebanyak 44 peserta yang ambil bagian dalam Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel, pada Senin dan Selasa (14 dan 15/9/2020).
Dalam pelaksanaannya, Panitia menerapkan protokol kesehatan secara ketat, saat datang peserta langsung diminta mencuci...
Jembatan Tebing Gerinting-Arisan Gading Mulai Diperbaiki, Total Anggaran Rp1,5 Miliar
Ambruknya jembatan kerangka dan plat besi menghubungkan Desa Tebing Gerinting Utara dengan Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir (OI) hingga patah dua, terjadi pada Minggu 12 Juli 2020 lalu, mulai diperbaiki .“Saat ini proses pengerjaan perbaikan jembatan mulai dilaksanakan, kita anggarkan sebesar Rp 1,5 Miliar,’’kata Kadinas PUPR Pemkab OI Ir Juni Eddy. selengkapnya...
HD Resmikan MTS dan Bantu Pembangunan MA di Ponpes
Gubernur Sumsel H Herman Deru didampingi Wakil Bupati OKU, Drs. H. Johan Anuar, SH, MM menghadiri acara pengajian akbar dan peresmian gedung MTS serta peletakan batu pertama Ruang Belajar Madrasah Aliyah (MA) di Desa Srimulya Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OKU, Minggu (6/09/2020). selengkapnya...
Tanggung Biaya Berobat Honorer dan Keluarganya, Pemkot Palembang Anggarkan Rp 8,2 Miliar
Pegawai honorer atau non PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palembang akan didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehtan. Tidak hanya pegawai saja, istri atau suami beserta anak-anaknya akan turut didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sekretaris Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan. selengkapnya...
6 Ribu Motor dan 2 Ribu Mobil di Lubuklinggau Menunggak Pajak
Saat ini ada 2.406 kendaraan roda dua dan roda empat di Kota Lubuklinggau memanfaatkan program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 1,2 miliar. Kepala UPTB Bapenda Provinsi Sumsel, Lubuklinggau, Addi Ramdoni menyampaikan, capaian tersebut belum terlalu maksimal, mengingat jumlah kendaraan yang menunggak di Kota Lubuklinggau masih cukup banyak... selengkapnya
Tambah 43 Tapping Box Tahun, 6 Terpasang, Sisa Masih Proses
Pemasangan tapping box dinilai efektif untuk meningkatkan pajak dari restoran, rumah makan, hotel, dan lainnya. Pasalnya, adanya tapping box, omset sekaligus pajaknya bisa termonitor. Sehingga, pengusaha restoran, rumah makan, hotel, dan lainnya tidak bisa main-main dengan pajak... selengkapnya
Tingkatkan Pemahaman, BPK Sumsel Sosialisasi Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah
PALEMBANG – Dalam rangka meningkatkan dan menyamakan pemahaman pemeriksa agar hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah menjadi seragam, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel menggelar sosialisasi Kerugian Negara/Daerah dan upaya penyelesaiannya.
Saat membuka kegiatan sosialisasi yang digelar melalui aplikasi Zoom pada Selasa (8/9/2020), Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Harry Purwaka menjelaskan, terkait kerugian Negara/Daerah terdapat kewajiban BPK untuk memantau penyelesaian...
35 Pegawai BPK Sumsel Ikuti Diklat Motivasi Diri
PALEMBANG – Sebanyak 35 pegawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) Self Motivation Skill atau kemampuan memotivasi diri secara virtual melalui aplikasi Zoom selama tiga hari pada 1-3 September 2020.
Selain untuk meningkatkan kemampuan pegawai, diklat yang digelar Balai Diklat PKN Medan ini juga untuk memenuhi sasaran kerja pegawai yang telah disusun...
Gubernur Sumsel Berikan Bantuan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Musi Rawas
Kali ini, Kunjungan Kerja (Kunker) Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru ke Kabupaten Musi Rawas dalam Rangka Pelaksanaan Perbaikan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Tahun 2020. Hadir mendampingi, Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan beserta unsur Forkopimda Kabupaten Musi Rawas, Minggu (30/08/2020), di Desa Yudha Karya Kecamatan Sukakarya. selengkapnya...
Animo Masyarakat Manfaatkan Program Pemutihan Pajak Naik Hingga 400 Persen
Gubernur Sumsel, Herman Deru, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Kantor Samsat UPTB Palembang I yang terletak di Jalan Kapten A Rivai Palembang, Kamis (3/9). Dalam sidaknya tersebut, Herman Deru ingin melihat langsung animo masyarakat dalam memanfaatkan program pemutihan pajak dari Pemprov Sumsel. selengkapnya...
Kepala OPD Wajib Kelola Anggaran Secara Efektif dan Efisien
Puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang hari ini secara langsung mengikuti rapat pembukaan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Palembang 2020. Dalam rapat virtual tersebut, ada beberapa hal yang harus menjadi prioritas OPD dalam menjalankan program kinerja mereka guna melayani masyarakat. Sekda Ratu Dewa yang memimpin rapat mengatakan setiap OPD diminta untuk mengelola...
ASN OKU Jangan Khawatir Tukin Akan Terus Dibayarkan
Kabar gembira bagi ASN dan Guru ASN non sertifikasi di lingkungan Pemkab OKU. Pasalnya, pemkab setempat telah menganggarkan pembayaran kekurangan TPP atau tukin untuk lima bulan ke depan, yakni Agustus hingga Desember. Asisten III Setda OKU, Romson Fitri, menyebut anggaran tersebut sudah disepakati dalam kebijakan KUA PPAS yang sudah ditandatangani antara Pemkab dengan DPRD OKU belum lama ini... selengkapnya
HD Gelontorkan Bantuan Rp 81 Miliar untuk Infrastruktur Muara Enim
Mengisi hari libur Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, Gubernur Sumsel, Herman Deru melanjutkan acara dimulainya Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Muaraenim khususnya Desa Teluk Lubuk Simpang Belimbing... selengkapnya
HD Perbaiki Jalan Demi Kesejahteraan Warga
Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru Anggota DPR RI Hj. Percha Leanpuri, B.Bus., MBA bersama Bupati OKU Timur H. M. Kholid Mawardi melanjutkan agenda kerjanya dengan mengunjungi Desa Saung Dadi Kecamatan BP Peliung, Kabupaten OKU Timur, Sabtu (22/8/2020). selengkapnya...
HD Lanjutkan Pembangunan Jembatan Air Lematang
Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru beserta Anggota DPR RI Hj. Percha Leanpuri, B.Bus., MBA didampingi Bupati Lahat Cik Ujang beserta Wakil Bupati Lahat H. Haryanto, SE, MM Meninjau Secara Langsung Jembatan Air Lematang yang sudah lama terbengkalai tanpa adanya penyelesaian di Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Jum'at (21/08/2020). selengkapnya...
HD Gelontorkan 100 M Untuk Infrastruktur OKU Selatan
Hal tersebut terungkap saat kunjungan kerja Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Tahun 2020 di Desa Lubar Kecamatan Simpang, Kabupaten OKU Selatan, Sabtu (22/8/2020). selengkapnya...
HD Gelontorkan 82 M Untuk Pembangunan Infrastruktur di OKU
Hal tersebut terungkap dalam acara Silaturahmi Gubernur Sumsel H Herman Deru dengan masyarakat Desa Batanghari sekaligus memulai pelaksanaan pembangunan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan Provinsi Sumsel di Desa Batangharu Kecamatan Semidang Aji Kab OKU, Jumat, 21/08/2020). selengkapnya...
BPK Sumsel Siapkan Tim Pemeriksa Penanganan Covid
PALEMBANG – Dalam rangka persiapan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait penanganan Covid-19, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Knowledge Transfer Forum (KTF).
KTF persiapan PDTT mengangkat tema Kebijakan Refocussing dan Relokasi APBD Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Perkembangan dan Penanganan Kasus Covid-19 oleh Pemerintah Daerah, Inspektorat serta Pengawasan Internal oleh BPKP. KTF diikuti 19 pemeriksa...
OPD Diminta Pertahankan Nilai SAKIP
Plt. Bupati Muara Enim, H. Juarsah mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (ODP) agar mempertahankan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berhasil diraih. Juarsah mengatakan nilai SAKIP yang raih sangat mencerminkan kesuksesan program reformasi birokrasi di daerah... selengkapnya
Selamatkan Rp2,4 M dari 20 Rekanan
Upaya intensif Kejaksaan Negeri (Kejari) Muba melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
(Datun) menyelamatkan menyelamatkan membuahkan hasil. Pasca-dua bulan usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan Pemkab Muba dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muba, Kejari Muba mampu menyelamatkan uang negara Rp2,4 miliar. Selengkapnya...
Penerima PKH dan BPNT di Prabumulih Akan Terima Bantuan Tambahan
Para penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) akan mendapat tambahan bantuan dari pemerintah. Penerima bantuan PKH bakal mendapatkan tambahan bantuan beras 10 kilogram dan penerima BPNT yang selama ini hanya dapat bantuan pangan bakal mendapatkan tambahan uang tunai Rp500 ribu... selengkapnya
Untuk Penerangan Jalan, Pemkot Palembang Bayar 80 M, Untung Kini Ada PJU Tenaga Surya dari Dubai
Pemerintah Kota Palembang mendapatkan bantuan hibah 10.441 unit Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga Surya dari negara Dubai yang disalurkan melalui CV Sapa Koja. Walikota Palembang, H Harnojoyo, mengatakan bantuan hibah ini sangat membantu Pemerintah Kota Palembang dalam menghemat anggaran tagihan pembayaran listrik PJU, yang nominalnya bisa mencapai Rp 80 miliar dalam satu tahun. Selengkapnya...
Pegawai BPK Sumsel Ikuti Sosialisasi Aplikasi Kelola Tugas
PALEMBANG – Seluruh pegawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengikuti sosialisasi dan pendampingan pemanfaatan aplikasi kelola tugas yang dilaksanakan Biro Teknologi Informasi (TI) BPK Pusat, Rabu (12/8/2020).
Materi sosialisasi aplikasi kelola tugas yang dilaksanakan secara virtual melalui ruangbpk.go.id selama dua jam pada pukul 10.00 - 12.00 WIB tersebut disampaikan oleh Yusuf Ahmadi, Kepala Subbagian...
Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan, Tingkatkan Penerimaan Pajak Bermotor di Muara Enim
Meski program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama sedang berjalan, namun animo masyarakat Muara Enim untuk membayar pajak cukup tinggi. Terbukti, kenaikan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama meningkat signifikan... selengkapnya
Gara-gara Ini Pemkot Palembang Dapat DID Rp15,9 M
Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dalam pengangaran dan peloporan serta pelaksanaan penangan Covid 19, mendapat apresiasi dari pemerintah pusat... selengkapnya
BPPD Palembang Bahas Penarikan Pajak Sepeda, Harnojoyo : Bisa Jadi Potensi Bagi Daerah
Pemerintah Kota Palembang masih terus mengkaji wacana penerapan pajak sepeda. Terlebih, fenomena pencinta sepeda ini makin menjamur seiiring dengan meningkatnya gaya hidup sehat. Walikota Palembang, Harnojoyo mengatakan, penarikan retribusi atau pajak sepeda sah saja bila diterapkan... selengkapnya
BPK Sepakati Sinergitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan Polri dan Kejaksaan
Jakarta, Selasa (11 Agustus 2020) – Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menyepakati sinergitas tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana dengan Kepolisian RI (Polri) dan Kejaksaan. Hal ini merupakan bagian dari ruang lingkup Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua BPK Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA. dengan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si. dan Jaksa...
Perkuat Koordinasi & Sinergi, BPK Teken MoU dengan Polri dan Kejaksaan
PALEMBANG – Guna memperkuat koordinasi dan sinergitas antar instansi, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dr Agung Firman Sampurna, CSFA menandatangani nota kesepahaman dengan Kapolri Jenderal Polisi Drs Idham Azis, M.Si dan Jaksa Agung RI Dr HST Burhanuddin, SH, MH, Selasa (11/8/2020).
Penandatanganan yang dilaksanakan di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta ini dihadiri secara fisik oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...
Rencana Jangka Menengah Palembang Berubah, Harnojoyo Minta Selaras Pusat
Pandemi Covid-19 memberi dampak kepada semua aspek. Termasuk perubahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Palembang. Dalam rapat Selasa (4/8), Walikota Harnojoyo meminta perubahan yang terpaksa dilakukan ini selaras dengan pusat. selengkapnya...
Penanggulangan Karhutla, Pemprov Sumsel Siapkan Dana 37 Miliar
Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Marwadi Yahya yang hadir saat Rakor Peningkatan Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan ini merupakan keputusan yang baik dan merupakan langkah awal dalam proses pencegahan dan penanggulangan Karhutla yang sering terjadi di Sumatera Selatan. selengkapnya...
Gubernur Herman Deru Serahkan Bantuan Operasional Mobil ke PD IBI Sumsel
Perhatian dan kepedulian Gubernur Sumsel, Herman Deru, kepada para ibu-ibu yang tergabung dalam Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Sumsel sudah tidak diragukan lagi. Saat menerima Pengurus Daerah IBI Provinsi Sumsel di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Selasa (4/8), Gubernur Herman Deru menyerahkan bantuan satu unit kendaraan operasional Suzuki APV kepada PD IBI Sumsel. selengkapnya...
Pengumuman Pendaftaran Ulang Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan Pemilihan Lokasi Ujian Peserta SKB CPNS BPK RI Formasi Tahun 2019
SKB CPNS BPK RI formasi tahun 2019 akan dilaksanakan pada bulan September s.d. Oktober tahun 2020.
Seluruh calon peserta SKB BPK RI diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang SKB, dan memilih lokasi ujian melalui portal https://sscn.bkn.go.id.
Ketentuan pemilihan lokasi ujian adalah sebagai berikut:
Lokasi ujian yang dapat dipilih oleh calon peserta adalah Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI...
Yang Ingin Pajaknya Kembali ‘Putih’ Samsat Baturaja Siapkan Loket Khusus
Masih suasana lebaran, Kantor UPT/Samsat Baturaja siap memberikan pelayanan pajak. Bagi Wajib Pajak (WP) yang akan mengurus pemutihan pajak kendaraan disiapkan loket khusus. “Kita sudah siap memberikan layanan WP yang akan membayar untuk pemutihan pajak kendaraan,” ujar Kepala UPT Samsat Baturaja, Humaniora Basili Basmark, Sabtu (1/8)... selengkapnya
Lahan Kosong di Jalan Protokol Prabumulih Akan Dikenakan Pajak Tiga Kali Lipat
Pemilik lahan yang berada di pinggir jalan protokol yang tidak memanfaatkan lahan miliknya atau tidak dibangun, maka akan dikenakan tarif pajak tiga kali lipat. Walikota Prabumulih, Ridho Yahya, mengimbau kepada pemilik lahan di jalan protokol agar membangun lahannya. Apabila batas dua tahun tidak dibangun, maka pajaknya akan dikenakan dua sampai tiga kali lipat... selengkapnya
Warga Penandingan Sumringah, Kades Bagikan BLT
Wajah Penerima Keluarga Manfaat (PKM) Desa Penandingan sumringah. Bagaimana tidak, mereka baru saja menerima uang Bantuan Langsung Tunai (BLT). Santunan sebesar Ro 600.000 per PKM di serahkan langsung oleh Kepala Desa Penandingan, Idiman. “Alhamdulllah, uang ini sangat bermanfaat bagi kami,” ujar salah seorang penerima PKM, Jumat kemarin (24/7). selengkapnya...
Penyaluran BLT Dana Desa Akan Diperpanjang Tiga Bulan
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumsel, Yusnin mengatakan sudah ada sebanyak 2.171 desa di Sumsel atau sekitar 76,09 persen dari total 2.853 desa di Sumsel telah menyalurkan dan BLT kepada warganya. Total dana BLT yang telah tersalur sebesar Rp 143,36 miliar kepada sebanyak 224.819 penerima. selengkapnya...
Pemda Salurkan Hibah Rp200 Juta ke Imigrasi
Dalam rangka menunjang pelayanan publik bidang keimigrasian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim memberikan bantuan hibah rehab ruang pelayanan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim. Hal ini dikatakan Plt. Bupati Muara Enim H Juarsah SH, disela peresmian inovasi pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim, Kamis (23/7). selengkapnya...
Kades Keban Agung Salurkan BLT
Pemerintah Desa Keban Agung, Kecamatan Mulak Sebingkai, Kabupaten Lahat melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) Tahap III. Masing-masing KPM menerima sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk alokasi tahap III 2020 ini. Penyaluran BLT Dana Desa tersebut berlangsung, selengkapnya...
Wabup Lahat menyalurkan BLT DD di Kecamatan Pulau Pinang
Pandemi Covid-19 masih mengintai. Di Kabupaten Lahat saja masih terdapat 4 kasus terkonfirmasi positif yang menjalani perawatan. Pemerintah pun terus menggelontarkan bantuan, salah satunya BLT Dana Desa. Namun, masyarakat diimbau dapat memanfaatkan perkarangan rumah untuk ketahanan pangan ditengah pandemi. selengkapnya...
Berkinerja Baik Tangani Covid-19, OKI Diganjar 14,905 Milyar
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mendapat tambahan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 14,905 miliar dari Pemerintah pusat karena dinilai berkinerja baik dalam menangani penyebaran Covid-19. Penetapan pemberian insentif ini tertuang dalam, selengkapnya...
BPKAD Berbenah Menuju SIPD
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lahat terus berbenah diri. Apalagi ke depan, dari keseluruhan aplikasi diintegrasikan dalam satu sistem, yang diberi nama Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Ini juga terkait Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, adanya sistem terpadu pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam satu platform berbasis elektronik, terdiri informasi pembangunan daerah, keuangan daerah, dan...
APBD Kembali Defisit Rp 400 Miliar
Belum jelas kapan pandemik Covid-19 ini berakhir, APBD di 2021 tidak akan jauh berbeda pada 2020 ini. Informasi dihimpun media ini, APBD akan tetap ada pemangkasan anggaran untuk pengalihan penanganan Covid-19 dilakukan Pemerintah Pusat sebesar 40-45 persen. Setidaknya, Prabumulih akan kembali kehilangan APBD sekitar Rp 400 miliar. selanjutnya...
BLT Dana Desa Diperpanjang hingga September tapi Nominalnya Separuh, Ini Kata Warga Empat Lawang
Kabar gembira untuk masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). BLT-DD resmi diperpanjang oleh pemerintah tiga bulan hingga September 2020 mendatang. Kepastian itu dibenarkan Kabid Pemdes DPMD3A Empat Lawang, Agusman Mulyadi, Senin (13/7/2020)... selengkapnya
Silpa Tahun 2019 Rp 349 Miliar
Berdasarkan hasil laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2019 sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp349,152 milyar. Sehingga realisasi APBD Provinsi Sumsel 2019 tak mencapai target yang telah ditetapkan... selengkapnya
Terus Merugi dan Dapat Subsidi Setiap Tahun, Dewan Minta Direksi PT SP2J Dievaluasi
Anggota Komisi II DPRD kota Palembang, H Sudirman mendesak Walikota Harnojoyo untuk
mengevaluasi kinerja Direksi PT SP2J yang dianggap belum maksimal. Ini didasarkan atas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) yang disampaikan beberapa waktu lalu... selengkapnya
Serahkan BLT, Bupati Minta Warga Jaga Hasil Pembangunan
Bupati Muratara H Syarif Hidayat, serahkan secara simbolis pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap III ke masyarakat Desa Lubuk Lumbung, Kecamatan Karang jaya, kabupaten Muratara. Pihaknya menegaskan, meski bantuan yang dikucurkan tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan warga, setidaknya bantuan itu bisa meringankan beban masyarakat selama Pandemi Covid-19. selengkapnya...
Guna Percepatan Penyelesaian LHP, BPK Sumsel Gelar Konsinyering
PALEMBANG – Guna percepatan penyelesaian 14 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel melaksanakan konsinyering di kantor dan beberapa hotel di Palembang.
Kegiatan konsinyering ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK dengan pihak entitas dalam rangka proses penyusunan LHP. Dalam proses penyusunan LHP ini dilakukan reviu berjenjang mulai...
Anggota Komite IV DPD RI Apresiasi Kinerja BPK Sumsel
PALEMBANG – Dalam rangka pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Semester II Tahun 2019 ke daerah pemilihan, Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Arniza Nilawati melakukan kunjungan kerja ke BPK Perwakilan Provinsi Sumsel, Senin (6/7/2020).
Usai pertemuan Arniza menjelaskan, selain melakukan fungsi pengawasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan, kunjungan kerja ini juga untuk melihat...
BPK Sumsel Dorong Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
PALEMBANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus mendorong pemerintah setempat untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Harry Purwaka dalam pembukaan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2020 secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting, pada Rabu (8/7/2020).
Dijelaskan Harry, posisi tindak lanjut dengan...
HD Sampaikan Penjelasan Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2019
Gubernur Sumsel H Herman Deru resmi menyampaikan penjelasan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2019 pada Rapat Paripurna XIV DPRD Provinsi Sumsel di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (6/7/2020). HD mengatakan, salah satu kewajiban kepala daerah terkait pengelolaan keuangan daerah adalah... selengkapnya...
Buat Perkantoran Terpadu di Patih Galung
Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih memberikan hibah tanah kepada sejumlah instansi vertikal yang ada di Kota Prabumulih. Silaturahmi sekaligus penyerahan sertifikat perkantoran di daerah Patih Galung itu dilakukan di ruang kerja Walikota Prabumulih, Rabu (1/7)... selengkapnya
Jalan Segera Dibangun, PALI-Mura Hanya 90 Menit
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Tata Ruang, mulai menjalankan Program Gubernur Sumsel H Herman Deru, dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan penghubung antara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dengan Musi Rawas (Mura) yang nantinya diperediksi bisa ditempuh dalam waktu 90 menit saja. selengkapnya...
Sekda Geram, Aset OPD Tak Bersertifikat
Sekretaris daerah (sekda) Kabupaten Muara Enim Ir. H.. Hasanudin Msi, dibuat geram saat memimpin rapat pengelompokan dan pendataan aset Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Muara Enim di Ruang Rapat Serasan Sekundang, Rabu (1/7). Pasalnya pada rapat tersebut... selengkapnya...
Lampiran Surat Permintaan Profil Entitas per Semester I Tahun 2020
Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Nomor: 216/S/XVIII.PLG/06/2020
Tanggal : 6 Juli 2020
Perihal: Permintaan Profil Entitas per Semester I Tahun 2020
Lampiran surat dapat diunduh melalui tautan berikut:
Lampiran Profil Entitas
Kami harap lampiran yang telah diisi dapat kami terima dalam bentuk softcopy paling lambat Kamis, 9 Juli 2020 ke email dep.sumsel@bpk.go.id.
Korespondensi terkait surat ini dapat melalui kontak berikut.
Demikian yang dapat kami sampaikan,...
Muara Enim Terima Bantuan Karhutla Rp5 Miliar
Pemerintah Kabupaten Muara Enim mencapat kucuran dana sebesar Rp5 miliar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dana tersebut merupakan bantuan bagi pemerintah daerah dalam upaya mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bantuan tersebut diterima langsung oleh, selengkapnya...
KPUD Ogan Ilir Geser Anggaran Rp 2 Miliar, Penyesuaian Pilkada 2020 saat Pandemi
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ogan Ilir menggeser anggaran sekitar Rp2 Miliar
hasil dari rasionalisasi dan restrukturisasi anggaran... selengkapnya
Warga Desa Tanjung Agung Ogan Ilir Mengeluhkan Dana PKH Mereka Dipotong hingga Mencapai 50 Persen
Puluhan warga Desa Tanjung Agung Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir Sumsel mendatangi rumah Kepada Desa (Kades)... selengkapnya
Pemprov Sumsel Pertahankan Opini WTP
PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Opini BPK disampaikan Anggota V BPK, Bahrullah Akbar yang hadir secara virtual melalui video conference dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019...
Gubernur HD Akan Hibahkan Lahan Untuk Ditlantas Sumsel
Gubernur Sumsel H Herman Deru mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke 74 dan HUT Polda Sumsel yang ke-71 yang akan diperingati pada 1 Juli 2020 mendatang. Hal tersebut diungkapkannya saat menerima audiensi Kapolda Sumsel Irjen. Pol. Prof. Dr. Eko Indra Heri S., MM., didampingi DIR Lantas Polda Sumsel Kombes Pol Drs Juni, SH di Ruang Tamu Gubernur, Kamis, (25/06/2020). Gubernur...
Peroleh Opini WTP Sembilan Kali, Kabupaten Banyuasin Diminta Segera Tindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
PALEMBANG – Pemerintah Kabupaten Banyuasin memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019.
“Semoga capaian dan prestasi ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” kata Kepala BPK Perwakilan Sumsel, Harry Purwaka usai menyerahkan hasil pemeriksaan kepada...
BPK Sumsel Kembali Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Empat Pemerintah Daerah
PALEMBANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menyerahkan Empat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 kepada Ketua DPRD dan kepala daerah, di Aula BPK Perwakilan Provinsi Sumsel, Selasa (23/6/2020).
Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Harry Purwaka kepada Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Muaraenim, Nino...
Gubernur Herman Deru Berikan Bantuan 90 Miliar Untuk Pembangunan Empat Lawang
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru berikan bantuan 90 Miliar untuk Pembangunan Empat Lawang. Bantuan tersebut diberikan oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru untuk di Empat Lawang, antara lain jalan, jembatan dan irigasi. selanjutnya...
Panggung di Alun-Alun Taman Kota Pangkalan Balai Banyuasin Terbengkalai dan tidak Terawat
Panggung di Alun-alun Taman Kota Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, terbengkelai tak terawat dan terkesan mubazir. Dalam dua tahun belakangan ini panggung terbengkalai tak terpakai saat even besar di Banyuasin. Kini panggung dari lantai hingga atap yang dibangun dari dana APBD Banyuasin itu, sudah banyak yang rusak dan lampu hias disisi jalan juga tidak berfungsi. selanjutnya...
Empat Daerah Terima Opini WTP dari BPK Sumsel
PALEMBANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 kepada empat kabupaten/kota di Sumsel.
Pertama LHP atas LKPD 2019 diserahkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumsel Harry Purwaka kepada Bupati Ogan Ilir H M Ilyas Panji Alam dan Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir Suharto HS...
BPK Sumsel Serahkan LHP LKPD Kabupaten OKU Timur Via Video Conference
PALEMBANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyerahkan Laporan Hasil Pemerksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten OKU Timur secara video conference, Jumat (19/6/2020). Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten OKU Timur ini merupakan penyerahan LHP LKPD yang ketujuh dari sebelumnya telah diserahkan enam LHP LKPD.
Dalam masa pandemi covid-19, tim pemeriksa tidak dapat melakukan...
Dinas PUPR Gandeng Kejari Muba, Tindaklanjuti LHP BPK, Tagih Lebih Bayar Rp17 Miliar
Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Selatan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Musi Banyuasin (Muba) kembali menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Muba. LHP BPK tersebut merupakan hasil audit kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muba terkait, selengkapnya...
Rp36 M Serapan Anggaran Penanggulangan Covid-19
Wali Kota Prabumulih, H. Ridho Yahya menyebutkan serapan anggaran untuk penanggulangan Covid-19 di kota nanas mencapai lebih-kurang Rp36 miliar. Hasilnya, Prabumulih pun saat ini menjadi zero Covid-19 dan sudah berhasil keluar dari zona merah menjadi zona kuning dan menuju zona hijau. “Dana Rp36 miliar itu, paling banyak digunakan untuk, selanjutnya...
Herman Deru Siapkan Tim Penyelesaian, Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Dilakukan Bertahap
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, meninjau langsung lahan pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring seluas sembilan hektare di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang, Selasa (16/6/2020). Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru mengatakan, selengkapnya...
New Normal, BPK Sosialisasikan Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai & Aplikasi Kelola Tugas
PALEMBANG – Guna memaksimalkan pelaksanaan tugas di masa dalam tatanan normal baru dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyiapkan mekanisme penyesuaian sistem kerja pegawai dan aplikasi kelola tugas.
Mekanisme penyesuaian sistem kerja tersebut tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 12/SE/X-XIII.2/5/2020 tentang Perubahan Kelima atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal...
BPK Sumsel Minta Pemda Siapkan Akses Data Online
PALEMBANG – Meski berada dalam keterbatasan karena pandemi Covid-19, namun Badan Pemeriksa Keungan Negara (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) tetap melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara secara profesional.
Untuk itu guna menunjang tugas dan fungsi BPK, pemerintah daerah diharapkan dapat menyiapkan akses data secara online berupa penyediaan sistem informasi untuk akses data terdiri dari sistem aplikasi komputer, infrastruktur...
BPK Sumsel Minta Pemda Siapkan Akses Data Online
PALEMBANG – Meski berada dalam keterbatasan karena pandemi Covid-19, namun Badan Pemeriksa Keungan Negara (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tetap melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara profesional.
Untuk itu guna menunjang tugas dan fungsi BPK, pemerintah daerah diharapkan dapat menyiapkan akses data secara online berupa penyediaan sistem informasi untuk akses data terdiri dari sistem aplikasi...
Serahkan LHP LKPD Kabupaten Muratara, BPK Tetap Utamakan Protokol Kesehatan
PALEMBANG – Untuk pertama kalinya pada massa pandemik Covid-19, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menggelar kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2019, pada Selasa (16/6/2020).
Meski digelar secara langsung di Aula kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumsel, kegiatan penyerahan LHP atas LKPD TA 2019 kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRD Muratara ini tetap mengutamakan penerapan...
Gubernur HD Hibahkan Rp25 Miliar Untuk Rsud Baturaja, OKU
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru (HD) terus melakukan peningkatan fasilitas kesehatan, di provinsi ini. Dan Sabtu (6/6) siang telah melakukan peletakan batu pertama Pembangunan Gedung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Soetowo Ogan Komering Ulu (OKU), selengkapnya...
