Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelestarian Cagar Budaya
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Balai...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 56...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pembebasan Pokok Pajak dan Sanksi...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Walikota Palembang Nomor 19 tahun 2016 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Angkutan Umum...
Download selengkapnya. ...
Perda Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota...
Download selengkapnya. ...
Perda Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Walikota Palembang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Objek...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penagihan Dan Pembayaran Pajak...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Walikota Palembang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Walikota Palembang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang No...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Walikota Palembang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Walikota Palembang Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntansi Pada Badan Layanan Umum...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang No...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar
Download selengkapnya. ...
Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang No...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Walikota Palembang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Harga Dasar Untuk Penetapan Ganti...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangun...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang No...
Download selengkapnya. ...
Perda Kota Palembang Nomor 7 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun...
Download selengkapnya. ...
Perda Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palembang Pada...
Download selengkapnya. ...
Perda Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palembang Kepada...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Muara Enim No.27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39...
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim No.25 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws)...
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendataan Pendudukan Nonpermanen
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air...
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah...
Download selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi Dan...
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi Dan...
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim No.14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Peraturan Atas Peraturan Bupati Muara...
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim No.13 Tahun 2016 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya...
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muara...
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar...
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perizinan Kegiatan Penelitian, Riset, Survey
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan...
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor...
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Perubahan Bupati...
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan...
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum...
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Optimalisasi Pembanguan Perdesaan
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Lahat Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Penetapan Besaran/Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Lahat Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Lahat Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Penetapan Besaran,Tata Cara Penyaluran, dan Prioritas...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Lahat Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencairan Dana Penyertaan ...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Lahat Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Lahat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa Pada Badan...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Lahat Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembagian Jasa Badan Layanan Umum Daerah...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Lahat Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Lahat No. 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lahat No....
Download Selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Lahat Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lahat Nomor...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Muara Enim No.39 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2017
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Muara Enim No.37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Muara Enim No.36 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Bagian dari Hasil...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Muara Enim No.32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Dana Non Kapitasi Program...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Muara Enim No.26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2016
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Muara Enim No.24 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Muara Enim No.22 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Muara Enim No.13 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Bupati ...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Muara Enim No.11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muara Enim...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Muara Enim No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan ...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Muara Enim No.7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muara...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati No.6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Muara ...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Muara Enim No. 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Muara Enim No.28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Muara Enim No.1 Tahun 2016 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa
Download selengkapnya..
...
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
Download selengkapnya..
...
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif dan Pemberian...
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja...
download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat...
download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No. 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No. 02 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Lahat No. 74 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No. 07 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Lahat No. 23 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 53 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian...
Download selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi...
Download selengkapnya... ...
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No. 01 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 51 Tahun 2016 tentang Ketetapan Objek Pajak Baru dan...
Download selengkapnya... ...
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No. 06 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah...
Download selengkapnya... ...
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 19 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
Download selengkapnya... ...
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Download selengkapnya... ...
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No. 05 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan...
Download selengkapnya... ...
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No. 13 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin No.15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Operasional Dana Desa APBN...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin No.12 Tahun 2016 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No.13 Tahun 2016 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi
Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No.12 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 48 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 93 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2016 Tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Musi Banyuasin Tahun...
Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Retribusi Sewa Pakai Kekayaan...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Walikota Prabumulih No. 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Daerah Kota Prabumulih No. 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Walikota Prabumulih No. 38 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Daerah Kota Prabumulih No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Daerah Kota Prabumulih No. 6 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan...
Download selengkapnya... ...
Peraturan Bupati No. 4.KPTS.BAPENDA.2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri...
Perbup No. 4.KPTS.BAPENDA.2017 ...
Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 700/023/ITKAB-PALI Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Sistem Pegendalian Intern Pemerintah (SPIP) di...
Perbup No. 700.023.ITKAB.PALI Tahun 2016 ...
Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Ganti Kerugian Daerah terhadap Aparatur...
Perbup No. 32 Tahun 2016 ...
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017 Di...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah...
Perbup No. 10 Tahun 2017 ...
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Penjabat Bupati Ogan...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran...
Perda No.1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2016 ...
Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ogan Ilir...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten PALI
Perda No. 6 Tahun 2016 Ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. PALI ...
Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penambahan Akun Pendapatan Dan Belanja Pada Bagan...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah PALI Tahun...
Perda No. 5 Tahun 2016 ...
Peraturan Penjabat Bupati Nomor 6 tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Badan...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Penjabat Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pada Badan Pengelola Keuangan...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Penjabat Bupati Nomor 1 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir...
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 10 Tahun 1979 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bende Seguguk Kabupaten Daerah Tingkat...
Download selengkapnya. ...
Perbup Nomor 119 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan...
Download selengkapnya. ...
Perbup Nomor 118 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran...
Download selengkapnya. ...
Perbup Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten...
Download selengkapnya. ...
Perbup Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir...
Download selengkapnya. ...
Perbup Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor...
Download selengkapnya. ...
Perbup Nomor 20 Tahun 2016 tentang Prosedur Pendaftaran, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Restoran
Download selengkapnya. ...
Perbup Nomor 15 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016...
Download selengkapnya. ...
Perbup Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan...
Download selengkapnya. ...
Perbup Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa...
Download selengkapnya. ...
Perbup Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap...
Download selengkapnya. ...
Perbup Nomor 2 Tahun 2016 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota...
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering...
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan...
Download Selengkapnya. ...
Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan...
Download selengkapnya. ...
Perda No 3 Tahun 2016 Tentang APBD Perubahan 2016
Perda No 3 Tahun 2016 APBD Perubahan 2016 ...
Perda No 8 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal pada PT BPD SumselBabel
Perda Kab. Pali No. 8 Tahun 2016 Penyertaan Modal pada PT BPD SumselBabel ...
Perda No 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan PT Pali Anugerah Sejahtera
Perda Kab. Pali No. 7 Tahun 2016 Pembentukan PT Pali Anugerah Sejahtera ...
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2016
Perbup No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2016 ...
Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi
Perbup No 92 Tahun 2014 Sistem Akuntansi ...
Perbup No 83 Tahun 2014 Tentang Harga Satuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam
Perbup PALI no. 083 Tahun 2014 Harga Satuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam ...
Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Revisi Penjabaran APBD Perubahan TA 2016
Perbup No 69 Tahun 2016 Revisi Penjabaran APBD Perubahan 2016 ...
Perbup No 73 Tahun 2014 Tentang Pajak Reklame
Perbup PALI no. 073 Tahun 2014 Pajak Reklame ...
Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi
Perbup No 66 Tahun 2016 Kebijakan Akuntansi ...
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015
Perbup No 25 Tahun 2016 Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2015 ...
Perbup No 065 Tahun 2014 Tentang Pajak Restoran
Perbup PALI no. 065 Tahun 2014 Pajak Restoran ...
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD TA 2017
Perbup No 1 Tahun 2017 Penjabaran APBD ...
Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Perubahan TA 2016
Perbup 30 Tahun 2016 Tentang Penjabaran APBD 2016 ...
Perbup No 27 Tahun 2016 Tentang Revisi Penjabaran APBD Tahun 2016
Perbup No. 27 Tahun 2016 Tentang Revisi Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2016 ...
Perda No 2 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015
Perda No 2 Tahun 2016 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015 ...
Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Daerah
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab. OKU Pada Perusahaan Daerah...
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. OKU
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. OKU Nomor 17...
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung
Donwload selengkapnya ...
Perada Nomor 3 Tahun 2016 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KAB OKU Tahun...
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang...
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KAB OKU Timur...
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan KAB OKU...
Downlond Selengkapnya. ...
Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KAB OKU Timur...
Donwload selengkapnya ...
Perbup Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KAB OKU...
Download selengkapnya ...
Perbup Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KAB OKU...
Download selengkapnya.https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/03/PERBUP-OKUTIMUR-NOMOR-31-TAHUN-2016.pdf ...
Perbup Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...
download selengkapnyahttps://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/03/PERBUP-NOMOR-53-TAHUN-2015-TENTANG-PENJABARAN-APBD-KAB-OKUT-TA-2016.pdf ...
Perbup Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah KAB OKU...
Donwload selengkapnya. ...
Perda No 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peratuaran Daerah Nomor 11 Tahun...
Download selengkapnya. ...
Perda No.7 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. OKU Selatan TA...
Download selengkapnya. ...
Perbup No. 28 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. OKU...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 126 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Donwload selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banyuasin Mandiri
Download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran...
Donwload selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tantang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah...
Perda No. 8 Tahun 2016 ...
Perbup No. 25 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kelima atas Perbup OKU Timur No. 53...
perbup-no-25-tahun-2016 ...
Perbup No. 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keempat atas Perbup OKU Timur No. 53...
perbup-no-24-tahun-2016 ...
Perbup No. 23 Tahun 2016 Tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemkab OKU Timur
perbup-no-23-tahun-2016 ...
Perbup No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Perbup OKU Timur No. 21 Tahun 2015...
perbup-no-22-tahun-2016 ...
Perbup No. 21 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah di Kab OKU...
perbup-no-21-tahun-2016 ...
Perbup No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Perbup OKU Timur No. 53...
perbup-no-19-tahun-2016 ...
Perbup No. 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah...
perbup-no-18-tahun-2016 ...
Perbup No. 17 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab OKU Timur Tahun...
perbup-no-17-tahun-2016 ...
Perbup No. 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Kepada Penduduk Miskin Dalam...
perbup-no-16-tahun-2016 ...
Perbup No. 15 Tahun 2016 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Wilayah Kab OKU Timur
perbup-no-15-tahun-2016 ...
Perbup No. 14 Tahun 2016 Tentang Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional...
perbup-no-14-tahun-2016 ...
Perbup No. 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perbup OKU Timur No. 53 Tahun...
perbup-no-13-tahun-2016 ...
Perbup No. 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Perbup OKU Tmur No. 9...
perbup-no-12-tahun-2016 ...
Perbup No. 11 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis dan Tata Cara Penggunaan Jalan Kabupaten...
perbup-no-11-tahun-2016 ...
Perbup No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Perbup OKU Timur No. 10...
perbup-no-10-tahun-2016 ...
Perbup No. 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembagian dan Penetapan Dana Desa
perbup-no-9-tahun-2016 ...
Perbup No. 8 Tahun 2016 Tentang Juknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
perbup-no-8-tahun-2016 ...
Perbup No. 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah Kab OKU Timur
perbup-no-7-tahun-2016 ...
Perbup No. 6 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Itsbat Nikah di Luar Gedung Pengadilan...
perbup-no-6-tahun-2016 ...
Perbup No. 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Perbup OKU Timur No. 9...
perbup-no-4-tahun-2016 ...
Perbup No. 3 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Kerjasama Antar Desa, Penataan dan...
perbup-no-3-tahun-2016 ...
Perbup No. 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan...
perbup-no-2-tahun-2016 ...
Perbup No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kelima atas Lampiran Perbup OKU Timur No....
perbup-no-1-tahun-2016 ...
Perda No. 3 Tahun 2015 Tentang APBD Kab OKU Timur TA 2016
perda-nomor-3-tahun-2015 ...
Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang APBD Perubahan Kab OKU Timur TA 2015
perda-nomor-2-tahun-2015 ...
Perda No. 1 Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab OKU Timur TA 2014
perda-nomor-1-tahun-2015 ...
Perbup No. 57 Tahun 2015 Tentang Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS di Lingkungan Pemkab...
perbup-no-57-tahun-2015 ...
Perbup No. 56 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perbup OKU Timur No. 10 Tahun...
perbup-no-56-tahun-2015 ...
Perbup No. 55 Tahun 2015 Tentang Alokasi dan harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk...
perbup-no-55-tahun-2015 ...
Perbup No. 52 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perbup OKU Timur No. 9 Tahun...
perbup-no-52-tahun-2015 ...
Perbup No. 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter/ Dokter Gigi dan...
perbup-no-51-tahun-2015 ...
Perbup No. 50 Tahun 2015 Tentang Tatanan Transportasi Lokal Kab OKU Timur
perbup-no-50-tahun-2015 ...
Perbup No. 47 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan OKU...
perbup-no-47-tahun-2015 ...
Perbup No. 46 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pemkab...
perbup-no-46-tahun-2015 ...
Perbup No. 45 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN Pada Puskesmas Lingkup...
perbup-no-45-tahun-2015 ...
Perbup No. 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
perbup-no-44-tahun-2015 ...
Perbup No. 43 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
perbup-no-43-tahun-2015 ...
Perbup No. 42 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kab...
perbup-no-42-tahun-2015 ...
Perbup No. 41 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Pakaian Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan...
perbup-no-41-tahun-2015 ...
Perbup No. 40 Tahun 2015 Tentang Sistem Insentif Jasa Layanan RSUD OKU Timur Kab...
perbup-no-40-tahun-2015 ...
Perbup No. 39 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Bupati Kepada...
perbup-no-39-tahun-2015 ...
Perbup No. 38 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedelapan atas Perbup OKU Timur No. 71...
perbup-no-38-tahun-2015 ...
Perbup No. 37 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014
perbup-no-37-tahun-2015 ...
Perbup No. 36 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pada Dinas Koperasi,...
perbup-no-36-tahun-2015 ...
Perbup No. 35 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi PNS...
perbup-no-35-tahun-2015 ...
Perbup No. 34 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh atas Perbup OKU Timur No. 71...
perbup-no-34-tahun-2015 ...
Perbup No. 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa Kab...
perbup-no-33-tahun-2015 ...
Perbup No. 32 Tahun 2015 Tentang Perubahan Perbup OKU Timur No. 34 Tahun 2015...
perbup-no-32-tahun-2015 ...
Perbup No. 31 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kab...
perbup-no-31-tahun-2015 ...
Perbup No. 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh atas Perbup OKU Timur No. 71...
perbup-no-30-tahun-2015 ...
Perbup No. 29 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil...
perbup-no-29-tahun-2015 ...
Perbup No. 28 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan...
perbup-no-28-tahun-2015 ...
Perbup No. 27 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keenam atas Perbup OKU Timur No. 71...
perbup-no-27-tahun-2015 ...
Perbup No. 24 Tahun 2015 Tentang Perubahan Perbup OKU Timur No. 3 Tahun 2005...
perbup-no-24-tahun-2015 ...
Perbup No. 23 Tahun 2015 Tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi/ Unit Kerja...
perbup-no-23-tahun-2015 ...
Perbup No. 22 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota...
perbup-no-22-tahun-2015 ...
Perbup No. 21 Tahun 2015 Tentang RKPD Kab OKU Timur Tahun 2016
perbup-no-21-tahun-2015 ...