Terima Tak Sampai Rp 600 Ribu, Warga Tebing Gerinting Minta Periksa Penyaluran BLT Dana Desa
Belasan warga Desa Tebing Gerinting Utara, Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Sumsel mendatangi kantor DPRD Ogan Ilir, Senin (8/6/2020). Mereka menuntut pembagian yang dinilai tidak merata ke beberapa warga desa tersebut. Tak hanya mendatangi, mereka juga membawa beberapa spanduk yang meminta kepada anggota dewan untuk memeriksa pembagian bantuan di tengah Pandemi ini. selengkapnya...
Dinas Sosial Pagaralam Bagikan Sembako
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pagaralam mengimbau kepada masyarakat Pagaralam, yang belum mendapatkan Bantuan Sosial (Bansos) sembako melalui dana APBD Kota Pagaralam, untuk bisa segera berkoordinasi dengan pihak Kelurahan, selengkapnya...
Bupati Minta Tidak Ada Lagi Pemangkasan
Bupati Empat Lawang H. Joncik Muhammad meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk tidak melakukan pemangkasan anggaran lagi. Khususnya kepada daerah yang sudah ditetapkan New Normal. Status Kabupaten Empat Lawang saat ini sudah New Normal bersamaan dengan 102 daerah di Indonesia. Hal ini disampaikan Bupati saat, selengkapnya...
Diambil Sumpah Jabatan, 18 Pemeriksa BPK Sumsel Diminta Jaga Integritas
PALEMBANG – Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Harry Purwaka melantik dan mengambil sumpah 18 Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP), di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumsel, Selasa (2/6/2020).
Dalam sambutannya, Harry menyebutkan pengambilan sumpah ini diwajibkan kepada semua PNS yang memangku suatu jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Pasal...
Kronologi Oknum Kadus dan Anggota BPD di Muratara Potong Dana BLT DD, 18 KK Hanya Terima Rp 400 Ribu
Gencarnya bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terdampak Covid-19
dimanfaatkan oleh oknum perangkat desa... selengkapnya
Pemkot Palembang akan Tambah Rp 4 Miliar, Pencegahan Covid-19 di Palembang
Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan menambah anggaran sebesar Rp 4 miliar untuk penanganan Virus Corona atau COVID-19 di Palembang... selengkapnya
Di Masa WFH, Pegawai BPK Tetap Mengikuti Diklat
PALEMBANG - Meski beberapa kali memperpanjang pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (work from home) di tengah Pandemik COVID-19, namun tak membuat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghentikan aktivitas, melainkan tetap menjalankan kewajiban seperti biasa.
Seperti kegiatan diklat yang digelar Balai Diklat PKN Medan tetap diikuti pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Namun kegiatan tidak dilaksanakan pada umumnya, melainkan...
Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan
Pajak merupakan penerimanaan negara terbesar yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) yang digunakan untuk kegiatan dalam menjalani pemerintahan tanpa mendapat imbalan secara langsung. Selain itu, alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. selengkapnya
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas... selengkapnya
FK2DP Bantah Adanya Potongan DD
Munculnya pemberitaan media online yang mengatakan, adanya dugaan pemotongan Dana
Desa (DD) oleh oknum di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dibantah oleh kepala desa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa PALI (FK2DP)... selengkapnya
Dinsos Sumsel Salurkan Bansos, 902 Orang Lansia di Sumsel Terima Bantuan Progres LU Kemensos RI
Sebanyak 902 orang lanjut usia di Sumsel menerima bantuan program rehabilitasi sosial
lanjut usia (progress LU) Kementerian Sosial RI.
Bantuan tersebut diberikan melalui Balai Lansia Budhi Darma Bekasi, senilai Rp
2.435.400.000... selengkapnya
Jumlah Penerima Kartu Prakerja Bertambah Jadi 50 Orang
Usulan dari 4 ribu calon penerima kartu pra kerja di Kota Nanas ini, awal hanya 4 orang lolos menjadi penerimanya. Belakangan, jumlah tersebut terus bertambah dari 4 orang menjadi 9 orang. Lalu, bertambah menjadi 35 orang. Dan, per-30 April lalu sudah mencapai 50 orang... selengkapnya
Stimulus Pemkot untuk Warga Palembang : Gratis Tagihan PDAM Tirta Musi sampai Kelonggaran Membayar Pajak
PDAM Tirta Musi menggratiskan tagihan bagi sebagian masyarakat kota Palembang untuk bulan Mei dan Juni 2020. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi beban masyarakat ditengah pandemik Covid-19... selengkapnya
Eks Mobdin Camat Dialihkan Ke OPD
Guna menunjang kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Eselon III dan IV di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Selatan Mobil Dinas (Mobdin) Camat yang lama di alihkan dengan pinjam pakai... selengkapnya
Anggaran Penanganan Covid-19 di Sumsel Naik Menjadi Rp 120 Miliar
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Selatan, Nasrun Umar, melangsungkan Video Conference (Vidcon) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), berkenaan dengan
langkah-langkah antisipasi penanganan penyebaran Covid-19 bertempat di Ruang Command Centre Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (3/4)... selengkapnya
Berapa Lama Virus Corona Bertahan di Permukaan Benda?
Sebuah studi menunjukkan bahwa virus corona dapat bertahan hidup di permukaan benda mati selama lebih dari seminggu. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat.
Virus corona dapat bertahan antara empat dan lima hari di berbagai benda, seperti:
Di sarung tangan operasi/medis: 8 jam
Di bahan kayu: 4 hari
Di bahan Stainless Steel: 5 hari
Di bahan karton/kardus: 24...
Perkuat Ilmu Keagamaan, BPK Rutin Gelar Kajian Online
PALEMBANG - Dalam rangka menambah ilmu dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di Bulan Ramadhan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar kegiatan ceramah agama. Karena sedang dilanda wabah Covid-19, kegiatan dilakukan secara virtual.
Masjid Baitul Hasib BPK Pusat berkolaborasi dengan Masjid Baitul Hasib BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menggelar kajian keagamaan secara online yang diisi Ustad Nurchalidin Tahar, Lc, MA...
Bupati Banyuasin H Askolani Sampaikan Capaian Berbagai Target Pembangunan Daerah di Paripurna LKPJ
DPRD Kabupaten Banyuasin menggelar sidang paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019 di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin, Senin (13/04/2020)... selengkapnya
Bentuk Pencegahan Wabah Covid-19 Meluas dari Pemkab Banyuasin: Mempercepat Pencairan Dana PKH
Pemkab Banyuasin telah mempercepat pencairan dana bantuan Program Keluarga Harapan
(PKH).
Bantuan tahap II yang biasanya dijadwalkan pada April, kini sudah keluarkan pada Maret
2020 lalu... selengkapnya
Masa WFH Kembali Diperpanjang, Pegawai BPK Tetap Kerja Dari Rumah
PALEMBANG – Pandemik Corona (COVID-19) yang hingga kini belum juga berakhir membuat Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali mengambil kebijakan memperpanjang masa pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (work from home).
Masa Work From Home (WFH) yang semula dilaksanakan 17 hingga 31 Maret 2020 diperpanjanghingga 14 April dan untuk ketiga kalinya, Sidang BPK yang digelar di Jakarta memutuskan bahwa WFH...
Karena Corona, Ada Pergeseran Anggaran di Pemkot Palembang Rp 8 Miliar Diambil dari Sektor Ini
Penanganan pencegahan Covid-19 atau Virus Corona membutuhkan tak sedikit anggaran
guna mempersiapkan sarana dan prasana alat kesehatan sekaligus pelindung diri terutama bagi tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan pandemi ini... selengkapnya
Dana Desa Bisa Dialihkan untuk Mencegah Penyebaran Virus Corona
Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Taufik Madjid
menyebut pihaknya telah menerbitkan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang PrioritasPenggunaan Dana Desa Tahun 2020... selengkapnya
Empat Lawang Wacanakan Tiga Kecamatan Baru
Wacana pembentukan tiga kecamatan baru di Kabupaten Empat Lawang, saat ini masih dalam proses. Pemkab Empat Lawang sudah menyampaikannya ke pemerintah pusat... selengkapnya
95 Orang Anggota PPK OKU Selatan Dituntut untuk Profesional, Integritas dan Netralitas
Sebagai Panitia untuk menyukseskan perhelatan di Pilkada serentak 2020, sebanyak 95 orang anggota PPK dari 19 Kecamatan di Kabupaten OKU Selatan dituntut kerja secara profesional... selengkapnya
BPK Sumsel Serahkan LHP LKPD KAB. MURA Via Video Conference
PALEMBANG –Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Mura) TA 2019 melalui video conference, Kamis (9/4/2020).
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas...
Alur Permintaan Informasi Publik Melalui Email
Seperti yang sudah diumumkan sebelumnya, sebagai tindakan pencegahan penyebaran COVID-19, penerimaan permohonan informasi publik saat ini hanya dapat melalui email humastu.sumsel@bpk.go.id
Berikut Alur Permintaan Informasi Publik melalui Email
(Klik untuk memperjelas gambar)
Permintaan hanya akan diproses apabila seluruh dokumen beserta lampiran yang disampaikan telah diterima dengan lengkap.
BERSAMA LAWAN COVID-19
"Ajakan ini bukan untuk membatasi diri dari lingkungan sosial dan sekitar, tapi untuk membatasi penyebaran Covid-19 menjadi lebih luas."
#bersamalawancovid-19 #yukdirumahsaja
WFH, DISIPLIN PEGAWAI BPK SUMSEL TETAP BERLAKU
PALEMBANG – Sebagai respon kebijakan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menerapkan sistem kerja work from home(WFH) hingga 31 Maret 2020 mendatang.
Penerapan WFH telah diberlakukan baik di Kantor Pusat dan seluruh Kantor Perwakilan, seperti halnya yang dilakukan di Kantor Perwakilan Sumsel yang telah menerapkan WFH sejak 18 Maret lalu. Sehingga layanan tatap muka...
GUBERNUR SUMSEL SERAHKAN LAPORAN KEUANGAN ANAUDITED KE BPK
PALEMBANG – Setelah sejumlah kepala daerah dari beberapa kabupaten/kota, kali ini giliran Gubernur Sumsel Herman Deru mendatangi BPK Kantor Perwakilan Sumsel untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.
Laporan keuangan yang diserahkan oleh Gubernur tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK Kantor Perwakilan Provinsi Sumsel, Harry Purwaka, Selasa (17/3/2020).
Kepala Kantor BPK Perwakilan mengatakan, pemeriksaan akan...
KABUPATEN OKU JADI DAERAH KETIGA RAIH OPINI WTP DARI BPK
PALEMBANG – Selain tercepat keempat di Indonesia menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kabupaten OKU juga menjadi daerah ketiga di Sumsel meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Sumsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Sumsel Harry Purwaka saat melakukan penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran...
Omset Kurang Rp9 Juta Bebas Pajak
Langkah untuk adanya pengklasifikasian omset restoran yang dikenai pajak melalui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, setelah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, resmi disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang... selengkapnya
Herman Deru Siap Kucurkan Rp37 Miliar
Keseriusan Gubernur Sumsel, H. Herman Deru menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 9 titik rawan karhutla di Sumsel tak perlu diragukan lagi. Untuk mencegah karhutla berulang di wilayah tersebut, Pemprov Sumsel bahkan sudah menyiapkan bantuan dana mencapai Rp37 miliar pada tahun 2020... selengkapnya
Targetkan Penerimaan Bagi Hasil Pajak
Pemkab Muaraenim pada tahun 2020, telah menargetkan Bagi Hasil Pajak Orang Pribadi sebesar Rp 26.779.512.880,85 sesuai dengan Perpres Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN Tahun 2020. Hal ini terungkap pada saat acara Pembukaan Sosialisasi Perpajakan Orang Pribadi Tahun 2020 Sekaligus Pekan Panutan Penyampaian SPT PPH Orang Pribadi Tahun 2019 di Hotel Griya Serasan Muaraenim, selanjutnya...
Gubernur Herman Deru Gelontorkan Rp20 miliar, Perbaikan Infrastruktur di Muratara
Demi kelancaran aktifitas jalannya perekonomian masyarakat di desa Ketapak Bening Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musirawas Utara (Muratara) Gubernur Herman Deru memberikan bantuan dana untuk pembangunan infrastruktur jalan dikawasan tersebut. Bantuan Infrastruktur jalan yang digelontorkan Gubernur Herman Deru di Muratara kali ini tidak tanggung-tanggung dengan nilai Rp 20 Miliar lebih, selanjutnya...
PENGUMUMAN
Penutupan Sementara Layanan Publik di BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel dengan ini mengumumkan menutup sementara pelayanan publik di BPK, yaitu:
Pelayanan permohonan informasi dan pengaduan pada Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) di seluruh Kantor BPK (Pusat dan Perwakilan);
Perpustakaan Riset BPK di seluruh Kantor BPK (Pusat dan Perwakilan); dan
Museum BPK di Magelang, Jawa Tengah dan Mini...
BPK SUMSEL TERCEPAT SERAHKAN LHP LKPD TA 2019
PALEMBANG – Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi perwakilan pertama di Indonesia menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
LHP LKPD tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Kantor Perwakilan Sumsel Harry Purwaka kepada Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex dan Ketua DPRD Muba, Sugondo pada...
TERIMA LKPD 2019, BPK MINTA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
PALEMBANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2019 dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Lahat dan Kota Palembang, Jumat (13/3/2020).
Menurut Kepala BPK Kantor Perwakilan Sumsel Harry Purwaka, agar pemeriksaan terinci atas LKPD dapat berjalan lancar sesuai waktu yang ditentukan, diharapkan komunikasi antara tim pemeriksa dengan pemerintah...
PEGAWAI BPK SUMSEL ANTUSIAS IKUTI PENDAMPINGIN PENGISIAN SENSUS ONLINE
PALEMBANG – Ratusan pengawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel terlihat antusias mengikuti pendampingan pengisian data Sensus Penduduk 2020 secara online, di Aula Kantor Perwakilan BPK Provinsi Sumsel, Kamis (12/3/2020).
Usai membuka kegiatan, Kepala Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Harry Purwaka langsung mengikuti proses pengisian melalui website sensus.bps.go.id bersama seluruh pegawai didampingi tim dari Badan Pusat Statistik...
Pajak Alber Dihapuskan
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) alat berat dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) alat berat terhitung Oktober mendatang, bakal dihapuskan. “Iya bakal dihapuskan”, kata Eka Juarsa, S.Sos., M.Si., Kepala Badan Pendapatan Daerah UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyuasin I. selengkapnya...
Diamankan dari Mantan Pejabat, Kejari Sita 27 Kendaraan Dinas
Sebanyak 27 kendaraan dinas (randis) Pemkab Lahat disita Kejari Lahat. Sebelumnya, 24 kendaraan disita. Kini, tiga kendaraan lagi disita dari pensiunan PNS Lahat. Ketiganya, Mitsubishi L200, Suzuki APV, dan Daihatsu Terios. selengkapnya...
BPK TERIMA PENYERAHAN LKPD UNAUDITED DARI PEMKAB PALI DAN OKU TIMUR
PALEMBANG – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumsel Harry Purwaka secara langsung menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited 2019 dari Kabupaten PALI dan OKU Timur, Rabu (11/11/2020).
Laporan keuangan Unaudited tersebut diserahkan oleh kepala daerah masing-masing, yakni Bupati PALI Heri Amalindo dan Bupati OKU Timur M Kholid Mawardi.
Menurut Harry, penyerahan LKPD sesuai amanah Undang-Undang Nomor 1...
Perbup Perlambat Pencairan Dana Desa
Peraturan Bupati (Perbup) menjadi salah satu kendala lambannya pencairan tahap pertama dana desa di Sumsel tahun 2020. Dari total 2.853 desa menerima bantuan dari pusat, terhitung Februari 2020, baru 25 desa yang menerima pencairan bantuan dari pusat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumsel, Yusnin mengatakan, di Sumsel ada 2.853 desa tersebar di 14 kabupaten/kota yang menerima bantuan dari...
Atasi Kemiskinan, Optimalkan BUMDes
Untuk mengentaskan kemiskinan, Pemkab Lahat mengajak seluruh desa membuat dan mengoptimalkan BUMDes. ‘’Dana Desa jika dimanfaatkan semaksimal mungkin bisa jadi solusi mengurangi angka kemiskinan,’’ ujar Wakil Bupati Lahat Haryanto, SE., MM., MBA. Dikatakan, dengan menggalakkan program BUMDes seperti di bidang pertanian, UMKM, peternakan, usaha koperasi bisa menciptakan peluang selanjutnya..
2021, Seluruh OPD Terima TPP
Kabar gembira bagi ASN Pemkab OKI. Mulai tahun depan, 2021, 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diusulkan menerima Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Selama ini baru ada delapan OPD yang mendapat TPP tersebut. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKI, Ir. Mun’im MM mengatakan, ke-27 OPD sudah diajukan di APBD dengan total Rp100 miliar. “Mudah-mudahan disetujui DPRD, jika disetujui,...
Dua Bulan TPP Belum Cair
Sejak dua bulan terakhir, Januari dan Februari 2020, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkungan Pemkab Banyuasin belum cair. Hal ini menjadi keluhan ASN. Apalagi, banyak kebutuhan sehari-hari yang belum dibayar, seperti kredit motor. “TPP belum dicairkan, jadi untuk biaya keperluan sehari-hari menjadi terganggu,” kata salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya... selengkapnya
Anggota V BPK Resmikan Ruang Publik di Kantor Perwakilan Sumsel
PALEMBANG – Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bahrullah Akbar meresmikan ruangan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) dan Perpustakaan BPK Kantor Perwakilan Sumsel, pada 9 Maret lalu.
Penandatanganan dan pengguntingan pita sebagai tanda peresmian ruang publik tersebut dilakukan Anggota V didampingi Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK Achsanul Haq usai melakukan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Sumsel dari Pemut...
SERTIJAB KEPALA PERWAKILAN SUMSEL, ANGGOTA V BPK RI MINTA TETAP JAGA INDEPENDENSI, INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME
PALEMBANG - Selain terus berupaya melakukan perbaikan kedalam, sudah menjadi keharusan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menjaga independensi, integritas dan profesionalisme di lingkungan kerja.
Hal itu disampaikan Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar dalam acara Serah Terima Jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumsel, di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Sumsel, Senin (9/3/2020).
“Diharapkan pemerintah daerah juga dapat membantu menjaga...
BPK TERIMA LKPD UNAUDITED KOTA LUBUKLINGGAU & KABUPATEN MUARAENIM
PALEMBANG - Dalam satu hari yang sama, dua kepala daerah mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2019, Jumat 7 Maret 2020.
Kedua kepala daerah tersebut yakni Walikota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe bersama Ketua DPRD Kota Lubuklinggau Rodi Wijaya dan Pemerintah Kabupaten Muaraenim yang dipimpin Plt Bupati Juarsah diterima langsung...
BUPATI MURATARA SERAHKAN LKPD UNAUDITED 2019 KE BPK
PALEMBANG – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2019 ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Rabu 4 Maret 2020.
Laporan Keuangan yang diserahkan Bupati Muratara Syarif Hidayat diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Harry Purwaka didampingi Ali Thoyibi selaku Kepala Subauditorat Sumsel I dan Kepala Subauditorat Sumsel II Teguh Prasetyo.
Dalam sambutannya...
Pajak Galian C Lampaui Target
Pajak galian C menjadi primadona penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) PALI. Terbukti 2019 lalu, tercatat pajak galian C telah melampaui target dengan torehan 173,5 persen. ‘’Targetnya Rp5 miliar, di 2019 terealisasi mencapai Rp8.675.163.087. Artinya, pajak galian C telah melampaui target,” kata Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PALI, Amrullah didampingi Kabid PAD, Hajida Maysia, kemarin. Selengkapnya...
HD Tak Puas Angka Kemiskinan Turun Tipis, Perketat Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengaku tak puas pada beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki APBD menonjol namun belum mampu mengurangi angka kemiskinan di daerahnya secara signifikan. Karena alasan itu pula Ia memastikan akan memperketat evaluasi APBD di 17 kabupaten/kota di Sumsel. Selengkapnya...
Tawarkan Aset Pemkot Ke Investor
Walikota Palembang, Harnojoyo mengaku telah membuka keran seluasnya bagi pemilik modal untuk berinvestasi di Kota Palembang. Salah satunya sektor bisa dimanfaatkan adalah aset milik Pemkot, yang pengelolaannya bisa dikerjasamakan atau ditawarkan ke investor. selengkapnya...
Sasar Pajak 600 Tower
Pemerintah Kota Palembang kini siap menyasar sektor pajak lain yang berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD), kini tengah menggodok penarikan pajak dari menara tower baik telekomunikasi atau lainnya. selengkapnya...
APBD Alami Peningkatan
Bupati Musi Banyuasin, Dr. H .Dodi Reza Alex Noerdin menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muba tahun anggaran 2019, Senin (24/2). ‘’Saya ucapan terima kasih atas kinerja sama seluruh anggota DPRD Muba dalam program penganggaran, pembahasan, dan pengesahan APBD 2020 sehingga Muba menjadi salah satu kabupaten tercepat dalam pengesahan APBD 2020,” katanya. Dalam laporannya, Dodi menerangkan visi pembangunan Muba...
504 Peserta Tes CPNS BPK di Sumsel Ikut SKD
PALEMBANG – Sebanyak 504 peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), pada Kamis-Jumat (20-21/2/2020).
Kegiatan yang digelar di Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Palembang tersebut dilaksanakan selama dua hari dan dibagi dalam enam sesi itu oleh panitia dari Biro SDM BPK Pusat...
Dinsos Anggarkan Rp300 Juta Untuk Bencana
Banyaknya kejadian bencana alam yang menyerang berbagai daerah membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel melalui Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sumsel tahun ini menganggarkan dana bantuan khusus bencana sebesar Rp300 juta. Dana tersebut digunakan untuk pemulihan korban bencana. selengkapnya...
Pemprov Sumsel Jadikan LHP BPK RI Acuan Tingkatkan Kinerja Jajaran
SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Gubernur Sumsel H. Herman Deru menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Belanja Daerah dari BPK RI Perwakilan Sumsel di Ruang Rapat Gubernur, Selasa (18/2).
Melalui hasil laporan ini, Pemprov Sumsel berkomitmen dan berupaya agar pelaksanaan program kerja dapat dirasakan masyarakat.
“Hasil ini sangat penting bagi saya. Kami (Pemprov) memang membutuhkan raport agar kinerja dapat terus diperbaiki sehingga dirasakan masyarakat secara luas di...
Minimalisir Kesalahan Harnojoyo Harapkan Pendampingan BPK
Palembang, Detik Sumsel – Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Sumsel Harry Purwaka berserta romobongan, Selasa (18/2) melakukan silahturahmi dengan Walikota Palembang H. Harnojoyo di rumah dinas.
Walikota Palembang H. Harnojoyo menerangkan jika pertemuan dengan Kepala kantor perwakilan BPK, terkait hubungan kerjasama, yang telah terjalin.
“Kami juga mengharapkan peran BPK, untuk mengingatkan agar kita tidak lalai karena ketidak pahaman. Sehingga meminimalisir kegiatan...
Pemprov Sumsel Jadikan LHP BPK RI Acuan Tingkatkan Kinerja Jajaran
SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Gubernur Sumsel H. Herman Deru menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Belanja Daerah dari BPK RI Perwakilan Sumsel di Ruang Rapat Gubernur, Selasa (18/2).
Melalui hasil laporan ini, Pemprov Sumsel berkomitmen dan berupaya agar pelaksanaan program kerja dapat dirasakan masyarakat.
"Hasil ini sangat penting bagi saya. Kami (Pemprov) memang membutuhkan raport agar kinerja dapat terus diperbaiki sehingga dirasakan masyarakat secara luas di...
Minimalisir Kesalahan Harnojoyo Harapkan Pendampingan BPK
Palembang, Detik Sumsel – Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Sumsel Harry Purwaka berserta romobongan, Selasa (18/2) melakukan silahturahmi dengan Walikota Palembang H. Harnojoyo di rumah dinas.
Walikota Palembang H. Harnojoyo menerangkan jika pertemuan dengan Kepala kantor perwakilan BPK, terkait hubungan kerjasama, yang telah terjalin.
“Kami juga mengharapkan peran BPK, untuk mengingatkan agar kita tidak lalai karena ketidak pahaman. Sehingga meminimalisir kegiatan...
Siapkan Dana Tak Terduga Rp650 Juta
Pemkab OKU siap siaga mengantisipasi kemungkinan terjadi bencana alam. Termasuk mengalokasikan anggaran insidentil. “Sudah ada alokasi anggaran Rp650 Juta. Ini untuk biaya tak terduga saat etrjadi bencana alam”, ujar Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) OKU H. M. Hanafi, saat rapat dikantor Pemkab OKU, kemarin (17/2). selengkapnya...
Razia IMB Rumah Pejabat
Guna menggenjot optimalisasi capaian target retribusi tahun anggaran 2020, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang menertibkan administrasi kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Diantara sasaran penertiban itu adalah rumah para PNS dan pegawai Non-PNS di lingkungan Pemkot, termasuklah rumah para pejabatnya. selengkapnya...
DIAMBIL SUMPAH, 8 CPNS BPK PERWAKILAN SUMSEL DIMINTA BERKONTRIBUSI UNTUK BPK
PALEMBANG – Sebanyak delapan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang ditempatkan di Perwakilan Provinsi Sumsel mengikuti prosesi pengambilan sumpah/janji pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Senin (17/2/2020).
Pengambilan sumpah/janji pengangkatan PNS yang diikuti delapan CPNS yakni Marzully Nur, SE, Selly Novianti, SI. Kom, Sri Wahyuni, SE, Satrya Fitrazani, SE, Aldina Sabrini Is, S.Sos, Intan Ratnasari, SE,...
PEMKAB MURA SERAHKAN LKPD UNAUDITED TA 2019
PALEMBANG – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2019. Penyerahan dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Rabu 15 Februari 2020. Penyerahan LKPD ini disampaikan Bupati Musi Rawas dan diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam sambutannya, Harry Purwaka, selaku Kepala BPK Perwakilan menyampaikan Penyampaian Laporan Keuangan Unaudited...
Tak Laporan, BOS Disetop
Alokasi anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 sebesar Rp54,23 triliun, naik 6,03 persen dibanding tahun lalu. Artinya bantuan dana BOS per siswa per tahun pun juga naik tahun ini. Yakni SD Rp900 ribu dari tahun lalu Rp800 ribu, SMP Rp1,1 juta dari sebelumnya Rp1 juta, SMA dari Rp1,4 juta menjadi... selengkapnya
Gelontorkan Dana 229 Miliar Rupiah, Herman Deru Cover 454.310 Jiwa PBI JKN Se-Sumsel
Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru dengan tegas menyatakan Pemprov Sumsel tetap menjamin sepenuhnya masyarakat Provinsi Sumsel, yang mendapatkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai data tahun sebelumnya, by name by adress. selanjutnya...
Dana Pengamanan Pilkada Rp6,5 Miliar
Dana Pengamanan Pilkada OKU untuk Polres OKU mencapai Rp6,5 miliar. Jumlah tersebut tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani Pemkab dan Polres OKU, Kamis (13/2). Penandatanganan NPHD yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati OKU. selanjutnya...
Bentuk Sekber Awasi DD, Pengawasan Ketat, Minimalisir Penyelewengan
Banyaknya kasus penyelewengan Dana Desa (DD) membuat peng-awasannya diperketat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Sumsel secara khusus membentuk tim Sekretariat Bersama (Sekber) untuk mengawasi penggunaan DD. Tim yang beranggotakan perwakilan dari beberapa instansi seperti... selanjutnya...
DPRD OKU Ajukan Hak Interpelasi
Sebanyak 26 anggota DPRD OKU, Jumat (7/2/2020) dalam Rapat Paripurna menyetujui ajuan hak interpelasi terhadap kinerja PDAM OKU. Hak ini diajukan anggota dewan dari berbagai fraksi di DPRD sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengan Pendapat (RDP) yang dilakukan dengan direksi dan pimpinan PDAM OKU sebelumnya.selengkapnya...
Ada Bercak di Plafon, BPK Cek Fisik Puskesmas Senilai Rp 4,4 Miliar di Rupit Muratara
TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA-Tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengecek fisik bangunan gedung Puskesmas Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).
Tim BPK melakukan pengecekan didampingi perwakilan dari Inspektorat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Muratara, Senin (10/2/2020). Pantauan Tribunsumsel.com, tim dari BPK menelusuri setiap sudut gedung Puskesmas untuk menyocokkan bangunan fisik dengan RAB yang ada.
Gedung Puskesmas Rupit ini dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...
BPK Sidak Pembangunan Puskesmas Rupit
MURATARA – Tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Sumsel melakukan inspeksi mendadak di Puskesmas Rupit yang baru di bangun Pemerintah Daerah Muratara.
Hingga saat ini pejabat Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan yang melakukan pengadaaan irit bicara terkait pemeriksaan yang dilakukan BPK pada Senin (10/2) sekitar pukul 10.00 WIB itu.
Sejumlah rombongan tim pemeriksa BPK RI perwakilan Sumsel mendatangi Puskesmas Kecamatan Rupit, Kabupaten...
Dongkrak APBD Muba, Kejar PI 10 Persen Migas
Perolehan pendapatan dari sektor minyak dan gas (migas), tidak hanya dari dana bagi hasil. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan meningkatkan perolehan pendapatan dengan mendorong penerapan sistem Participating Interest (PI) pada produksi migas di Kabupaten Muba. Itu diungkapkan selengkapnya...
BPK Sidak Pembangunan Puskesmas Rupit
MURATARA – Tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Sumsel melakukan inspeksi mendadak di Puskesmas Rupit yang baru di bangun Pemerintah Daerah Muratara.
Hingga saat ini pejabat Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan yang melakukan pengadaaan irit bicara terkait pemeriksaan yang dilakukan BPK pada Senin (10/2) sekitar pukul 10.00 WIB itu.