Perbup No. 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
perbup-no-20-tahun-2015 ...
Perbup No. 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kelima atas Perbup OKU Timur No. 71...
perbup-no-19-tahun-2015 ...
Perbup No. 18 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perbup OKU Timur No. 71...
perbup-no-18-tahun-2015 ...
Perbup No. 17 Tahun 2015 Tentang Juknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil
perbup-no-17-tahun-2015 ...
Perbup No. 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa...
perbup-no-16-tahun-2015 ...
Perbup No. 15 Tahun 2015 Tentang RKPD Kab OKU Timur Tahun 2016
perbup-no-15-tahun-2015 ...
Perbup No. 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga atas Perbup OKU Timur No. 71...
perbup-no-10-tahun-2015 ...
Perbup No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perbup OKU Timur No. 33...
perbup-no-9-tahun-2015 ...
Perbup No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perbup OKU Timur No. 15 Tahun...
perbup-no-8-tahun-2015 ...
Perbup No. 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Perbup OKU Timur No. 71...
perbup-no-7-tahun-2015 ...
Perbup No. 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penghitungan Dalam APBD, Pengajuan,...
perbup-no-6-tahun-2015 ...
Perbup No. 5 Tahun 2015 Tentang Alokasi dan Harga Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor...
perbup-no-5-tahun-2015 ...
Perbup No. 4 Tahun 2015 Tentang Penetapan Besaran/ Satuan Biaya Dana BOS dan PSG...
perbup-no-4-tahun-2015 ...
Perbup No. 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan No. 71 Tahun 2014 Penjabaran...
perbup-no-3-tahun-2015 ...
Perbup No. 2 Tahun 2015 Tentang Juknis Pelaksanaan ADD Kab OKU Timur
perbup-no-2-tahun-2015 ...
Perbup No. 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perbup No. 28 Tahun 2015 Tentang...
Download selengkapnya. ...
Perbup No. 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemda Kab OKU Selatan TA 2017
Download selengkapnya. ...
Perbup No. 10 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Umum Pemkab OKU Selatan
Download selengkapnya. ...
Perbup No. 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Download selengkapnya. ...
Perbup No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perbup No. 5 Tahun 2016 Tentang...
Download selengkapnya. ...
Perbup No. 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Perbup No. 1 Tahun 2015 Tentang...
Download selengkapnya. ...
Perbup No. 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No. 10 Tahun...
Download selengkapnya. ...
Perbup No. 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa...
Download selengkapnya. ...
Perbup No. 4 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan...
perbup-no-4-tahun-2016 ...
Perbup No. 3 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama...
Download selengkapnya. ...
Perbup No. 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perbup No. 1 Tahun 2015 Tentang...
perbup-no-2-tahun-2016 ...
Perbup No. 1 Tahun 2016 Tentang Tambahan Penghasilan PNS
perbup-no-1-tahun-2016 ...
Perda No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 11 Tahun 2010...
perda-no-8-tahun-2015 ...
Perda No. 7 Tahun 2015 Tentang APBD Kab OKU Selatan TA 2016
perda-no-7-tahun-2015 ...
Perda No. 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan di Desa
perda-no-6-tahun-2015 ...
Perda No. 5 Tahun 2015 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
perda-no-5-tahun-2015 ...
Perda No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan APBD Kab OKU Selatan TA 2015
perda-no-4-tahun-2015 ...
Perda No. 3 Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab OKU Selatan TA 2014
perda-no-3-tahun-2015 ...
Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 30 Tahun 2008...
perda-no-2-tahun-2015 ...
Perbup No. 29 Tahun 2015 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk...
perbup-no-29-tahun-2015 ...
Perbup No. 28 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Kab OKU Selatan TA 2016
perbup-no-28-tahun-2015 ...
Perbup No. 26 Tahun 2015 Tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kab OKU Selatan
perbup-no-26-tahun-2015 ...
Perbup No. 25 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perbup No. 10 Tahun 2011 Tentang...
perbup-no-25-tahun-2015 ...
Perbup No. 24 Tahun 2015 Tentang Juknis Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di...
perbup-no-24-tahun-2015 ...
Perbup No. 23 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil...
perbup-no-23-tahun-2015 ...
Perbup No. 22 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli...
perbup-no-22-tahun-2015 ...
Perbup No. 21 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan...
perbup-no-21-tahun-2015 ...
Perbup No. 20 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Umum Pemkab OKU Selatan TA 2016
perbup-no-20-tahun-2015 ...
Perbup No. 19 Tahun 2015 Tentang Analisis Standar Belanja Kab OKU Selatan TA 2016
perbup-no-19-tahun-2015 ...
Perbup No. 18 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab OKU selatan TA 2015
perbup-no-18-tahun-2015 ...
Perbup No. 16 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi BPKAD Kab OKU Selatan
perbup-no-16-tahun-2015 ...
Perbup No. 14 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab OKU Selatan TA...
perbup-no-14-tahun-2015 ...
Perbup No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perbub No. 19 Tahun 2014 Tentang...
perbup-no-13-tahun-2015 ...
Perbup No. 12 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Harian PNS di Lingkungan Dinas Perhubungan,...
perbup-no-12-tahun-2015 ...
Perbup No. 11 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perbup OKU Selatan No. 7 Tahun...
perbup-no-11-tahun-2015 ...
Perbup No. 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga atas Perbup OKU Selatan No. 24...
perbup-no-10-tahun-2015 ...
Perbup No. 9 Tahun 2015 Tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kab OKU Selatan
perbup-no-9-tahun-2015 ...
Perbup No. 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa...
perbup-no-8-tahun-2015 ...
Perbup No. 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemda Kab OKU Selatan TA 2016
perbup-no-7-tahun-2015 ...
Perbup No. 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Perbup No. 8 Tahun 2014 Tentang Tugas...
perbup-no-6-tahun-2015 ...
Perbup No. 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Perbup OKU Selatan No. 24...
perbup-no-5-tahun-2015 ...
Perbup No. 4 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis...
perbup-no-4-tahun-2015 ...
Perbup No. 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Perbup No. 22 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan...
perbup-no-3-tahun-2015 ...
Perbup No. 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perbub OKU Selatan No. 24 Tahun...
perbub-no-2-tahun-2015 ...
Perbup No. 1 Tahun 2015 Tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dlm Rangka Pengelolaan...
perbub-no-1-tahun-2015 ...
Perwal Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja...
Perwako No 9 Tahun 2016 ...
Perwal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2017
Perwako No 8 Tahun 2016 ...
Perwal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk...
Perwako No 6 Tahun 2016 ...
Perwal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD...
Perwako No 5 Tahun 2016 ...
Perwal Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat...
Perwako No 1 Tahun 2016 ...
Perwal Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016
Perwako No 26 Tahun 2015 ...
Perwal Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPR Kota Lubuklinggau...
Perwako No 25 Tahun 2015 ...
Perwal Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil Kepada...
Perwako No 23 Tahun 2015 ...
Perwal Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perwal Lubuklinggau No 1 Tahun 2015...
Perwako No 18 Tahun 2015 ...
Perwal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016
Perwako No 14 Tahun 2015 ...
Perwal Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perwal No 77 Tahun 2014 Tentang...
Perwako No 13 Tahun 2015 ...
Perwal Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Keuangan BLUD Pada RSUD Siti Aisyah...
Perwako No 12 Tahun 2015 ...
Perwal Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Kota Lubuk...
Perwako No 7 Tahun 2015 ...
Perda Nomor 10 Tahun 2015 Tentang APBD Tahun Anggaran 2016
Perda No 10 Tahun 2015 ...
Perda No 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang...
PERDA 12.2015 perb. retribusi ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan...
Perbub No 8 Tahun 2016 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Insentif Aparatur Pengawasan Intern...
Perbub No 6 Tahun 2016 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pembinaan...
Perbub No 5 Tahun 2016 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten...
Perbub No 4 Tahun 2016 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai...
Perbub No 3 Tahun 2016 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 53 Tahun 2015 tentang Alokasi dan Harga Eceran...
Perbub No 53 Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 47 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran...
Perbub No 47 Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 37 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai...
Perbub No 37 Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,Penganggaran...
Perbub No 29 Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan...
Perbub No 26 Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 22 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Pemungutan...
Perbub No 22 Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa, Desain...
Perbub No 20 Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Insentif Aparat Pengawasan Intern...
Perbub No 11 Tahun 2015 ...
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah
Perda_Sampah_KKP_2 OKE SIP ...
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Perda No 8 Tahun 2015 ...
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas...
Perda No 7 tahun 2015 ...
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Perda No 6 Tahun 2015 ...
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR...
Perda No 3 tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati...
Perbub No 6 Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha...
Perbub No 40 Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih...
Perbub No 35 Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 34 Tahun 2015 tentang Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat
Perbub No 34 Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016
Perbub No 33 Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pagu Indikatif Kabupaten Musi Rawas...
Perbub No 27 Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi...
Perbub No 25 Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di...
Perbub No 15 Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi...
Perbub No 14 Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penjualan Produksi Benih Padi Pada...
Perbub No 8 Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten...
Perbub No 7 Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati...
Perbub No 6 Tahun 2015 ...
Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Umum Pada Badan Layanan...
PW 4. 2016 blud bandiklat 1 ...
Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Umum Pada Badan Layanan...
PW 2. 2015 ttg blud diklat ...
Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk...
PERWAL ALOKASI PUPUK DAN HARGA ECERAN 2015 ...
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan...
PERDA PERUBAHAN ATAS PERDA NO.7 TAHUN 2010 RTENTANG PENYELENGGARAAN ....PENCATATAN SIPIL ...
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu...
Perda Pencabutan Perda No 10 Tahun 2010 ...
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
PERDA LUBUK LINGGAU Bangunan Gedung edit Mei 2015 ...
Perda Nomor 19 Tahun 2015 Tentang APBD Kabupaten Muratara TA 2016
apbd 2016 Muratara ...
Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perda Kab OKU No. 3 Tahun...
Download Selengkapnya. ...
Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemkab OKU pada PT. BPD SumselBabel...
Download Selengkapnya ...
Perda No. 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perda Kab OKU No. 16 Tahun...
Download Selengkapnya ...
Perbup No. 27 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perbup OKU No. 12 Tahun 2014...
Download Selengkapnya ...
Perbup No. 24 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa
Download Selengkapnya ...
Perbup No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Download Selengkapnya ...
Perbup No. 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Download Selengkapnya ...
Perbup No. 6 Tahun 2015 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
Download Selengkapnya ...
Perbup No. 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah
Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipandang perlu guna peningkatan pendapatan asli daerah, selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pajak Hiburan
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor...
bahwa Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipandang perlu guna peningkatan pendapatan asli daerah, selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pajak Hotel
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor...
Bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebagai...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor...
Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipandang perlu guna peningkatan pendapatan asli daerah, selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar...
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab XI Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan, perlu membentuk Peraturan Bupati,...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Jenis Perizinan Dan Penanaman...
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan, perlu membentuk Peraturan...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan...
Berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Kapitasi dan Pengelolaan...
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis...
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), (5) dan ketentuan pasal 97 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan...
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan
Bahwa dengan perkembangan Kabupaten Empat Lawang yang semakin pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan atas...
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah,...
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Bahwa Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berkewajiban menjamin iklim imventasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup selengkapnya... ...
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 317 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah...
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12...
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
Bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan seeara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan...
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan...
Bahwa untuk lebih mengoptimalkan kinerja Perangkat Daerah selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Kepala Daerah wajlb menngajukan rancangan Perda tentang APBD disertai...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Empat...
Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan secara maksimal di lingkungan Rumah Sakit...
Peraturan Bupati Lahat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin...
Bahwa Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan salah satu sumber pcndapatan Daerah sehingga perlu diberdayakan dengan memperhatikan potensi yang ada di Daerah...
Peraturan Bupati Lahat Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa...
Peraturan Bupati Lahat Nomor 01 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 selengkapnya... ...
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor...
Menimbang bahwa untuk kelancaraan dan tertib pelaksanaan pencairan uang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam selengkapnya... ...
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja...
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 07 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan...
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2016 tentang Lokasi dan Harga Eceran Tertinggi...
bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas selengkapnya... ...
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Denda Administrasi Kependudukan Pemerintah Kota...
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 91 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan selengkapnya... ...
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan...
Bahwa ketentuan sesuai Pasal 43 Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang dewan pengawas, Pasal 34 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2005 tentang...
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan...
Bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan...
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri...
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah selengkapnya.... ...
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tetang APBD Tahun Anggaran 2016 telah disesuaikan dengan Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Selatan selengkapnya... ...
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun...
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan ...
Perbup No. 17 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan...
Download selengkapnya... ...
Perbup No. 021 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Inspektorat...
Download selengkapnya... ...
Perbup No. 010 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana...
Download selengkapnya... ...
Perbup No. 036 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 008 Tahun 2014...
Download selengkapnya... ...
Perbup No. 038 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kab. PALI...
Download selengkapnya... ...
Perbup No. 057 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana...
Download selengkapnya... ...
Perbup No. 062 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana...
Download selengkapnya... ...
Perbup No. 068 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa...
Download selengkapnya... ...
Perbup No. 050 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kab....
Download selengkapnya... ...
Perbup No. 070 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Peternakan...
Download selengkapnya... ...
Perbup No. 071 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi...
Download selengkapnya... ...
Perbup No. 27 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal...
Download selengkapnya... ...
Perbup No. 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2016
Download selengkapnya... ...
Perbup No. 091 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten PALI
Download selengkapnya... ...
Perda No. 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016
Download selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Nomor 022 Tahun 2015 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Penukal Abab...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf n dan pasal 156 ayat (1) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 61 tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Bagi...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan...
Peraturan Walikota Prabumulih No. 7 Tahun 2015 Tentang Pemberian Bantuan Alokasi Dana Desa
DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Peraturan Walikota Prabumulih No. 45 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Kota Prabumulih Ta...
DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Peraturan Walikota Prabumulih No. 35 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa...
DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Peraturan Walikota Prabumulih No. 31 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian...
DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Peraturan Daerah Kota Prabumulih No. 9 Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014
DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor...
PERGUB NO.35 TAHUN 2015 ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan...
PERGUB NO.21 TAHUN 2015 ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera...
PERGUB NO.18 TAHUN 2015 ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
PERGUB NO.16 TAHUN 2015 ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No...
PERGUB NO.15 TAHUN 2015 ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur...
PERGUB NO.13 TAHUN 2015 ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera...
PERGUB NO.10 TAHUN 2015 ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Provinsi...
PERGUB NO.8 TAHUN 2015 ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera...
PERGUB NO.5 TAHUN 2015 ...
Peraturan Walikota Prabumulih No. 73 Tahun 2015 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
Download selengkapnya... ...