Sejumlah rombongan tim pemeriksa BPK RI perwakilan Sumsel mendatangi Puskesmas Kecamatan Rupit, Kabupaten...
Ada Bercak di Plafon, BPK Cek Fisik Puskesmas Senilai Rp 4,4 Miliar di Rupit Muratara
TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA-Tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengecek fisik bangunan gedung Puskesmas Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).
Tim BPK melakukan pengecekan didampingi perwakilan dari Inspektorat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Muratara, Senin (10/2/2020). Pantauan Tribunsumsel.com, tim dari BPK menelusuri setiap sudut gedung Puskesmas untuk menyocokkan bangunan fisik dengan RAB yang ada.
Gedung Puskesmas Rupit ini dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...
MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12...
MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/02/MATRIKS-PERBANDINGAN-PERUBAHAN-UU-12-Thn-2011.pdf
BPK SERAHKAN LHP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMILU KE KPU
PALEMBANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja atas penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan instansi terkait lainnya di Provinsi Sumsel, Jumat (31/1/2020).
Mewakili Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumsel Pemut Aryo Wibowo, LHP kinerja tersebut diserahkan Ali Toyibi selaku Plh Kepala Perwakilan didampingi Adi Kurniadi. Dalam sambutannya Ali...
Siap-siap BPK Akan Audit Belanja dan Keuangan OPD di Lingkungan Pemprov Sumsel
Palembang, Sumselupdate.com – Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menerima tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumsel di Ruang Rapat Gubernur, Senin (27/1/2020).
Pertemuan ini dalam rangka Entry Meeting BPK Perwakilan Provinsi Sumsel untuk mengaudit keuangan sesuai dengan UUD yang berlaku.
“Ini merupakan pekerjaan rutin kita setiap tahun dan kewajiban kita sebagai pelaksana penggunaan keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Dia mengharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)...
Siap-siap BPK Akan Audit Belanja dan Keuangan OPD di Lingkungan Pemprov Sumsel
Palembang, Sumselupdate.com – Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menerima tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumsel di Ruang Rapat Gubernur, Senin (27/1/2020).
Pertemuan ini dalam rangka Entry Meeting BPK Perwakilan Provinsi Sumsel untuk mengaudit keuangan sesuai dengan UUD yang berlaku.
“Ini merupakan pekerjaan rutin kita setiap tahun dan kewajiban kita sebagai pelaksana penggunaan keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Dia mengharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)...
PEMERIKSAAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN PEMKOT PALEMBANG SEBAGAI BENTUK RESPONSIF BPK ATAS PERSOALAN DI PEMERINTAH DAERAH
PALEMBANG - Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumsel Pemut Aryo Wibowo didampingi Kepala Subauditorat Sumsel II Teguh Prasetyo dan jajaran secara langsung menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja atas pengelolaan sampah perkotaan Tahun Anggaran 2019 kepada Pemerintah Kota Palembang, di Ruang Kerja Kepala Perwakilan, Jumat (24/1/2020).
LHP tersebut diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Palembang Azhari Harris dan...
PAD Penerangan Lampu Jalan Capai Rp 39 M
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak penerangan lampu jalan mencapai Rp39 miliar/tahunnya. “Iya cukup besar, yaitu Rp39 miliar,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuasin, Supriadi. Bahkan pendapatan asli daerah dari pajak penerangan lampu jalan itu cukup besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah lainnya. Kendati demikian, Supriadi mengakui masih banyak kebutuhan anggaran yang diprioritaskan pada tahun 2020 dan...
Imbas Laporan Telat
Sebanyak 13 desa di Sumsel telat melaporkan laporan keuangannya. Akibatnya, desa tersebut tidak mencairkan Dana Desa tahap ketiga di 2019. Mereka baru bisa mencairkan dana tersebut berbarengan dengan pencairan Dana Desa tahap pertama di tahun anggaran 2020. Itupun jika laporan administrasinya sudah diselesaikan... selengkapnya
Tiga Tahun Berturut Muba Konsisten Serahkan LKPD Tercepat
Setelah dua tahun berturut-turut menjadi yang tercepat dalam penyampaian laporan keuangan di Indonesia, kali ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2017-2018 dan berhasil pula meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta diganjar rekor Muri. Di 2019 ini, Pemkab Muba kembali menjadi yang tercepat dalam penyerahan LKPD tahun 2019... selengkapnya
DIKLAT LKPD: “JUST PROLI, TOOL SEBAGAI ALAT BANTU PEMERIKSAAN LKPD”
Bertempat di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 13 s.d. 17 Januari 2020 diselenggarakan Diklat Pemeriksaan atas LKPD Berbasis Akrual dan Bantuan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2019. Diklat tersebut diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi para pemeriksa yang akan diterjunkan dalam pemeriksaan atas LKPD dan Bantuan Parpol serta untuk menjaga kualitas hasil pemeriksaan. Diklat diikuti oleh 90...
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 70 TAHUN 2019
Sistem pemerintahan berbasis elektronik sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional dapat meningkatkan keterpaduan dan efisiensi. Salah satunya adalah sistem informasi pada tingkat pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Kewajiban ini...
HUT BPK RI Ke 73: BERSATU PADU, BPK MAJU!
PALEMBANG - Awal tahun selalu menjadi hari yang spesial bagi BPK RI, karena bertepatan dengan HUT BPK RI yang jatuh pada tanggal 1 Januari. Dalam merayakan hari jadinya tersebut, BPK Perwakilan Sumsel mengadakan serangkaian acara yang dimulai dari acara Family Gathering yang diadakan di Amanzi Park pada selasa (7/1). Acara Family Gathering diawali dengan kegiatan senam pagi yang diikuti...
PEMERINTAH DAERAH DALAM EKONOMI KREATIF SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF
Berkembangnya teknologi dan informasi memungkinkan terjadinya ekonomi kreatif atau creative economy. Konsep ekonomi kreatif pertama kali muncul di tahun 2001, ketika buku karya John Howkins “The Creative Economy: How People Make Money from Ideas” diterbitkan. Buku ini membahas mengenai ekonomi kreatif dan bagaimana ekonomi kreatif ini muncul setelah penilaiannya mengenai produk HKI (Hak Kekayaan Intelektual) milik Amerika Serikat yang diekspor di tahun...
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) UNAUDITED KABUPATEN OKU TAHUN ANGGARAN 2019
PALEMBANG - Bertempat di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumsel, Jumat (17/1). Bupati OKU, Kuryana Azis, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2019 kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel, Pemut Aryo Wibowo.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menyampaikan apresiasi atas penyerahan LKPD Unaudited dari Pemerintah Kabupaten OKU kepada BPK Sumsel. “Pemkab OKU melakukan...
BPK Sumatera Selatan Pantau Penyelesaian Kerugian Daerah Semester II
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 10 BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan kerugian. Salah satu yang menjalankan kewenangan tersebut adalah BPK Perawakilan Sumatera Selatan. Oleh karena hal tersebut, pada tanggal 18 sd 20 Desember 2019, bertempat di ruang Auditorium Lantai 3 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah. Acara dihadiri oleh perwakilan...
PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH SERAHKAN LKPD UNAUDITED TA 2019
PALEMBANG - Pemerintah Kota Prabumulih menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2019. Penyerahan dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Rabu 15 Januari 2020. Penyerahan LKPD ini dilakukan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Prabumulih dan diterima oleh Kepala Sub Auditorat BPK Sumatera Selatan II.
Sekretaris Daerah Kota Prabumulih, Elman, mengatakan, “Penyerahan LKPD unaudited ini bukan...
PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 PADA PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
PALEMBANG - Senin, 13 Januari 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2019 Pada Pemerintah Kota Prabumulih. Kegiatan ini dihadiri Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Ketua DPRD Kota Prabumulih, Wakil Walikota Prabumulih dan Insperktorat Kota Prabumulih, serta pejabat struktural dan fungsional di BPK Perwakilan.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel dalam...
Ketiga Kalinya Kabupaten Musi Banyuasin Menyampaikan LKPD Unaudited Tercepat Di Indonesia
Setelah 2017 dan 2018 Kabupaten Muba berturut-turut menjadi yang tercepat dalam penyampaian LKPD Unaudited, kali ini Kabupaten Muba kembali berhasil mempertahankan prestasinya dan menjadi yang tercepat di Indonesia. Penyampaian LKPD Unaudited ini dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Senin (13/01/20).
Bupati Muba Dodi Reza mengatakan pelaksanaan penyampaian LKPD Unaudited tahun 2019 ini bukan hanya untuk mengejar cepat,...
Ada Alasan Gubernur Sumsel Herman Deru Trauma di Balik Keterlambatan Dana Hibah 11,8 M Porprov Sumsel
Pekan Olahraga Provinsi Sumsel XII memang telah usai beberapa pekan lalu. Namun, sejumlah PR masih belum selesai, terutama soal pencairan dana hibah untuk pelaksanaan Porprov di Kota Prabumulih. Besaran dana yang harus dicairkan Pemprov, yakni sebesar Rp11,8 Miliar. Dari besaran tersebut, di antaranya diperuntukan bagi pembayaran perhelatan Porprov XII tahun 2019 sebesar Rp4,3 miliar, operasional Sekretariat Provinsi Sumsel senilai...
Periksa Dana Kelurahan Kenten
Inspektorat Kabupaten Banyuasin melakukan pemeriksaan adanya dugaan penyimpangan dana Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, tahun 2019. “Iya memang benar,” kata Kepala Inspektorat Kabupaten Banyuasin, Zakirin. Inspektorat Kabupaten Banyuasin sendiri menurut Zakirin, telah menurunkan tim ke lapangan untuk menindaklanjuti adanya dugaan penyimpangan dana kelurahan itu. “Kita tindaklanjuti dengan audit khusus,” jelasnya... selengkapnya
BPK SERAHKAN LHP KINERJA ATAS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BIDANG KESEHATAN PADA PEMKAB OGAN ILIR DAN LAHAT
PALEMBANG - BPK Perwakilan Sumatera Selatan melaksanakan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan Lahat di ruang 303 lt.3 gedung BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan pada Jumat (10/01). Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Ogan Ilir, Ketua...
Bapenda Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah
Pajak sangat penting untuk membangun daerah. Dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang peraturan pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuasin menggelar acara penyuluhan dan sosialisasi tentang itu. Bertempat di Kecamatan Banyuasin I, penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah dihadiri para lurah, kepala desa (kades), wajib pajak restoran, wajib pajak penerangan jalan, wajib pajak mineral bukan logam dan batuan, serta tokoh masyarakat......
Sasarannya, Warga Kurang Mampu
Tahun depan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel kembali menganggarkan dana untuk program bantuan hukum (bankum) cuma-cuma, alias gratis. Bantuan itu diberikan bagi masyarakat kurang mampu se-Sumsel. Seperti diketahui, setelah sempat berjalan beberapa saat, program ini terpaksa dihentikan, karena menunggu ketetapan besaran biaya bankum yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI yang tak kunjung ada kepastian... selengkapnya
Gubernur Sumsel dan Pimpinan DPRD Tandatangani KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2020
Setelah melalui tahapan yang cukup panjang, Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, Jumat (13/12) pagi akhirnya melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pimpinan DPRD Provinsi Sumsel dan Gubernur Sumsel terhadap KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020. Penandatanganan ini dilakukan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel dalam Rapat Paripurna VI DPRD Provinsi Sumsel... selengkapnya
Target PAD Naik, Komponen Pajak Ditambah
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel bakal mengejar target pendapatan daerah di sisa tahun anggaran. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2019 yang mencapai Rp3,436 triliun, hingga 7 Desember, realisasinya sudah Rp3,197 triliun atau 93,04 persen. Berbagai upaya mengejar sisa target pendapatan, mulai dari pendekatan dengan Wajib Pajak (WP), hingga memaksimalkan pemungutan yang dilakukan petugas... selengkapnya
Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dengan Aplikasi Prisma
Setiap tahunnya Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumsel akan memberikan sosialisasi mengenai penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, SKP tahun ini disusun menggunakan Aplikasi Prisma. Penggunaan aplikasi menindaklanjuti dari FGD Evaluasi Kinerja terkait Penerapan Aplikasi Prisma. Penyusunan SKP ini merupakan implementasi dari Peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan...
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA KELURAHAN
Pemerintah mulai menyalurkan dana kelurahan pada awal tahun 2019. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, dana kelurahan sebesar Rp3 triliun akan dialokasikan kepada 8.122 kelurahan di Indonesia. Mekanisme penyalurannya, melalui dana alokasi umum yang dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan mengelompokkan kelurahan menjadi tiga kategori, yaitu kelompok kelurahan yang sudah baik, kelompok kelurahan...
Daftar Informasi Publik
A. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
1. Informasi yang Berkaitan dengan BPK
a.
Daftar alamat kantor Badan Pemeriksa Keuangan
Lihat
b.
Profil Badan Pemeriksa Keuangan
Lihat
c.
Rencana strategis
Lihat
d.
Tugas dan wewenang
Lihat
e.
Bidang tugas pimpinan
Lihat
f.
Struktur organisasi
Lihat
g.
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
Lihat
h.
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)
Lihat
2. Informasi Kegiatan dan Kinerja BPK
a.
Agenda BPK
Lihat
b.
Layanan publik BPK
Lihat
c.
Penerimaan CPNS BPK
Lihat
d.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK
Lihat
3. Informasi Laporan Keuangan BPK
a.
Laporan Keuangan BPK Audited
Lihat
b.
Rencana Kerja dan Anggaran BPK
Lihat
4....
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS BPK RI Tahun 2019
Untuk melihat Hasil Seleksi Administrasi CPNS BPK RI Tahun 2019 dapat dilihat pada:
CPNS BPK 2019
BPK Serahkan LHP PDTT dan Kinerja kepada tujuh Pemda di Sumsel
BPK Perwakilan Sumatera Selatan melaksanakan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada tujuh Pemda di Sumatera Selatan, Jumat (27/12). Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat diantaranya Ketua DPRD dan Walikota Palembang, Wakil Ketua II DPRD dan Wakil Bupati Musi Rawas, Ketua DPRD dan Bupati OKUS, Wakil Ketua II DPRD dan Bupati OKU, Ketua DPRD dan Bupati PALI, Wakil...
HUT Hari Ibu: “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju”
BPK Perwakilan Sumatera Selatan melaksanakan upacara dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-91 tahun 2019 pada Senin (23/12) di halaman kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan. Upacara Peringatan Hari Ibu merupakan salah satu upacara rutin yang diadakan BPK Perwakilan Sumatera Selatan setiap tahunnya. upacara kali ini dihadiri oleh seluruh pegawai serta pejabat structural dan fungsional dilingkungan BPK Perwakilan Sumatera Selatan.
Upacara Peringatan...
Workshop Penulisan Berita : Berbagi Informasi Dalam Kata
Jumat, 13 Desember 2019, Subbagian Humas BPK Perwakilan Sumatera Selatan mengadakan workshop penulisan berita dengan tema Berbagi Informasi Dalam Kata. Kepala Sekretariat Ibu Roosana Amiranti dalam sambutanya menyampaikan bahwa workshop yang diadakan diharapkan dapat meningatkan kemampuan menulis berita dan informasi terkait kegiatan di BPK Perwakilan Sumatera Selatan. Dalam workshop penulisan berita tersebut mendatangkan pemateri dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)...
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2019
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut atas rekomendasi BPK semester II tahun 2019 pada 18 Pemerintah Daerah dan BUMD terkait di lingkup Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 13 Desember 2019. Acara tersebut dibuka oleh Bapak Teguh Prasetyo yang dalam sambutannya mengapresiasi pemerintah daerah di wilayah Sumatera Selatan dalam menindaklanjuti rekomendasi...
Kekurangan DBH 2017 Bakal Dilunasi
Dana Bagi Hasil (DBH) 2017 yang masih banyak belum dibayarkan kepada Pemda, dipastikan bakal ditransfer bulan ini. Kepastian itu disampaikan oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI, Askolani, saat menghadiri Seminar APBN 2020 di Aula Gedung Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan... selengkapnya
APBD Ogan Ilir 2020 Disahkan Sebesar Rp1,67 Triliun, Anggaran Hibah KPU dan Bawaslu Dipangkas
DPRD Ogan Ilir akhirnya mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD 2020 Ogan Ilir. Hal tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Ogan Ilir, di Gedung DPRD Ogan Ilir. Sempat molor 30 menit, rapat yang dihadiri oleh 32 anggota dewan dan Bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam itu akhirnya mencapai keputusan akhir... selengkapnya
Warga Minta Bupati Copot Kades Tanjung Kurung Ilir
Diduga telah menyalahgunakan hingga melakukan penyimpangan Anggaran Dana Desa, warga Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Lahat, datangi Pemkab Lahat, meminta Pemkab Lahat menonaktifkan YI, sebagai kepala desa. Bukan hanya itu, menurut Sherli Cristoper, warga setempat, masyarakat desa juga mengeluhkan sulitnya berurusan dengan kades, dimana diketahui kades lebih banyak menghabiskan waktu di luar desa. Sehingga, semua kepentingan masyarakat...
BPK Sumsel Gelar Knowledge Transfer Forum Keprotokolan
Pegawai di BPK Perwakilan Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Knowledge Transfer Forum Keprotokolan, Jumat (29/11). Kegiatan ini digelar bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di BPK Perwakilan Sumatera Selatan kepada para pimpinan.
Salah satu peserta KTF, Satrya, menyampaikan “kegiatan KTF keprotokolan ini sangat penting, mengingat BPK Perwakilan Sumatera Selatan cukup sering dikunjungi oleh Pimpinan. Sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat...
Peringatan HUT KORPRI Ke-48: Mengambil jalan menuju perubahan
Jumat, 29 November 2019, segenap pejabat dan pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengikuti Upacara Bendera dalam rangka memperingati HUT KORPRI ke-48 Tahun 2019. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik lndonesia (KORPRI) dilaksanakan di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Bertindak selaku Inspektur upacara adalah Kepala Subauditorat Sumatera Selatan I, Bapak Ali Thoyibi. Komandan upacara yang...
Pembahasan APBD Sumsel 2020 Alot, Pengamat: Semua Mementingkan Kelompok, bukan Masyarakat
Pengamat ekonomi Sumsel, Yan Sulistyo berharap, pembahasan alot rancangan APBD Sumsel 2020 tidak mengganggu program kerja pembangunan di Sumsel. "Jelas dampak dari segi pembangunan akan terganggu, kemudian target capaian akan sulit terwujud tanpa persetujuan dari para anggota legislatif," katanya. Dilanjutkan Yan, setiap pembahasan anggaran jelas akan ada tarik menarik kepentingan antara pihak legislatif dan eksekutif, untuk anggaran di pos-pos...
Retribusi Pasar di Empat Lawang Sudah Mencapai 80 Persen dari Target
Sepanjang Januari hingga Oktober 2019, hasil retribusi pasar di Empat Lawang sudah mencapai 80 persen dari jumlah target. Hal tersebut disampaikan Kepala Disperindag, Almutholib melalui Kabid Perdagangan, Kamirun, Sabtu (16/11/2019). “Sejauh ini sudah sekitar 80 persen pungutan retribusi pasar yang berhasil dikumpulkan oleh UPTD Pasar, dari target yang pemerintah tetapkan Rp150 juta rupiah," kata Kamirun... selengkapnya
HD tak Ingin Pembahasan APBD Berlarut
Kementerian Dalam Negeri telah memberi tenggat waktu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 hanya sampai 30 November nanti. Dengan sisa waktu tersebut, diharapkan sudah ada keputusan, alias ketok palu untuk penetapan porsi APBD... selengkapnya
Sekda Palembang Sidak Aset Kendaraan Dinas
Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah dinas di lingkungan Pemkot Palembang, Sumatera Selatan, untuk memastikan aset kendaraan berada di pihak yang berwenang. Ratu Dewa mengatakan inspeksi mendadak (sidak) ini untuk menindaklanjuti instruksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu... selengkapnya
Kelurahan Dapat Gelontoran Rp781 Juta
Dana kelurahan untuk Kota Palembang tahun 2020 meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 nanti, tiap kelurahan bakal mendapat kucuran dana mencapai Rp781 juta. Angka ini naik dari tahun 2019 sekitar Rp300 juta... selengkapnya
Upacara Memperingati Hari Pahlawan: “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya.”
Hari Pahlawan ditetapkan berdasarkan momen bersejarah yaitu pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, pada pertempuran tersebut rakyat bersatu padu, berjuang melawan penjajah Belanda yang ingin berkuasa kembali di Indonesia, dengan memperingati hari Pahlawan agar kita dapat lebih menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan dan dapat meningkatkan kesadaran untuk menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera...
Penerimaan CPNS Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2019
Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada CPNS BPK 2019
Campus Goes to BPK: “One Closer Look at BPK”
Puluhan mahasiwa dan mahasiswi Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) mendatangi Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel dalam rangka menghadiri kegiatan Campus Goes to BPK, Jumat (21/11). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kasubbag Humas BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Rita Diana.
Campus Goes to BPK merupakan kegiatan rutin yang diadakan BPK Perwakilan Sumatera Selatan setiap tahunnya. Kali ini Campus Goes to...
Cek Pajak sampai Rangka Mesin
Kendaraan dinas (randis) tak luput dari perhatian Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel). Buktinya, BPK mengecek ratusan randis di lingkungan Pemprov Sumsel, kemarin (12/11). Didampingi perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), pengecekan dilakukan untuk mencocokkan data inventaris kendaraan yang dimiliki Pemprov Sumsel dengan yang ada di lapangan... selengkapnya
Kembali Gaungkan Tim Saber Pungli
Setelah sempat vakum, Satuan Tugas Saber Pungutan Liar (Pungli) OKU Timur kembali “dihidupkan’’. Hal ini diakui Ketua Unit Satgas Saber Pungli OKU Timur, Kompol Erwin S Manik SH SIK. ‘’Kita akan kembali gaungkan tim saber pungli,’’ ujarnya. Saat ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Provinsi Sumsel. ‘’Kita koordinasi soal penanganan saber pungli. Mereka yang paling baik, sehingga kita...
Dua Mantan Walikota di Prabumulih belum Kembalikan Mobil Dinas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis ada sebanyak enam kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih belum dikembalikan mantan pejabat yang memegangnya, dua di antara kendaraan ternyata dipegang dua mantan walikota Prabumulih. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber, dua mantan walikota yang hingga saat ini belum mengembalikan berinisial RJ berupa satu unit Toyota Land Cruiser tahun...
KTF: Ambiguitas konsep “kualitas pemeriksaan” dan bagaimana pemeriksa menyikapinya & Pola Komunikasi dan Negosiasi dalam Pemeriksaan
Dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan kegiatan Knowledge Transfer Forum pada tanggal 7 November 2019 betempat di Auditorium lantai III
Adapun tema yang dibahas dalam kegiatan KTF kali ini adalah Ambiguitas Konsep “Kualitas Pemeriksaan” dan Bagaimana Pemeriksa Menyikapinya dan Pola Komunikasi dan Negosiasi Dalam Pemeriksaan.
Asrarul Rahman, PhD selaku Narasumber menyampaikan point-point materi KTF...
Gandeng Unair Bikin Standar Kinerja TPP
Sebagai keseriusan untuk merealisasikan program tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati OKU, Drs. H. Kuryana Aziz dan rombongan berangkat ke Surabaya, Senin (5/11). Melakukan kerjasama dengan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya terkait bidang kesejahteraan ASN. Kuryana memaparkan, Pemkab OKU pada 2020 menganggarkan dana Rp125 miliar untuk pemberian TPP bagi 6.000 ASN di OKU......
Lakukan Aplikasi SIKD di Seluruh OPD
Pengelolaan arsip secara digital mulai dilakukan Pemkab Musi Banyuasin (Muba) terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rencananya Pemkab Muba akan menerapkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dalam digitalisasi persuratan dan naskah dinas. Asisten Bidang Administrasi Umum, H. Ibnu Sa’ad S.Sos., M.Si mengatakan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)...
Anggaran Dana Desa Fiktif, Mantan Kades Tanjung Durian Jadi Tersangka
Dugaan tindak pidana korupsi dana belanja langsung ADDi Desa Tanjung Durian Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Provinsi Sumatera Selatan berlanjut dan saat ini perkara sudah P21... selengkapnya
2023, Wajib Bersertifikat
Pemkab Banyuasin menargetkan 2023, seluruh bidang tanah aseti milik pemerintah telah bersertifikat. ”Itu target kita (miliki sertifikat BPN),’’ ujar Pj Sekda Banyuasin DR HM Senen Har Msi, usai launching pengukuran dan pengikatan titik koordinat legalisasi pertanahan aset Pemerintah Kabupaten Banyuasin di aula kantor Camat Suak Tapeh, kemarin... selengkapnya
Anggaran Pilkada 7 Daerah di Sumsel Capai Rp164 Miliar
Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sumatra Selatan menyiapkan anggaran senilai Rp164 miliar untuk kegiatan Pilkada di 7 daerah pada tahun depan. Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana mengatakan anggaran untuk Pilkada pada 23 September 2020 itu kemungkinan bisa meningkat... selengkapnya
Dana Desa akan Dapat Digunakan Cegah Karhutla
Dana desa akan dapat digunakan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Demikian disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Sumatra Selatan Yusnin. "Nanti dana desa tersebut dapat digunakan untuk pembelian peralatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan," katanya di Palembang, Sabtu (28/9)... selengkapnya
Herman Deru Ingatkan Dana Desa Jangan Dikelola Asal-Asalan
Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Pengadaan Barang/Jasa BLUD dan BUMD yang digelar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI di Hotel Novotel, Kamis (10/10) menjadi angin segar tersendiri bagi pemerintah daerah... selengkapnya
Pacu Peningkatan Kualitas BLUD
Paradigma yang menyebutkan Badan Layanan Umum (BLU)i dapat diusulkan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ataupun sebaliknya dianggap pemikiran yang keliru dan tidak benar. Hal itu diungkapkan ahli hukum keuangan negara, Drs Siswo Sujarto DEA... selengkapnya
Berikan Penghargaan, Mendagri Harap Kada Jangan Terjaring OTT
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan kepada sembilan Pemerintah Daerah yang telah berhasil mengintegrasikan pengerjaan dan penganggaran berbasis elektronik ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)i. Salah satunya adalah Pagaralam untuk tingkat kota bersama dengan Makassar dan Pekalongan. Pemberian penghargaan dilakukan simbolis didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Hudori dalam acara Sosialisasi...
Hutang DBH Rp1,2 T Lunas
Pemprov Sumsel mengklaim telah lunasi hutang dana bagi hasil kendaraan (DBH)i pajak kendaraan tahun anggaran 2017-2018 ke pemerintah kota/kabupaten yang ada di Sumsel senilai total Rp1,2 triliun. Selain itu, DBH pajak kendaraan di 2019 sebesar Rp1,42 triliun juga sebagian telah dibayarkan dan sisanya siap dibagikan ke masing-masing daerah. Sehingga, di tahun mendatang Pemprov Sumsel tak lagi memiliki...
Kucuran DAK Sumsel Meningkat Signifikan, Sebelumnya ‘Hanya’ Berkisar Rp 50 Miliar
Kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK)i untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 mengalami peningkatan cukup signifikan... selengkapnya
Catatan-Berita-Kucuran-DAK-Sumsel-Meningkat-SignifikanDownload
Cukup Dengan HP Lewat Layanan SOS, Sekarang Bayar Pajak Bisa Dilakukan Online
Seiring dengan kemajuan teknologi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan terobosan pelayanan untuk memudahkan masyarakat yang hendak melakukan pembayaran pajak kendaraan... selengkapnya
Sisir WP sampai Rumah
Deadline pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)i sudah berakhir pada 30 September. Tetapi sayangnya, realisasinya hanya sekitar 69 persen atau Rp189 miliar, dari target penerimaan tahun ini Rp275 miliar, dengan 166.536 wajib pajak (WP) yang dapat stimulus PBB... selengkapnya
2020, e-Planning Terintegrasi e-Budgeting
Badan Perencanaan dan Pengembangan (Bappeda) Litbang Kota Palembang menargetkan awal 2020 mendatang semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa gunakan dan menerapkan sistem adminstrasi daerah (Simda) Perencanaan atau e-Planning dalam menyusun perencanaan OPDnya masing-masing. Perencanaan kegiatan tersebut terintegrasi juga ke Simda Keuangan (eBudgeting) atau sistem penganggaran.... selengkapnya
Sekda Pimpin Rapat Penyelesaian 55 Item Aset Pemkab Mura dan Pemkot Lubuk Linggau
Setelah berlangsung selama 18 tahun, persoalan Aseti sebanyak 55 item antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Pemerintah Kota Lubuk Linggau kini selesai sudah alias clear... selengkapnya
Memperingati Hari Kesaktian Pancasila; “Tekad menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila”
BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan upacara memperingati hari Kesaktian
Pancasila, Selasa (1/10). Upacara tersebut dilaksanakan di halaman kantor yang
diikuti oleh Pejabat Struktural dan Fungsional beserta seluruh pegawai
dilingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Bertindak sebagai
Inspektur Upacara Teguh Prasetyo selaku Plh. Kepala Perwakilan dan bertugas sebagai Komandan Upacara I Ketut
Sumewen.
Hari Kesaktian...
KNOWLEDGE TRANSFER FORUM: Audit Design Matrix (ADM)
Bertempat di ruang
auditorium kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada Selasa 25 September
2019 telah dilaksanakan kegiatan knowledge
transfer forum (KTF) dengan tema Audit
Design Matrix (ADM) dalam pemeriksaan Pengelolaan Dana APBD (Non Kapitasi
dan Non DAK) dan Dropping Tenaga
Kesehatan untuk mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar dan ADM dalam pemeriksaan
Pengelolaan Dana Kapitasi dan DAK Bidang Kesehatan Dasar.
Kegiatan...
Pemantauan atas Penyelesaian Keruda
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah semester II tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kabupaten Ogan Ilir (OI), Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 13 September 2019.
Tujuan pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah...
Pemkab Ogan Komering Ulu Luncurkan Alat Perekam Transaksi Pajak
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, meluncurkan aplikasi Transaction Monitoring Device (TMD) sebagai alat perekam pajak yang dipasang di sejumlah tempat usaha, seperti rumah makan dan restoran, serta tempat hiburan di wilayah setempat. "Untuk launching atau peluncuran hari ini. TMD atau alat perekam transaksi pajak ini dipasang di Hotel Bukit Indah Lestari (BIL) dan Rumah Makan...
BUMDes Kembangkan Ikan Gurami
Pemkab OKU Timur saat ini fokus mendukung budidaya ikan tawar. Ikan jenis ini banyak diminati warga. Hanya saja yang menjadi kendala adalah masalah pemasaran hasil panen. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU Timur, Tubagus Sunarseno mengatakan, wilayah yang mulai mengembangkan budidaya perikanan ini, yakni Kecamatan Buay Madang Timur, Buay Madang, Belitang, Semendawai Suku III, dan wilayah...
Pilkada Serentak Tahun 2020 di 7 Kabupaten Wilayah Sumsel, KPU Sumsel Ajukan Anggaran Rp394 Miliar
Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui 7 kabupaten yang menggelar pemilukada serentak tahun 2020 mendatang, mengajukan Rp394 miliar kepada pemerintah kabupaten/kota. "Dari laporan yang ada, jika dijumlah secara keseluruhan, mencapai Rp394 miliar, itu KPU kabupaten/kota yang mengajukan ke masing-masing Pemkab setempat. Itu usulan dana hibah ya. Yang disetujui belum tahu," ungkap Ketua KPU Sumsel, Kelly Mariana... selengkapnya
BPPD Palembang Optimistis, dengan e-tax Target PAD Bulanan Bisa Rp20 M
Kepala Badan Pendapatan Pajak Daerah (BPPD) Palembang, Sulaiman Amin menyatakan, program e-tax sudah membantu pendapatan kota hingga Rp3,5 miliar per bulan. "Program e-tax dari pemasangan tapping box di resto-resto sudah mendapatkan hasil. Terhitung dari Juli sampai terakhir Agustus, totalnya ada Rp3 miliar lebih. Untuk bulan September belum bisa didata, karena pemasangan pun masih banyak hambatan, seperti kerusakan...
Sekolah Dilarang Lakukan Pungutan Ujian Semester, Tahun 2019 Biaya Ujian Semester Ditanggung Diknas
Pemerintah Kota Palembang melarang pihak sekolah untuk melakukan pungutan dalam bentuk apapun yang sifatnya memberatkan beban orangtua. Salah satunya pungutan yang dilarang, yakni uang ujian akhir semester. Pada 2019 ini, Ujian Semester akan ditanggung oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang... selengkapnya
Sekarang Bayar PBB Bisa Dibayar di Kantor Pos
Demi mendekatkan diri kepada masyarakat, Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, bekerjasama dengan Kantor Pos Indonesia, untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Artinya, masyarakat dapat melakukan pembayaran PBB melalui kantor-kantor pos terdekat... selengkapnya
APBD Muba TA 2020 Disahkan, Dodi Apresiasi DPRD Muba
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Tahun Anggaran 2020 akhirnya resmi disepakati melalui Keputusan Bersama DPRD Muba dan Bupati Muba. Penyusunan dan kesepakatan ini dilaksanakan pada Rapat Paripurna Masa Persidangan III Rapat ke-28, yang merupakan Rapat Paripurna terakhir bagi Anggota DPRD Kabupaten Muba Periode 2015-2019... selengkapnya
Cari Solusi Aset Bermasalah, Pemprov Sumsel Libatkan Kejati
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel), H. Nasrun Umar memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) membahas permasalahan aset milik Pemprov Sumsel yang akan dibangun, Museum Islam dan Hotel Syariah di komplek Asrama Haji Palembang, Lapangan Golf Kenten Palembang, serta perjanjian Bangun Guna Serah Pembangunan Kawasan Pasar Modern "Pasar Cinde" antara Pemprov Sumsel dengan PT. Magna Beatum. Rakor tersebut...
Evaluasi Kinerja OPD, Tingkatkan Kualitas SDM
Bupati Musi Banyuasin, H. Dodi Reza Alex Noerdin, menyampaikan tanggapan atau jawaban terhadap pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan rancangan APBD Muba Tahun 2020. Hal-hal yang dikemukakan dalam pemandangan umum tersebut, tidak lain dari keinginan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah... selengkapnya
Wagub Targetkan PT Sumsel Energi Gemilang Sumbang Rp15 Miliar
Wakil Gubernur Sumsel, H. Mawardi Yahya, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama PT Sumsel Energi Gemilang di Ruang Rapat Gubernur. Salah satu hasil RUPS itu adalah menetapkan Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel, Yohanes Taruan, sebagai Komisaris Utama... selengkapnya
Kabupaten PALI Terancam Defisit Anggaran
Kegiatan pembangunan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) diperkirakan mengalami hambatan, karena mengalami defisit anggaran. Hal itu disebabkan pemerintah pusat atau Menteri Keuangan (Menkeu) hingga kini belum mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) untuk daerah penghasil. Bupati PALI, H. Heri Amalindo masih akan terus melakukan negosiasi pencairan dana tersebut agar tepat waktu... selengkapnya
Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa sering terjadi kekeliruan. Mencegah hal tersebut, Pemkab Muratara menggelar sosialisasi dana desa. “Kesalahan pengelolaan dana desa dianggap kejahatan dan korupsi,” ujar Kepala Inspektorat Muratara, Ramsol Panawi... selengkapnya
Penerimaan Daerah Sumsel Capai Target
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut program optimalisasi penerimaan daerah (OPD) Provinsi Sumsel. Pelaksanaannya dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel. Dalam kegiatan itu, tim koordinasi, supervisi, dan pencegahan (Korsupgah) KPK RI sebagai narasumber didampingi Kepala Bapenda Sumsel, Neng Muhaiba... selengkapnya
Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK
BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut atas
rekomendasi BPK semester II tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering
Ilir (OKI), Kabupaten Ogan Ilir (OI), Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang. Kegiatan
tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 6 September 2019, untuk diketahui
pemerintah daerah se-Sumatera Selatan telah menggunakan aplikasi SIPTL secara
penuh.
Sistem...
Serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Bertempat di ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan diadakan acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan yang lama Maman Abdulrachman kepada Kepala Perwakilan yang baru Pemut Aryo Wibowo (3-9-2019). Kepala Perwakilan yang lama Maman Abdulrachman diangkat menjadi pejabat Fungsional Pemeriksa Utama (PU) dan Kepala Perwakilan yang baru Pemut Aryo Wibowo sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi...
Best-Practice BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Dasar KeputusanKeputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 284/K/X-XIII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Best Practice. File keputusan dapat diunduh di sini.
Contoh Best Practice Satuan Kerja LainContoh best practice yang telah disusun oleh satuan kerja lain dapat diunduh di sini.
Inventarisir Aset
Untuk pencocokan data di lapangan dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Barang Milik Negara, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muba, menginventarisir data aset tanah dan bangunan di 5 kecamatan. “Inventarisir sebagai upaya evaluasi dan validasi aset tanah dan bangunan,” ujar Kepala BPKAD, Mirwan Susanto, SE, MM, melalui Kabid Aset, A. Zulkhasmir SSTP, MDev... selengkapnya
Siapkan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah menyiapkan rencana untuk menggelar program pemutihan pajak kendaraan, khususnya yang beroperasi di wilayah Sumatera Selatan. Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya mengatakan, inisiasi rencana pemutihan pajak kendaraan ini berawal dari banyaknya masukan masyarakat... selengkapnya
DBH Macet, PAD Minim
Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang masih harus bekerja keras mengejar perolehan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2019 sebesar Rp3,6 triliun. Sebab, hingga Agustus ini, pencapaian PAD baru separuhnya, 51 persen atau Rp1,8 triliun. Tinggal empat bulan lagi sisa waktu. PAD itu bersumber dari pendapatan bagi hasil pusat, daerah, pajak, dan retribusi... selengkapnya
Anggaran Kelurahan Rp3,3 M
Dana kelurahan tahap pertama sudah dicairkan 100 persen oleh Pemkab Empat Lawang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dan ini untuk 9 kelurahan. “Alhamdulillah, tahap pertama selesai. Sudah kami laporkan ke kementerian. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” ujar Kepala BPKAD, Hendra Lezi... selengkapnya
Mayoritas untuk Bangun Jalan
Dana Desa (DD) Tahun 2019 yang bersumber dari APBN sudah cair untuk 300 lebih desa. Cairnya Dana Desa tahap II tersebut, sejumlah desa sudah menggunakan dana tersebut untuk membangun infrastruktur. Mayoritas desa-desa di OKU Timur dalam penggunaan dana desa tersebut menggunakannya membangun jalan. Selama ini jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat di pedesaan. Tujuannya untuk mengangkut hasil bumi....
Tambah Anggaran, Bebani APBD
Pemerintah berencana menaikkan iuran PBI (penerima bantuan iuran) BPJS Kesehatan, menyusul naiknya porsi anggaran PBI sebesar 82 persen di 2020 menjadi Rp48,8 triliun. Anggaran ini untuk biayai iuran 96,8 juta peserta PBI APBN yang hingga tahun depan tak mengalami penambahan... selengkapnya
Aparatur Desa Dapat Gaji Tetap
Aparatur desa bakal diberikan gaji melalui APBN. Penyaluran dananya melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan dari pos Dana Alokasi Umum (DAU). Perangkat yang diberikan penghasilan tetap (siltap) atau gaji, seperti kepala seksi dan perangkat desa lainnya yang selama ini hanya mendapat gaji sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor Perwakilan (Kanwil) Sumsel, Tauhid,...
Retribusi IMB Dipangkas 50 Persen
Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bakal memangkas hingga 50 persen retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Rencana ini akan dituangkan melalui aturan Walikota Palembang. Atas rencana itu, Asisten II Setda Kota Palembang, Shinta Raharja, memimpin rapat finalisasi pembahasan Perwali tentang tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi IMB di Ruang Rapat II Sekretariat Daerah Kota Palembang, selasa (13/8)... selengkapnya
Knowledge Transfer Forum: “Pendekatan Komputer dan Mobile Forensik untuk Memperoleh Bukti Audit pada BPK dan Basic digital forensic and FAT file System”
Bertempat di ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Subbagian SDM mengadakan kegiatan Knowledge Transfer Forum (KTF) dengan tema “Pendekatan Komputer dan Mobile Forensik untuk Memperoleh Bukti Audit pada BPK dan Basic digital forensic and FAT file System”, Senin (22/8). Peserta seluruh pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
The College Deck Introduces ‘SAT® School Day’
The College Deck Introduces 'SAT® School Day' In a go designed to kitchen counter growing use of the ACT by simply states that will measure college achievement, the school Board a short while ago introduced 'SAT® School Daytime. ' This software enables collaborating districts and also states to pay for official REMAINE test supervision in their educational...
Keseruan lomba BPK Perwakilan Sumsel dalam memeriahkan HUT RI ke-74
Dalam rangka merayakan HUT RI ke-74, BPK Perwakilan Provinsi Sumsel menyelenggarakan berbagai kegiatan perlombaan. Kegiatan ini diselenggarakan dari tanggal 13 s.d 16 Agustus 2019
Kegiatan ini
diisi dengan beragam perlombaan yang melibatkan para pejabat dan pegawai dari
masing-masing unit kerja. Mulai dari lomba Bulu tangkis, gaplek,
masak, karaoke, dan lomba-lomba khas 17-an seperti, makan kerupuk, joget bola,
paku...
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-74. SDM UNGGUL INDONESIA MAJU!
17/08/2019, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan upacara yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Upacara dilaksanakan di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan Pemut...
Midyear information can idea the scales Not long ago, the more common Application shared a Facebook or twitter reminder
Midyear information can idea the scales Not long ago, the more common Application shared a Facebook or twitter reminder to pupils and counselors that midyear reports needs to be submitted for you to colleges as soon as primary semester/trimester pas are available. Not every...
Penyembelihan Qurban BPK Sumsel; Wujud Syukur dan Solidaritas
Dalam rangka Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijah 1440 H, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan penyembelihan hewan qurban yang diadakan pada hari Senin, 12 Agustus 2019. Penyembelihan hewan qurban tersebut dilaksanakan di halaman parkir Kantor Perwakilan dan disaksikan oleh para pegawai. Jumlah hewan qurban Tahun ini sebanyak 2 ekor sapi dan...
Masih di Bengkel Alami Rusak Berat
Langkah penertiban dan pendataan aset kendaraan dinas terus dilakukan Pemkab Lahat bekerjasama dengan Kejari Lahat. Sedikitnya sudah 20 kendaraan dinas yang dikembalikan... selengkapnya
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019
Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 69 ayat (1) mengatur tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan...
Scholarship Ripoffs Part a single: Avoid Intense Marketing
Scholarship Ripoffs Part a single: Avoid Intense Marketing Nearly everyone necessities money just for college. Quite possibly those who can not, like the idea that hard work as well as academic fulfillment can be acknowledged through famous scholarship rewards. And sometimes this reveals so easy. Fill out a questionnaire, write some sort of essay,...
15 Causes College Freshmen Look Forward to Going home for Thanksgiving
15 Causes College Freshmen Look Forward to Going home for Thanksgiving Many of the identical high school students who had been stressing in excess of essays along with application deadlines this time in '09 are getting prepared pack up as well as come over-academized home for that well-deserved Thanksgiving break. Even while Mom's home cooking...
What exactly is an increased School Description? It’s shocking how couple of students and fogeys are familiar with their very own high school’s ‘profile.
What exactly is an increased School Description? It's shocking how couple of students and fogeys are familiar with their very own high school's 'profile. This important post is linked to every records mailed in a complete 'secondary school report' submitted so that you can colleges. Together with virtually every high school has 1. ...
Fifteen ‘Rules of the Road’ for Alumni Interviewers
Fifteen 'Rules of the Road' for Alumni Interviewers Significantly has been discussing the alumni interview, however , almost all of the item focuses on often the interviewee instead of the interviewer . Within the is academized cheating applicant viewpoint, the purpose of most of these events varies from institution to college—...
Problem Solving Paper-Writing Measures
The Unexplained Mystery Into Education Day Continuing education is a substantial part of becoming an effective IB instructor. Family life education is given in middle and high schools throughout the usa. There's no formal education required so as to develop into a model. Unlike a great deal of stateside colleges, pupils aren't allowed to choose classes, and additionally, there...
The importance of meeting students’ needs that are emotional
In case you obtain documents online, it is certainly important that you realize whether the function continues to be in processor has been done. Simply endeavor to get works online and also let's demonstrate what sort of flawlessly written paper resembles. The intelligent authors could supply you with the very best internet essay publishing allow you to may image....
The Latino Youth Fondation Supports Faculty Dreams
The Latino Youth Fondation Supports Faculty Dreams The Hispanic Youth Institute (HYI) is a nationalized pre-college software designed to guidance the college in addition to career desired goals of underserved high school students. Together with help through the Hispanic University or college Fund and various community-based businesses, HYI serves youth for eight...
The Insider Secrets for Hello World
The Insider Secrets for Hello World You will carry on to let it operate since you stop by this next report. Nothing might have assisted them longer. Yes, in the event that you should be doing Math. If you should be capable of going into the candidate name in the writing box and vote and comprehend...
How to Study a Document
Basically, having more money won't acquire you added well-being in relationship to the next individual Inside this post I'll advise you whether money can actually buy happiness or maybe not. Money's energy essayswriting to expand someone's choices might be the spirit of its factor to happiness. Unless your response may function as the initial one, your happiness does not...
How-to Write an Argumentative Paper
Composition writing doesn't actually have to be tough. The essays may protect every prospective issue below the sun. The debut of an essay offers a much- needed first impression. It really is my desire that this can assist you with your article. Here are some wonderful composition issues that kids may possibly detect simple to compose. Frequently these are...
Just how to Boost Your Technical Skills
That's the reason references are considered as the central part of an article. Merely as genuinely decent mechanics can take out the most appropriate tools to create a superior motor even more powerful, very great writers can take out the best resources at the most appropriate moment to make adequate writing even more powerful. You need to print these...
APBD-P 2019 Muba Tembus 4,1 Triliun
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan DPRD Kabupaten Muba, menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2019... selengkapnya
Sahkan APBD Perubahan
APBD Perubahan OKU Timur 2019 sudah disetujui Pemkab dan DPRD OKU Timur. “APBD Perubahan 2019 dilaksanakan dengan dinamis dan konstruktif. Selain itu juga mengakomodir dinamika yang berkembang dimasyarakat dan tentu dapat dipertanggungjawabkan," kata Bupati OKU Timur HM Kholid MD... selengkapnya
Simple Strategies To Save the Surroundings
There are article writers for hire today, but they're perhaps not equally decent. If you're a student in u.k., you then clearly want a British Essay writer. The entire procedure for hiring an web essay author from PapersNetwork.co.uk is extremely clear-cut. If you're seeking the perfect author article on the internet, you should definitely consider us. Occasionally it looks...
Kejari Lahat Ikut Awasi Demi Cegah Penyelewengan DAK Sekolah
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat, melalui Dinas Pendidikan Lahat, mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan dan rehab sekolah.. selanjutnyahttps://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Catatan-Berita-Kejari-Lahat-Ikut-Awasi-Demi-Cegah-Penyelewengan-DAK-Sekolah.pdf
Kembalikan Uang Rp 505 Juta, Berkas Kasus Tapal Batas Dilimpahkan Ke Pengadilan
Empat tersangka perkara tindak pidana dugaan korupsi tapal batas Kota Palembang tahun 2015 diwakili istri dan kuasa hukumnya mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Palembang, kemarin (29/7), sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka mengembalikan uang senilai Rp505.950.000 dari nilai kerugian negara sebesar Rp505.923.660,08 atau terdapat kelebihan Rp26.339,92. Selengkapnya...
Text Tracking apps
Adobe Acrobat 9 critique: Adobe Acrobat 9 file-creation software's release could do for PDFs what the Performer did for movies. Via Shockwave animation and stuck Thumb video, PDFs can "discuss" for that first time. In-turn, customers of the free and nearly common Acrobat Reader of Variation 9 will have a way to view films, play online games, and work...
2019 Rp1,2 Triliun Investasi Masuk Muratara
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muratara, H Irawan menuturkan, pihaknya menjamin akan memberikan beragam kemudahan bagi seluruh investori yang berada di wilayah Muratara. Untuk saat ini, sektor investasi lokal memang cukup menjamur namun peningkatan belum terjadi secara signifikan... selengkapnya
STRUKTUR APBD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami revisi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP yang terdiri atas 225 pasal ini mulai berlaku tanggal 12 Maret 2019. PP Nomor 12 Tahun 2019 merupakan aturan pelaksanaan yang diamatkan dalam ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang...
OPD Tak Berinovasi Bakal Ditegur
Asisten III Bidng Administrasi Umum Dr Ir HM Najib MM, mengingatkan seluruh OPD untuk menyetorkan minimal satu inovasi ke Pemkab Muara Enim. Bagi OPD yang tidak menyerahkan karya terbaiknya, akan disurati Bupati Muara Enim. Hal tersebut sebagai bentuk teguran karena dinilai tidak kreatif. Inovasi bukan pemanis dan tugas dari atasan saja, tetapi. Selengkapnya...
44 ASN Dapat “Surat Cinta”
Sebanyak 44 ASN mendapat “Surat Cinta”. Surat ini langsung diberikan Bupati Lahat Cik Ujang saat upacara peringatan Hari Keluarga Nasional XXVI tahun 2019, kemarin. “Surat Cinta” ini berisi SK sanski tertulis bagi ASN yang kurang disiplin saat disidak serta absensi. Selengkapnya...
Modus Kurangi Volume, Empat Tersangka Kasus Tugu Tapal Batas Ditahan
Penyidik Unit Tipikor Polresta Palembang menyerahkan berkas, barang bukti (BB), dan empat tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Tugu Tapal Batas Palembang-Banyuasin ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, kemarin (17/7) siang. Pemeriksaan atas kasus tersebut dilakukan secara maraton sekitar lima tahun. Selengkapnya...
Tingkatkan Pertanian, Kelola Pendapatan
Rapat asistensi rencana kerja dan anggaran SKPD tahun anggaran 2020 Empat Lawang digelar di ruang rapat Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang, Selasa (16/7). Dalam kegiatan ini seluruh SKPD memaparkan rencana kerja dan anggaran tahun 2020. Selengkapnya
Lelang Kondisi Apa Adanya 12 R4 Dan 19 R2
Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, melelang 31 kendaraan dinas, kemarin (18/7). Terdiri dari 12 kendaraan roda empat (R4), dan 19 kendaraan roda dua (R2). Peserta lelang yang telah memiliki akun terverifikasi, melakukan penawaran melalu website www.lelang.go.id dibatasi pukul 09.30-11.30 WIB. Selengkapnya
Mantan Bupati Kuasai Tiga Mobil Dinas
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat menggandeng kejaksaan untuk mengambil sejumlah aset milik daerah yang hingga kini masih dikuasai atau belum dikembalikan mantan pejabat baik dilingkungan eksekutif maupun legislatif. Untuk tahap, Kejaksaan tidak akan melakukan pengambilan secara paksa, tetapi langkah awal diambil dengan... Selengkapnya
Izin Dinas Luar, TP Dipotong
14 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang harus berusaha meningkatkan kinerja, khususnya absensi. Sebab jika bolos atau izin pun, Tambahan Penghasilan (TP) PNS langsung kena potong. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa, menjelaskan pihaknya berusaha meningkatkan disiplin pegawai, salah satunya lewat pengetatan absensi yang akan berdampak pada pembayaran TP... selengkapnya
70 Persen Jalan Di-Hotmix APBD 2020 Capai Rp 1 T
Pembahasan KUA PPAS anggaran 2020 mulai dilakukan. “APBD 2020 sekitar Rp1 triliun lebih, meningkat Rp40 miliar dari 2019,” ujar Wali Kota Prabumulih, H Ridho Yahya dibincangi usai rapat penyerahan KUA-PPAS di DPRD Prabumulih. Selengkapnya...
MEKANISME PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH DAERAH
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam perkembangannya, pemerintah daerah dapat melakukan perubahan terhadap APBD yang telah disahkan. Perubahan APBD tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 23...
5 OPD Tertinggi Realisasi Fisik dan Penyerapan Keuangan
Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex, mengingatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada untuk tidak bekerja pada last minute atau menit terakhir. Hal tersebut disampaikan Dodi untuk percepatan progres realisasi fisik dan penyerapan keuangan pada tahun 2018... selengkapnya
Exit Tol Tunggu Final
Pemkot Lubuklinggau mengajukan agar exit tol digeser di kawasan lingkar selatan dalam pembangunan tol Bengkulu-Palembang. Hanya saja hasilnya belum diketahui. “Pada 14 Juli, kita baru akan membahas masalah ini,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lubuklinggau, Asril... selengkapnya
Enam Pemda di Sumsel Jadi Sorotan
Berdasarkan Pemeriksaan BPK, ada enam daerah pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan yang terindikasi adanya kerugian negara, sesuai hasil pemeriksaan BPK RI pada Semester II Tahun 2018 yang telah disampaikan kepada DPD RI, 28 Mei 2019 lalu. Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Drs Abdul Gafar Usman MM mengatakan, enam daerah pemerintahan tersebut yakni Pemprov Sumsel, Pemkot Palembang, Kebkab...
Kunjungan Kerja Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI
Bertempat di ruang auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Plt Kepala Perwakilan Teguh Prasetyo menerima kunjungan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Senin (15/7). Hadir pada acara ini Plt. Kepala Perwakilan beserta Pejabat Struktural dan Fungsional, Badan...
54 Desa Okus Terima Bantuan Proyek Air Bersih
Sebanyak 54 Desa Kabupaten Igan Komering Ulu (OKU) Selatan menerima bantuan Program Bantuan Penyedian Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Jilid III, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan. Selengkapnya...
Kalau Tidak Dibayarkan Setop Bahas APBD
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, HJ RA Anita Noeringati SH MH, mendesak Dinas PUBM untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan Jembatan Musi IV. Setidaknya, pembayaran sudah bisa dilakukan sebelum pembahasan APBD perubahan 2019. Selengkapnya...
Mulai Besok Pempek Wajib Bayar Pajak 10 Persen, Sebelumnya Nasi Bungkus Juga Kena Pajak
Usai menerapkan pajak untuk nasi bungkus pada beberapa rumah makan yang sudah dipasangi e-tax, kini Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang mengawasi warung-warung pempek. Tiap pembelian paket pempek, baik makan ditempat maupun bungkus dikenakan pajak 10 persen... selengkapnya
Transfer DBH Tersendat
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH)i dari Pusat ke daerah tak berjalan tepat waktu. Tersendatnya penerimaan dikeluhkan pemerintah daerah. Sebab, secara tidak langsung mempengaruhi prediksi pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD... selanjutnya
Tuntaskan Satu Soalan Aset Negara
Walikota Palembang, H. Harnojoyo dan Danlanud, Sri Mulyono Herlambang (SMH), Kolonel Penerbang, Heri Sutrisno, S.IP, M.Si, menandatangani risalah kesepakatan bersama. Berkaitan penggunaan aset TNI-AU berupa tanah dan bangunan untuk pembangunan flyover dan taman kota. Penandatanganan kerja sama dilakukan di Ruang Suryadarma Lanud SMH... selengkapnya
Tertibkan Reklame Ilegal
Ternyata banyak reklame ilegal di Lahat. Baik yang tak punya izin, maupun yang belum membayar pajak. Jumlahnya ada puluhan reklame. Saat ini, ada 18 titik reklame yang ditertibkan. “Semuanya reklame rokok, nilai pajak yang belum dibayar sekitar Rp70 juta lebih,” ujar Kepala Badan Keuangan Lahat, Fikriansyah, melalui Kabid Pendapatan Asli Daerah (PAD), Subranudin, SE, MAP... selengkapnya
Penyerahan Bantuan Pendidikan dari IKISTRA dan Dharma Wanita
Senin, 8 Juli 2019. Bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan penyerahan Bantuan Pendidikan Murid Tahun 2019 dari IKISTRA, Dharma Wanita Sekretariat Jenderal BPK dan Dharma Wanita Persatuan kepada putra-putri pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Bantuan tersebut diserahkan oleh Plt. Kepala Perwakilan Teguh Prasetyo, pejabat struktural dan fungsional serta pengurus Dharma Wanita Persatuan kepada putra-putri...
Nasi Bungkus Kena Pajak, Kasir tak Kasih Struk Makan Gratis
Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang bakal menerapkan pajak pada rumah makan yang menyediakan di bawa pulang (take away). Selama ini rumah makan atau restoran hanya menerapkan penarikan pajaki pada pembeli yang makan di lokasi... selengkapnya
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten OKU Tercepat Kedua Se-Indonesia
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)i Kabupaten OKU menjadi tercepat kedua seIndonesia.
Prestasi ini mendapatkan apreasiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RIii... selengkapnya
APBD Muaraenim Belum Optimal Digunakan
Keberhasilan Pemkab Muaraenim mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)i dari BPK RI dalam penyusunan laporan keuangan, ternyata tidak serta merta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati terkait realisasi dan penggunaan APBDii diterima begitu saja. Justru anggota DPRD menilai seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMDiii atau Perusahaan Daerah tidak optimal dalam penyerapan dana APBD 2018, terbukti masih ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran...
Lahat Setop Pembelian Mobil Dinas
Rencana Panitia Pengadaan untuk membeli kendaraan dinas di Lingkungan Pemkab Lahat dengan nilai puluhan miliar dianggaran 2019 ini, ternyata batal terwujud. Pasalnya, Bupati Lahat Cik Ujang bersikap lain. Ia membatalkan rencana pembelian kendaraan baik roda empat maupun dua, dengan alasan kendaraan dinas sebelumnya berjumlah 284 unit masih laik pakai, dan minta ASN yang dipercaya menggunakan kendaraan dinas untuk melakukan...
SILPA Tutupi Defisit Pemkot Palembang
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Hoyin Rizmu, mengomentari pemaparan APBD 2018 Pemkot Palembang yang disampaikan pada Raperda Pertanggungjawaban Walikota Palembang terhadap APBDi 2018 Senin (1/7). Menurut Hoyin, struktur APBD sekarang tidak hanya megenai pendapatan dan belanja daerah, melainkan ada juga pembiayaan daerah... selengkapnya
Aset PDAM Terganjal Utang
Hingga kini aset PDAM Pemkab Muara Enim di PALI belum diserahkan ke PALI. Lamanya proses penyerahan, karena terganjal utang. DPRD Muara Enim tidak bakal menyetujui penyerahan aset tersebut. Ini karena utang di sekitar Rp7 miliar lagi dari tagihan rekening pelanggan PDAM di daerah tersebut. “Aset PDAM itu baru bisa diserahkan jika PALI melunasi utangnya yang masih Rp7 miliar itu,”...
BSB Cairkan Rp82,7 M Dana Desa
Bank Sumsel Babel mencairkan dana desa sebesar Rp82,7 miliar untuk 3.311 desa di kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan. Direktur Utama BSB, Achmad Syamsudin mengatakan pencairan dana desa disalurkan melalui BSB ke rekening desa dan teknis penggunaannya diserahkan kepada kepala desa dan perangkat desa di masing-masing kabupaten kota tersebut. “BSB hanya sebagai fasilitator saja, uangnya langsung ditransfer...
RSUD Sekayu Cari Pinjaman Utang
PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menawarkan pinjaman dana kepada RSUD Sekayu untuk optimalisasi pelayanan kesehatan di Kabupaten Muba, dengan memperluas jaringan pelayanan, seperti kamar rawat inap. Selengkapnya...