Peraturan Walikota Prabumulih No. 70 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perwako Prabumulih No. 16...
Download selengkapnya... ...
Peraturan Walikota Prabumulih No. 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Download selengkapnya... ...
Perda Kota Prabumulih No. 11 Tahun 2015 tentang APBD Kota Prabumulih TA 2016
Download selengkapnya... ...
Perda Kota Prabumulih No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD TA 2015
Download selengkapnya... ...
Perda Kota Prabumulih No. 1 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil...
Download selengkapnya... ...
Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor...
PERDA NO.1 TAHUN 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 10 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa/Kelurahan...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 10 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Kabupaten Musi Banyuasin DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kriteria, Persyaratan, Mekanisme, dan Tata...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kriteria, Persyaratan, Mekanisme, dan Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemberian Tambahan Penghasilan...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil pada SKPD Dinas...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 31.B Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemberian Tambahan Perbaikan...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 31.B Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Musi Banyuasin DOWNLOAD SELENGKAPNYA...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 31.A Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemberian Tambahan Perbaikan...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 31.A Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten...
Perbup No. 58 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perbup No. 48 Tahun 2015 Tentang...
DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Perda Kab Ogan Ilir No. 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan APBD TA 2015
DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Perda Kab Ogan Ilir No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perda Kab Ogan...
DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Perda Kab Ogan Ilir No. 5 Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2014
DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Perbup Ogan Ilir No. 57 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Penjabat Bupati Ogan...
DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Perbup Ogan Ilir No. 50 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Perbup Ogan Ilir No. 48 Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas TA 2016
DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Perbup Ogan Ilir No. 47 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Umum TA 2016 di...
DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Perbup No. 40 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Perbup Ogan Ilir No. 38 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum...
DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Perbub Ogan Ilir No. 34 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Uang Daerah Kab Ogan Ilir
DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Perbub Ogan Ilir No. 30 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik...
DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Perbub Ogan Ilir No. 21 Tahun 2015 Tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengelolaan...
DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Perbub Ogan Ilir No. 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian...
DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Perbub Ogan Ilir No. 19 Tahun 2015 Tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengelolaan...
DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 25 tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 25 tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Musi Banyuasin DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Perbub Ogan Ilir No. 12 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Golongan Batuan
DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 37 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 37 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Musi Banyuasin DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2014 DOWNLOAD...
Perbub Ogan Ilir No. 11 Tahun 2015 Tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja BAPPEDA...
DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Perbub Ogan Ilir No. 09 Tahun 2015 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Lingkungan...
DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin DOWNLOAF SELENGKAPNYA ...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Perbub Ogan Ilir No. 3 Tahun 2015 Tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengelolaan...
DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Perbup Nomor 358 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Kab. OKI TA 2016
Download selengkapnya... ...
Perbub Ogan Ilir No. 08 Tahun 2015 Tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dinas...
DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Perbup Nomor 352 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI
Download selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 140 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016
Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Perbup Nomor 351 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Kab. OKI TA 2016
Download selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Perbup Nomor 347 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kab. OKI TA 2015
Download selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun...
Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan...
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Perda Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. OKI TA...
Download selengkapnya... ...
Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD Kab. OKI TA 2015
Download selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa Dan Bantuan Keuangan...
Download Selengkapnya ...
Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014
Download selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 139 Tahun 2015 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa...
Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 1 Tahun 2105 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Cara Pengadaan...
Downlaod Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Pendapatan...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuasin No...
Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan...
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Desa Kepada Desa Dalam...
Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 19 Tahun 2015 Tentang PenjabaranTugas Umum Daerah Kabupaten Banyuasin
Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muara Enim Tahun...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 30 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 30 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Perjalanan...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di...
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Pentapan Rincian...
Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 63 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 63 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 61 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 3 Tahun 2015 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 3 Tahun 2015 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan pada Pelaksanaan Anggaran...
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah...
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perusahaan Daerah Serasan Sekundang Muara Enim...
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten...
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap Pemerintah Desa Dan Tunjangan...
Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
DOWNLOAD SELENGKAPNYA
...
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah...
Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 6 Tahun 2015 tentang Penambahan Modal Pemerintah Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 6 Tahun 2015 tentang Penambahan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim DOWNLOAD...
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan...
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 DOWNLOD SELENGKAPNYA ...
Perbup Nomor 340 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Penjabaran APBD Kab. OKI TA 2015
Download selengkapnya... ...
Perbup Nomor 344 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 665 Tahun 2014...
Download selengkapnya... ...
Perda Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun...
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Download selengkapnya ...
Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum...
Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI
Download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 14 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan...
bahwa untuk kelancaran pengelolaan modal Daerah Kota Pagar Alam perlu menjalin kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel, bahwa Peraturan Daerah Kota Pagar...
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
bahwa bangunan gedung penting sebagai tempat melakukan kegiatan dalam menunjang pembangunan daerah, sehingga dapat mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaran bangunan gedung dengan...
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit...
bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan untuk menunjang peningkatan mutu pelayanan bidang kesehatan pada rumah sakit umum daerah basemah kota pagar alam yang...
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar...
bahwa kondisi Infrastruktur jalan di Kota Pagar Alam masih di tandai dengan belum optimalnya aksesibilitas, kualitas dan cakupan pelayanan, sehingga sepenuhnya menjadi tulang punggung...
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten / Kota yang...
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah...
bahwa dalam upaya meningkat pelayanan kepada masyarakat dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan Perubahan tarif Retribusi Izin Gangguan selengkapnya... ...
Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan...
Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Download selengkapnya ...
Peraturan Walikota Palembang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 31...
Peraturan Walikota Palembang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum...
Peraturan Walikota Palembang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan...
Peraturan Walikota Palembang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI
Download selengkapnya...
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Palembang
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Palembang
Download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota...
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Palembang...
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 13 Tahun 2015 Pedoman Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan...
bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran...
Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Walikota...
bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam telah melakukan Pembahasan secara bersama tentang klasifikasi tingkat perjalanan dinas Pimpinan selengkapnya..... ...
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Wali Kota Pagar Alam...
bahwa berdasarkan keterngan Kepala Seksi Standar Biaya, Dirjen Anggaran Kementerian, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri selengkapnya..... ...
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan...
bahwa untuk tertib administrasi dan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa selengkapnya..... ...
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Satuan Biaya Dana...
bahwa guna efektivitas dan optimalisasi serta akuntabilitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SD/MI dan SMP/MTS, SMA, MA, SMK Negeri dan Swasta dalam...
Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Persediaan dan...
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan pada Penyelenggraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional...
Peraturan Bupati Nomor 030 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama “Rumah Sakit Umum Daerah Talang...
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.06.07/III/3257/08 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah dengan nama " Rumah Sakit Umum Daerah...
Peraturan Bupati Nomor 026 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2015
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan...
Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2015 Perubahan Pejabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir ...
bahwa sehubungan dengan adanya Alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 123/KPTS/BPPKAD/2015 tanggal 27 Januari 2015 dan...
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Pejabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir...
bahwa sehubungan dengan adanya Alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 123/KPTS/BPPKAD/2015 tanggal 27 Januari 2015 dan...
Peraturan Bupati Nomor 021 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Buapti Nomor 019...
bahwa berdasarkan penetapan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersangkutan selengkapnya...Peraturan Bupati...
Peraturan Bupati Nomor 020 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten...
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas Pembangunan Pedesan selengkapnya.....Peraturan Bupati Nomor...
Peraturan Bupati Nomor 019B Tahun 2015 tentang Pengelolaan Utang Piutang pada Rumah Sakit Umum...
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu di...
Peraturan Bupati Nomor 018B Tahun 2015 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Pegawai Kontrak Rumah Sakit...
bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas - tugas Pemerintahan dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir...
Peraturan Bupati Nomor 018 Tahun 2015 tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang...
bahwa penyelenggaraan urusan wajib bidang kesehatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman selengkapnya...Peraturan Bupati Nomor 018 Tahun 2015...
Peraturan Bupati Nomor 014B Tahun 2015 tentang Pengaturan Kerjasama pada Rumah Sakit Uumu Daerah...
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selengkapnya...Peraturan Bupati...
Peraturan Bupati Nomor 010B Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 001...
bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 20 ayat 1,2,3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik...
Peraturan Bupati Nomor 009 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten...
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja rumah sakit sangat perlu di topang oleh Sistem Remunerasi berbasis Kinerja sebagai bentuk motivasi dan Penghargaan kepada...
Peraturan Bupati Nomor 008 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir...
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dalam perjalanan dinas yaitu penggunaan metode at cost (Biaya Nyata) untuk biaya transport dan hotel sebagaimana di amanatkan...
Peraturan Bupati Nomor 007 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan, Penertiban ,Penetapan dan Penarikan...
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya di...
Peraturan Bupati Nomor 005B Tahun 2015 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi...
bahwa dalam rangkamewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam produktivitas dan produksi Komoditas Pertanian selengkapnya...Peraturan Bupati No 005B Tahun 2015 tentang Alokasi...
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 02 tentang Revisi Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...
bahwa memenuhi Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015 perlu di tetapkan revisi selengkapnya.....NO 02...
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencairan Uang dan...
bahwa untuk kelancaran dan tertib pelaksanaan pencairan uang di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam di pandang perlu disusun untuk pedoman pelaksanaannya selengkapnya...... ...
Peraturan Bupati Nomor 002 Tahun 2015 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan...
bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pasal 1 15a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan kedua atas selengkapnya...Peraturan Bupati Nomor 002 Tahun...
Peraturan Bupati Nomor 004 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam...
Peraturan Bupati Nomor 001 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten...
bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 20 ayat 1,2,3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik...
Peraturan Bupati Pali Nomor 003 Tahun 2015 tentang Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Pimpinan...
bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal pasal 1 15b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan...
bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya d i kawasan Jakabaring Sport City Plaembang dan dalam upaya peningkatan pendapatan...
Peraturan Bupati Lahat Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja...
bahwa sebagai peiaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan ...
Perda Muratara Nomor 1 Tahun 2015 tentang APBD TA 2015
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 207 ayat (l) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) bersama Bupati Musi Rawas...
Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang APBD Kabupaten Ogan Ilir TA 2015
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undnag Nomor 12 Tahun...
Perda No 06 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD Kabupaten Ogan Ilir TA 2015
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis...
Perda No 05 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun...
Perda Kota Palembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun...
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara selengkapnya.......
Perda Kota Palembang No. 7 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 340 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang...
Perda Kota Palembang No. 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit kerja, antara kegiatan dan antar jenis...
Perda Kota Lubuk Linggau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang...
Perda No. 6 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan...
Perda No. 3 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan
Bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan angkutan umum yang ada di Kota Lubuklinggau, maka dipandang perlu untuk mengatur ketertiban, keamanan dan penataan usaha lalu lintas sehingga dapat dirasakan manfaatnya...
Perda No. 6 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembagunan dan Penganggaran Terpadu
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan dan akuntabel perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan...
Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau
Bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12...
Perda No. 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perda No. 5 Tahun 2013 Tentang...
Bahwa Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Linggau Bisa telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik...
Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
Bahwa Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Lubuklinggau telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan...
Perda No. 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Linggau...
Bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan menciptakan lapangan kerja bagi seluruh masyarakat Kota Lubuklinggau perlu adanya perusahaan Daerah berskala nasional dan regional sebagai lokomotif pembangunan di...
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang...
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja...
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar...
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang...
Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBD TA 2015
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah...
Perda Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8...
bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung, maka Pemerintah Kota Prabumulih telah membentuk Peraturan Daerah Nomor...
Perda Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil...
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala...
Perda Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih
bahwa untuk menjaga keserasian, keterpaduan pembangunan dan pengembangan Kota Prabumulih sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya yang melayani lingkup regional sebagaimana...
Perda Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisai Perangkat daerah Kota Prabumulih
bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dilakukan
Penyesuaian dan Penyempurnaan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD,...
Perda Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih...
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kota Prabumulih telah membentuk Peraturan Daerah...
Perda Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah...
Perda Kota Prabumulih No. 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf a jo Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...
Perda Kota Prabumulih Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota...
bahwa memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah...
Perda Kota Prabumulih Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran dan Belanja Perubahan Tahun...
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005...
Perda No. 8 Tahun 2014 Tentang APBD Kabupaten OKU Timur TA 2015
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD...
Perbup No. 33 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi Radio OKUT Bersatu Kita Maju FM...
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio OKU TIMUR, perlu diatur...
Perbup No. 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbub OKUS No 24 Tahun...
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota...
Perda No. 6 Tahun 2014 Tentang APBD Kabupaten OKUS TA 2015
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,...
Perda No 5 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD Kabupaten OKUS Tahun 2014
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan...
Perda No. 1 Tahun 2015 Tentang APBD Kab OKU TA 2015
bahwa memenuhi ketentuan pasal 3015 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015,...
Perda Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor...
Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran...
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan/perkembangan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik penambahan program dan kegiatan serta pergeseran antar unit organisasi, antar...
Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang...
Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor...
Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011...
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi jasa usaha terutama retribusi tempat rekreasi dan olahraga, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Muara...
Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang...
bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air...
Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame
bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban, kenyamanan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemasangan reklame, maka perlu mengatur perizinan penyelenggaraan reklame selengkapnya.... ...
Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perusahaan...
bahwa dalam upaya mendorong pengembangan perekonomian kepada masyarakat khususnya pengusaha mikro dan pengusaha kecil serta meningkatkan sumber pendapatan daerah sebagai sarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan...
Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008...
bahwa dalam upaya penataan organisasi perangkat daerah terkait adanya ketidakjelasan rumusan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan multitafsir dan terjadi tumpang tindih...
Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008...
bahwa Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk Dinas Daerah Kabupate Muara Enim membutuhkan penataan ulang terhadap tugas dan fungsinya karena terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya...
Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada...
bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara...
Perda No. 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten...
Perda No. 12 Tahun 2014 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Bahwa untuk mengembalikan kekayaan Daerah yang hilang atau berkurang guna memulihkan keuangan Daerah atas kekurangan yang terjadi, perlu diatur suatu tata cara penyelesaian kerugian...
Perda No. 10 Tahun 2014 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat
Bahwa pemeliharaan hewan kaki empat oleh masyarakat dalam kota Pangkalan Balai sebagai ibu kota Kabupaten Banyuasin dan ibu kota Kecamatan lainnya, perlu dilakukan penertiban...
Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Surat Pengakuan Hak atas Tanah
Bahwa dalam rangka implementasi Pasal 14 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah , dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007...
Perda No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun...
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dan penjabaran visi, misi, serta program Bupati Banyuasin untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan...