Pasar Becek PR Dirut PD Pasar
Pemerintah Kota Pelembang membuka seleksi terbuka untuk posisi Direktur Utama Pengawas PD Pasar Palembang. Ada beberapa tugas pokok yang diprioritaskan untuk posisi ini setelah nanti terpilih. Selengkapnya...
Hadiah Rp47 Miliar, Minta Fokus Pertanian
Kabupaten Banyuasin di hari ulang tahun (HUT) yang ke-17 tahun, mendapatkan hadiah dari Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, berupa bantuan dana infrastruktur pembangunan untuk Kabupaten Banyuasin sebesar Rp47 miliar. “Uang itu kemungkinan (cair, red) usai APBD Perubahan nanti,” ujar Herman Deru, pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Banyuasin dalam rangka memperingati HUT ke-17 Kabupaten Banyuasin...selengkapnya
Bantu UMKM, Anggarkan Rp11 M
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi sektor penggerak perekonomian. Untuk itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru, punya komitmen mendorong sektor ini. Caranya dengan menganggarkan dana sebesar Rp11 miliar. Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel melalui Dinas Sosial, dana tersebut akan cair tahun ini juga...selengkapnya
Successful Ways for Cannabidiol Petroleum You Can Apply Immediately
Successful Ways for Cannabidiol Petroleum You Can Apply Immediately Cannabidiol Engine oil - the Conspiracy The result is usually tons of cheap toxin-laden providers and solutions...
OKUS Gelontorkan Proyek Infrastruktur Rp44 Miliar
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) menggelontorkan dana Rp44 miliar di tahun anggaran 2019 untuk sejumlah proyek infrastruktur yang akan dikendalikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR). Sebagian besar pembangunan difokuskan pada proyek pembangunan dan pelebaran jalan, yang ditargetkan 1-2 bulan ke depan sudah memasuki teknis pelaksanaan...selengkapnya
MINIM DI AWAL, MELONJAK AKHIR TAHUN
Realisasi penyerapan anggaran di Sumsel yang bersumber dari APBN masih sangat rendah. Kondisi ini tergambar dari data yang dimiliki Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel. Hingga akhir Mei, realisasi penyerapan anggaran belanja kementerian/lembaga baru di total alokasi Rp15,226 triliun baru mencapai 29,8 persen. Selengkapnya...
PROYEK FISIK TELAT TENDER SERAPAN APBD MELESET DARI TARGET
Semester satu 2019 hampir berakhir. Nyatanya, hampir semua daerah realisasi penyerapan anggaran masih minim, tak mencapai target yang ditentukan. Penyebabnya banyak faktor...Selengkapnya
Halal Bihalal BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Kamis, 27 Juni 2019 – BPK Perwakilan Sumatera Selatan menyelenggarakan acara Halal Bihalal memperingati Hari Raya Idul Fitri 1440 H, bertempat di ruang auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Acara ini dibuka dengan sambutan Kepala Sekretariat Perwakilan, Roosana Amiranti. Beliau mengharapkan agar setiap pegawai BPK Perwakilan Sumatera Selatan dapat menjadi pribadi yang lebih baik setelah satu bulan menjalankan...
Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) Semester I atas hasil pemeriksaan BPK pada seluruh entitas di Provinsi Sumatera Selatan
Selasa, 25 Juni 2019. Selama tiga hari pada tanggal 25 s.d. 27 Juni 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumsel melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) Semester I atas hasil pemeriksaan BPK pada seluruh entitas di Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri atas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan 17 Kabupaten/Kota.
Acara tersebut dibuka oleh Pejabat Fungsuinal BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Antonio Inoki S.E.,...
KONTRAKTOR KEMBALIKAN RP 400 JUTA
Setelah melakukan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin (Kejari Muba) dan Dinas PUPR serta dilayangkannya surat pemanggilan beberapa waktu lalu terhadap beberapa rekanan atau kontraktor... selengkapnya..
Upacara Memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2019
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan upacara bendera pada Sabtu, 1 Juni 2019 dalam rangka memperingati hari Kelahiran Pancasila. Kegiatan upacara ini dilaksanakan di halaman gedung kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Pak Teguh Prasetyo, pelaksana tugas Kepala Perwakilan, bertindak sebagai inspektur upacara.Upacara ini juga diikuti oleh para pejabat struktural dan fungsional, serta staff BPK baik itu BPK...
Penyerahan LHP atas LKPD pada 4 Entitas (Kota Palembang, Kabupaten OKI, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Pali)
Penyerahan laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Empat Entitas dilaksanakan pada hari Selasa, 28 Mei 2019, di lantai 3 Gedung Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Empat entitas yang dimaksud adalah Kota Palembang, Kabupaten OKI, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Pali.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, ...
Penyerahan LHP atas LKPD pada Pemerintah Kabupaten OKU Selatan
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan tahun anggaran 2018 telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019. Penyerahan ini dilaksanakan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Pejabat Kabupaten OKU Selatan, serta para Pejabat Struktural dan Fungsional pada...
Penyerahan LHP atas LKPD pada Pemerintah Kota Pagar Alam, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Musi Rawas Utara
Penyerahan
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pagar Alam,
Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2018 telah
dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019. Penyerahan ini dilaksanakan
di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini juga
dihadiri oleh Pelaksana Tugas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, DPRD Kota
Pagar...
WTP Ke-5 untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Selatan T.A 2018. LHP tersebut diserahkan langsung oleh Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Ir. Isma Yatun M.T kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan Aliandra Gantada dan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Herman Deru, dalam rapat paripurna istimewa XXIX...
Buka Bersama Keluarga Besar BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Hari Rabu, 22 Mei 2019, Keluarga Besar BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan baik dari pelaksana tugas Kepala Perwakilan, pejabat fungsional dan struktural, para staff hingga pegawai pendukung beserta keluarga melaksanakan acara buka bersama yang diadakan di Kantor BPK Perwakilan Sumsel.
Acara dimulai pukul 5 sore dan diawali dengan tausyiah oleh Ustadz Hidayatullah Abu Fawwaz sembari menunggu adzan Maghrib dan...
Penyerahan LHP atas LKPD pada Pemerintah Kabupaten Lahat
Penyerahan
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat
tahun anggaran 2018 telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019.
Penyerahan ini dilaksanakan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera
Selatan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas Kepala BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Selatan, Pejabat Kabupaten Lahat, serta para Pejabat
Struktural dan Fungsional pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi
Sumatera Selatan.
Penyerahan LHP atas LKPD pada Pemerintah Kabupaten OKU Timur
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten OKU Timur tahun anggaran 2018 telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019. Penyerahan ini dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Pejabat Kabupaten OKU Timur, serta para Pejabat Struktural dan Fungsional pada...
Penyerahan LHP atas LKPD pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Ogan Ilir
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Ogan Ilir tahun anggaran 2018 telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019. Penyerahan ini dilaksanakan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas dan Ogan...
Penyerahan LHP atas LKPD pada Pemerintah Kota Lubuk Linggau
Penyerahan
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuk Linggau
tahun anggaran 2018 telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019.
Penyerahan ini dilaksanakan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera
Selatan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas Kepala BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Selatan, Wakil ketua
II DPRD Kota Lubuk Linggau, Sekretaris Dewan, BKD, Disdukcapil, kominfo, Inspektur
Kota Lubuk Linggau serta...
Warga Terkejut PBB Naik
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Palembang melonjak. Warga resah. Bahkan, banyak yang mendatangi Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang. Salah satu yang terkejut karena itu adalah Imam, dia kebingungan. Angkanya naik lebih dari 200 persen. “Tahun kemarin cuma dapat tagihan Rp98 ribu, tahun ini dapat mencapai Rp300 ribuan,” katanya...selengkapnya
Penyerahan LHP atas LKPD pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Penyerahan
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin
tahun anggaran 2018 telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019.
Penyerahan ini dilaksanakan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera
Selatan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas Kepala BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Selatan, Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Bupati Banyuasin,
Sekretaris Dewan, Pelaksana Tugas Inspektur Kabupaten Banyuasin serta para
Pejabat Struktural dan...
TPP Diganti TP, Nilai Kinerja
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Palembang tidak akan lagi menerima tunjangan penghasilan pegawai (TPP). Mulai April 2019 ini, mereka akan menerima tambahan pengasilan (TP)...selengkapnya
TAHAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM
Pengadaan tanah merupakan cara untuk memeroleh tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa: “untuk
kepentingan umum, termasuk juga untuk kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan bersama dari rakyat, hak atas tanah bisa dicabut, dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan sesuai dengan cara yang diatur dengan Undang-undang.” Ketentuan tersebut menjadi dasar penjabaran pengaturan...
Penyerahan LHP atas LKPD pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Ogan Kemering Ulu
Pada tanggal 19 Maret 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumsel memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Pemerintah Ogan kemering Ulu. Kegiatan penyerahan ini bertempat di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan dihadiri langsung oleh Anggota V BPK RI, Ibu Ir. Isma Yatun. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan, Bupati MUBA dan...
Pemerintah Kabupaten Banyuasin Buka Pendaftaran Perekrutan Direktur Utama PDAM Tirta Betuah Banyuasin
Sebagai upaya peningkatan pelayanan PDAM Tirta Betuah di Bumi Sedulang Setudung, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin membuka perekrutan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Senin (4/3/2019). Perekrutan diharapkan dapat memanggil putra-putri terbaik untuk dapat berpartisipasi mencalonkan diri sebagai Direktur Definitif PDAM Tirta Betuah untuk melayani masyarakat di Kabupaten Banyuasin. Langka ini dilakukan dalam upaya Pemkab Banyuasin melakukan revitalisasi...
Pemerintah Kabupaten Banyuasin Terima Bantuan Dana Alokasi Khusus Rp 350 Milyar
Untuk meningkatkan operasional dan infrastruktur pendidikan, Pemerintah Kabupaten Banyuasin mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk pendidikan sebesar Rp 350 Milyar. Kucuran dana senilai Rp 350.621.240.000 itu diberikan secara simbolis dalam kegiatan Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin 2019 di Graha Sedulang Setudung pada hari Kamis (28/2)...selengkapnya.
ASN Wajib Kantongi Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus mendorong peningkatan kemampuan dan standar Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola pengadaan barang jasa pemerintah. Pemahaman ini dilakukan sebagai antisipasi adanya kesalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah...selengkapnya.
Laporan Sistem Keuangan Desa Tahun 2018 di Empatlawang Lewat Tenggat Waktu
Masih banyak desa di Kabupaten Empatlawang yang belum menyelesaikan Sistem
Keuangan Desa (Siskeudes), walaupun deadline massa tenggat waktu dari Bupati Empatlawang, H. Joncik Muhamad, sudah lama...selengkapnya.
Pemkab Musi Banyuasin Jajaki Kerjasama untuk Penyediaan Lampu Penerangan
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus berupaya menghasilkan energi
hijau yang terbarukan. Kali ini Pemkab Muba menjajaki kerjasama dengan PT Generasi Bangsa Indonesia untuk penggantian lampu penerangan jalan umum, fasilitas umum dan perkantoran. Dimana penjajakan kerja sama tersebut dilakukan dengan Metoda EPC atau pembiayaan bertahap selama 5 hingga 20 tahun...selengkapnya.
Wajib Gunakan Siskeudes
Seluruh desa di Empat Lawang harus menyelesaikan laporan keuangan desa tahun 2018 dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Jika tidak, terancam Dana Desa (DD) tahun 2019 tidak bisa dicairkan. “Semua desa wajib menerapkan Siskeudes,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Empat Lawang, Agus Rochman Basuki melalui Kabid Pemerintah Desa (Pemdes), Agusman Mulyadi...selengkapnya
Matriks Perbandingan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa...
bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah... selengkapnya. ...
Katrol PAD, Naikkan NJOP Target Penerimaan Pajak 2019 Rp1,3 T
Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak terus dilakukan. Salah satu caranya menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP). Dipastikan kenaikan ini pun bisa mengerek harga tanah dan bangunan, khususnya yang berada di kawasan pusat kota seperti Jl. Jend. Sudirman....selengkapnya
Kinerja Turun, Insentif Daerah Menyusut
Kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumsel mengalami penurunan. Hal ini dilihat dari jumlah daerah yang menerima Dana Insentif Daerah (DID) tahun ini. DID hanya dibagikan kepada 13 Pemda, padahal tahun lalu 15 Pemda. Total alokasi keseluruhan DID pun mengalami penurunan. Dari sebelumnya Rp366,65 miliar menjadi Rp360,15 miliar atau turun sebesar Rp6,5 miliar... selengkapnya
Upacara HUT BPK RI ke-72
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun BPK RI ke-72, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan upacara bendera dihalaman kantor yang dilaksanakan pada hari Senin, 21 Januari 2019. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Maman Abdulrachman, SE, MM, sebagai Inspektur Upacara.
Kepala Perwakilan dalam sambutannya membacakan pidato Ketua BPK RI, dengan tema “ Energi, Sinergi, Prestasi.” Beliau mengatakan semangat...
Penyampaian LK Unaudited TA 2018 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin; Kedua kalinya tercepat dalam penyampaian Laporan Keuangan (Unaudited) di Indonesia
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menerima Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2018 dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Penyerahan Laporan Keuangan Unaudited tersebut disampaikan oleh Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin diterima langsung oleh Kepala Perwakilan, Maman Abdulrachman, SE, MM. Acara Penyampaian Laporan Keuangan Unaudited Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada...
Family Gathering Badan Pemeriksa Keuangan Ke 72
Untuk memeriahkan HUT BPK RI yang ke-72 , Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan kegiatan Family Gathering dengan melaksanakan jalan santai bersama keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, beserta tamu undangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu 16 Januari 2019.
Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, juga...
20 Persen Dana Desa untuk BUMDes
Untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas kepala desa, perangkat desa, dan pendamping desa di Sumsel, Institut Pendidikan dan Pelatihan Wirausaha Indonesia bekerja sama dengan Provinsi Sumsel dan Sumatera Ekspres, serta Forum CSR Kesos Sumsel akan menggelar seminar dan workshop kepala desa... selengkapnya
PENGATURAN MENGENAI KECAMATAN DAN KELURAHAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN
Dalam Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum...dan selanjutnya
PRINSIP-PRINSIP UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian...dan selanjutnya
PENGATURAN MENGENAI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,...dan selanjutnya
Penyerahan laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018
Sebagai bentuk komitmen BPK untuk memenuhi amanat dari empat Undang-Undang, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk itu BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada hari...
Penyerahan laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2018
Penyerahan laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, yang dilaksanakan pada hari Kamis, 4 januari 2018, di lantai 3 Gedung Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dari 3 Intitas yaitu; Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Lahat. Penyerahan ini di hadiri oleh Ketua DPRD Kota Palembang, Walikota Palembang, Ketua DPRD Kabupaten...
PAD Tembus 91,52 Persen
Komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak awal tahun 2018, lalu kini membuahkan hasil. Dimana kerja keras tersebut dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) yang berhasil menggenjot PAD lebih baik dari tahun sebelumnya... selengkapnya
PERINGATAN HARI IBU KE – 90
Dalam rangka memperingati Hari Ibu yang ke-90, Rabu, 26 Desember 2018, dihalaman depan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Seluruh Pejabat dan Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan upacara bendera sebagai bentuk penghormatan terhadap peran perempuan Indonesia.
Peran perempuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dalam perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Keterlibatan perempuan dibuktikan dengan...
Wagub Amputasi BUMD Kinerja Buruk
Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya mengungkapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap agar 14 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat menunjukkan kinerja yang baik di tahun mendatang... selengkapnya
Optimalisasi Pajak, Pasang Tapping Box
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak terus ditingkatkan. Salah satu item yang digenjot pajak restoran. Upaya peningkatan pajak ini bekerja sama dengan pihak ketiga lewat pemasangan tapping box. Ini sejenis alat perekam transaksi digital, sehingga pajak restoran langsung terlapor ke bank kerja sama. Saat ini, ada sekitar seribu restoran yang terdata dan akan dipasang tapping box... selengkapnya
Optimalisasi Pendapatan Daerah
Pemerintah Kota Palembang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar Deklarasi Optimalisasi Penerimaan Daerah di Wilayah Kota Palembang...selengkapnya
Upacara HUT KOPRI Ke-47
Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sekaligus Lembaga Tinggi Negara sudah sewajarnya Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan setiap tahun memperingati hari Ulang Tahun Korpri. Upacara HUT Korpri yang ke-47 ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018. Upacara ini dipimpin langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Maman Abdulrachman,SE, MM. yang bertindak sebagai Inspektur...
Pengesahan R-APBD Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 Tercepat di Indonesia
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Tahun Anggaran 2019 akhirnya resmi disepakati melalui Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muba dan Bupati Muba. Penyusunan dan kesepakatan ini menjadi yang tercepat di Indonesia dan untuk Tahun Anggaran 2019 ini Muba sudah masuk tahun kedua menjadi daerah yang tercepat dalam pembahasan dan pengesahan R-APBD... selengkapnya.
Workshop : Mengenal BPK Lebih Dekat
Untuk memperkenalkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada masyarakat terutama dikalangan pelajar. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera selatan menyelenggarakan kegiatan Workshop dengan tema Mengenal BPK Lebih Dekat. Kegiatan ini bertujuan sebagai pengenalan tentang apa itu BPK, Tugas BPK serta Visi dan Misi BPK kepada masyarakat terutama pelajar. Dalam kegiatan ini BPK Perwakilan Provinsi Sumatera selatan mengundang dua...
Pengesahan R-APBD Musi Banyuasin Tahun 2019 Tercepat di Indonesia
Bertepat di Gedung DPRD Musi Banyuasin, Senin 11 November 2018, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019 resmi disepakati. RAPBD ini menjadi penyusunan dan kesepakatan tercepat di Indonesia selama dua kali berturut-turut. ...
Upacara Hari Pahlawan
Setiap tanggal 10 November kita bangsa Indonesia selalu memperingati hari Pahlawan untuk mengenang jasa para pahlawan. Maka pada hari Senin tanggal 12 November 2018 di lapangan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Upacara Memperingati Hari Pahlawan yang-73 yang dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Maman Abdulrachman, SE, MM yang bertindak selaku Inspektur Upacara, dengan Komandan Upacara...
Penyaluran Dana Desa Molor
Penyaluran alokasi Dana Desai (DD) tahap III tahun 2018 masih minim bahkan sebagian molor. Dari catatan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Selatan, DD tahap III baru tersalurkan pada empat kabupaten/kota di Sumsel.... selengkapnya
Doa Bersama
Sebagai bentuk solidaritas juga rasa duka yang mendalam atas musibah jatuhnya Pesawat Lion Air JT-610 Jakarta-Pangkal Pinang pada hari Senin tanggal 29 oktober 2018 di Perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat dimana didalamnya membawa penumpang 10 orang pegawai BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung yang turut menjadi korban, diantaranya:
1. Harwinoko, Plt. Kepala Perwakilan Provinsi Bangka Belitung
2. Achmad Sobih Inajatullah, Kepala Sub Bagian Keuangan...
HARI SUMPAH PEMUDA
Untuk mengenang para tokoh pemuda tahun 1928 yang telah mendeklarasikan Sumpah Pemuda sehingga menjadi pelopor pemuda untuk membangun kesadaran kebangsaan Indonesia sekaligus komitmen menjaga persatuan dan kesatuan negeri ini. Maka setiap tahun kita bangsa Indonesia selalu memperingati hari Sumpah Pemuda.
Untuk itu pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, di halaman Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi...
Matriks Perbandingan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 (UU PNBP Lama) dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 (UU PNBP Baru)
Matriks Perbandingan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 (UU PNBP Lama) dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 (UU PNBP Baru)
KUA-PPAS Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2019 Capai Rp928 M
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp928 Miliar. Angka tersebut belum termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat... selengkapnya.
Pabrik Air Mineral ARPA Pagaralam Terancam Ditutup
Pabrik ARPA dibawah PT.Ayek Besemah yang berlokasi di Kelurahan Muara Siban Kecamatan Dempo Utara adalah pabrik yang memproduksi air mineral kemasan serta menjadi kebanggaan masyarakat Kota Pagaralam, namun kini terancam ditutup karena banyaknya kejanggalan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang 70 persen sahamnya dikuasai Pemkot Pagaralam tersebut...selengkapnya.
Pekan Olah Raga dan Seni ( PORSENI)
Dalam rangka menyambut HUT BPK RI yang ke-72, BPK RI mengadakan kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni ( PORSENI), yang dihadiri oleh seluruh BPK Perwakilan se-Indonesia, pada hari Jumat, tanggal 12 September 2018, dihalaman Kantor BPK RI. Pembukaan Porseni yang di buka secara resmi oleh Ketua BPK RI Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara.
Selesai pembukaan, acara dilanjutkan dengan...
Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Masih Rendah
Realisasi kinerja anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sumatera Selatan hingga 31 Agustus 2018 masih terbilang kecil. Dari total pagu anggaran Rp728 miliar, yang sudah terserap sekitar Rp290 miliar atau 39,4%. Khusus realisasi anggaran daerah, tertinggi Musi Rawas 43,3% dan terendah Provinsi Sumatera Selatan 21,4%... selengkapnya.
RSUD Prabumulih Tak Mampu Beli Obat
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih kini tak mampu lagi membeli obat-obatan untuk pasien yang sakit, khususnya pasien Jamsoskes (Jaminan Sosial Kesehatan). Menurut penjelasan Direktur Utama (Dirut) RSUD Kota Prabumulih, dr Yus Ukhtiwiyah, tunggakan hutang Jamsoskes yang selama ini menjadi tanggungan Pemerintah tak kunjung dibayarkan, khususnya hutang di tahun 2017. Hutang Jamsoskes masih menunggu ABT (Anggaran Biaya Tambahan)...
Seminar Seni Memberdayakan Diri Melalui Graphology dan Pengelolaan Pikiran Guna Mnecapai Etos Kerja yang Optimal
Untuk meningkatkan sikap serta budaya kerja di lingkungan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, melalui Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia Rita Diana menyelenggarakan Seminar pada hari Kamis, 4 Oktober 2018 di Ball Room Hotel Arya Duta dengan tema, ”SENI MEMBERDAYAKAN DIRI MELALUI GRAPHOLOGY DAN PENGELOLAAN PIKIRAN GUNA MENCAPAI ETOS KERJA YANG OPTIMAL”, yang dibuka langsung oleh...
Hari Kesaktian Pancasila
Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Upacara Bendera dihalaman Kantor BPK perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada hari Senin, 1 0ktober 2018 dengan inspektur Upacara Kepala Perwakilan Maman Abdulrachman, SE, MM,.
Upacara diikuti oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dari Pejabat Struktural,Fungsional, Penunjang serta seluruh pegawai yang berada dilinkungan BPK Perwakilan Provinsi...
Inventarisasi Aset, Antisipasi Konflik Lahan
Pengembangan wilayah di Kota Palembang yang menyasar kawasan Seberang Ulu berimbas pada kebutuhan lahan di wilayah ini. Hanya saja, dikarenakan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir, sehingga perlu dilakukan inventarisasi aset, khususnya di kawasan Jakabaring ... selengkapnya.
Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Banyuasin Molor
Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Banyuasin Tahun Anggaran 2018 diduga molor. Akibatnya program-program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat sedikit terganggu dengan terlambatnya pengesahaan APBD-P Banyuasin Tahun Anggaran 2018. Diduga molornya pengesahan APBD-P akibat adanya tarik ulur antara Bupati Banyuasin sebelumnya dengan DPRD Banyuasin... selengkapnya.
PPK dan PPTK Jarang di Lokasi
Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Ir H Heri Amalindo MM, mengaku kecewa terhadap kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa termasuk pembangunan yang tidak pernah ada di lapangan. Bupati Pali meminta kepada PPK dan PPTK untuk ada di lapangan supaya bisa mengawasi pembangunan yang sedang berjalan, apalagi...
Penerimaan CPNS Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2018
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi No. 66 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2018, BPK RI membuka kesempatan kepada WNI, pria dan wanita, berpendidikan Sarjana (S-1 dan D III) untuk diangkat sebagai CPNS untuk...
Penarikan Mobil Dinas Sesuai Prosedur
Puluhan mobil berplat merah sudah beberapa hari terparkir di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang. Mobil jenis APV tersebut diserahkan kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebelum pengelolaan sekolah dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Dinas Pendidikan Kota Palembang membantah sudah menarik paksa Mobil Dinas (Mobdin) operasional SMA/SMK yang kini dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan...
Dewan Nilai Proyek Tak Sesuai Rencana Anggaran Biaya
Sejumlah anggota Komisi III Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir (OI) secara mendadak mendatangi tiga titik lokasi proyek pembangunan yang menghabiskan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) milyaran rupiah. Ketiga titik proyek yang ditinjau oleh Komisi III tersebut antara lain proyek peningkatan ruas jalan Simpang Kilip-Tanjung Temiang Kecamatan Tanjung Raja, peningkatan jalan Kertabayang -...
Pembebasan Lahan Jembatan Musi VI
Mega proyek Jembatan Musi VI yang menghubungkan Seberang Ulu dan Ilir Palembang hingga kini pembangunannya masih menunggu pembebasan beberapa persil lahan. Kendati demikian, pembangunan jembatan tetap dilanjutkan, mengerjakan bagian yang bisa dikerjakan demi mengebut target selesai hingga akhir tahun 2018 ... selengkapnya.
Dorong Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah oleh Daerah
Meski setelah ditetapkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang mana di dalamnya turut mengatur pendekatan jenis pajak dengan pola tertutup. Saat ini banyak daerah menganggap, sesungguhnya masih terdapat potensi penerimaan bagi daerah yang dapat dikonsolidasikan. Hanya saja, hal tersebut masih dibatasi oleh Undang-Undang itu sendiri... selengkapnya.
Dua Kepala Desa di Ogan Ilir Terlibat Penyimpangan Alokasi Dana Desa
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (OI), Trisnopilhaq mengatakan, sejauh ini berdasarkan data laporan ada dua oknum Kepala Desa (Kades) di OI yang terjerat kasus dana desa yakni Kades Suka Merindu dan Kades Kelampadu. Untuk proses hukumnya sudah di Kejaksaan dan kedua oknum Kades tersebut sudah dilakukan penahanan... selengkapnya.
Kegiatan Sosialisasi Asuransi Kesehatan
Untuk memberikan rasa nyaman dan jaminan kesehatan kepada para pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan Sosialisasi Peningkatan Asuransi Kesehatan yang dilaksanakan di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Lantai 3 pada hari Selasa, 28 Agustus 2018.
Acara Sosialisasi ini dibuka oleh Kepala Sekretariat Perwakilan Roosana Amiranti, dengan nara sumber Biro SDM Agung Dodit Muliawan, serta tim...
Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Ke – 73
Dalam memperingati Kemerdekaan Indonesia yang ke- 73, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan seperti biasa melaksanakan Upacara Bendera untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesi serta mengenang jasa para Pahlawan yang telah gugur dalam membela tanah air.
Upacara yang dilaksanakan dihalaman Kantor BPK perwakilan Provinsi Sumatera Selatan berjalan dengan tertib,uapacara dipimpin langsung oleh Kepala perwakilan Maman AbdulRachman, SE, MM yang...
DAK Fisik Tiga Daerah Terancam
Direktorat Jenderal Perbendaharan (DJPB) Provinsi Sumatera Selatan melakukan evaluasi terhadap penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2018 pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan...selengkapnya.
Belasan Mobil Dinas Pemkab Ogan Ilir Akan Dilelang
Belasan unit kendaraan dinas plat merah roda empat milik Pemkab Ogan Ilir (OI) sejak
beberapa tahun terakhir dibiarkan terlantar di halaman rumah dinas Bupati OI, Kompleks Perkantoran Terpadu (KPT) Tanjung Senai Indralaya. Akibat tidak ada perawatan, kondisi kendaraan dinas semakin hancur. Mobil operasional Pemkab OI yang dibiarkan terlantar itu antara lain 3 unit minibus eks PKK, dan 4 unit ambulans....
Pinjaman Daerah Untuk Pembangunan Infrastruktur
Sejumlah pemerintah daerah ternyata banyak memilih pembiayaan luar negeri untuk
mendanai pembangunan infrastruktur di daerahnya. Berdasarkan data yang dimiliki kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Selatan (Sumsel), ada tiga Pemerintah daerah (Pemda) dan satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tercatat menjadi debitur atau pihak yang berutang ke luar negeri...selengkapnya.
Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2017
Wali Kota Palembang, Harnojoyo, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Kota Palembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang ke-8 masa persidangan II Tahun 2018, hari Senin (9/7/2018) bertempat di Kantor DPRD Kota Palembang... selengkapnya.
Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Triwulan I Tahun 2018
Bertempat di Aula Lantai 3 kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, dilakukan acara Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Periode Triwulan I Tahun 2018 se Provinsi Sumatera Selatan.
Acara yang dihadiri oleh seluruh entitas pemeriksaan dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan, Maman Abdulrachman,SE,MM, didampingi Kepala Subauditorat Sumsel II, Teguh Prastyo,dihadiri juga seluruh Kepala Inspektorat se-Provinsi Sumatera Selatan.
Sesuai...
HALAL BI HALAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kegiatan halal bihalal di laksanakan pada Hari Jum’at, tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Auditorium Lantai III kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Pada kesempatan ini Kepala Perwakilan, Bapak Maman Abdul Rachman, S.E., M.M., menyampaikan bahwa betapa pentingnya saling bermaafan agar kesalahan yang dilakukan dimasa yang lalu dapat saling dimaafkan, sehingga akan meningkatkan tali silaturahmi antar pegawai...
PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan kas merupakan salah satu bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah. Pada pemerintah daerah, yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kas baik penerimaan maupun pengeluaran kas daerah adalah Bendahara Umum Daerah (BUD). Pejabat yang...
Tujuh Kali Raih WTP
Pemerintah Kabupaten OKU Timur kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2017. Dengan demikian, OKU Timur menjadi salah satu daerah dengan predikat WTP yang sudah diraih selama tujuh kali berturut-turut...selengkapnya.