Perda No. 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No....
Bahwa dalam rangka penataan kedudukan tugas dan fungsi Organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka...
Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No....
Bahwa berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Lembaga Teknis Daerah...
Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 3...
Bahwa berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka organisasi Satuan Polisi Pamong...
Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesatu atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No....
Bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu penyesuaian dalam rangka perluasan objek retribusi daerah dan pemberian...
Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 8...
Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 September 2012 tentang Penerimaan Pajak Hiburan Atas Permainan Golf sebelum tanggal 18 juli 2012 merupakan penerimaan yang...
Perda No. 5 Tahun 2014 ttg Tata Kelola Area Resapan Air pada Tempat-Tempat Tertentu
bahwa Sumber Daya Air perlu untuk dilestarikan agar Air tetap tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang cukup serta berkesinambungan...selengkapnya ...
Perda No. 4 Tahun 2014 ttg Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum
bahwa Jalan dan Fasilitas Umum milik Pemerintah Daerah mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahtraan masyarakat...selengkapnya ...
Perbup No. 31 Tahun 2014 ttg Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA...
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran...
Perda No. 15 Tahun 2014 ttg Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor...
Perda No. 1 Tahun 2015 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Banyuasin...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan...
bahwa sehubungan Keputusan Mahkaman Konstitusi Nomor 5/PUU/X/2012 mengenai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional-Sekolah Bertaraf Internasional dan dalam rangka penyempurnaan sistem penyaluran dana program sekolah gratis,...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan...
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan...
bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan administratif dan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan...
bahwa guna memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pembagian beban kerja dan memudahkan koordinasi ke unit...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan...
bahwa dengan telah diserahkannya kewenangan pengelolaan pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berwenang memungut Retribusi Pelayanan ke Pelabuhan selengkapnya..... ...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan...
bahwa dengan telah dibentuknya Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut yang merupakan salah satu UPT Dinas Kesehatan Provinsi, yang selain menyelenggarakan tugas dan fungsi...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor...
bahwa Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru didirikan dengan tujuan antara lain untuk turut serta dalam pengembangan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi yang optimal bagi...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan...
bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja...
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah...
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, antara lain telah ditetapkan pengikatan dana untuk pembangunan...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan...
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang...
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PELAKSANAAN...
bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di Sumatera Selatan, terdapat beberapa kegiatan pembangunan yang membutuhkan dana relatif besar dan tidak dapat dialokasikan pada 1...
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA...
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor...
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN...
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis...
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang...
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA...
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor...
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN...
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
bahwa Wilayah Kabupaten Ogan Ilir memiliki kondisi geografis, geologis dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH...
bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG WAJIB BACA TULIS AL-QURAN
bahwa AI-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wata’ala kepada Nabi Muhammad, sebagai salah satu Rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta, didalamnya...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 pada Pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan
untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
bahwa seiring dengan laju pembangunan kawasan perkotaan Indralaya terdapat adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau untuk berbagai kepentingan dengan fungsi lain....selengkapnya ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, belum diatur Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN...
bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota perlu mengubah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN...
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan Organisasi dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa untuk menyesuaikan tarif penetapan PBB sektor pedesaan dan perkotaan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten...
Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering...
bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Keputusan Pimpinan DPRD...
Perbup Nomor 660 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan...
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran...
Perbup Nomor 665 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran...
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Perbup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan...
bahwa sesuai dengan Pasal 194 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan produk pengaturan mengenai Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,...
Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang APBD Perubahan TA 2014
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun...
Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir............selengkapnya ...
Perda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Perda Kota Pagar Alam Nomor 2...
bahwa untuk lebih efisien dan efektif di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sekretariat Daerah, maka perlu penggabungan Bagian Administrasi Perekonomian dan Bagian...
Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Perda Kota Pagar Alam Nomor 3...
bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam di Rumah sakit Umum Daerah Besemah dalam...
Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan...
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan dan berdasarkan Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Nomor...
Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi
bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan dibidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan...
Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
bahwa galian pertambangan mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah administrasi Kota Pagar Alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan potensi sumber...
Perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Pagar Alam Nomor...
bahwa Pelaksanan tugas dan fungsi pada dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset semakin meningkat dengan tugas bidang pelayanan PBB dan BPHTB maka dipandang perlu penambahan...
Perda Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak-pajak di Kota Pagar Alam perlu...
Perda Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Perda Kota Pagar Alam Nomor 13...
bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanan, terdapat beberapa ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 13 tahun 2003 tentang Pengaturan dan...
Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan APBD TA 2014
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis...
Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun...
Perda Nomor 11 tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Lahat Nomor 4...
bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu dilakukan intensifikasi Retribusi Daerah sesuai dengan kemampuan dan kondisi masyarakat...................selengkapnya ...
Perda Nomor 10 tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemkab Lahat Pada PDAM Tirta Lematang...
bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lahat...
Perda Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Seganti Setungguan
bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam...
Perda Nomor 6 tahun 2014 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bukit Selero
bahwa untuk pemantapan status dan dasar hukum Hotel Bukit Serelo Lahat menjadi Perusahaan Daerah maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.................selengkapnya ...
Perda Nomor 5 tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemkab Lahat Pada Bank SumselBabel Cabang...
bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal......................selengkapnya ...
Perda Nomor 3 tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Perkreditan Rakyat Daerah
bahwa dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah dan pemerataan pelayanan perbankan yang memenuhi kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu...
Perda Nomor 2 tahun 2014 Tentang Kota Terpadu Mandiri Kikim
bahwa untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh yang belum berkembang agar menjadi penggerak bagi wilayah tertinggal di sekitarnya dan meningkatkan...
Perda Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Desa
bahwa pengelolaan pasar desa sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, dilaksanakan oleh Pemerintah Desa...........selengkapnya ...
Perda Nomor 14 Tahun 2013 Tentang APBD TA 2014
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang...
Perda Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat ...
bahwa dengan beban tugas yang semakin meningkat untuk mengoptimalkan kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang pada Dinas Pendidikan..............selengkapnya ...
Perda Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keenam atas Perda Kabupaten Empat Lawang Nomor...
bahwa Lembaga Teknis Daerah yang membidangi Penanaman Modal, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu dilakukan Penataan kembali untuk mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan tugas................selengkapnya ...
Perda Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemkab Empat lawang Pada PT Bank...
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan kesejahteraan rakyat, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah.........selengkapnya ...
Perbup Nomor 110 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran...
Perda Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan APBD TA 2014
bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asusmsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta penyesuaian terhadap program...............selengkapnya ...
Perda Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12...
Perda Nomor 1 Tahun 2012 ttg Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan Dalam ...
bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Muara Enim, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang...
Perda Nomor 8 Tahun 2013 ttg Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan ...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 huruf c Undang-Undang nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .............selengkapnya
...
Perda Nomor 7 Tahun 2013 ttg Retribusi Pengendalian Menara TelekomuniKasi
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11O ayat (1) huruf n dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan...
Perda Nomor 6 Tahun 2013 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah ...
bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Juli 2012, menyatakan bahwa kata "golf"...
Perda Nomor 4 Tahun 2013 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah ...
bahwa Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim membutuhkan penataan ulang terhadap tugas dan fungsinya karena terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya...
Perda Nomor 1 Tahun 2013 ttg Izin Usaha Jasa Konstruksi
bahwa dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi di Daerah yang sesuai dengan kepranataan usaha perlu diselenggarakan pelayanan dan pembinaan serta pengawasan jasa konstruksi agar mampu ...
Perda No. 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun...
Perda No. 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun...
Perda No. 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas-dinas
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun...
Perda No. 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Daerah...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun...
Perda No. 23 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kab. OKU Selatan kepada Pihak...
bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai...
Perda No. 22 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa
bahwa untuk menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa harus disertai dengan sumber pendanaan, sarana dan prasarana serta personil sesuai dengan urusan...
Perda No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Status 6 Desa menjadi Kelurahan
bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka Desa Bandar Agung Kecamatan Banding Agung,...
Perda No. 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 42 Desa
bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat serta untuk peningkatan pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat Desa, maka khusus terhadap Desa Tanjung Durian, Desa...
Perda No. 19 Tahun 2008 tentang Izin Kerja Perawat Gigi
bahwa dalam upaya mendayagunakan tenaga perawat gigi untuk menunjang pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat, sejalan dengan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001 tentang Perubahan...
Perda No. 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kec. Buana Pemaca, Kec. Tiga Dihaji, dan...
bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan serta Pelayanan Masyarakat...
Perda No. 18 Tahun 2008 tentang Izin Kerja dan Praktik Perawat
bahwa dalam upaya mendayagunakan tenaga perawat untuk menunjang pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat, sejalan dengan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/2001 tentang Perubahan Keputusan...
Perda No. 17 Tahun 2007 tentang Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker
bahwa sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184 /Menkes/PER/II/1995...
Perda No. 16 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi
bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten...
Perda No. 16 Tahun 2007 tentang Izin Optikal
bahwa sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189.A /Menkes/PER/IX/1999...
Perda No. 15 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan
bahwa dengan telah di aturnya Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor...
Perda No. 15 Tahun 2007 tentang Izin Apotek
bahwa sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922 /Menkes/PER/X/1993...
Perda No. 15 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pemkab. OKU Selatan kepada Partai Politik
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka perlu diatur mengenai...
Perda No. 14 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar...
bahwa dengan adanya perkembangan sosial ekonomi di masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh di dalam perkembangan bidang usaha industri, untuk itu perlu...
Perda No. 14 Tahun 2007 tentang Izin Toko Obat
bahwa sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/IX/1999...
Perda No. 13 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Cuma-cuma
bahwa dalam rangka memberikan bantuan hukum bagi orang miskin di KabupatenOganKomeringUlu Selatan sekaligus wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam mewujudkan akses...
Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. OKU Selatan Prov....
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata...
Perda No. 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. OKU Selatan...
bahwa dalam rangka memberikan landasan dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan, maka perlu diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran Visi, Misi...
Perda No. 13 Tahun 2007 tentang Pengendalian, Penertiban, dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penggunaan...
bahwa peredaran dan penggunaan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan saat ini dirasakan semakin meluas dan meningkat......selengkapnya ...
Perda No. 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan
bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu dilakukan penataan dan...
Perda No. 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan...
bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan khususnya dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah...
Perda No. 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah
bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian...
Perda No. 11 Tahun 2007 tentang Izin Trayek
bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, maka terhadap penyediaan pelayanan angkutan umum perlu mendapat Izin...
Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. OKU...
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan...
Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Hygiene dan Sanitasi
bahwa dalam rangka mengadakan pembinaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi di tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan, maka perlu diatur mengenai pembinaan dan pengawasan...
Perda No. 10 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Angkutan Umum
bahwa dalam rangka penertiban usaha angkutan umum dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan serta dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan upaya melindungi kepentingan...
Perda No. 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah
bahwa penunaian Zakat merupakan kewajiban umat islam yang mampu dan hasil pengumpulan Zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat......selengkapnya ...
Perda No. 9 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan
bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, maka terhadap kegiatan usaha pada lokasi tertentu yang dapat menimbulkan...
Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan
bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, maka terhadap kegiatan usaha pada lokasi tertentu yang dapat menimbulkan...
Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda No. 17 Tahun 2007 tentang...
bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga...
Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan
bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna serta upaya pelayanan kepada masyarakat kelurahan, perlu adanya pemekaran wilayah administrasi kelurahan,...
Perda No. 6 Tahun 2013 tentang Peran Serta Badan Usaha dan Masyarakat untuk Peningkatan...
bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, harus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga dalam proses pencapaiannya memerlukan biaya yang besar dalam...
Perda No. 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan
bahwa dengan memperhatikan jenis dan jumlah usaha jasa dan produksi, keanekaragaman status penduduk, mata pencaharian, perubahan nilai agraris ke jasa industri serta meningkatnya volume...
Perda No. 5 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung
bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan...
Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, perlu menetapkan...
Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 32 Tahun 2008...
bahwadalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu...
Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan di bidang...
Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah
bahwa pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum yang mantap dan dinamis, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana...
Perda No. 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo Ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam...
Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 31 Tahun 2008...
bahwadalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan bidang pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008...
Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 31 Tahun 2008...
bahwa dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah agar lebih efektif dan efisien serta mampu melaksanakan kewenangan dan meningkatkan pelayanan...
Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa
bahwa berdasarkan Pasal 202 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun...
Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab....
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor...
Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Layanan...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang...
Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan 25 Desa
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat Desa khususnya masyarakat Desa Persiapan Pelawi, Desa Persiapan Pekuolan, Desa Persiapan Sukajaya, Kecamatan...
Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah
bahwa dalam rangka penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas, dan memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu disusun pedoman penyusunan produk hukum daerah....selengkapnya ...
Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. OKU Selatan...
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia...
Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Perda Kab OKU Nomor 14 Tahun...
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan...
Perda No. 18 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Usaha Minyak dan Gas Bumi
bahwa minyak dan gas bumi merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga perlu pengusahaan dengan seoptimal mungkin agar dapat dipergunakan ...
Perda No. 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Panas Bumi
bahwa panas bumi adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan mempunyai peranan penting sebagai salah satu sumber energi pilihan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat...........selengkapnya...
Perda No. 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Energi
bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan alam yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional sehingga pengelolaan energi yang...
Perda No. 15 Tahun 2013 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Ketertiban Umum
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan...
Perda No. 14 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kab...
bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi...
Perda No. 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kab OKU Nomor...
bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11...
Perda No. 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab OKU Nomor 8...
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja di pandang...
Perda No. 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab OKU Nomor 12...
bahwa dalam rangka optimalisasi dan sinkronisasi tugas Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dipandang perlu mengubah dan menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan...
Perda No. 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kab OKU Nomor...
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan...
Perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah Kab OKU
bahwa dalam rangka penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas, dan memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu disusun pedoman penyusunan produk hukum daerah.................selengkapnya ...
Perda No. 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah
bahwa peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah dan...
Perda No. 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
bahwa Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang bersumber dari kegiatan usaha dan rumah tangga berpotensi mencemari, merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengganggu kesehatan...
Perda No. 4 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menuruntelah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan...
Perda No. 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggara Parkir
bahwa dalam rangka menjaga ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta pelayanan terhadap kebutuhan ruang parkir kendaraan, maka perlu diatur Penyelenggaraan Parkir dalam wilayah...
Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung
bahwa bangunan gedung memiliki fungsi yang sangat sentral sebagai tempat manusia melakukan berbagai aktivitasnya, untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan...
Perda No. 4 Tahun 2014 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
bahwa Berdasarkan Pasal 127 Huruf g Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah...
Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Penetapan 16 Desa dalam Kab OKUT
bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18...
Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kab OKUT
Bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007...
Perda No. 6 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. OKUT TA 2013
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun...
Perda No. 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kab...
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong ...
Perda No. 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma
bahwa dalam rangka memberikan bantuan hukum bagi orang miskin di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sekaligus wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur...
Peraturan Walikota No.21 Tahun 2014 ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu...
Perda No. 8 Tahun 2014 ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana .......... selengkapnya ...
Perda No.9 Tahun 2013 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran...
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah .......... selengkapnya ...
Perda No. 7 Tahun 2013 ttg Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran...
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ..........selengkapnya ...
Perda No. 8 Tahun 2013 ttg Perubahan atas Perda No.7 Tahun 2011 ttg Penambahan...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, .......selengkapnya ...
Perda No.2 Tahun 2013 ttg Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Toko...
bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama tercipta adanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat........Selengkapnya ...
Perda No.1 Tahun 2013 ttg Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n dan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 T ahun 2009 tentang Pajak...
Perda No 2 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekda dan Sekwan DPRD...
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota...
Perda No. 4 Tahun 2013 ttg Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan...
Perda No. 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah...
Perda No. 7 Tahun 2012 ttg Pajak Air Tanah
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah...
Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu...
Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan...
Perda No. 4 Tahun 2012 ttg Pajak Sarang Burung Walet
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Sarang Burung Walet merupakan...
Perda No 2 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD TA 2013
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, anatara kegiatan dan antar jenis...
Perda No 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014
Bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 181 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun...
Perda Musi Banyuasin No 14 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD TA 2013
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat 4 Undang-Undang No 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun...
Perda Muba No 1 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat 4 Undang-Undang No 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun...
Perda No 11 Tahun 2013 ttg Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perseroan...
bahwa sesuai Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau Milik Swasta...
Perda No 10 Tahun 2013 ttg Bantuan Hukum
bahwa dalam rangka memberikan bantuan hukum bagi orang miskin di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19...
Perda No 9 Tahun 2013 ttg Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Serta Pemakaian Mobil...
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam upaya mengintesifkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang...
Perda No 8 Tahun 2013 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi...
bahwa sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan pemerintahan dan demi efisiensi dan efektifitas organiasi perangkat daerah, serta Kabupaten Musi Banyuasin sudah menerapkan pola maksimal...
Perda No 7 Tahun 2013 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten...
bahwa sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan pemerintahan dan semakin berat tugas-tugas sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi serta demi...
Perda No 5 Tahun 2013 ttg Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan...
bahwa Pasal 14 dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadan Barang / Jasa Pemerintah, mewajibkan setiap Kementerian...
Perda No 4 Tahun 2013 ttg Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin...
bahwa berdasarkan Nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten...
Perda No 3 Tahun 2013 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor...
bahwa Nomenklatur Dinas, Bidang, Sub Bagian dan Seksi yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas...
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin...
bahwa Nomenklatur Bagian dan Sub Bagian, pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor...
Perda Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering...
bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan...
Perda Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah
bahwa setiap oang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan berhak atas jaminan kesehatan yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat untuk dapat...
Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten...
bahwa untuk penguatan dan effesiensi Perusahaan Daerah Bende Seguguk Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu restrukturisasi Dewan Direksi yang diatur dan ditetapkan kembali dengan Peraturan...
Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penataan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Moderen
bahwa keberadaan pasar tradisonal yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir harus dilindungi keberadaanya untuk menjaga segmen pasar sebagai tempat melakukan aktivitas berdagang...
Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma Untuk Masyarakat Miskin
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma...
Perda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf n dan ketentuanPasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,...
Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf e dan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi...
Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu...
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Investasi Pemerintah Daerah
bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, melalui perluasan investasi pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir,...
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 11 tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerinth Kabupaten...
bahwa dalam meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah dan pendapatan daerah kabupaten Ogan Ilir melalui investasi, perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. ....
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten...
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 9 Permendagri Nomor...
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah...
bahwa memperhatikan kebutuhan peningkatan pelayanan bagi masyarakat pada bidang komunikasi dan informatika dalam Kabupaten Ogan Ilir di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, perlu diadakan...
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten...
bahwa untuk menyelaraskan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu diadakan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor...
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
bahwa hutan, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan sumber daya alam yang harus dimanfaatkan secara optimal dan dijaga kelestarian fungsinya untuk sebesar-besarnya...
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Rumah Kos dan,...
bahwa usaha penyelenggaraan rumah kos dan rumah sewa terus mengalami perkembangan yang pesat di Kabupaten Ogan Ilir, khususnya di Indralaya sebagai ibukotanya ......... selengkapnya...
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Nama-nama Jalan, Gang, ...
bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003, maka terjadi banyak perubahan dan perkembangan kemajuan di berbagai bidang, termasuk pembangunan...
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27...
Perda No.3 Tahun 2013 ttg Izin Lingkungan
bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan oleh sebab itu perlu diadakan pengendalian dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.......selengkapnya...
Perda No. 1 Tahun 2013 ttg Izin Usaha Konstruksi
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa...
Perda Kota Palembang No 11 Tahun 2013 ttg APBD TA 2014
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat 1 Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali...
Perda Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2013 ttg Perubahan APBD TA 2013
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit kerja, antara kegiatan dan antar jenis...
Perda Kota Palembang No 14 Tahun 2012 ttg APBD TA 2013
bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 181 ayat 1 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah reakhir kali dengan...
Perda No 15 Tahun 2013 ttg Perubahan Kelima atas Perda No 9 Tahun 2008...
bahwa guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan di bidang aset daerah, maka dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap nomenklatur, tugas dan fungsi bidang yang...
Perda No 14 tahun 2013 ttg Perubahan Ketiga atas Perda No 7 Tahun 2008...
bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (1)...
Perda No 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No 3 Tahun 2007...
bahwa dengan dibentuknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan...
Perda No 11 Tahun 2013 ttg Perubahan atas Perda No 5 Tahun 2010 ttg...
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diatur kebijakan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan...
Perda No 10 Tahun 2013 ttg Perubahan atas Perda No 4 Tahun 2008 ttg...
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Bentuk Saham pada Perseroan Terbatas Asuransi...
Perda No 9 Tahun 2013 ttg Perubahan Ketiga atas Perda No 2 Tahun 1988...
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah...
Perda Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2013 ttg Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM...
bahwa dalam rangka percepatan peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM Tirta Musi Palembang sejalan dengan perjanjian penerusan hibah (PPH) antara pemerintah pusat dan pemerintah kota...
Perda Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2013 ttg Organ dan Kepegawaian PDAM Tirta Musi...
bahwa dengan telah ditetapkannya Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 ttg Organ dan Kepegawaian PDAM serta dalam upaya meningkatkan kinerja PDAM Tirta Musi Palembang dalam...
Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Berkelanjutan
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sejalan dengan kondisi pembangunan di Kota Palembang yang...
Perda Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04...
bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16...
Perda Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha...
bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan guna mendukung terwujudnya kesejahteraan
masyarakat desa dan untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha,...
Perda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong...
bahwa untuk membantu Bupati menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat telah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat dengan Peraturan Peraturan...
Perda Nomor 03 Tahun 2013 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan...
Perda Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor...
bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembinaan dan pengendalian organisasi dilaksanakan dengan menerapkan prinsip...
Perda Nomor 01 Tahun 2013 Tentang APBD TA 2013
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1)
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-undang Republik Indonesia...
Perda Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah..........selanjutnya...
Perda Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kebersihan dan...
bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001.........selengkapnya ...
Perda Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07...
bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 126 menetapkan bahwa Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya....selengkapnya ...
Perda Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Jenis Usaha dan Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup
bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kota Pagar Alam Yang Berwawasan Lingkungan sebagai upaya dasr dalam mengelola sumber daya pembangunan.....selengkapnya
...
Perda Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan...selengkapnya ...
Perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan...
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 .....selengkapnya ...
Perda Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan
bahwa berdasrkan ketentuan Pasal 2 ayat 92) huruf k Undang-undang Nomor 2008 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea perolehan Hak atas...
Perda Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Perda Kab. Empat Lawang Nomor 12...
bahwa untuk efektivitas dan tata tertib administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan perlu diatur...
Perda Nomor 04 Tahun 2013 Tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebut bahwa Pajak Bumi...
Perda Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Perda Kab. Empat Lawang Nomor 11...
bahwa untuk memenuhi kebuhan Organisasi yang semakin meningkat pada Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan maka perlu merubah Nomenklatur Jabatan Struktural pada...
Perda Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima atas Perda Nomor 3 Tahun 2008...
bahwa untuk lebih mengoptimalkan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang terutama pada penanganan masalah Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, perlu mengadakan perubahan tentang...
Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
bahwa penyelenggaraan bangunan sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan...
Perda No.13 Tahun 2011 ttg RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang...
Perda No.4 Tahun 2012 ttg Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi...
Perda No. 2 Tahun 2012 ttg Perizinan Usaha Jasa Konstruksi
bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial budaya yang dapat menunjang kehidupan material maupun spiritual guna mewujudkan masyarakat yang adil...
Perda No. 1 Tahun 2012 ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032
bahwa untuk menjaga keserasian, keterpaduan pembangunan dan pengembangan Kota Lubuklinggau sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya yang melayani lingkup regional sebagaimana...
Perda No. 10 Tahun 2012 ttg Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, pemanfaatan kayu dan atau...
Perda No.9 Tahun 2012 ttg Izin Pengelolaan Burung Walet
bahwa burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya di alam.......selengkapnya...
Perda No. 4 Tahun 2011 ttg Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak daerah..........Selengkapnya ...
Perda No. 1 Tahun 2012 ttg Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas...
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2010, Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas telah melakukan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan...
Perda No. 12 Tahun 2012 ttg Perubahan Perda No. 8 Tahun 2007 ttg IMB
bahwa dalam rangka mengatur, menata, dan mengendalikan bangunan, di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam rangka menciptakan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan estetika kota sudah...
Perda No. 11 Tahun 2012 ttg Pencabutan Perda No. 28 Tahun 2008 ttg Evaluasi...
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan...
Perda No. 9 Tahun 2012 ttg Izin Penyelenggaraan Reklame
bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keindahan kota yang terarah dan terkendali, khususnya dalam penataan reklame yang sesuai dengan estetika dan perkembangan kota serta...
Perda No. 7 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
bahwa kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terutama pertambangan mineral dan batubara mempunyai peran penting dan nyata...
Perda No. 6 Tahun 2012 ttg Perubahan Perda No. 35 Tahun 2008 ttg Pembentukan...
bahwa dalam rangka meningkatakan pelayanan kepada masyarakat dan untuk membantu kelancaran tugas-tugas Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan , maka perlu dilakukan perubahan terhadap...
Perda No. 5 Tahun 2012 ttg PBB Perdesaan dan Perkotaan
bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan...
Perda No. 3 Tahun 2012 ttg Penyertaan Modal PDAM Saka Selabung
bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan penyediaan sarana pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air bersih, diperlukan infrastruktur yang memadai yang didukung oleh pengerahan...
Perda No. 3 Tahun 2011 ttg Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
bahwa dalam rangka kelestarian, pembudidayaan, pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering...
Perda No. 2 Tahun 2012 ttg Penyertaan Modal Bank SumselBabel
bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan menumbuhkembangkan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering...
Perda No. 2 Tahun 2011 ttg Perubahan Perda No. 18 Tahun 2006 ttg Pendirian...
bahwa berdasarkan asas efisien dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap...
Perda No. 1 Tahun 2011 ttg Perubahan Perda No. 32 Tahun 2008 ttg Pembentukan,...
bahwa dalam rangka rasionalisasi kelembagaan perangkat daerah agar lebih efektif dan efisien serta mampu melaksanakan kewenangan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang...
Perda No. 1 Tahun 2012 ttg Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu membentuk Peraturan...
Perda No. 21 Tahun 2012 ttg Perubahan atas Perda No. 11 Tahun 2008 ttg...
bahwa dalam rangka optimalisasi dan sinkronisasi tugas-tugas pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, serta dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dipandang perlu meninjau...
Perda No. 19 Tahun 2012 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan...
bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan khususnya dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah...
Perda No. 18 Tahun 2012 ttg Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten OKU pada PT Bank...
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan/atau pendapatan daerah sebagai sarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu menggali sumber potensi dan...
Perda No. 16 Tahun 2012 ttg Biaya Transportasi Jemaah Haji
bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan...
Perda No. 11 Tahun 2012 ttg Ketenagalistrikan
bahwa tenaga listrik disamping mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka peningkatan pembangunan, juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan...
Perda No. 10 Tahun 2012 ttg Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan...
bahwa kegiatan usaha pertambangan dan hasil perkebunan telah mendorong peningkatan perekonomian dan memberikan nilai tambah secara nyata terhadap pendapatan asli daerah dan masyarakat dalam...
Perda No. 9 Tahun 2012 ttg Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika
bahwa komunikasi dan informatika merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial, serta merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik...
Perda No. 16 Tahun 2011 ttg Retribusi Penyedotan Kakus
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang...
Perda No. 15 Tahun 2011 ttg Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang...
Perda No. 11 Tahun 2011 ttg Retribusi Terminal
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah...
Perda No. 9 Tahun 2012 ttg Perubahan atas Perda No. 30 Tahun 2006 ttg...
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun...
Perda No. 1 Tahun 2013 ttg Perubahan atas Perda No 2 Tahun 2011 ttg...
bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan peningkatan prosentase saham Pemerintah Kabupaten Ogan KJomering Ulu Timur pada PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung yang...
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor...
bahwa dalam rangka meningkatkan Penerimaan Daerah sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kota Prabumulih...
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
bahwa dengan terbentuknya Kota Prabumulih melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Prabumulih...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
bahwa dengan terbentuknya kota Prabumulih melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Prabumulih...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Praktek Parmasi/Apoteker
bahwa dalam rangka meningkatkan PAD dan dalam upaya menunjang pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat maka terhadap Farmasis/Apoteker yang akan praktek perlu dikenakan...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Apotek
bahwa dalam rangka pengawasan dan pemantauan peredaran obat yang dikonsumsi masyarakat melalui resep dokter, sejalan dengan ketentuan tentang Kewenangan Pemerintah Kota Prabumulih dibidang kesehatan...
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi PenyelenggaraanToko Obat
bahwa dalam rangka pengawasan dan pemantauan peredaran obat tanpa resep yang dikonsumsi masyarakat, sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1331/MEN KES /SK/X/2002 tentang...
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 41...
bahwa dikarenakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 41 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan harus...Download Selengkapnya...