Sekda Terima LHP Pemeriksaan Keuangan TA 2017
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Nasrun Umar bersama dengan Plt. Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Uzer Effendi resmi menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK-RI Prewakilan Provinsi Sumsel atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel tahun anggaran 2017, laporan hasil pemeriksaan atas system pengendalian intern dan laporan hasil pemeriksaan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diserahkan langsung Pimpinan BPK RI Anggota...
PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA Ke-73 TAHUN 2018
Dalam Memperingati Hari Lahirnya Pancasila, seluruh Pegawai yang berada dilingkungan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan baik dari Pejabat Struktural, Fungsional, Penunjang semuanya berkumpul di halaman kantor BPK perwakilan Sumatera Selatan Untuk melaksanakan Upacara Memperingati Hari Lahir Pancasila yang ke-73, pada hari Jumat, 1 Juni 2018.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Maman Abdulrachman, SE, MM,...
Kunjungan Ke Panti Asuhan
Bertepatan dengan Bulan Suci Ramadhan, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 30 dan 31 Mei 2018 mengadakan kegiatan kunjungan di tiga Panti Asuhan, Panti Asuhan Hakiki, Panti Asuhan Al – Yassir Rizki, dan Panti Asuhan Cahaya Bunda.
Dalam kesempatan tersebut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Maman Abdulrachman, SE, MM, hadir di dampingi Kepala Sekretariat Perwakilan...
Perjalanan Dinas Masih Lebihi Batas
Pemprov Sumsel bersama 8 kabupaten/kota di Sumsel berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor Perwakilan Sumsel. Sebelumnya BPK melakukan audit laporan keuangan daerah tahun 2017 dan semuanya layak WTP...selengkapnya.
Acara Buka Puasa Bersama BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Pada tanggal 30 Mei 2018,bertempat di gedung aula Lantai 3, BPK Perwakilan Provinsi Sumsel mengadakan acara buka bersama yang diikuti seluruh Pejabat Struktural, Fungsional , dan seluruh pegawai yang berada di lingkungan Kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan. Acara yang rutin yang diselenggarakan setiap tahun ini dimaksudkan untuk lebih menjalin keakraban antar pegawai dan pimpinan di Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera...
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Terima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun Anggaran 2017
Senin, 28 Mei 2018, Penyerahan Laporan Hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas opini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Nasrun Umar bersama dengan Plt. Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Uzer Effendi resmi menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Sumsel atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel tahun anggaran...
HARI KEBANGKITAN NASIONAL Ke – 110
Dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke- 110 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Upacara pada hari Senin, 21 Mei 2018 di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala BPK perwakilan Provinsi Sumatera Selatan MamanAbdulrachman, SE, MM, selaku Inspektur Upacara dengan diikuti seluruh Pejabat Struktural, Fungsional serta seluruh pegawai yang...
Penyerahan LHP Atas Kabupaten Musi Rawas dan Muara Enim
Penyerahan LHP TA 2017 dilaksanakan pada hari Senin, 21 Mei 2018. Dihadiri oleh Bupati Musi Rawas dan Muara Enim, dan dihadiri oleh juga ketua DPRD Musi Rawas dan Ketua DPRD Muara Enim serta jajaran pejabat yang terkait. Kegiatan ini dilaksanakan di gedung aula lantai 3 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Penyerahan diberikan langsung oleh...
Konsinyering Penyusunan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2017
Dalam rangka percepatan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan kegiatan Konsinyering Penyusunan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017. Kegiatan yang dilaksanakan pada 14 Mei 2017 sampai dengan 26 Mei 2017 ini, bertempat di Aula Lantai 3 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Kegiatan ini melibatkan empat belas tim pemeriksa,...
Dana Desa Percepat Pembangunan dan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Acara workshop Evaluasi Implementasi Tata Kelola Keuangan Desa dengan aplikasi Siskeudes yang dilaksanakan di Auditorium Pemkab Banyuasin pada hari Rabu, 16 Mei 2018 berlangsung sukses dan lancar...selengkapnya.
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai PolitikSebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ... selengkapnya ...
KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN MENJADI NARASUMBER SEMINAR UNIVERSITAS TERBUKA PALEMBANG
Pada tanggal 5 mei 2018,bertempat di Hotel RIO Palembang, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, bapak Maman Abdulrachman, SE., MM. di undang oleh pihak Universitas Terbuka Palembang. Pada kesempatan ini Kepala Perwakilan diminta menjadi Narasumeber peserta POKJA ( Kelompok Kerja ) yang ada di seluruh Sumatera Selatan, yang mana POKJA ini merupakan perwakilan dari kepengurusan Universitas...
DISKUSI UNTUK MASUKAN MASALAH PENERAPAN PRODUK HUKUM PEMERINTAH PUSAT PADA ENTITAS PEMERIKSAAN DI BPK PERWAKILAN PROV. SUMATERA SELATAN
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Kaditama Binbankum), Bapak Dr. Nizam Burhanuddin S.H., M.H. , C.L.A. melakukan kunjungan kerja ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 13 April 2018, yang pada kesempatan kunjungan kerja ini melakukan pertemuan dengan Kepala Perwakilan Bapak Maman Abdulrachman, SE.,MM. beserta seluruh Pejabat dan Pegawai di lingkungan...
PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KOTA PALEMBANG
Pada tanggal 6 April 2018 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan provinsi Sumatera Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Pemerintah Kota Palembang, yang dilaksanakan di Audotorium lantai III kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, yang diterima oleh Pejabat Sementara Wali Kota Palembang Bapak Ahmad Nadji.
Dalam kesempatan ini Kepala Perwakilan Bapak Maman Abdulrachman, SE., MM. menyampaikan apresiasi yang...
PENYERAHAN LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED PEMERINTAH PROVINSI, DAN SEMBILAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA SESUMATERA SELATAN
Adapun Acara penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dan sembilan Pemerintah Kabupaten / Kota se Sumatera Selatan dilaksanakan di Ruang Auditorium Lantai III Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera, pada tanggal 29 Maret 2018.
Pada kesempatan ini Kepala Perwakilan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada kepala daerah yang telah menyampaikan laporan keuangan Unaudited pemerintah daerahnya. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan...
BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH
Permasalahan - permasalahan seputar kondisi ekonomi kian hari kian meningkat, sifatnya pun semakin komplek, seperti permasalahan akan pengiriman uang ke berbagai daerah, kebutuhan akan jasa penyimpanan uang/barang berharga, kebutuhan akan penyedia jasa peminjaman uang, dan lain-lain. Berlatar belakang persoalan-persoalan kebutuhan tersebut, dibentuklah suatu badan usaha berupa bank yang memberikan jasa seputar kegiatan perekonomian. Bank adalah badan usaha yang menghimpun...
Matriks Perbandingan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Dicabut Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94...
bahwa Pasal 409 huruf a Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu pedoman yang mengatur mengenai Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.. selengkapnya. ...
PENYERAHAN LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DAN PAGAR ALAM
Kamis tanggal 28 Maret 2018 Pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruangan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, acara Penyerahan Laporan Keuangan Unaudited Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Pagar Alam dilaksanakan.
Acara tersebut di hadiri oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan dan dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin di hadiri oleh Bapak Bupati, Inspektur, dan kepala BPKAD, sedangkan dari...
PENYERAHAN LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Acara Penyerahan Laporan keuangan Unaudited Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 23 Maret 2018 Pukul 14.00 WIB, bertempat di Ruangan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam kesempatan ini Kepala Perwakilan memberikan apresiasi yang baik kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas atas disampaikannya laporan Keuangan Unaudited Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
Acara ini di hadiri oleh...
PENYERAHAN LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
Acara Penyerahan Laporan keuangan Unaudited Pemerintah Kabupaten Muara Enim, yang dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 bertempat di Ruangan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan.
Acara tersebut di hadiri oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Maman Abdulrachman S.E., M.M. sedangkan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim di hadiri oleh Sekretaris Daerah,...
Pemerintah Kota Palembang Gratiskan PBB
Kabar gembira bagi warga Palembang khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sebab mulai Tahun 2018 Pemerintah Kota Palembang akan menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan nominal pertanggungan objek pajak di bawah Rp100 ribu. Program Pemerintah Kota Palembang ini bertujuan untuk mengurangi beban MBR di tengah kebutuhan ekonomi yang kian tinggi...selengkapnya.
Dikawal Kejari, Selesaikan IPAL
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr HM Rabain Kabupaten Muara Enim sudah mulai dioperasikan. Peresmiannya dilakukan langsung Bupati Muara Enim, H Muzakir Sai Sohar, kemarin. Turut hadir, diantaranya Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) sebagai tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)...selengkapnya.
RSUD Muara Enim Miliki IPAL Baru
Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Pada RSUD Dr H Mohammad Rabain Muaraenim yang sebelumnya dibangun dengan dana APBD Muaranim 2017 sebesar Rp 3,1 miliar, Rabu (14/2) resmi beroperasi...selengkapnya.
KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI KE BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Pada hari Kamis, 15 Februari 2018, kunjungan kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 18 orang anggota dewan, terkait percepatan pembangunan yang ada di Sumatera Selatan, yang di hadiri oleh berbagai unsur yang terkait dalam percepatan pembangunan tersebut, sepert : Bapak Gubernur yg mewakili, kepala Perwakilan BPK Sumsel, kepala BPK...
Penyerahan LK unaudited 2017 Kota Prabumulih
Palembang- Rabu, 14 Februari 2018 , Walikota Prabumulih yang di wakili Asisten II bapak Asymuni menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 (Unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan dihadiri juga Kepala BPKAD kota Prabumulih Jauhar Fahri, SE,Ak.
LK Unaudited 2017 Kota Prabumulih diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Maman...
Suntik Empat BUMD Rp 50,1 Milyar
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel tahun ini menyiapkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp50,1 miliar untuk empat badan usaha milik daerah (BUMD). PMD diberikan melihat skala prioritas dan kebutuhan agar perusahaan milik daerah itu dapat mengembangkan usahanya...selengkapnya.
...
Rekor, Musi Banyuasin Tercepat LKPD
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) kembali mencetak rekor. Sebelumnya tercepat dalam pengesahan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, kini daerah yang dikomandoi Bupati H Dodi Reza Alex Noerdin itu, mencetak rekor tercepat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017...selengkapnya.
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN MENYERAHKAN LAPORAN KEUANGAN TA. 2017 UNAUDITED
29/01/2018, bertempat di Auditorium Gedung Kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Bupati Musi Bayuasin, Dodi Reza Alex Noerdin menyerahkan Laporan Keuangan TA.2017 kepada Kepala Perwakilan Maman Abdulrachman disaksikan oleh Pejabat Struktural BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yakni Kasubaud Sumsel I Ali Thoyibi dan Kasubaud Sumsel II Teguh Prasetyo dan para Pejabat dan Pegawai Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Bupati Musi Banyuasin mendapatkan...
PENGATURAN MENGENAI PERENCANAAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat...selengkapnya
Diklat Pemeriksaan atas LKPD Berbasis Akrual.
Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi para pemeriksa yang akan diterjunkan dalam pemeriksaan atas LKPD TA 2018 serta untuk menjaga kualitas hasil pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, menyelenggarakan Diklat Pemeriksaan atas LKPD Berbasis Akrual.
Diklat yang bertempat di Ruang Aula Lantai 3 – Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan ini diselenggarakan pada 15 s.d. 19 Januari 2018. Peserta...
PENGELOLAAN ASET BAKAL KACAU
Pengelolaan Aset Pemerintah daerah (Pemda) sejauh ini terbilang belum optimal. Bahkan, Hal ini pula yang menjadi batu sandungan pemda untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) pada pengelolaan keuangan...selengkapnya.
Upacara memperingati HUT BPK RI ke– 71
Pada hari Senin , tanggal 15 Januari 2018, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Upacara memperingati HUT BPK RI ke– 71, Peringatan HUT BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan kali ini sedikit berbeda dengan tahun - tahun sebelumnya. Karena pada tahun ini HUT BPK RI ke-71 seluruh Petugas Upacara...
Kegiatan Donor Darah
Palembang 10 Januari 2018, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan Donor Darah yang dilakukan bersama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), dimana pada tahun ini dilaksanakan bertepatan dengan peringatan HUT BPK RI yang ke-71. Kegiata donor darah dilakukan di dalam gedung lantai 3 kantor BPK perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Seluruh Pejabat Struktural, Fungsional, serta Pegawai yang berada dilingkungan...
JALAN SEHAT DALAM RANGKA HUT BPK RI ke-71
Pada Hari Selasa, 09 Januari. Dalam Rangka menyambut HUT BPK RI ke-71 tahun 2018, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan Kegitan Jalan Santai di seputaran Jalan demang Lebar Daun. Jalan Sehat dimulai pada Pukul 07.00 WIB, Kepala BPK perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Maman Abdulrachman, SE, MM beserta tamu undangan melakukan pelepasan balon juga mengibarkan bendera Start di...
Penyerahan Hasil Laporan Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten OKUT, OKUS, Muratara, Empat Lawang, dan MUBA.
Pada tanggal 4 januari 2018, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Maman Abdulrachman S.E., M.M. melakukan Penyerahan Hasil Laporan Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas Utara, dan Empat Lawang.
Kegiatan ini dilaksanakan di Audotorium Lantai III di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi sumatera Selatan.
Dalam...
Test CPNS Tahap II di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Seleksi CPNS tahap II yang dilaksanakan pada tanggal 25, 26, 27 November 2017 di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Sesuai dengan nama-nama pelamar yang dinyatakan lulus pada seleksi tahap I yaitu Seleksi Administrasi dan berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya yakni Seleksi Kompetensi Dasar atau Tes Kompetensi Dasar (SKD/TKD).
Dari 2.463 pelamar hanya tersisa 94 pelamar yang...
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi sumatera Selatan melakukan Kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Pada Pemerintah kota Palembang, Kabupaten OKU, OKI, Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten OI
Pada tanggal 27 Desember 2017, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi sumatera Selatan melakukan Kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan, diantaranya :
1. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ilir.
2. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan TA 2015 sampai dengan semester I 2017 pada Pemerintah Kota...
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II 2017
Pada hari Senin tanggal, 18 sampai dengan 22 Desember 2017, Sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan kegiatan pemantauan dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan semester II tahun 2017. Kegiatan ini dilaksanakan selama lima hari, dan diikuti oleh para pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi sumatera Selatan...
Upacara Hari Ibu
Pada hari Jumat, 22 Desember 2017, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Upacara memperingati hari Ibu yang ke – 89, karena cuaca hujan Upacara dilaksanaknan di Aula Lantai 3 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Selaku Inspektur Upacara Kepala Sekretariat Ir. Roosana Aminarti diikuti seluruh Pejabat Struktural, Fungsional dan seluruh Pegawai.
Peringatan Hari Ibu Tahun...
Dana Hibah dan Bantuan Sosial
Sesuai peraturan yang berlaku, ternyata hanya empat organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang bisa dianggarkan dan menerima hibah secara menerus yakni KONI, PMI, Pramuka dan Korpri ...selengkapnya
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan... selengkapnya
Pagaralam Belum Memiliki Perda Tentang Pariwisata
Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam sampai saat ini belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Kepariwisataan. Hal ini membuat pengoptimalan pembangunan pariwisata di Kota Pagaralam kurang maksimal. Untuk itu Pemkot Pagaralam mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepariwisataan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam...selengkapnya
Diklat SiAP
Saat ini BPK sedang mengembangkan sistem e-Audit untuk menyimpan semua data pemeriksaan yang diperoleh dari auditee secara elektronis. oleh karena itu diperlukan suatu sistem aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola seluruh data hasil pemeriksaan. Maka dari itu dilakukanlah pengembangan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP).
Pengembangan SiAP ini menjadi kebutuhan untuk menunjang proses pemeriksaan agar dokumentasi yang dilakukan oleh pemeriksa tentang prosedur...
Upacara Peringatan HUT KORPRI 46
Rabu, 29 November 2017 – Tepat pada pukul 08.00 WIB bertempat di halaman kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, telah dilaksanakan Upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 46 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Pada upacara KORPRI kali ini Kepala Sekretariat Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Ibu Ir. Roosana Aminarti bertindak selaku Inspektur Upacara, dan I Ketut Semewen...
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Menggelar BPK Goes to School, “Lebih Dekat dengan BPK”
Sebanyak 200 orang siswa-siswi SMA Negeri 06 Palembang menghadiri kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Goes to School, “Lebih Dekat dengan BPK”, di Musollah SMA Negeri 06 Palembang, Senin 27 November 2017.
Kegiatan yang terselenggara berkat kerja sama Kepala Sekolah SMA Negeri 06 Palembang dengan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Maman Abdulrachman, SE, MM sebagai Narasumber.
Tujuan dari kegiatan...
Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Lahat Terancam Tidak Seluruhnya Dicairkan
Sikap oknum wakil rakyat di Kabupaten Lahat tidak patut dicontoh. Sudah memakai tiga mobil dinas (mobdin) sekaligus, saat diminta mengembalikan mobdin, yang bersangkutan terkesan enggan mengembalikan... selengkapnya.
DPRD Banyuasin Usulkan Pokok Pikiran DPRD Dalam RAPBD TA 2018
Pembahasan APBD Banyuasin Tahun Anggaran (TA) 2018 mendatang semakin alot dan belum menemui titik temu. Hal ini diduga karena adanya usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuasin untuk menganggarkan Program Pokok Pikiran DPRD sebesar Rp 2 milyar/Anggota DPRD pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2018... selengkapnya.
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Sektor pariwisata jadi harapan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) utama di Kota Palembang. Potensi yang ada di Kota Palembang terus dimaksimalkan...selengkapnya
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Tahun 2016
Bertempat di Ruang Op Room belum lama ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan tahun 2016...selengkapnya
Pengembalian Tunjangan Profesi Guru
Tunjangan Profesi Guru (TPG) seharusnya bermanfaat bagi kesejahteraan para guru di Indonesia. Namun di Palembang Sumatera Selatan, sebanyak 157 Guru dan Tenaga Pendidik (GTK) dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/K) di Kota Palembang harus mengembalikan TPG yang telah dibayarkan negara pada saat yang bersangkutan melaksanakan cuti besar...selengkapnya
Pelantikan Anggota MKKE BPK dan Upaya Penguatan Kapasitas Organisasi
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara beberapa waktu lalu tepatnya 4 Oktober 2017, memandu pengambilan sumpah Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (MKKE BPK) di Kantor Pusat BPK.
Adapun yang diambil sumpahnya sebagai Anggota MKKE BPK adalah Jusuf Halim yang berasal dari unsur profesi. Pengambilan sumpah ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan BPK Nomor 16/K/I-XIII.2/10/2017 tentang Pengangkatan Anggota...
Hasil Final Audit BPK, Kasus BLBI Rugikan Negara Rp 4,58 Triliun
Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan tertanggal 25 Agustus 2017.
Audit itu terkait indikasi tindak pidana korupsi penerbitan surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).
KPK menyebut nilai kerugian keuangan negara dari laporan itu adalah Rp 4,58 triliun.
"Dari laporan tersebut nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun dari...
Ditjen perbendaharaan buka pengajuan dana desa
Palembang (ANTARA Sumsel) - Direktorat Jenderal (ditjen) Perbendaharaan Negara Kantor Wilayah Sumatera Selatan membuka pengajuan dana desa tahap kedua sejak Agustus 2017.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Sumsel Sudarso di Palembang, Jumat, mengatakan sejak dibuka hanya tiga kabupaten yang mengajukan sementara 14 kabupaten/kota masih menunda.
"Sebagian besar lambannya pengajuan dana desa tersebut, karena belum memenuhi persyaratan utama yakni telah merealisasikan penyaluran...
Pemkot Palembang targetkan penurunan angka penduduk miskin
Palembang (ANTARA Sumsel) - Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, menargetkan penurunan angka penduduk miskin lebih besar lagi dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.
"Target tahun ini angka penduduk miskin bisa diturunkan lebih besar lagi, berdasarkan data 2016 tercatat 12,9 persen penduduk miskin dari 1,6 juta jiwa penduduk, sedangkan pada 2015 tercatat 13 persen," kata Sekda Palembang Harobin Mastofa di Palembang, Senin.
Menurut...
Seminar Psikologi Membangun Team Work
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan seminar Psikologi Membangun Team Work yang diadakan di Hotel Excelton Palembang
Seminar ini diikuti oleh seluruh pegawai pada perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menciptakan kerja sama yang baik antar para pegawai dan menimbulkan suasana yang mendukung bagi kelancaran dan efektivitas dari para pegawai
Dari hasil seminar ini, diharapkan untuk menjadi acuan...
Penerimaan CPNS Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2017
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi No. 72 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan TA 2017, membuka kesempatan kepada WNI, Pria dan Wanita, berpendidikan Sarjana (S-1) untuk diangkat sebagai CPNS untuk ditempatkan pada Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan BPK di seluruh Indonesia.
Untuk pengumuman lebih lanjut, dapat...
BPK RI Terpilih Kembali sebagai Auditor Eksternal Badan Atom PBB
Indonesia mendorong program kerja sama teknis berkelanjutan yang dikembangkan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA) khususnya di bidang pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai, dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG).
Duta Besar RI Wina/Wakil Tetap RI yang terakreditasi pada IAEA, Dr. Darmansjah Djumala, selaku sebagai Ketua Delegasi Indonesia pada Sidang Umum IAEA ke-61 (SU IAEA ke-61) yang berlangsung dari...
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 2017
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Standar pemeriksaan terdiri dari standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan pemeriksaan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK telah menyusun standar pemeriksaan pertama kali pada tahun 1995 yang disebut Standar Audit Pemerintahan (SAP). Seiring...
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat...selengkapnya
Kewajiban Penyetoran Pajak Dana Desa
Untuk memperlancar proses pencairan dana desa tahap kedua, para kepala desa (kades) diimbau untuk segera merealisasikan pembayaran pajak dana desa, selengkapnya...
Bahas Investasi, Utusan Investor Korea Selatan Datang Ke Ogan Ilir
Korea Selatan tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Ogan Ilir (OI). Keseriusan tersebut terlihat saat utusan investor asal negeri ginseng berjumlah delapan orang, selengkapnya
Dua Perusahaan Kontraktor di OKU Nunggak Pajak Alat Berat
Dua perusahaan kontraktor di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) terancam kena sanksi karena belum membayar pajak alat berat. Perusahaan tersebut sudah dua kali mendapat surat peringatan, selengkapnya...
Coffee Morning Bulan September 2017
Pada tanggal 12 September 2017, Kementerian Keuangan Repulik Indonesia Sekretariat Jenderal Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengundang Instansi vertikal untuk menghadiri acara Coffee Morning yang diadakan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Jl Demang Lebar Daun No 2
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan...
PERLOMBAAN DALAM MEMPERINGATI HUT RI KE-72 DI BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Dalam rangka menyambut hari Ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke- 72, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan perlombaan-perlombaan yang di ikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Sumatera Selatan.
Perlombaan gaple yang diikuti oleh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, berlangsung seru, para peserta berusaha mengalahkan lawan tandingnnya agar dapat lolos di babak selanjutnya.
Demikian juga peserta Tenis...
Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekan Republik Indonesia Ke-72
17/08/2017, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan upacara yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Upacara dilaksanakan di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan, Maman Abdulrachman bertugas selaku Inspektur Upacara.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh inspektur upacara, Ketua BPK...
Banyak Kendaraan Dinas Prabumulih Tidak Bayar Pajak
Ratusan kendaraan roda dua dan roda empat milik Pemerintah kota Prabumulih atau mobil dinas, ternyata menunggak dalam membayar pajak kendaraan selengkapnya...
Tunggakan Pajak Galian C PT Servo Tidak Transparan
Setelah begitu semangat untuk menagih Pajak Galian C (Batu, Tanah dan Pasir) yang sebelumnya ditunggak oleh PT Servo selaku perusahaan yang membidangi jalur angkutan batubara di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) selengkapnya...
KEGIATAN DONOR DARAH PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, Selasa, 25 Juli 2017, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan kegiatan Bakti Sosial Donor darah yang diikuti oleh seluruh pegawai.
Para pegawai yang sedang menunggu pemanggilan untuk donor darah.
Petugas Palang Merah Indonesia Kota Palembang sedang mempersilahkan para
pegawai yang akan melakukan registrasi untuk donor darah.
Tenaga Satuan Pengaman ikut...
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)
Peredaran Narkoba di Indonesia sangat memprihatinkan, maka dari itu tanggal 18 Juli 2017 Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumsel dalam kegiatan sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penanggulangan dan peredaran narkoba.
Peserta P4GN berdiskusi tentang bahaya narkoba untuk generasi sekarang, maupun generasi di masa yang akan datang. Mereka sangat antusias mengikuti acara P4GN ini.
BNN ...
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER I TAHUN 2017
Acara Pemantaun Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2017 di buka oleh kepala Perwakilan BPK Provinsi sumatera Selatan, Maman Abdulrachman S.E., M.M
Bapak Ali Thoyibi S.E., M.Ak. , Ak, sebagai kepala Sudauditorat Sumsel I memberikan penjelasan kepada entitas yang hadir betapa pentingnya pemantaun tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dilaksanakan agar kualitas pelaporan pemerintah daerah...
PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
Untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.........selengkapnya
Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat
Download selengkapnya...
Catatan BPK Harus Jadi Perhatian Pemprov
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Sutikno menilai hasil WTP untuk Sumsel hanya penyajian sesuai norma akuntansi sudah betul............selengkapnya
Penyerahan LHP TA 2016 atas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Pada tanggal 2 Juni 2017 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan. Acara ini dihadiri langsung oleh Anggota V BPK - RI, Ibu Ir. Isma Yatun, M.T. dan Gubernur Sumatera Selatan, Ir. H. Alex Noerdin, S.H. Penyerahan ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD provinsi Sumsel, dan dipimpin...
Penyerahan 13 LHP TA 2016 atas Kabupaten Kota yang ada di Sumatera selatan
Rabu (31/5/ 2017) , Kepala BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Maman Abdulrachman menyerahkan 13 LHP tahun anggaran 2016 atas Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Selatan.
Ke 13 Kabupaten Kota tersebut antara lain :
Kabupaten Banyu Asin Mendapat Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
Kabupaten Empat Lawang Mendapat Predikat WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian)
Kabupaten Lahat Mendapat Predikat...
Upacara Peringatan Hari Kebagkitan Nasional (Harkitnas) ke-109 tahun 2017 yang dilaksanakan di halaman Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada hari Senin 22 Mei 2017.
Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, dengan diikuti seluruh Pejabat Struktural, Fungsional dan seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam sambutannya...
Masalah Aset Harus “Clear”
Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menargetkan hingga akhir masa jabatan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin semua masalah aset di dinas dan SKPD di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel sudah clear.......selengkapnya
Korupsi, Tujuh PNS Dipecat
Terbukti bersalah atas kasus tindak pidana korupsi, sebanyak tujuh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat dipecat dengan status pemberhentian tidak hormat (PTH). Mereka, yakni Drs Cholil Mansyur MM, Kristin ST MPSDA, Megawati SIP, Faisal Ishak SH, Prastiwi SP MM, Azwardi SH MSi, dan Almansah..........selengkapnya
Perda No 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
donwload selengkapnya
PENYERAHAN LKPD TA 2016
Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Laporan Keuangan disampaikan
gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir. Sehubungan dengan hal tersebut, Kamis (31/3/2017), BPK
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menerima penyampaian Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 sebanyak 12 entitas secara serentak yang disertai
dokumen pendukungnya yang terdiri atas...
Perbup No.28 Tahun 2016 tentang penjabaran APBD Kab Oku Selatan TA 2017
donwload selengkapnya
Perbup No.53 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Kab Oku Timur TA 2016
donwload selengkapnya
Perbup No.39 Tahun 2016 tentang penjabaran APBD Kab Oku Timur TA 2017
donwload selengkapnya
Perbup No 31 Tahun 2016 tentang APBD perubahan Kab Oku Timur TA 2016
donwload selengkapnya
Perda No.7 Tahun 2016 tentang APBD Daerah Kab Oku Timur TA 2017
donwload selengkapnya
Perda No.5 Tahun 2016 tentang Tentang APBD perubahan Kab Oku Timur TA 216
download selengkapnya
Peraturan Bupati Muara Enim No. 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2017
Download selengkapnya..
Peraturan Bupati Muara Enim No.14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
Download selengkapnya..
Abstrak Perbup No 92 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Abstrak-Perbup-92-Tahun-2014
Abstrak Perbup No 66 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi
Abstrak-Perbup-66-Tahun-2016
Abstrak Perbup No 26 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Abstrak-Perbup-26-Tahun-2015
Abstrak Perbup No 25 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2015
Abstrak-Perbup-25-Tahun-2016
Abstrak Perbup No 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD TA 2017
Perbup No 1 Tahun 2017 Penjabaran APBD
Abstrak Perbup No 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2016
Abstrak-Perbup-1-Tahun-2016
Peraturan Bupati Muara Enim No.39 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2017
Download selengkapnya.
Peraturan Daerah Kabupaten OKI No. 4 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten OKI TA 2017
Download selengkapnya...
Peraturan Bupati OKI No. 118 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Kabupaten OKI TA 2017
Download selengkapnya...
Peraturan Daerah Kabupaten OI No. 13 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten OI TA 2017
Download selengkapnya...
Peraturan Daerah Kabupaten OI No. 8 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2015
Download selengkapnya...
Peraturan Bupati OI No. 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
Download selengkapnya...
Abstrak Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016
Abstrak Perda No 2 Tahun 2016
Abstrak Perda No 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera
Abstrak Perda 7 Tahun 2016
Abstrak Perbup No 073 Tahun 2014 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Reklame
Abstrak Perbup 073 Tahun 2014
Abstrak Perbup No 065 Tahun 2014 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Restoran
Abstrak Perbup 065 Tahun 2014
Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Perubahan TA 2016
Download selengkapnya.
Peraturan Bupati Nomor 700/023/ITKAB-PALI Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Sistem Pegendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah PALI
Perbup No. 700.023.ITKAB.PALI Tahun 2016
Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Perda No.1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2016
Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten PALI
Perda No. 6 Tahun 2016 Ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. PALI
Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
Download selengkapnya.
Perda No 3 Tahun 2016 Tentang APBD Perubahan 2016
Perda No 3 Tahun 2016 APBD Perubahan 2016
Perda No 8 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal pada PT BPD SumselBabel
Perda Kab. Pali No. 8 Tahun 2016 Penyertaan Modal pada PT BPD SumselBabel
Perda No 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan PT Pali Anugerah Sejahtera
Perda Kab. Pali No. 7 Tahun 2016 Pembentukan PT Pali Anugerah Sejahtera
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2016
Perbup No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2016
Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi
Perbup No 92 Tahun 2014 Sistem Akuntansi
Perbup No 83 Tahun 2014 Tentang Harga Satuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam
Perbup PALI no. 083 Tahun 2014 Harga Satuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam
Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Revisi Penjabaran APBD Perubahan TA 2016
Perbup No 69 Tahun 2016 Revisi Penjabaran APBD Perubahan 2016
Perbup No 73 Tahun 2014 Tentang Pajak Reklame
Perbup PALI no. 073 Tahun 2014 Pajak Reklame
Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi
Perbup No 66 Tahun 2016 Kebijakan Akuntansi
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015
Perbup No 25 Tahun 2016 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2015
Perbup No 065 Tahun 2014 Tentang Pajak Restoran
Perbup PALI no. 065 Tahun 2014 Pajak Restoran
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD TA 2017
Perbup No 1 Tahun 2017 Penjabaran APBD
Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Perubahan TA 2016
Perbup 30 Tahun 2016 Tentang Penjabaran APBD 2016
Perbup No 27 Tahun 2016 Tentang Revisi Penjabaran APBD Tahun 2016
Perbup No. 27 Tahun 2016 Tentang Revisi Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2016
Perda No 2 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015
Perda No 2 Tahun 2016 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015
Soemarjono Janji Maksimalkan Fungsi DPRD
Setelah dilantik menjabat Ketua DPRD Kabupaten PALI, Drs.H.Soemarjono berjanji akan lebih memaksimalkan tiga fungsi legislatif, diantara fungsi pengawasan, penganggaran dan legalitas....................selengkapnya
Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Download selengkapnya.
Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
Download selengkapnya.
Perbup Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KAB OKU Timur TA 2016
Download selengkapnya.https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/03/PERBUP-OKUTIMUR-NOMOR-31-TAHUN-2016.pdf
Perbup Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015
download selengkapnyahttps://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/03/PERBUP-NOMOR-53-TAHUN-2015-TENTANG-PENJABARAN-APBD-KAB-OKUT-TA-2016.pdf
PEMBERIAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup, Negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara, yang salah satunya adalah melalui penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Hal ini sejalan...
Serah Terima Jabatan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2017 yang bertempat di Aula Lantai Tiga Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera-Selatan. Serah terima jabatan ini diserahkan dari Bapak I Gede Kastawa kepada bapak Maman Abdulrachman yang disaksikan oleh Anggota V BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, acara ini dilaksanakan dalam suasana kesederhanaan...
Pengelolaan Aset Bakal Kacau
Pengelolaan Aset Pemerintah daerah (Pemda) sejauh ini terbilang belum optimal. Bahkan, Hal ini pula yang menjadi batu sandungan pemda untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP)1 pada pengelolaan keuangan..........selengkapnya
BPK Kawal Proyek Infrastruktur
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh proyek besar yang berkaitan dengan pelakasanan Asian Games 2018. Pemeriksaaan yang dilakukan BPK meliputi pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan laporan keuangan seluruh proyek yang dibiayai oleh negara................selengkapnya
PENGATURAN MENGENAI TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2016
Demi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan...
Upacara Peringatan HUT BPK Ke-70
Senin (16-01-2017), Para pejabat struktural dan seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Sumatera Selatan mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun BPK RI ke-70 di lapangan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Pada Upacara tersebut seluruh pegawai mengenakan seragam BPK. Inspektur Upacara dipimpin oleh Hendra Gunawan selaku Kepala Subauditorat Sumsel II.
Dalam Amanat, Inspektur Upacara membacakan pidato dari Ketua BPK...
Sidak Papan Reklame oleh Pemkot Palembang
Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda, melakukan sidak di sepanjang Jalan Jalan KH Ahmad Dahlan Kecamatan Bukit Kecil Palembang, Jumat (2/12/2016)......................selengkapnya
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2013
Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan...............selengkapnya
Kotak Pengaduan Gratifikasi akan disediakan di 10 SKPD Muaraenim
Untuk mendukung dan mengantisipasi terjadi praktek gratifikasi dan Pungutan Liar (Pungli), Pemkab Muara Enim melalui Inspektorat Kabupaten Muara Enim, akan menyediakan 10 kotak pengaduan di SKPD khususnya yang memberikan pelayanan publik, Selasa (8/11/2016)................selengkapnya
Penundaan Dana Alokasi Umum Pengaruh Cukup Besar Bagi Pemerintah Daerah
Keputusan Pemerintah Pusat, melakukan penundaan pencairan Dana Tranfer Daerah, salah satunya Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016 bagi daerah, berdampak terhadap ketidakpastian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017...................selengkapnya
Perda No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah
abstrak-okus_perda-no-8-tahun-2015
Perda No. 5 Tahun 2015 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
abstrak-okus_perda-no-5-tahun-2015
Permohonan Data/Dokumen Pemeriksaan
Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peng-input-an Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2016 yang beberapa diantaranya mencakup indikator pada kegiatan pemeriksaan, kami membutuhkan beberapa data/dokumen untuk kegiatan tersebut dan untuk di-upload pada aplikasi SIMAK. Format untuk masing-masing IKU dapat diunduh (download) di sini.
IKU 1.2 Indeks Kepuasan Auditee
IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan
IKU 3.2 Pemenuhan...
Penyertaan Modal PT Bank Sumsel Babel Molor
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel), memastikan penambahan penyertaan modal pada PT Bank Sumsel Babel (BSB) yang direncanakan tahun 2016 ternyata molor, dan akan dilakukan paling lambat hingga 31 Desember 2021 mendatang.........selengkapnya
Perbup No. 8 Tahun 2016 Tentang Juknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
perbup-no-8-tahun-2016
Perda No. 3 Tahun 2015 Tentang APBD Kab OKU Timur TA 2016
perda-nomor-3-tahun-2015
Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang APBD Perubahan Kab OKU Timur TA 2015
perda-nomor-2-tahun-2015
Perbup No. 50 Tahun 2015 Tentang Tatanan Transportasi Lokal Kab OKU Timur
perbup-no-50-tahun-2015
Perbup No. 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
perbup-no-44-tahun-2015
Perbup No. 43 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
perbup-no-43-tahun-2015
Perbup No. 21 Tahun 2015 Tentang RKPD Kab OKU Timur Tahun 2016
perbup-no-21-tahun-2015
Perbup No. 17 Tahun 2015 Tentang Juknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil
perbup-no-17-tahun-2015
Perbup No. 15 Tahun 2015 Tentang RKPD Kab OKU Timur Tahun 2016
perbup-no-15-tahun-2015
Perbup No. 2 Tahun 2015 Tentang Juknis Pelaksanaan ADD Kab OKU Timur
perbup-no-2-tahun-2015
Perbup No. 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemda Kab OKU Selatan TA 2017
Download selengkapnya.
Perbup No. 10 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Umum Pemkab OKU Selatan
Download selengkapnya.
Perbup No. 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Download selengkapnya.
Perda No. 5 Tahun 2015 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
perda-no-5-tahun-2015
Perda No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan APBD Kab OKU Selatan TA 2015
perda-no-4-tahun-2015
Perbup No. 28 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Kab OKU Selatan TA 2016
perbup-no-28-tahun-2015
Perbup No. 26 Tahun 2015 Tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kab OKU Selatan
perbup-no-26-tahun-2015
Perbup No. 20 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Umum Pemkab OKU Selatan TA 2016
perbup-no-20-tahun-2015
Perbup No. 19 Tahun 2015 Tentang Analisis Standar Belanja Kab OKU Selatan TA 2016
perbup-no-19-tahun-2015
Perbup No. 18 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab OKU selatan TA 2015
perbup-no-18-tahun-2015
Perbup No. 16 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi BPKAD Kab OKU Selatan
perbup-no-16-tahun-2015
Perbup No. 9 Tahun 2015 Tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kab OKU Selatan
perbup-no-9-tahun-2015
Perbup No. 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemda Kab OKU Selatan TA 2016
perbup-no-7-tahun-2015
Orasi Ilmiah Anggota I BPK di Universitas Sriwijaya
Indralaya, bertempat di auditorium gedung Universitas Sriwijaya dan dihadiri Ketua MPR, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati Kabupaten OKI, Rektor, Guru Besar, Dosen dan 3000 mahasiswa baru pada tanggal 02/08/2016. Anggota I BPK Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si. Memberikan orasi ilmiah pada acara “Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Universitas Sriwijaya”.
Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si. Merupakan salah satu...
Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekan Republik Indonesia Ke-71
17/08/2016, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan upacara yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Upacara dilaksanakan di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan I Gede Kastawa, SE., MM. Selaku Inspektur Upacara dan yang ditugaskan menjadi Komandan Upacara...
Perwal Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016
Perwako No 26 Tahun 2015
Perda No 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah
PERDA 12.2015 perb. retribusi
Abstraksi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah
abstraksi perda 6 2015
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah
Perda_Sampah_KKP_2 OKE SIP
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Perda No 8 Tahun 2015
Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015
PERWAL ALOKASI PUPUK DAN HARGA ECERAN 2015
Aset Senilai Rp 754 Miliar Diserahkan Bupati Musirawas ke Musirawas Utara
Pemkab Musirawas menyerahkan aset bergerak dan tidak bergerak senilai Rp 754 miliar kepada Pemkab Musirawas Utara (Muratara). Penyerahan aset dilakukan langsung oleh Bupati Musirawas Hendra Gunawan, kepada Bupati Muratara HM Syarif Hidayat, diruang Oproom Pemkab Musirawas............... selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
PERDA PERUBAHAN ATAS PERDA NO.7 TAHUN 2010 RTENTANG PENYELENGGARAAN ....PENCATATAN SIPIL
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil
Perda Pencabutan Perda No 10 Tahun 2010
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
PERDA LUBUK LINGGAU Bangunan Gedung edit Mei 2015
DANA BAGI HASIL YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil, dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka telah diundangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang antara lain menegaskan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah......selengkapnya
Penerapan Tax Amnesty
Penerapan Undang Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty diyakini dapat berdampak pada peningkatan nilai investasi di Indonesia, selengkapnya...
PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat selengkapnya
Auditor BPK Perwakilan Sumatera Selatan Memberikan Keterangan Ahli
Palembang, bertempat di ruang sidang tindak pidana korupsi pengadilan negeri palembang, Senin (25/07/2016) auditor BPK Perwakilan Sumatera Selatan Puji Arisandy memberikan keterangan ahli dalam kasus penyediaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).
Dalam keterangannya puji arisandy menjawab beberapa pertanyaan dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum perihal kerugian daerah yang ditimbulkan atas penyediaan lahan TPU tersebut berdasarkan...
Knowledge Transfers Forum
Subbagian SDM mengadakan acara Knowledge Transfer Forum (KTF) dengan tema Pengumpulan dan Analisis Bukti Dalam Pemeriksaan Kinerja bertempat di ruang auditorium gedung BPK Perwakilan Sumatera Selatan pada tanggal 21/07/2016 dan dihadiri oleh 40 peserta.
Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Subbagian SDM Rita Diana, dalam sambutannya menyampaikan tujuan KTF tersebut untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi para peserta dan...
Diklat Pemeriksaan Infrastruktur Gedung dan Bangunan
Subbagian SDM mengadakan diklat pemeriksaan infrastruktur gedung dan bangunan bagi pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Diklat dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 21 Juli 2016 bertempat di ruang auditorium lantai 3 dan diikuti 40 orang peserta.
Diklat tersebut dibuka oleh Kepala Subauditorat Sumsel I Ali Thoyibi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa diklat ini banyak sekali peminatnya maka beruntunglah bagi...
Halal BihalaL Idul Fitri 1437 H
18/07/2016, bertempat diauditorium lantai 3, BPK Perwakilan Sumatera Selatan melaksanakan acara Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri yang diikuti oleh seluruh pegawai .
Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan I Gede Kastawa dalam sambutannya “ Halal Bihalal merupakan teradisi Bangsa Indonesia untuk mempererat tali silaturrahmi dan saling bermaaf-maafan setelah melewati sebulan penuh puasa Ramadhan” .
Lebih Lanjut I Gede Kastawa...
Buka Bersama BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Selasa (21/06/2016), BPK Perwakilan Sumatera Selatan mengadakan acara buka bersama bertempat di auditorium lantai III, acara buka bersama tersebut dan dihadiri sekitar 200 orang terdiri para pegawai dan keluarga serta anak-anak panti asuhan Al-Hikmah.
Sebelum acara di mulai anak-anak yang hadir dipandu oleh Puput dan Devi mengikuti kuis hafalan Juz Amma dan Hafalan Do’a, selanjutnya Kepala Perwakilan menyampaikan sambutan buka...
Perbup No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Download Selengkapnya
Perbup No. 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Download Selengkapnya
Perbup No. 6 Tahun 2015 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
Download Selengkapnya
Perbup No. 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah
Download Selengkapnya
Perda No. 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah
Download Selengkapnya
Perbup No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Download Selengkapnya
Perbup No. 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Download Selengkapnya
Perbup No. 6 Tahun 2015 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
Downlolad Selengkapnya
Perda Kabupaten PALI No. 01 Tahun 2016 tentang APBD TA 2016
Download selengkapnya...
Perbup PALI No. 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2016
Download selengkapnya...
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dapat Mempertahankan Opini WTP
Pada hari Senin, 06 Juni 2016, Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan dihadiri oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD dan unsur MUSPIDA Provinsi Sumatera Selatan.
Pada Rapat Paripurna Istimewa X DPRD Sumatera Selatan Kepala Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Bambang Pamungkas menyerahkan LHP BPK Perwakilan Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipandang perlu guna peningkatan pendapatan asli daerah, selengkapnya...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pajak Hiburan
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, selengkapnya...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan
bahwa Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipandang perlu guna peningkatan pendapatan asli daerah, selengkapnya...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, selengkapnya...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pajak Hotel
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, selengkapnya...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan...
Bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Daerah, selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipandang perlu guna peningkatan pendapatan asli daerah, selengkapnya...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Empat Lawang
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab XI Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan, perlu membentuk Peraturan Bupati, selengkapnya...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Jenis Perizinan Dan Penanaman Modal Terpadu Kabupaten Empat Lawang
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan, perlu membentuk Peraturan Bupati, selengkapnya...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2016
Berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Empat lawang menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa, selengkapnya...
...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Kapitasi dan Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2016
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah, selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Empat Lawang...
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), (5) dan ketentuan pasal 97 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), dan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016,...
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan
Dengan perkembangan Kabupaten Empat Lawang yang semakin pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,sehingga perlu pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan atas kegiatan mendirikan bangunan guna melindungi kepenting umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat dalam bidang perizinan secara mudah dan cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), dan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Empat Lawang...
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), (5) dan ketentuan pasal 97 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), dan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016,...
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar...
Agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara/daerah, selengkapnya...
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan kepada Partai Politik di Kabupaten/Kota yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota. Besamya Bantuan Keuangan penghitungannya berdasarkan kepada jumlah perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Di Kota Pagar Alam yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2...
Peraturan Bupati Lahat Nomor 7 Tahun 2015 Petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi dan perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah sehingga perlu diberdayakan dengan memperhatikan potensi yang ada di Daerah. Untuk meningkatkan pendapatan Daerah di sektor retribusi, Pemerintah Kabupaten Lahat telah menetapkan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagai salah satu jenis retribusi Daerah, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua...
Peraturan Bupati Lahat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009, perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, selengkapnya... ...
12 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendapat opini WTP
Pada hari Selasa, 31 Mei 2016, bertempat di ruang auditorium kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (TA) 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan.
Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam sambutannya menyampaikan BPK dalam melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), suatu pemeriksaan meliputi pengujian...
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan
Bahwa dengan perkembangan Kabupaten Empat Lawang yang semakin pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan atas kegiatan mendirikan bangunan guna melindungi kepenting umum dan menjaga kelestarian lingkungan selengkapnya... ...
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan selengkapnya... ...
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Bahwa Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berkewajiban menjamin iklim imventasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup selengkapnya...
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 317 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBD...
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (Enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir selengkapnya... ...
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
Bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan seeara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya selengkapnya...
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas...
Bahwa untuk lebih mengoptimalkan kinerja Perangkat Daerah selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Kepala Daerah wajlb menngajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan / Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dan...
Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan secara maksimal di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Lahat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Bahwa Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan salah satu sumber pcndapatan Daerah sehingga perlu diberdayakan dengan memperhatikan potensi yang ada di Daerah selengkapnya...
Peraturan Bupati Lahat Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa Tahun Anggaran 2015
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selengkapnya...
Peraturan Bupati Lahat Nomor 01 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 selengkapnya...
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencairan Uang dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD Pemerintah Kota...
Menimbang bahwa untuk kelancaraan dan tertib pelaksanaan pencairan uang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam selengkapnya...
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Staf dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 07 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah selengkapnya...
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2016 tentang Lokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016
bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas selengkapnya...
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Denda Administrasi Kependudukan Pemerintah Kota Pagar Alam
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 91 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan selengkapnya...
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah
Bahwa ketentuan sesuai Pasal 43 Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang dewan pengawas, Pasal 34 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pemilik Rumah Sakit selengkapnya... ...
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah Kota...
Bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara/daerah selengkapnya...
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah selengkapnya....
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tetang APBD Tahun Anggaran 2016 telah disesuaikan dengan Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Selatan selengkapnya...
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan
Sumpah PNS BPK Perwakilan Sumatera Selatan
Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 68/K/X-X.3/03/2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Sarjana (S-1) menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, enam CPNS di lingkungan BPK Perwakilan Sumatera Selatan resmi menjadi PNS setelah pengambilan sumpah oleh Kepala Perwakilan I Gede Kastawa, Kamis (26/05/2016), bertempat di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Sumatera...
Upacara Memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-108
Jumat (20 Mei 2016), Pejabat Struktural dan seluruh pegawai dilingkungan BPK Perwakilan Sumatera Selatan mengikuti Upacara Memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-108 di lapangan Kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan. Inpektur upacara dipimpin oleh Kepala Subbagian Humas dan TU Kalan Atik Priatna, sedangkan yang bertugas menjadi Komandan Upacara dari Satuan Pengamanan BPK perwakilan Sumatera Selatan yakni Rusdianto.
Dalam Amanat Inpektur Upacara, Kepala...
Perda No. 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016
Download selengkapnya...
Peraturan Bupati Nomor 022 Tahun 2015 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf n dan pasal 156 ayat (1) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi selengkapnya....No 022 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ...
Perwako Prabumulih No. 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Download selengkapnya...
Perda Kota Prabumulih No. 11 Tahun 2015 tentang APBD Kota Prabumulih TA 2016
Download selengkapnya...
Perda Kab. OKI No. 19 Tahun 2015 tentang APBD Kabupaten OKI TA 2016
Download selengkapnya...
Perbup OKI No. 358 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Kabupaten OKI TA 2016
Download selengkapnya...
Perbup OKI No. 351 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Kabupaten OKI TA 2016
Download selengkapnya...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 61 tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 61 tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Penyerahan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan
Rabu (30/03/2016), bertempat di ruang auditorium kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, menerima Laporan Keuangan Tahun Anggaran (TA) 2015 unaudited Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera selatan dan 15 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK yang akan menghasilkan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015.
Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan...
Pegawai BPK Perwakilan Sumatera Selatan Mengikuti Test TPA dan TOEFL
Selasa (29/03/2016), bertempat di Auditorium Gedung BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Subbagian SDM melaksanakan test TPA yang diikuti oleh 30 orang pegawai BPK sedangkan test TOEFL telah dilaksanakan sehari sebelumnya di Laboratorium Bahasa di Universitas Sriwijaya.
Salah satu tujuan dilaksanakannya test TPA dan TOEFL sebagai persyaratan untuk mendapat beasiswa dan sebagai sarana untuk melatih kemampuan dan pemahaman bagi pegawai, test TPA...
Anggota VI BPK RI Menjadi Narasumber Dialog Terbuka
Senin, 28 Maret 2016, Bertempat di Auditorium kampus STIE APRIN, Annggota VI BPK RI Bahrullah Akbar menjadi salah satu narasumber dalam acara dialog terbuka “PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT” yang diadakan oleh STIE APRIN Palembang.
Dihadapan 200 peserta terdiri dari dosen dan mahasiswa, Bahrullah Akbar menyampaikan “keuangan negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel akan menghasilkan kemakmuran rakyat sesuai...
Perda Kota Prabumulih No. 11 Tahun 2015 tentang APBD Kota Prabumulih TA 2016
Download selengkapnya...
Perda Kota Prabumulih No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD TA 2015
Download selengkapnya...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 10 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Kabupaten Musi Banyuasin
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 10 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Kabupaten Musi Banyuasin DOWNLOAD SELENGKAPNYA
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kriteria, Persyaratan, Mekanisme, dan Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil pada SKPD Dinas Pendapatan,...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kriteria, Persyaratan, Mekanisme, dan Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 31.B Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 31.B Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Musi Banyuasin DOWNLOAD SELENGKAPNYA
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 31.A Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 31.A Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin DOWNLOAD SELENGKAPNYA
Perda Kab Ogan Ilir No. 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan APBD TA 2015
DOWNLOAD SELENGKAPNYA
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin DOWNLOAD SELENGKAPNYA
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 25 tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Musi Banyuasin
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 25 tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Musi Banyuasin DOWNLOAD SELENGKAPNYA
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 37 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Musi Banyuasin
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 37 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Musi Banyuasin DOWNLOAD SELENGKAPNYA
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2014
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2014 DOWNLOAD SELENGKAPNYA
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin DOWNLOAF SELENGKAPNYA
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin DOWNLOAD SELENGKAPNYA
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 DOWNLOAD SELENGKAPNYA
Perbup Nomor 358 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Kab. OKI TA 2016
Download selengkapnya...
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 DOWNLOAD SELENGKAPNYA
Perbup Nomor 351 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Kab. OKI TA 2016
Download selengkapnya...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 DOWNLOAD SELENGKAPNYA
Perbup Nomor 347 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kab. OKI TA 2015
Download selengkapnya...
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 DOWNLOAD SELENGKAPNYA
Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD Kab. OKI TA 2015
Download selengkapnya...
Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014
Download selengkapnya...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 DOWNLOAD SELENGKAPNYA
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 DOWNLOAD SELENGKAPNYA
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2015
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2015 DOWNLOAD SELENGKAPNYA
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 30 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati,...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 30 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Dampak Pemangkasan APBN Perubahan, Anggaran Keuangan Daerah Terancam
Pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan tahun 2016, ternyata telah mengancam keuangan daerah Pemprov Sumsel. Pasalnya, pemangkasan tersebut sangat berdampak pada keuangan daerah, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan beberapa sumber keuangan lainnya........selengkapnya
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 63 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 61 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 63 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 61 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 DOWNLOAD SELENGKAPNYA
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim DOWNLOAD SELENGKAPNYA
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 3 Tahun 2015 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan pada Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 3 Tahun 2015 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan pada Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perusahaan Daerah Serasan Sekundang Muara Enim
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perusahaan Daerah Serasan Sekundang Muara Enim DOWNLOAD SELENGKAPNYA
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perusahaan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
DOWNLOAD SELENGKAPNYA
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 6 Tahun 2015 tentang Penambahan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 6 Tahun 2015 tentang Penambahan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim DOWNLOAD SELENGKAPNYA
SKPD Harus Punya Terobosan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta melakukan terobosan. “Sesuai visi misi kita, arah kebijakan strategis pembangunan sudah terarah, di antaranya 2017 pembangunan menuju OKUS yang bermartabat, religious, sejahtera, aman, dan adil”............selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 DOWNLOAD SELENGKAPNYA
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 DOWNLOAD SELENGKAPNYA
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 DOWNLOD SELENGKAPNYA
Pengisian dan Pelaporan E-Filing SPT Tahunan PPh Tahun 2015
Pada Hari Senin (21 Maret 2016), BPK Perwakilan Provinsi Sumsel mengadakan acara Pengisian dan Pelaporan E-Filing SPT Tahunan PPh Tahun 2015 untuk semua pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumsel. Acara diadakan di ruang auditorium kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumsel dan dihadiri oleh semua pegawai dilingkungan kantor. Pengisian dan Pelaporan E-Filing SPT Tahunan PPh Tahun 2015 ini selenggarakan guna untuk melaporkan...
Perbup Nomor 340 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Penjabaran APBD Kab. OKI TA 2015
Download selengkapnya...
Pisah Sambut Kepala Subbagian Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Kamis (10 Maret 2016), Di ruang Auditorium Gedung BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan diadakan acara pisah sambut Kepala Subbagian Keuangan BPK Perwakilan Sumsel. Acara ini dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan para staff di lingkungan kantor. Acara diawali dengan sambutan dari Kepala Perwakilan I Gede Kastawa, kemudian dilanjutkan oleh Bu Erika Magdalena Purba selaku Kepala Subbagian Keuangan yang akan...
Perda Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Download selengkapnya
Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI
Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI
Download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 14 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Pagar Alam...
bahwa untuk kelancaran pengelolaan modal Daerah Kota Pagar Alam perlu menjalin kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel, bahwa Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 21 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali selengkapnya.... ...
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
bahwa bangunan gedung penting sebagai tempat melakukan kegiatan dalam menunjang pembangunan daerah, sehingga dapat mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaran bangunan gedung dengan terpenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung selengkapnya... ...
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam
bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan untuk menunjang peningkatan mutu pelayanan bidang kesehatan pada rumah sakit umum daerah basemah kota pagar alam yang merupakan badan layanan umum daerah selengkapnya... ...
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Timur Tahap I dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak
bahwa kondisi Infrastruktur jalan di Kota Pagar Alam masih di tandai dengan belum optimalnya aksesibilitas, kualitas dan cakupan pelayanan, sehingga sepenuhnya menjadi tulang punggung bagi Pembangunan sektor rill termasuk dalam selengkapnya... ...
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten / Kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten / Kota, selengkapnya.... ...
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan
bahwa dalam upaya meningkat pelayanan kepada masyarakat dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan Perubahan tarif Retribusi Izin Gangguan selengkapnya...
Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Download selengkapnya
Peraturan Walikota Palembang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum...
Peraturan Walikota Palembang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI
Download selengkapnya ...
Peraturan Walikota Palembang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI
Peraturan Walikota Palembang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI
Download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Palembang
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Palembang
Download selengkapnya
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Palembang Trading And Logistic (PT.PATRALOG)
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Palembang Trading And Logistic (PT.PATRALOG)
Download selengkapnya
Pembubaran Panitia HUT BPK RI dan Pisah Sambut Pegawai yang dimutasi
Jum’at (22/01/2016), Para pejabat dan pegawai BPK Perwakilan Sumatera Selatan berkumpul di auditorium Lantai 3 dalam rangka pembubaran panitia HUT BPK RI ke-69 dan pisah sambut pegawai yang dimutasi.
Sebelum Kepala Perwakilan membubarkan panitia HUT BPK RI ke-69, ketua panitia menyampaikan pertanggungjawabannya di depan seluruh pegawai. Dalam sambutannya ”saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi kepada panitia, peserta lomba dan seluruh...
Upacara HUT BPK ke-69
Kamis (21-01-2016), Para pejabat struktural dan seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Sumatera Selatan mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun BPK RI ke-69 di lapangan Kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan. Pada Upacara tersebut seluruh pegawai mengenakan seragam BPK sesuai dengan Instruksi Sekrataris Jenderal BPK Hendar Ristriawan. Inpektur Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan I Gede Kastawa, sedangkan yang...
Subbagian SDM mengadakan Diklat Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) LK
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pemanfatan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) LK pada pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Subbagian SDM mengadakan diklat Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) Laporan Keuangan pada tanggal 11 s.d 12 Januari 2016, bertempat di auditorium lantai 3 dan dihadiri oleh 40 orang peserta yaitu pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan.
Pada diklat tersebut dibuka...
Penyerahan POK 2016
Jum’at (08/01/2016), bertempat di ruang rapat lantai 2 gedung Kantor Perwakilan Sumatera Selatan, para pejabat struktural, PPK dan bendahara keuangan diundang rapat oleh kepala perwakilan I Gede Kastawa, dalam rangka evaluasi penyerapan anggaran 2015 dan penyerahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2016. Dalam suasana hangat rapat tersebut dibuka langsung oleh kepala perwakilan, “saya sangat berterimah kasih dan mengapresiasi para...
Kepala Perwakilan Menyerahkan LHP Triwulan IV Tahun 2015
Jum’at (08/01/2016), bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan I Gede Kastawa menyerahkan 16 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) triwulan IV tahun 2015 yang terdiri atas 10 LHP dengan tujuan tertentu yaitu :
Delapan (8) LHP atas Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuklinggau, Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten...
Pengarahan dan Panduan Pengisian SKP Tahun 2015 pada Pegawai BPK Perwakilan Sumatera Selatan
Kamis (07/01/2016), bertempat di auditorium gedung BPK Perwakilan Sumatera Selatan dan dihadiri oleh seluruh pegawai Sekretariat Perwakilan, Subbagian SDM mengadakan acara pengarahan dan Panduan Pengisian SKP tahun 2015. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Sekretariat Perwakilan Astar Lambaga didampingi oleh Kepala Subbagian SDM Nur Kurniawan.
Dalam sambutannya Kepala Sekretariat Perwakilan menyampaikan pentingnya SKP bagi pegawai. “Bukti pendukung harus dilampirkan sebagai dasar...