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman...
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Ketentuan Besaran Uang Persediaan
bahwa memenuhi ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang...
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor...
bahwa tujuan pembentukan perusahaan daerah Petro Prabu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 adalah menunjang pembangunan daerah dan menambah pendapatan daerah serta meningkatkan...Download...
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih Kepada Partai...
bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantan Keuangan kepada Partai Politik, untuk membantu kegiatannya dalam rangka memperjuangkan cita - cita...
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor...
bahwa dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah dibagi perumpunan lembaga...
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kota Prabumulih...
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka...
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Korpri PNS...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan...Download...
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota...
bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan daerah dan pelayanan kepada masyarakat di segala bidang dapat berjalan efektif, efisien dan bersasaran, perlu disusun dokumen...
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
bahwa barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka barang daerah perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan...Download...
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dengan...
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan...
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih
bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan Penyesuaian dan Penyempurnaan Organisasi Sekretariat Daerah...
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Prabumulih Utara Dan Kecamatan Prabumulih...
Normal
0
false
false
false
IN
...
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
Normal
0
false
false
false
IN
...
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih...
bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan...
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa
bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka di Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa...Download Selengkapnya...
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan Dan Pemberhentian...
Normal
0
false
false
false
IN
...
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor...
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu diatur masalah tentang Kewenangan Pemerintah...
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi hidup...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota...
Normal
0
false
false
false
IN
...
Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Kota Prabumulih
Normal
0
false
false
false
IN
...
Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2003 tentang Biaya Pembuatan Dokumen Pelelangan Milik Pemerintah
bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka peran serta segenap masyarakat perlu dilibatkan semaksimal mungkin untuk menghimpun dana guna pembiayaan pembangunan di Kota Prabumulih,...
Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu Dalam...
bahwa dengan telah terbentuknya Kota Prabumulih berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001, maka Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu dalam Wilayah Kota Prabumulih di...
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Dalam...
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu diatur masalah tentang Kewenangan Pemerintah...
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Alat Angkutan Umum
Normal
0
false
false
false
IN
...
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD 2013
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2013,...
Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor...
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang...
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2012
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah perubahan Tahun Anggaran 2012,...
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan...
bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan terpadu di Daerah...
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011
bahwa untuk memenuhi Pasal 9 Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.... Download selengkapnya ...
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 8 Tahun 2011...
bahwa berdasarkan surat Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir tentang permintaan kenaikan tunjangan perumahan.... Download selengkapnya ...
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Prosedur Pelaksanaan Registrasi dan Perizinan Bidang Kesehatan...
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib hukum dalam pelaksanaan registrasi dan perizinan di bidang kesehatan perlu diatur tentang.... Download selengkapnya ...
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perbup Ogan Ilir Nomor 1...
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan APBD Kabupaten Ogan Ilir Thaun Anggaran 2012 dapat berjalan baik dan benar serta digunakan secara efisien dan efektif maka.... Download selengkapnya...
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Penyelenggaraan Perizinan Reklame dalam Kabupaten...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.... Download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada...
bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah dan pendapatan daerah Kabupaten Ogan Ilir melalui investasi.... Download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2012 tentang APBD TA 2013
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005...
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Kab....
bahwa untuk melaksanakan Pasal 127 dan Pasl 134 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang.... Download selangkapnya ...
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Kab....
bahwa dengan belakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah khususnya Pasal 141 poin e.... Download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2012 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada...
bahwa dalam upaya memacu pelaksanaan pembangunan di daerah yang semakin meningkat dan untuk menunjang usaha-usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.... Download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD Kab. Ogan...
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asusmsi kebijakan umum APBD.... Download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan...
bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan komoditas tambang yang merupakan kekayaan alam yang takterbarukan, diperlukan pengaturan.... Download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat.... Download selengkapnya ...
Perda No.4 Tahun 2012 ttg RPJMD Kab Muba Tahun 2012-2017
bahwa dengan berakhirnya Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Banyuasin perlu disusun Peraturan Daerah tentang Rencana...
Perda No.13 Tahun 2010 ttg Pembentukan 15 Desa dan 3 Kelurahan serta Perubahan Status...
bahwa perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih dinamis menuntut kebutuhan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan yang lebih baik, maka diperlukan pelayanan yang optimal agar...
Perda No. 12 Tahun 2010 ttg Pembentukan 3 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Muba
bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di wilayah kerja Kecamatan, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang Pemerintahan...
Perda No. 11 Tahun 2012 ttg Pencabutan Perda Kab Muba No 14 Tahun 2002...
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2002 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada desa sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur...
Perda No. 9 Tahun 2012 ttg Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Muba kepada PDAM...
bahwa untuk mendukung pelayanan di bidang usaha pelayanan Air Bersih kepada masyarakat dalam Kabupaten Musi Banyuasin di perlukan sarana dan prasarana yang memadai............. download...
Perda No. 9 Tahun 2011 ttg Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi...
Perda No. 8 Tahun 2012 ttg Retribusi Rumah Potong Hewan
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 huruf g Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di sebutkan bahwa retribusi Rumah...
Perda No. 7 Tahun 2012 ttg Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
bahwa berdasarkan pasal 110 huruf n Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan...
Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 14 Tahun 2008...
berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin,...
Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang...
Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
setiap warga Negara berhak untuk memperoleh layanan dan mencapai taraf kesejahteraan sosial yang layak dalam kehidupan bermasyarakat... download selengkapnya ...
Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Penanaman Modal
untuk memajukan pertumbuhan ekonomi daerah harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, adat istiadat, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang dilaksanakan secara...
Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan
berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan Kabupaten Banyuasin yang demikian pesat sehingga perlu mengantisipasi pengendaliannya dan mengatur tata kelola ruang dalam penyelenggaraan perizinan... download selengkapnya...
Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Perda No. 2 Tahun 2006...
dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman...
Perda No. 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 2 Tahun 2008...
untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, guna mendekatkan jarak rentang kendali pemerintahan desa yang sangat jauh ke ibukota Kecamatan,...
Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 13 Tahun 2008...
berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin,...
Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 15 Tahun 2008...
berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten...
Perda No. 16 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
dengan ditetapkannya Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf j menyebutkan Pajak Bumi dan...
Perda No. 17 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 21 Tahun 2011 tentang...
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu penyesuaian dalam rangka menambah Pendapatan Asli Daerah... download selengkapnya ...
Perda No. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 10 Tahun 2006...
dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa...
Perda No. 19 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 13 Tahun 2006 tentang...
dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa masih terdapat ketentuan yang belum diatur dalam kerangka optimalisasi kinerja BPD yang...
Perda No. 20 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 12 Tahun 2006 tentang...
dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdapat ketentuan yang tidak sesuai dengan dinamika kehidupan...
Perda No. 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun
limbah bahan berbahaya dan beracun harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan risiko bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia... download selengkapnya ...
Perda No. 22 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam.... download selengkapnya ...
Perda No. 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 23 Tahun 2005...
dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjamin terselenggaranya proses Lelang Lebak Lebung di Kabupaten Banyuasin secara baik dan tertib, maka Peraturan Daerah...
Perda No. 24 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan...
Perda No. 25 Tahun 2012 tentang Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources
Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources secara ekonomi sudah tidak prospektif dan saat ini tidak menjalankan kegiatan lagi dan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan...
Perda No. 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Banyuasin Tahun 2012-2032
dalam rangka perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Banyuasin sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib lestari, dan berkelanjutan...
Perda No.4 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 2 Tahun 2006 tentang...
rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.......
Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 15 Tahun 2008...
berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakattterhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin,...
Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 14 Tahun 2008...
berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin,...
Perda No. 3 Tahun 2011 ttg Pajak Daerah
bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan...
Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah guna pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah yang...
Perda No. 3 Tahun 2012 ttg Retribusi Jasa Umum
bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah yang...
Perda No. 15 Tahun 2012 ttg Perubahan atas perda no 4 tahun 2012 ttg...
bahwa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan terdapat objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, berupa laboratorium...
Perda No. 14 Tahun 2012 ttg perubahan atas perda no 3 tahun 2012 ttg...
bahwa sesuai ketentuan pasal 110 ayat 1 huruf m UU no 28 tahun 2009 ttg pajak daerah dan retribusi daerah, pelayanan pendidikan adalah merupakan...
Perda No. 11 Tahun 2012 ttg Perubahan keempat atas perda no 9 tahun 2008...
bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta memenuhi ketentuan pasal 26 ayat 1 peraturan pemerintah no 41 tahun 2007 ttg organisasi perangkat...
Perda No 10 tahun 2012 ttg Pencabutan perda no 6 tahun 1982 ttg pendirian...
bahwa perusahaan daerah industri grafika meru didirikan dengan tujuan antara lain untuk turut serta dalam pengembangan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi yang optimal bagi...
Perda No. 9 tahun 2012 ttg Pembentukan Perseroan terbatas Penjaminan Kredit Daerah Prov Sumsel
bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan potensi perekonomian rakyat melalui usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi diperlukan dukungan pendanaan dari perbankan dan/atau melalui sumber-sumber pembiayaan lainnya..................
Perda No. 5 tahun 2012 ttg Retribusi Perizinan Tertentu
bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan...
Perda No. 2 Tahun 2012 ttg APBD TA 2012
bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 185 ayat 4 UU No 32 Tahun 2004 ttg pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU...
Perda No. 16 Tahun 2011 ttg Perubahan atas perda no. 3 tahun 2009 ttg...
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 perda no. 3 tahun 2009 ttg penyelenggaraan program sekolah gratis di prov sumsel, dana program sekolah gratis yg bersumber...
Perda No. 14 Tahun 2011 ttg Penambahan Penyertaan Modal Pemprov Sumsel pada Perseroan Terbatas...
bahwa berdasarkan perda Provinsi Sumsel No 16 tahun 2005 ttg perubahan atas perda no. 6 tahun 2000 ttg perubahan bentuk badan hukum BPD Sumsel................
Perda No. 13 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas perda no. 7 tahun 2004...
bahwa berdasarkan perda Prov Sumsel No. 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda No. 7 Tahun 2004 tentang penyertaan modal daerah............... download selengkapnya ...
Perda No. 4 Tahun 2011 ttg Promosi dan perizinan penanaman modal daerah
bahwa penanaman modal merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi............. download selengkapnya ...
Perda No. 1 Tahun 2011 ttg perubahan kedua atas perda No. 8 Thn 2008...
bahwa berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemrintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota ............ download selengkapnya ...
Perda Kota Palembang No.11 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa
bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 25 Tahun...
Perda Kota Palembang No.10 Tahun 2012 Tentang Perubahan APBD TA 2012
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit kerja, antara kegiatan dan antar jenis...
Perda Kota Palembang No.9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum, khususnya warga Kota Palembang, sejalan dengan ketentuan Pasal...
Perda Kota Palembang No.8 Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang...
Perda Kota Palembang No.7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Palembang No. 9...
bahwa dengan adanya perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah serta dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak...
Perda Kota Palembang No.6 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi...
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 9 Peraturan...
Perda Kota Palembang No.5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan...
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 san Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penaggulangan Bencana dan...
Perda Kota Palembang No.4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Palembang No.10...
bahwa berdasarkan ketentuan BAB V Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota...
Perda Kota Palembang No. 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Palembang No.8...
bahwa dengan adanya penataan organisasi pada unit kerja yang melaksanakan urusan dibidang pengelolaan keuangan daerah, maka ruang lingkup tugas dan fungsi Bagian Keuangan Sekretariat...
Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sebagai upaya upaya untuk mengintensifkan penerimaan pendapatan asli daerah...
Perda Kota Palembang No. 1 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Perda Kota Palembang No 23...
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layaan Umum Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun...
Perda No. 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan APBD TA 2012
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan
antar jenis belanja, keadaan yang...
Perda No. 11 Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011
bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 184 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan...
Perda No. 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 huruf iUndang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
ditetapkan sebagai salah satu jenis...
Perda No. 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
bahwa sesuaj ketentuan Pasal 127 huruf k Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
ditetapkan sebagai salah satu...
Perda No. 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan
jenis retribusi daerah............download selengkapnya...
Perda No. 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan
bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 huruf cUndang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagai
salah satujenis retribusi daerah kabupaten/kota...............download...
Perda No. 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
bahwa sesuai ketentuan Pasal 2ayat (2) huruf j Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan...
Perda No. 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan adalah
retribusi daerah...................download selengkapnya ...
Perda No. 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
mernbiayai pelaksanaan pemcrintahan daerah adalah retribusi
daerah..................download selengkapnya ...
Perda NO. 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah retribusi
daerah..................download selengkapnya ...
Perda No. 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan adalah retribusi
daerah..............download selengkapnya ...
Perda No. 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Palayanan Persampahan/Kebersihan
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah retribusi
daerah.....................download selengkapnya ...
Perda No. 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Temapat Khusus Parkir
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah retribusi
daerah.............download selengkapnya ...
Perda No. 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah retribusi
daerah..................download selengkapnya ...
Perda No. 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah retribusi
daerah......................download selengkapnya ...
Perda No. 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah retribusi
daerah.......................download selengkapnya ...
Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah retribusi
daerah..................download selengkapnya ...
Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak
daerah................download selengkapnya ...
Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak
daerah.............download selengkapnya ...
Perda No. 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak
daerah...............download selengkapnya ...
Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak
daerah.................download selengkapnya ...
Perda No. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak
daerah....................download selengkapnya ...
Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak
daerah.....................download selengkapnya ...
Perda No. 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak
daerah..................download selengkapnya ...
Perda No. 3 tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak
daerah...........download selengkapnya ...
Perda No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Perda Kab. Musi Rawas No. 18...
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dan
kinerja Perusahaan Daerah Mura Energi dalam mengelola dan
memanfaatkan potensi sumber daya alam sehingga mampu
memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli...
Perda No. 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Mura No. 17...
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dan
kinerja Perusahaan Daerah Mura Makmur dalam mengelola
dan memanfaatkan potensi sumber daya alam sehingga
mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli
Daerah,...
Perda No. 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek
bahwa dalam rangka mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna di Kabupaten...
Perda No. 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang...
Perda No. 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan
bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu jenis...
Perda No. 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang...
Perda No. 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, telah mengatur...
Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu...
Perda No. 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang...
Perda No. 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta sebagai upaya guna menggali sumber pendapatan...
Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel merupakan salah satu...
Perda No. 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran merupakan salah satu...
Perda No.7 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame merupakan salah satu...
Perda No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan salah...
Perda No. 5 Tahun 2011 Tentang Administrasidan Catatan Sipil
bahwa penataan administrasi di bidang kependudukan diselenggarakan untuk mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib, terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan.......................download selengkapnya ...
Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan merupakan salah satu...
Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagai salah...
Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan...
bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf cUndang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tanda Penduduk...
Perda No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak
daerah............ download selengkapnya ...
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan..... download selengkapnya...
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, maka semua Peraturan daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan....... download selengkapnya...
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2011 tentang APBD TA 2012
bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan...
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pemebntukan BUMD dalam Kabupaten Ogan...
bahwa dengan semangat dan tanggung jawab Otonomi Daerah untuk
mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri serta dalam upaya
lebih memberdayakan masyarakat, dipandang perlu membentuk Badan Usaha
Milik...
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja...
bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan llir di...
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perizinan dan Retribusi di Bidang...
bahwa dengan semakin luasnya kewenangan daerah dibidang kesehatan sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah perlu adanya upaya pembinaan, pengawasan...
Perda Kota Palembang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 138 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai upaya tersedianya benih ikan, induk ikan atau...
Perda Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan...
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,, dan dalam upaya mengintensifkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang...
Perda Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan...
bahwa dalam rangka penyertaan ,odal daerah kepada pihak ketiga di bidang pembangunan, perdagangan dan jasa, pertambangan dan energi, prindustrian, pariwisata, pertanian dan perkebunan, transportasi,...
Perda Kota Palembang Nomor 32 Tahun 2011 tentang APBD TA 2012
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang...
Perda Kota Palembang Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam...
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, dan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota...
Perda Kota Palembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggenatian...
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribsui Daerah dan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan, maka perlu...
Perda Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan retribusi Rumah Potong Hewan
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu meninjau dan memperbaharui Peraturan daerah Kota Palembang Nomor...
Perda Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya
bahwa dengan semakin pesatmya kehidupan perkotaan dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan lokasi di bidang perpasaran....... download selengkapnya ...
Perda Kabupaten OKU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
bahwa dalam rangka menghindari kerugian akibat kabakaran, maka setiap bangunan dan kawasan tertentu serta sarana umum harus dilengkapi dengan sarana berupa alat pemadaman kebakaran,...
Perda Kabupaten OKU Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten...
bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka penyediaan air minum di kabupaten Daerah Tk II OKU baik diperkotaan maupun perdesaan perlu ditingkatkan.......... download...
Perda Kabupaten OKU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang
bahwa sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi...
Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Hotel Griya Serasan...
bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dari hotel
Griya Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim, agar lebih mampu
untuk mandiri, handal dan berdaya saing,...
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ... Download selengkapnya. ...
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak - pajak di Kabupaten Lahat...
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ... Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Lahat Nomor...
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi... Download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta...
Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1988 tentang ... Download halaman 1-7 dan Download halaman 8-15 ...
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi...
bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada PT. Bank Pembangunan...
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Pelayanan...
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun...
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah...
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf i Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Tempat Rekreasi...
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Pemeriksaan...
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 huruf a Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Izin...
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf g Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Retribusi Pasar Grosir...
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf g Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar...
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Bidang Transportasi
bahwa dengan perkembangan sektor transportasi yang semakin meningkat, dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan,...
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan...
bahwa Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu diselenggarakan melalui Penataan Administrasi dan Penerbitan Dokumen Kependudukan serta Pencatatan Sipil secara tertib, terpadu, terarah, terkoordinasi dan...
peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk...
bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) adalah berasal dari retribusi daerah guna membantu membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di daerah...
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas...
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun...
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun...
Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun...
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun...
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun...
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pajak...
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang...
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun...
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran...
bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat...
Download hal 1-20, Download hal 21-41 ...
Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum...
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 13, Pasal ... Download selengkapnya. ...
Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Akuntansi
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal ... Download selengkapnya.
Lampiran 1 Perwako Nomor 10 Tahun 2011
Lampiran 2 Perwako Nomor 10...
Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2012
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal ... Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah
Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor ... Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Bahwa retribusi pengendalian menara telekomunikasi ... Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan
Bahwa retribusi gangguan sesuai Undang-undang ... Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial ... Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Bahwa Kola Pagar Alam merupakan Daerah Pemekaran ....Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ...Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Bahwa untuk melaksanakan ayat (1) pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah ..... Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Nomor 177 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan...
bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor...
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun...
Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
bahwa Retribusi Jasa Usaha dalam Pasal 127 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan...
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
bahwa Retribusi Jasa Umum dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang...
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang...
Download Hal 1-15, Download Hal 16-33 ...
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Banyuasin
bahwa pajak Kabupaten/Kota dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah...Download Selengkapnya, Download Lampiran ...
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada Partai...
bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada Perusahaan...
bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan penyediaan sarana penlayanan kepada masyarakat dibidang penyediaan air bersih...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Banyuasin
bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi barang dalam penyelenggaraan Pemerintah di daerah...
Download Hal 1-20, Download Hal 21-34 ...
Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Empat Lawang pada...
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan kesejahteraan masyarakat...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...
Download Hal 1-20, Download Hal 21-40,...
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah...
Download Hal 1-20, Download Hal 21-37 ...
Perda No.17 Thn 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006...
Download Hal 1-24, Download Hal 25-43 ...
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun...
Peraturan Daerah Nomor 33 tahun 2008 tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Pengadaan Pegawai Non...
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI tanggal 13 Juni 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dinyatakan Rumah sakit
merupakan Satuan Kerja Pemerintah Di Bidang Pelayanan...Download...
Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi RSUD Sekayu yang Menerapkan...
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Ri tanggal 13 Juni 2005 tentang pengelolaan badan layanan umum...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan pada RSUD Sekayu yang Menerapkan...
bahwa sesuai dengan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke...
bahwa untuk lebih meningkatkan dn mengembangkan kegiatan usaha Bank Pembangunan Sumatera Selatan Bangka Belitung...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke...
bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke dalam...
bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Petro Prabu
bahwa dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan menambah pendapatan daerah serta meningkatkan...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran...
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoaan
bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
bahwa agar kekayaan daerah mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi dan dimanfaatkan lebih optimal...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penggunaan fasilitas pasar...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah guna memajukan...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memberikan kontribusi dalam pembangunan...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah guna memajukan kesejahteraan masyarakat...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Lubuklinggau
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negera...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2005...
bahwa retribusi pelayanan kebersihan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2005...Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Lubuklinggau kepada PT.BPD...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah...Download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006...
Lampiran Perbup Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak...
Lampiran...Download selengkapnya ...
Perbup Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas...
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 24 Tahun 2010...Download selengkapnya ...
Perda No.6 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Perikanan
bahwa wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari perairan laut dan perairan umum...Download selengkapnya ...
Perbup No.30 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perbup No.3 Tahun 2011 tentang Standar Biaya...
bahwa untuk efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2011...Download selengkapnya ...
Perda No.7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
bahwa berdasalkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34...Download selengkapnya ...
Perbup Nomor 39 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa sesuai dengan Pasal 194 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan produk pengaturan mengenai Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,...
Perbup Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 12 Tahun 2011...
bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir...
Perbup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 12 Tahun 2011 tentang...
bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir...
Perbup Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD TA.2011
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2011,...
Perda Nomor 31 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah guna memajukan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah Sumber...Download selengkapnya...
Perda Nomor 30 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan
bahwa dalam upaya pengendalian terhadap timbulnya ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan lingkungan dalam pendirian tempat usaha di Kabupaten Ogan Komering Ilir serta dalam rangka...
Perda Nomor 29 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
bahwa dalam upaya pengendalian pengoperasionalan kendaraan bermotor laik jalan dan peningkatan ketertiban lalu lintas guna mencapai keselamatan transportasi dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering...Download selengkapnya...
Perda Nomor 28 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum
bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban parkir kendaraan di pinggir jalan umum untuk kelancaran arus lalu lintas yang melintas pada jalan tersebut perlu...Download selengkapnya ...
Perda Nomor 27 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
memberikan kontribusi dalam bangunan daerah guna memajukan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah...Download selengkapnya ...
Perda Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
bahwa dalam pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang berupa pendirian bangunan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir serta untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan...
Perda Nomor 25 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah guna memajukan kesejahteraan masyarakat, baik tanah yang mempunyai fungsi sosial maupun bangunan...Download...
Perda Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan...Download selengkapnya ...
Perda Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan...Download selengkapnya ...
Perda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu upaya dan usaha untuk menambah...Download selengkapnya ...
Perda Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu upaya dan usaha untuk menambah...Download selengkapnya ...
Perda Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah...Download selengkapnya ...
Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai
bahwa wilayah perairan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdiri dari sungai dan rawa termasuk lebak dan lebungnya merupakan karunia Tuhan karena mengandung Sumber Daya...
Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencabutan atas Perda Nomor 17 Tahun 2003 tentang...
bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemotongan hewan tidak dapat dikenakan biaya yang bersifat Pajak, sehingga...
Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pencabutan atas Perda Nomor 15 Tahun 2001 tentang...
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2001 tentang...Download selengkapnya ...
Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pencabutan atas Perda Nomor 16 Tahun 2000 tentang...
bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/17/SJ Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komerinng Ilir Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pemberian Sumbangan...
Perda Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
bahwa dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang…Download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah
bahwa dengan ditetapkannya...., download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan...
bahwa dengan ditetapkannya,...........download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah ...
bahwa berdasarkan.........., download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah ...
bahwa guna memenuhi ketentuan..........................., download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah ...
bahwa untuk meningkatkan dan percepatan................, download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun...
bahwa untuk melaksanakan........................., download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet
bahwa dengan ditetapkannya........................, download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir
bahwa dengan ditetapkannya,....................download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan...
bahwa dengan ditetapkannya,........................, download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan
bahwa dengan ditetapkannya...., download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame
bahwa dengan ditetapkannya..................., download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan
bahwa dengan ditetapkannya,..............download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
bahwa dengan ditetapkannya...................,download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
bahwa dengan ditetapkannya......................., download selengkapnya ...
Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Kepada Partai Politik
bahwa Partai Politik merupakan salah satu wujud...........,download selengkapnya ...
Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengikatan Anggaran Penyelesaian Pembangunan Gedung Sriwijaya Promotion Center...
bahwa dengan terbatasnya...........download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
bahwa dengan ditetapkannya......, download selengkapnya ...
Perda No.10 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun ...
bahwa untuk melaksanakan...., download selengkapnya ...
Perda Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pencabutan Perda Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2004...
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2007...,download selengkapnya ...
Perda No. 11 Th 2009 tentang Pengikatan Dana Anggaran ...
bahwa dengan belum selesainya pelaksanaan pembangunan fisik gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang,............,download selengkapnya ...
Perda No. 6 Th 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palembang Tahun 2008-2013
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan.........., download selengkapnya ...
Perda No. 5 Th 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palembang Tahun 2005-2025
bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah......, download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang APBD TA 2009
bahwa untuk melaksanakan............., download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008
bahwa sehubungan dengan,........download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran...
bahwa untuk melaksanakan.............download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berkewajiban memberikan perlindungan............., Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun...
bahwa sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006.............., Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana...
bahwa sejalan dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri DalamNegeri......, Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2009 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota...
bahwa dalam rangka tertib.........., Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Parpol
bahwa dengan diterbitkannya.........., Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Perkuatan Modal Bagi...
bahwa dalam rangka............, Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007......, Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19...
bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan.........., Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pembentukan,Organisasi Dan Tata Kerja RSUD...
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat..,Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Saham...
bahwa dalam rangka memperkuat.............., Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Badan Hukum Koperasi
bahwa dalam rangka Pembinaan.....,Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten OKU Selatan
bahwa untuk melaksanakan................, Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Saham...
bahwa dalam rangka memperkuat...............,Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004..........,Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004................., Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan 18 Desa
bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat serta untuk peningkatan pelayanan Pemerintahan...., DownloadSelengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan UPTD Di Lingkungan Dinas Perhubungan
bahwa dalam rangka untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi........., Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja UPTD...
bahwa dalam rangka untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran..............., Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT...
bahwa sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2005.......Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Nama Jalan
bahwa dalam rangka penertipan lalu lintas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan........., Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Hari Jadi Kabupaten Ogan Komering Ulu...
bahwa untuk memberikan kejelasan dan sejarah berdirinya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.........,Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan...
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka pembangunan Infrastruktur terutama....................., Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaaan Barang Milik Daerah
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006.................., Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah...
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007........................, Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten...
bahwa otonomi daerah merupakan wujud masyarakat beserta segenap Pemerintah Daerah...............,Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering...
Bahwa setelah dilakukan Evaluasi akhir terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan...................., Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah............, Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan......................, Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun...
bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008........,Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun...
bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008....................., Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun...
bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008.................., Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun...
bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008.....,Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Biaya Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ...... Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor...
Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 160 ......Download selengkapnya ...
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ......Download selengkapnya ...
Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Penetapan PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan...
Bahwa pemerintah kabupaten ogan ilir ...... Download Selengkapnya ...
Keputusan Bupati Nomor 427/KEP/PDAM/2010 Tentang Badan Pembina dan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten...
Bahwa keputusan bupati ogan ilir nomor 41 ...... Download selengkapnya ...
Keputusan Bupati Nomor 382/KEP/I/2010 Tentang Pengangkatan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Petrogas Ogan...
Bahwa untuk efektivitas dan efisiensi BUMD ...... Download selengkapnya ...
Keputusan Bupati 292/KEP/BKBP.LINMAS III/2010 Tentang Tim Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi terhadap Pelaksanaan Bantuan...
Bahwa untuk tertib administrasi ...... Download Selengkapnya ...
Keputusan Bupati Nomor 289/KEP/VIII/2010 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 41/KEP/VIII/2010...
Bahwa guna kelancaran pelaksanaan ...... Download Selengkapnya ...
Keputusan Bupati Nomor 185/KEP/II/2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat Miskin...
Bahwa untuk mensejajarkan hak masyarakat miskin ...... Download Selengkapnya ...
Keputusan Bupati Nomor 96/KEP/DINKES/2010 Tentang Tim koordinasi dan Tim Pengelola Program Jaminan Sosial Kesehatan...
Bahwa kesehatan merupakan ...... Download Selengkapnya ...
Keputusan Bupati Nomor 89/KEP/INSPT/2010 Tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah...
Bahwa keputusan bupati Ogan Ilir ...... Download Selengkapnya ...
Keputusan Bupati Nomor 60/KEP/II/2010 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pelaksanaan Perkara Pada Kegiatan Pemberian Bantuan...
Bahwa untuk mensejajarkan masyarakat miskin ...... Download Selengkapnya ...
Keputusan Bupati 318/KEP/VIII/2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham PT.Bank Sumsel Babel...