Upacara Peringatan Hari Ibu
Dalam rangka memperingati hari ibu ke-87, seluruh pegawai BPK Perwakilan Sumatera Selatan melaksanakan upacara bendera bertempat di halaman Kantor Perwakilan. Berbeda dengan upacara yang pernah dilaksanakan sebelumnya, khusus upacara memperingati Hari Ibu yang ditunjuk menjadi petugas upacara semuanya perempuan.
Bertindak selaku Inspektur Upacara yaitu Ketua Tim Senior Ervina Widyastuti dengan Komandan Upacara Devie Sartika, Peringatan Hari Ibu ke-87 mengambil tema”Kesetaraan...
Media Workshop “ BPK Mendengar”
Bertempat di Auditorium gedung BPK Perwakilan Sumatera Selatan. Sub Bagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mengadakan acara Media Workshop “BPK Mendengar” dengan tema “Pandangan, Penilaian Serta Harapan Para Pemangku Kepentingan Terhadap Pelaksanaan Tugas BPK Selama Ini”. Kasubbag Umum dan TI Muhammad Arfan Kemal selaku moderator, pada acara tersebut dibuka oleh Kepala Sekretariat Perwakilan Astar Lambaga. SE .
Dalam...
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 13 Tahun 2015 Pedoman Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2015
bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan selengkapnya.....
Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Tidak...
bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam telah melakukan Pembahasan secara bersama tentang klasifikasi tingkat perjalanan dinas Pimpinan selengkapnya.....
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Wali Kota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan...
bahwa berdasarkan keterngan Kepala Seksi Standar Biaya, Dirjen Anggaran Kementerian, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri selengkapnya.....
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
bahwa untuk tertib administrasi dan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa selengkapnya.....
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Sekolah Gratis (PSG)
bahwa guna efektivitas dan optimalisasi serta akuntabilitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SD/MI dan SMP/MTS, SMA, MA, SMK Negeri dan Swasta dalam Kota Pagar Alam selengkapnya.....
Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Persediaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik...
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan pada Penyelenggraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) selengkapnya.....
Peraturan Bupati Nomor 030 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama “Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi”Kabupaten Muara Enim menjadi “Rumah Sakit Umum Daerah Pendopo” Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun...
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.06.07/III/3257/08 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah dengan nama " Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi "selengkapnya...Peraturan Buapti No 030 Perubahan Nama "Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi"Kabupaten Muara Enim menjadi "Rumah Sakit Umum Daerah Pendopo"kabupaten Penukal abab Lematang Ilir Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Nomor 026 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2015
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 selengkapnya...Peraturan Bupati No 026 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ...
Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2015 Perubahan Pejabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 093 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
bahwa sehubungan dengan adanya Alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 123/KPTS/BPPKAD/2015 tanggal 27 Januari 2015 dan Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit selengkapnya.....No 24 Penjabaran Anggaran Pendptn & Belanja Daerah ...
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Pejabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 093 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
bahwa sehubungan dengan adanya Alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 123/KPTS/BPPKAD/2015 tanggal 27 Januari 2015 dan Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD selengkapnya.....No 23 Perubahan 093 Anggaran Pendptn & Belanja Daerah ...
Peraturan Bupati Nomor 021 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Buapti Nomor 019 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana setiap Desa Kabupaten Penukal Abab...
bahwa berdasarkan penetapan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersangkutan selengkapnya...Peraturan Bupati No 021 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 019 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana setiap Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2015
...
Peraturan Bupati Nomor 020 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas Pembangunan Pedesan selengkapnya.....Peraturan Bupati Nomor 020 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Nomor 019B Tahun 2015 tentang Pengelolaan Utang Piutang pada Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh Tahun...
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu di atur tentang selengkapnya..Peraturan Buapti Nomor 019B tentang Pengelolaan Utang Piutang pada Rumah Sakit Uumu Daerah Talang Ubi yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh
...
Peraturan Bupati Nomor 018B Tahun 2015 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Pegawai Kontrak Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas - tugas Pemerintahan dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di perlukan pegawai selengkapnya...Peraturan Bupati Nomor 018B Tahun 2015 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Pegawai Kontrak Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
...
Peraturan Bupati Nomor 018 Tahun 2015 tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
bahwa penyelenggaraan urusan wajib bidang kesehatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman selengkapnya...Peraturan Bupati Nomor 018 Tahun 2015 tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
...
Peraturan Bupati Nomor 014B Tahun 2015 tentang Pengaturan Kerjasama pada Rumah Sakit Uumu Daerah Talang Ubi yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selengkapnya...Peraturan Bupati Nomor 14B Tahun 2015 tentang Pengaturan Kerjasama pada Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh ...
Peraturan Bupati Nomor 010B Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 001 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir
bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 20 ayat 1,2,3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selengkapnya..Peraturan Bupati Nomor 010B Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 001 Tahun 2015 tentang...
Peraturan Bupati Nomor 009 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja rumah sakit sangat perlu di topang oleh Sistem Remunerasi berbasis Kinerja sebagai bentuk motivasi dan Penghargaan kepada pegawai selengkapnya..Peraturan Bupati Nomor 009 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
...
Peraturan Bupati Nomor 008 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 004 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati,Wakil Bupati, Ketua DPRD,...
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dalam perjalanan dinas yaitu penggunaan metode at cost (Biaya Nyata) untuk biaya transport dan hotel sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri selengkapnya...Peraturan Buapti Nomor 008 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 004 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD,...
Peraturan Bupati Nomor 007 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan, Penertiban ,Penetapan dan Penarikan Retribusi Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu...
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya di singkat PTSP adalah Pelayanan Secara terintegrasi dalam satu kesatuan selanjutnya...Peraturan Bupati Nomor 007 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan, Penertiban ,Penetapan dan Penarikan Retribusi Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan...
Peraturan Bupati Nomor 005B Tahun 2015 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2015
bahwa dalam rangkamewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam produktivitas dan produksi Komoditas Pertanian selengkapnya...Peraturan Bupati No 005B Tahun 2015 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi ...
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 02 tentang Revisi Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
bahwa memenuhi Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015 perlu di tetapkan revisi selengkapnya.....NO 02 Revisi Penjabaran Anggaran Pendptn & Belanja Daerah ...
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencairan Uang dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD Pemerintah Kota Pagar Alam
bahwa untuk kelancaran dan tertib pelaksanaan pencairan uang di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam di pandang perlu disusun untuk pedoman pelaksanaannya selengkapnya......
Peraturan Bupati Nomor 002 Tahun 2015 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemerintah Penukal Abab Lematang Ilir
bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pasal 1 15a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan kedua atas selengkapnya...Peraturan Bupati Nomor 002 Tahun 2015 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemerintah Penukal Abab Lematang Ilir ...
Peraturan Bupati Nomor 004 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri selengkapnya..Peraturan Bupati Nomor 004 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Nomor 001 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilirahun 2015
bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 20 ayat 1,2,3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Pali Nomor 003 Tahun 2015 tentang Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal pasal 1 15b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 selengkapnya..
PENGATURAN MENGENAI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat......selengkapnya
Penyerahan LHP Kinerja BPK Perawakilan Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2015
Bertempat di ruang kepala perwakilan, BPK Perwakilan Sumatera Selatan melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim. Pada acara tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan I Gede Kastawa dan Kepala Subauditorat Sumsel II Hendara Gunawan, Wakil Ketua DPRD...
Anggota I BPK RI Menjadi Narasumber Seminar Nasional dan Call For Papers di Universitas Sriwijaya
Universitas Sriwijaya mengadakan acara Seminar Nasional dan Call For Papers “SRIWIJAYA ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE” bertempat di gedung Fakultas Ekonomi kampus palembang yang dihadiri sekitar 150 peserta. Acara tersebut dibuka oleh Rektor Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. Yang menjadi narasumber pada acara tersebut yaitu:
Agung Firman Sampurna (Ketua I BPK RI) “Clean and Clear Government”
...
Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) dan Penanganan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
Sub Bagian Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Sumatera Selatan melaksanaan Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) dan Penanganan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) , bertempat di auditorium gedung BPK Perwakilan dan dihadiri 40 peserta, pelatihan tersebut dibuka oleh Kepala Sekretariat Perwakilan Astar Lambaga, SE dan didampingi oleh Kepala Sub Bagian SDM Nur Kurniawan, SH dan pengajar/trainer dari RSI. Siti Khodijah dr....
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Triwulan III Tahun 2015 dan Pemaparan Evaluasi Implementasi SAP Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah Se-Provinsi Sumatera Selatan.
BPK Perwakilan Sumatera Selatan melaksanakan penyerahan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Triwulan III Tahun 2015 dan Pemaparan Evaluasi Implementasi SAP Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah Se-Provinsi Sumatera Selatan, bertempat di auditorium lantai III Kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan acara tersebut di hadiri oleh Kepala Perwakilan didampingi seluruh pejabat struktural dilingkungan BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Selatan,...
Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-87
Palembang, 28 Oktober 2015
Sumpah Pemuda merupakan momentum sejarah yang berhasil menyatukan tekad dan semangat seluruh komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialime yang pada akhirnya mewujudkan suatu Negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke-87, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan upacara pada hari Rabu, yang diikuti oleh seluruh pegawai di...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya d i kawasan Jakabaring Sport City Plaembang dan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, maka terhadap penggunaan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di kawasan Jakabaring Sport City Palembang dapat dipungut retribusi selengkapnya...... ...
Peraturan Bupati Lahat Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2015
bahwa sebagai peiaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Penjabaran Perubahan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selengkapnya...... ...
Peraturan Bupati Lahat Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
bahwa sebagai peiaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Penjabaran Perubahan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selengkapnya....... ...
Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD TA 2015
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggarab berjalan, maka perlu diadakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015...............selengkapnya ...
Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kepala Daerah. Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan...
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan UU mengenai keuangan negara selengkapnya......
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 207 ayat (l) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) bersama Bupati Musi Rawas Utara telah menyetujui Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 dan telah disesuaikan dengan Hasil Evaluasi Gubernur berdasarkan
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 265/KPTS/BPKAD /20 15 tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah...
Perda Muratara Nomor 1 Tahun 2015 tentang APBD TA 2015
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 207 ayat (l) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) bersama Bupati Musi Rawas Utara telah menyetujui Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 dan telah disesuaikan dengan Hasil Evaluasi Gubernur berdasarkan
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 265/KPTS/BPKAD /20 15 tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan...
Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang APBD Kabupaten Ogan Ilir TA 2015
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.........selengkapnya ...
Perda No 06 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD Kabupaten Ogan Ilir TA 2015
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu diadakan Perubahan APBD TA 2015.....................selengkapnya ...
Perda No 05 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.... selengkapnya ...
Jadi Temuan BPK, Mobnas Pemkab Dihibahkan
Sekitar 12 unit mobil dinas (mobnas) milik Pemkab Muaraenim yang selama ini dipinjampakaikan kepada organisasi kemasyarakatan terpaksa ditarik kembali. Soalnya hasil audit investigasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2014, status pinjam pakai mobnas tersebut telah menjadi temuan dan tidak diperbolehkan............selengkapnya
Perda Kota Palembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara selengkapnya....
Perda Kota Palembang No. 7 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 340 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah...
Perda Kota Palembang No. 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit kerja, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun 2014 yang sebelumnya telah diatur dengan Peraturan...
Perda Kota Lubuk Linggau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan...
Audit Proyek Pengerukan Sungai Musi!
Sebanyak 30 orang yang mengaku dari Koalisi Masyarakat Mahasiswa Independent Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumsel di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Senin (14/9)...............selengkapnya
Perda No. 6 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak daerah Kabupaten/Kota selengkapnya......... ...
Perda No. 3 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan
Bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan angkutan umum yang ada di Kota Lubuklinggau, maka dipandang perlu untuk mengatur ketertiban, keamanan dan penataan usaha lalu lintas sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat pengguna dan pemerintah daerah selengkapnya....... ...
Perda No. 6 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembagunan dan Penganggaran Terpadu
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan dan akuntabel perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien selengkapnya.......
Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau
Bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menyusun kembali Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau selengkapnya...... ...
Perda No. 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perda No. 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Linggau Bisa
Bahwa Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Linggau Bisa telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Linggau Bisa selengkapnya.....
Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
Bahwa Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Lubuklinggau telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum selengkapnya...... ...
Perda No. 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Linggau Bisa
Bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan menciptakan lapangan kerja bagi seluruh masyarakat Kota Lubuklinggau perlu adanya perusahaan Daerah berskala nasional dan regional sebagai lokomotif pembangunan di Kota Lubuklinggau yang mampu melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi mencapai masyarakat madani yang adil selengkapnya..... ...
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota Lubuklinggau telah dibahas bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota Lubuklinggau telah dibahas bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2014 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2014 selengkapnya.................. ...
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota Lubuklinggau telah menyetujui Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Anggaran Pendapatan dan...
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah...
Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBD TA 2015
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah...
BIMBINGAN TEKNIS PANDUAN PEMERIKSAAN LKPD BERBASIS AKRUAL
Pada hari Senin tanggal 14 September 2015, Badan Pemeriksa Kuangan melaksanakan kegiatan Bimbingan teknis Panduan Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual bertempat di Ballroom Hotel Novotel Palembang.
Sambutan pertama disampaikan oleh ibu A.M. Endang Sukeksi selaku Kepala Auditorat V.B. Ibu Endang menyampaikan bahwa kegiatan ini telaksana sebagai tindak lanjut arahan Bapak Anggota 5 agar segera mengaplikasikan LKPD berbasis akrual...
Perda No.1 Tahun 2015 Tentang APBD Kab OKU TA 2015
Dalam memenuhi ketentuan pasal 315 ayat (6) UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015, Bupati OKU bersama DPRD telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 186/KPTS/BPKAD/2015. Penyempurnaan ini dilakukan agar Perda tentang APBD tahun anggaran 2015...
Perbub No. 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penjabaran APBD TA 2015
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, surat Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : B/497/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Penggajuan Tambahan Anggaran Pengamanan PILKADA Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran...
Perda No. 6 Tahun 2014 Tentang APBD Kab OKU Selatan TA 2015
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah DPRD bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan...
Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan APBD Kab OKU Selatan TA 2014
Dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2014, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Peraturan...
Perbub No.33 Tentang Struktur Organisasi Radio OKU Timur “Bersatu Kita Maju (BKM) FM
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio OKU TIMUR, perlu diatur lebih lanjut mengenai struktur organisasi, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direktur Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM”. Perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM)...
Perda No.8 Tahun 2014 Tentang APBD Kab OKU Timur TA 2015
Dalam melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk memperoleh persetuiuan bersama. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah...
Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih
bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas selengkapnya....................... ...
Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih Ke Dalam Perseroan...
bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung, maka Pemerintah Kota Prabumulih telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 selengkapnya................................ ...
Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
bahwa memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih bersama Walikota Prabumulih telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Angaran 2015 sesuai dengan...
Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011Tentang Pajak Daerah
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kota Prabumulih telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah selengkapnya.......... ...
Perda Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke Dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan...
bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung, maka Pemerintah Kota Prabumulih telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke Dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 selengkapnya... ...
Perda Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas selengkapnya... ...
Perda Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih
bahwa untuk menjaga keserasian, keterpaduan pembangunan dan pengembangan Kota Prabumulih sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya yang melayani lingkup regional sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu menata ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya selengkapnya..... ...
Perda Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisai Perangkat daerah Kota Prabumulih
bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dilakukan
Penyesuaian dan Penyempurnaan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan Kota Prabumulih selengkapnya.... ...
Perda Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kota Prabumulih telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah selengkapnya.... ...
Perda Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah selengkapnya.....
Perda Kota Prabumulih No. 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf a jo Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selengkapnya.....
Perda Kota Prabumulih Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2015
bahwa memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih bersama Walikota Prabumulih telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Angaran 2015 sesuai dengan...
Perda Kota Prabumulih Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran dan Belanja Perubahan Tahun Anggaran 2014
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih bersama Walikota Prabumulih telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun...
Perda No. 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015 kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD...
Perda No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi jasa usaha terutama retribusi tempat rekreasi dan olahraga, maka perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha selengkapnya.... ...
Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemkab Muara Enim pada PDAM Lematang Enim
Untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim yang dipergunakan untuk pembangunan prasarana air bersih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah...
Perda No. 8 Tahun 2014 Tentang APBD Kabupaten OKU Timur TA 2015
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan Per Undang-Undangan untuk memperoleh persetuiuan bersama...............selengkapnya ...
Perbup No. 33 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi Radio OKUT Bersatu Kita Maju FM Kabupaten OKUT
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio OKU TIMUR, perlu diatur lebih lanjut mengenai struktur organisasi, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direktur Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM".............selengkapnya ...
Perbup No. 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbub OKUS No 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran ABPD Kabupaten OKUS TA 2015
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, surat Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : B/497/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Penggajuan Tambahan Anggaran Pengamanan PILKADA Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran...
Perda No. 6 Tahun 2014 Tentang APBD Kabupaten OKUS TA 2015
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun...
Perda No 5 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD Kabupaten OKUS Tahun 2014
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2014, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014..........selanjutnya ...
Perda No. 1 Tahun 2015 Tentang APBD Kab OKU TA 2015
bahwa memenuhi ketentuan pasal 3015 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Bupati Ogan Komering Ulu bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 186/KPTS/BPKAD/2015 tentang Hasil...
Perda Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama selengkapnya.... ...
Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan/perkembangan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik penambahan program dan kegiatan serta pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, sehingga timbul keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 selengkapnya.......
Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan...
Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; selengkapnya.... ...
Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekan Republik Indonesia Ke-70 di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan upacara pada hari Senin, 17 Agustus 2015 yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Upacara dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan dipimpin oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan, I Gede Kastawa, SE., MM., sebagai inspektur...
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
Paket undang-undang bidang keuangan negara merupakan paket reformasi yang signifikan di bidang keuangan negara yang kita alami sejak kemerdekaan. Salah satu dari reformasi yang paling menonjol adalah pergeseran dari pengganggaran tradisional ke penganggaran berbasis kinerja. Dengan basis kinerja ini, mulai dirintis arah yang jelas bagi penggunaan dana pemerintah, berpindah dari sekedar membiayai masukan (inputs) atau proses ke pembayaran terhadap...
Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi jasa usaha terutama retribusi tempat rekreasi dan olahraga, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan perubahan; selengkapnya....
...
Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim
bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim selengkapnya.....
Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame
bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban, kenyamanan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemasangan reklame, maka perlu mengatur perizinan penyelenggaraan reklame selengkapnya....
Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Muara Enim
bahwa dalam upaya mendorong pengembangan perekonomian kepada masyarakat khususnya pengusaha mikro dan pengusaha kecil serta meningkatkan sumber pendapatan daerah sebagai sarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pendapatan daerah, perlu dilakukan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Muara Enim selengkapnya.... ...
Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah...
bahwa dalam upaya penataan organisasi perangkat daerah terkait adanya ketidakjelasan rumusan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan multitafsir dan terjadi tumpang tindih serta duplikasi tugas dan fungsi maka perlu dilakukan penataan nomenklatur dan struktur organisasi perangkat daerah selengkapnya.... ...
Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim
bahwa Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk Dinas Daerah Kabupate Muara Enim membutuhkan penataan ulang terhadap tugas dan fungsinya karena terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya dengan melakukan perubahan nomenklatur dan struktur Organisasi Dinas Daerah selengkapnya..... ...
Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim
bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, yang dipergunakan untuk pembangunan prasarana air bersih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim selengkapnya.... ...
Bupati Instruksikan SKPD Percepat Pengerjaan Pembangunan
Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari mengintruksikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)i Musi Banyuasin, agar segera melaksanakan percepatan pengerjaan kegiatan pembangunan serta meningkatkan pengawasan serta mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi..............selengkapnya
Perda No. 12 Tahun 2014 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Untuk mengembalikan kekayaan daerah yang hilang atau berkurang guna memulihkan keuangan daerah atas kekurangan yang terjadi , perlu diatur suatu tata cara penyelesaian kerugian daerah. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 315 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa bendahara, PNS bukan bendahara atau penjabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum,...
Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha
Dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu penyesuaian dalam rangka perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif guna meningkatkan PAD sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah...selengkapnya ...
Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 September 2012 tentang Penerimaan Pajak Hiburan Atas Permainan Golf sebelum tanggal 18 juli 2012 merupakan penerimaan yang sah bagi Pemerintah Daerah dan bagi Pemerintah Daerah yang masih memungut Pajak Hiburan atas Permainan Golf setelah tanggal 18 Juli 2012, maka penerimaan pajak tersebut dikembalikan kepada wajib pajak melalui mekanisme Restitusi...selengkapnya ...
Pengembangan Komunitas Unggulan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan kegiatan “Pengembangan Komunitas Unggulan (PKU)” dengan Tema “Pertualangan Mencari Harta Karun” yang diikuti oleh para Pejabat dan Seluruh Pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Sumatera Selatan. Kegiatan ini digagas oleh Biro SDM BPK RI bekerjasama dengan pihak penyedia jasa pengembangan SDM (Outbound Provider) yaitu KUBIK Organizer dan berlangsung dari tanggal 30 s.d...
Halal Bihalal BPK Perwakilan Sumatera Selatan
Senin, 27 Juli 2015 - BPK Perwakilan Sumatera Selatan menyelenggarakan acara Halal Bihalal memperingati Hari Raya Idul Fitri 1436 H, bertempat di ruang auditorium Kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan. Acara ini dibuka dengan sambutan Kepala Perwakilan, I Gede Kastawa, dan dilanjutkan dengan ceramah oleh Ustad Muhammad Shihab. Dalam ceramahnya Ustad Muhammad Shihab mengharapkan agar setiap pegawai BPK Perwakilan Sumatera...
Perda No. 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Banyuasin berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan sesuai dengan kewenangannya...selengkapnya ...
Perda No. 12 Tahun 2014 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Bahwa untuk mengembalikan kekayaan Daerah yang hilang atau berkurang guna memulihkan keuangan Daerah atas kekurangan yang terjadi, perlu diatur suatu tata cara penyelesaian kerugian daerah....selengkapnya
Perda No. 10 Tahun 2014 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat
Bahwa pemeliharaan hewan kaki empat oleh masyarakat dalam kota Pangkalan Balai sebagai ibu kota Kabupaten Banyuasin dan ibu kota Kecamatan lainnya, perlu dilakukan penertiban dalam rangka menjaga keamanan lalu lintas, ketertiban umum, keberhasilan kota dan lingkungan serta untuk menjamin kesehatan masyarakat....selengkapnya ...
Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Surat Pengakuan Hak atas Tanah
Bahwa dalam rangka implementasi Pasal 14 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah , dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang pelayanan pertahanan.....selengkapnya ...
Perda No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dan penjabaran visi, misi, serta program Bupati Banyuasin untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional...selengkapnya ...
Perda No. 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 14 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin
Bahwa dalam rangka penataan kedudukan tugas dan fungsi Organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin, perlu melakukan perubahan kembali....selengkapnya ...
Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin
Bahwa berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin, perlu ditinjau kembali...selengkapnya
Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin
Bahwa berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin, perlu ditinjau kembali...Selengkapnya ...
Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesatu atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu penyesuaian dalam rangka perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif guna meningkatkan PAD sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah....selengkapnya ...
Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 September 2012 tentang Penerimaan Pajak Hiburan Atas Permainan Golf sebelum tanggal 18 juli 2012 merupakan penerimaan yang sah bagi Pemerintah Daerah....selengkapnya
Realisasi Dana Desa Masih Nihil
Dana desa 2015 sudah masuk ke kas daerah Muara Enim sebesar Rp26,9 miliar, dana itu hingga sekarang belum juga bisa disalurkan kepada masing-masing desa. Penyebabnya sampai sekarang masing-masing desa belum juga menetapkan APB Desa sebagai salah satu syarat untuk menyalurkan dan tersebut............selengkapnya
Dana Desa Terkendala APBD Desember
Dana desa tahun anggaran 2015 memang sudah masuk ke kas daerah Muara Enim sebesar Rp26,9 miliar. Namun, dana itu belum kunjung disalurkan kepada desa. Pasalnya, masing-masing desa belum juga menetapkan APB Desa sebagai salah satu syarat penyalurannya.................selengkapnya
Media Workshop “Ekspose LHP Semester I TA 2014” dan Buka Puasa Bersama
Pada hari Selasa, 30 Juni 2015, bertempat di Auditorium Lantai 3 Gedung BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan Media Workshop dengan tema “Ekspose LHP Semester I TA 2014”. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin hubungan BPK Perwakilan Provinsi Sumsel dengan insan media dalam mengkomunikasikan hasil pemeriksaan BPK yang termuat dalam LHP Semester I Tahun 2014....
Perbup No. 31 Tahun 2014 ttg Penjabaran Perubahan APBD TA 2014
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014...selengkapnya ...
Perda No. 1 Tahun 2015 ttg APBD TA 2015
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Banyuasin telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 266/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten...
Perda No. 15 Tahun 2014 ttg Perubahan APBD TA 2014
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Banyuasin telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Perda No. 5 Tahun 2014 ttg Tata Kelola Area Resapan Air pada Tempat-Tempat Tertentu
bahwa Sumber Daya Air perlu untuk dilestarikan agar Air tetap tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang cukup serta berkesinambungan...selengkapnya
Perda No. 4 Tahun 2014 ttg Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum
bahwa Jalan dan Fasilitas Umum milik Pemerintah Daerah mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahtraan masyarakat...selengkapnya
Perbup No. 31 Tahun 2014 ttg Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014...selengkapnya ...
Perda No. 15 Tahun 2014 ttg Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Banyuasin telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Perda No. 1 Tahun 2015 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Banyuasin telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 266/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten...
Perda No. 1 Tahun 2015 ttg PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya dikawasan Jakabaring Sport City Palembang dan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, maka terhadap penggunaan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di kawasan Jakabaring Sport City Palembang dapat dipungut retribusi....selengkapnya ...
Perda No. 1 Tahun 2014 ttg PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
bahwa dengan telah dibentuknya Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut yang merupakan salah satu UPT Dinas Kesehatan Provinsi, yang selain menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan dapat juga menyelenggarakan pendidikan di bidang kesehatan gigi dan mulut maka terhadap kedua jenis jasa tersebut dikenakan retribusi daerah...selengkapnya ...
Perda No. 2 Tahun 2014 ttg PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
bahwa dengan telah diserahkannya kewenangan pengelolaan pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berwenang memungut Retribusi Pelayanan Kepelabuhan...selengkapnya
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Di Provinsi Sumatera Selatan
bahwa sehubungan Keputusan Mahkaman Konstitusi Nomor 5/PUU/X/2012 mengenai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional-Sekolah Bertaraf Internasional dan dalam rangka penyempurnaan sistem penyaluran dana program sekolah gratis, maka sistem, mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa, telah ditetapkan modal dasar Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan...
bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan administratif dan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta mengakomodir bertambahnya beban kerja pada Biro Pemerintahan, Biro Perekonomian, dan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap nomenklatur dan susunan organisasi pada Biro-Biro dimaksud selengkapnya.........
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan
bahwa guna memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pembagian beban kerja dan memudahkan koordinasi ke unit kerja terkait, maka perlu diadakan perubahan terhadap nomenklatur Bidang dan Seksi, penambahan Bidang Perlindungan Konsumen serta pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Industri selengkapnya..... ...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
bahwa dengan telah diserahkannya kewenangan pengelolaan pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berwenang memungut Retribusi Pelayanan ke Pelabuhan selengkapnya.....
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
bahwa dengan telah dibentuknya Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut yang merupakan salah satu UPT Dinas Kesehatan Provinsi, yang selain menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan dapat juga menyelenggarakan pendidikan di bidang selengkapnya.... ...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru
bahwa Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru didirikan dengan tujuan antara lain untuk turut serta dalam pengembangan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi yang optimal bagi pendapatan asli daerah selengkapnya.....
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan...
bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana yang telah beberapa...
Perda No. 11 Tahun 2014 ttg Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157, huruf a angka 4 maka lain-lain pendapatan asli daerah yang sah perlu diatur dengan Peraturan Daerah...selengkapnya ...
Perda No. 6 Tahun 2014 ttg Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten OI No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, belum diatur Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir...selengkapnya
Perda No. 1 Tahun 2014 ttg Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten OI No. 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
bahwa untuk menyesuaikan tarif penetapan PBB sektor pedesaan dan perkotaan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir...selengkapnya
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur Sumatera Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, antara lain telah ditetapkan pengikatan dana untuk pembangunan jembatan dengan jangka waktu 2 (dua) tahun selengkapnya..... ...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 selengkapnya..... ...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling...
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK
bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di Sumatera Selatan, terdapat beberapa kegiatan pembangunan yang membutuhkan dana relatif besar dan tidak dapat dialokasikan pada 1 (satu) tahun anggaran serta waktu penyelesaian pekerjaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan selengkapnya..... ...
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur Sumatera Selatan telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun...
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan,maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 selengkapnya...... ...
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling...
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur Sumatera Selatan telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun...
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 selengkapnya...... ...
Upacara Bendera Memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-107 Tahun 2015
Rabu, 20 Mei 2015, BPK Perwakilan Sumatera Selatan melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke -107, bertempat di halaman gedung, peserta upacara tersebut pejabat struktural dan pegawai dilingkungan BPK Perwakilan Sumatera Selatan, bertindak sebagai inspektur upacara Kepala Perwakilan, I Gede Kastawa.
Dalam amanat inspektur upacara membacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Informatika, perlunya kerja nyata dengan bekerja...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
bahwa Wilayah Kabupaten Ogan Ilir memiliki kondisi geografis, geologis dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa.... selengkapnya ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157, huruf a angka 4 maka lain-lain pendapatan asli daerah yang sah perlu diatur dengan Peraturan daerah....selengkapnya ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG WAJIB BACA TULIS AL-QURAN
bahwa AI-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wata’ala kepada Nabi Muhammad, sebagai salah satu Rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta, didalamnya terkumpul wahyu Ilahi yang menjadi dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya....selengkapnya ...