Bahwa dalam rangka menjadi pemilik saham ...... Download Selengkapnya ...
Keputusan Bupati Nomor 271/KEP/VIII/2010 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun...
Bahwa untuk pelaksanaan APBD ..... Download Selengkapnya ...
Keputusan Bupati Nomor 181/KEP/NAKKAN/2010 Tentang Tata Cara Pengambilan dan Pemanfaatan serta Pendistribusian Dana Bagi...
Bahwa hasil penerimaan objek ...... Download Selengkapnya ...
Keputusan Bupati Nomor 127/KEP/BKBP.LINMAS/2010 Tentang Uang Makan Petugas Piket Sore dan Malam, Insentif Komandan...
Bahwa untuk menunjang pelaksanaan ...... Download selengkapnya ...
Keputusan Bupati Nomor 102/KEP/I/2010 Tentang Penyaluran dan Arah Penggunaan Dana Operasional Kecamatan Tahun Anggaran...
Bahwa untuk penyaluran dana operasional ......Download Selengkapnya ...
Keputusan Bupati Nomor 372/KEP/III/2010 Tentang Panitia Serah Terima Dokumen Barang Inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten...
Bahwa barang milik daerah ...... Download Selengkapnya ...
Keputusan Bupati Nomor 216/KEP/I/2010 Tentang Tim Penilaian Harga Tanah Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa untuk efektif, efisien ...... Download selengkapnya ...
Keputusan Bupati Nomor 101/KEP/I/2010 Tentang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam rangka Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan
Bahwa keberhasilan penyelenggaraan ...... Download selengkapnya ...
Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor 67/KEP/I/2010 Tentang Tim Verifikasi Lahan PT.PN...
Bahwa dalam rangka memfasilitasi ...... Download Selengkapnya ...
Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor 55/KEP/II/2010 Tentang Tim Bantuan Hukum/Penasehat Hukum...
Bahwa motivasi ...... Download Selengkapnya ...
Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor 51/KEP/II/2010 Tentang Tim Pengurus Legalitas dan...
Bahwa untuk motivasi ...... Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan...
Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 23 ...... Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pembukaan dan Pengoperasian Rekening
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ...... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 ...... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Sarang Burung Walet
Bahwa dengan makin meningkatnya keinginan masyarakat ...... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Dan Retribusi Perizinan Bangunan
Bahwa dengan laju perkembangan pembangunan ....... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
Bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah ...... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Gangguan
Bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten Ogan Ilir ...... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Retribusi Perizinan Bidang Industri Dan Perdagangan Dalam...
Bahwa usaha kegiatan industri dan perdagangan ...... Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Gangguan
Bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ...... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Daerah Ke PT. Bank...
Bahwa dalam rangka memperkuat struktural ...... Download selengkapnya ...
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penetapan Standar Harga Sewa Rumah Dinas...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ...... Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan...
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ..... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penyetaraan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir...
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ...... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Daerah Di Kabupaten...
bahwa barang milik daerah sebagai salah satu ...... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan...
Bahwa setelah memperhatikan aspirasi yang berkembang ...... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)...
Bahwa untuk melaksanakan kententuan Pasal 19 ......Download Selengkapnya
...
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Kepengurusan Badan Usaha Milik...
Bahwa untuk efektivitas dan efesiensi BUMD Petrogas ..... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan...
Bahwa Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak .....Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kantor Pengelola Kota Terpadu Mandiri (KTM)...
Bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 ...... Download Selengkapnya
...
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Perizinan Industri ...
Bahwa untuk memenuhi Ketentuan Bab VII Pasal 9 .......Download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha...
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir...
bahwa untuk kelancaran dan melaksanakan tugas... Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengurus dan Badan Usaha Milik Daerah...
bahwa untuk memenuhi ketentuan Bab VII... Download Selengkapanya ...
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten...
bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 6... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan...
bahwa memenuhi ketentuan pasal 181... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten...
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 180 angka 2... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 180 angka 2... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
bahwa berdasarkan ketentuang pasal 180 angka 2... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2)... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet
bahwa dengan telah ditetapkannya Undnag-Undang... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
bahwa sesuai ketentuan pasal 180... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2)... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2)... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan Desa
bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah daerah... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu...
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu...
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelnggaraan Pemerintah...
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 15... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Komunikasi
bahwa dengan semakin berkembangannya teknologi... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten...
bahwa sebagai landasan atau pedoman umum dalam... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi...
dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan...
bahwa dalam rangka meningkatkan... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan...
bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana...
bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering...
bahwa sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten...
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1)... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor...
bahwa dengan peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha...
banwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan desa... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum...
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri... Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar
bahwa dengan ditetapkannya peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu... Download Selengkapnya ...
Perwal No 28 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah
Download selengkapnya ...
Perwal No 03 Tahun 2007 tentang Penetapan Status Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuklinggau Menjadi...
Download selengkapnya ...
Perda No 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Siti...
Download selengkapnya ...
Perda No 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau
Download selengkapnya ...
Perwal No 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Layanan Umum...
Download selengkapnya ...
Perda No 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Download selengkapnya ...
Perda No 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Download selengkapnya ...
SK Walikota No 84 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perda tentang Pengelolaan Pajak Daerah
Download selengkapnya ...
Perwal No 18 Tahun 2009 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2009
Download selengkapnya ...
Perwal No 13 Tahun 2008 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2009
Download selengkapnya ...
Perwal No 10 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perda Kota Lubuklinggau No 15 tahun 2006...
Download selengkapnya ...
Perda No 16 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Retribusi bagi Jenis Usaha dan/atau Kegiatan...
Download selengkap ...
Perda No 16 Tahun 2005 tentang Wajib Daftar Pergudangan
Download selengkapnya ...
Perbup No.44 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas kebersihan, Pertamanan dan...
download selengkapnya ...
Perbup No.43 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat...
download selengkapnya ...
Perbup No.41 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan masyarakat dan...
download selengkapnya ...
Perbup No.40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan...
download selengkapnya ...
Perbup No.37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial
download selengkapnya ...
Perbup No.36 Tahun 2008 tentang Penjabaran dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan...
download selengkapnya ...
Perbup Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Dinas Pekerjaan Umum
download selengkapnya ...
Perbup No.33 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
download selengkapnya ...
Perbup No.27 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum...
download selengkapnya ...
Perbup No.25 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Empat...
download selengkapnya ...
Perbup No.24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Penanaman Modal Daerah
download selengkapnya ...
Perbup No. 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas koperasi dan...
download selengkapnya ...
Perbub No.21 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan
download selengkapnya ...
Perbup No. 19 Tahub 2008 tentang Penjabaran dan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan...
downloand selengkapnya ...
Perbup No. 18 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi...
download selengkapnya ...
Perbup No. 17 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan
download selengkapnya ...
Perbup No.16 Tahun 2008 tentang Penjabaran dan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan...
download selengkapnya ...
Perbup No.14 Tahun 2008 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
download selengkapnya ...
Perbup No.8 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Empat...
download selengkapnya ...
Perbup No.6 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Pendopo...
download selengkapnya ...
Perbup No. 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas...
download selengkapnya ...
Perbup No.4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)...
download selengkapnya ...
Perbup No.3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)...
download selengkapnya ...
Perbup No.2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi dana Desa
download selengkapnya ...
Perda No 10 Tahun 2008 tentang Perubahan APBD TA 2008
Download selengkapnya. ...
Perbup No.16 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Perda...download selengkapnya ...
Perbup No.15 tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Empat Lawang
Bahwa dalam rangka pelaksanaan perda...download selengkapnya ...
Perbup No.14 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengembalian/Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan
Bahwa untuk pelaksanaan pencairan...download selengkapnya ...
Perbup No.13 tahun 2010 tentantg Pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kegiatan...download selengkapnya ...
Perbup No.12 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Empat lawang Tahun 2011
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal...download selengkapnya ...
Perbup No.11 Tahun 2010 tentang Lembaga Swadaya Masyarakat
Bahwa dalam rangka pelaksanaan...download selengkapnya ...
Perbup No.9 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan dan Pembuangan...
Bahwa untuk pelaksanaan peraturan daerah...download selengkapnya ...
Perbup No.8 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)...
Bahwa berdasarkan pasal 2 dan pasal 3...download selengkapnya ...
Perbup No.7 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Tidak Terduga
Bahwa untuk belanja tidak terduga...download selengkapnya ...
Perbup No.6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81...download selengkapnya ...
Perbup No.5 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan...download selengkapnya ...
Perbup No.1 Tahun 2010 tentang Bantuan Perkuatan Modal Dana Bergulir kepada Koperasi dan Usaha...
Bahwa permodalan merupakan langkah awal...download selengkapnya ...
Perbup No.34 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Bahwa untuk melaksanakan peraturan pemerintah...download selengkapnya ...
Perbup No.33 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Empat Lawang No.12 tahun 2009...
Bahwa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri...download selengkapnya ...
Perbup No.31 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengelolaan Kalangan/Pekan dalam Kabupaten Empat Lawang
Bahwa denga berlakunya Otonomi daerah...download selengkapnya ...
Perbup No.29 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Retribusi Izin Usaha Hiburan, Hotel/Losmen Penginapan, Rumah Makan/Restoran,...
Bahwa dalam rangka pemberian izin...download selengkapnya ...
Perbup No.25 tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Empat Lawang Tahun...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 82...download selengkapnya ...
Perbup No.24 tahun 2009 tentang Ketentuan Pejabat yang Menadnatangani Pemberitahuan Kenaikan gaji berkala, Surat...
Bahwa dalam rangka upaya...download selengkapnya ...
Prbup No.20 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13...download selengkapnya ...
Perbup No.19 Tahun 2009 tentang Jenis, Bentuk dan Warna Leges Kabupaten Empat Lawang
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6...download selengkapnya ...
Perbup No.17 Tahun 2009 tentang Perubahan ke 1 Peraturan Bupati Empat Lawang Nomo 07...
Bahwa dalam rangka untuk membantu biaya...download selengkapnya ...
Perbup No.16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 33...download selengkapnya ...
Perbup No.15 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 19 Tahun...
Bahwa peraturan daerah kabupaten empat lawang...download selengkapnya ...
Perbup No.12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 03 Tahun...
Bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri...download selengkapnya ...
Perbup No.11 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 46 Tahun 2006 tentang...
Bahwa dengan peraturan Bupati Empat Lawang...download selengkapnya ...
Perbup No.9 Tahun 2009 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Empat Lawang
Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas...download selengkapnya ...
Perda No.20 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Bahwa penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pecatatan sipil...download selengkapnya ...
Perda No.19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Bahwa berdasarkan pasal 20 peraturan pemerintah...download selengkapnya ...
Perda No.18 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14...download selengkapnya ...
Lampiran Perda No.18 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi...
Daftar rincian urusan pemerintah yang menjadi...download selengkapnya ...
Perda No.18 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1...
Bahwa dengan berlakunya Peraturan pemerintah...download selengkapnya ...
Perda No.17 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 62...download selengkapnya ...
Lampiran Perda No.17 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah
Teknik penyusunan peraturan desa...download selengkapnya ...
Perda No.16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Pejabat Kepala Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17...download selengkapnya ...
Perda No.15 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 PP...download selengkapnya ...
Perda No.14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 07 peraturan...download selengkapnya ...
Perda No.13 tahun 2008 tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 66 PP...download selengkapnya ...
Perda No.12 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 85 PP...download selengkapnya ...
Perda No.11 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13...download selengkapnya ...
Lampiran Perda No.11 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
Bagan susunan organisasi pemerintah desa...download selengkapnya ...
Perda No.10 tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1)...download selengkapnya ...
Perda No.9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa
Bahwa pengaturan mengenai sumber pendapatan...download selengkapnya ...
Perda No.8 tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepalal Desa dan Perangkat Desa
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa...download selengkapnya ...
Perda No.7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas
Bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan...download selengkapnya ...
Perda No.6 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 185...download selengkapnya ...
Perda No.5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja...
Bahwa satuan polisi pamong praja mempunyai tugas...download selengkapnya ...
Lampiran Perda No.5 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong...
Bagan struktur organisasi dan tata kerja...download selengkapnya ...
Perda No.4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Bahwa berdasarkan pasal 128 ayat (1)...download selengkapnya ...
Lampiran Perda No.4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Bagan susunan organisasi dan tata kerja...download selengkapnya ...
Perda No.2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi...
Bahwa berdasarkan pasal 128 ayat (1) undang-undang...download selengkapnya ...
Lampiran Perda No.2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten...
Bagan struktur organisasi dan tata kerja...download selengkapnya ...
Perda No.3 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42...download selengkapnya ...
Perda No.2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 53...download selengkapnya ...
Perda No.18 tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mura Energi
Bahwa dalam rangka menunjang pembangunan daerah...download selengkapnya ...
Perda No.17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mura Makmur
Bahwa dalam rangka menunjang pembangunan...download selengkapnya ...
Perda No.16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olahraga...
Bahwa dalam rangka menjawab tuntutan dan perkembangan...download selengkapnya ...
Perda No.15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Komunikasi dan Informasi,...
Bahwa untuk terselenggaranya aplikasi telematika yang mendukung...download selengkapnya ...
Perda No.12 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas...
Bahwa berdasarkan pasal 31 ayat (1) Undang-undang nomor 17...download selengkapnya ...
Perda No.11 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
Bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah pusat...download selengkapnya ...
Perda No.10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Musi...
Bahwa peraturan daerah kabupaten musi rawas...download selengkapnya ...
Perda No.8 Tahun 2006 tentang Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan
Bahwa dalam rangka mewujudkan sistem agribisnis...download selengkapnya ...
Perda No.7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5...
Bahwa peraturan daerah kabupaten musi rawasnomor 5...download selengkapnya ...
Perda No.6 tahun 2006 tentang Pajak Reklame
Bahwa peraturan daerah nomor 3 tahun 1998...download selengkapnya ...
Perda No.5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar Ikan
Bahwa untuk menjamin kelestarian dan mutu ikan...download selengkapnya ...
Perda No.4 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil...
Bahwa penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta catatan...download selengkapnya ...
Perda No.3 Tahun 2006 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
Bahwa dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan...download selengkapnya ...
Perda No.2 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan
Bahwa peraturan daerah nomor 12 tahun 1999 tentang retribusi...download selengkapnya ...
Perbup No.11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2010
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (3)...download selengkapnya ...
Perbup No.9 tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran...
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 peraturan daerah...download selengkapnya ...
Perbup No.8 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas
Bahwa dengan telah diundangkannya peraturan daerah...download selengkapnya ...
Perbup No.5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Persyaratan Pengajuan Permohonan Izin serta Tata Cara...
Bahwa izin pembuangan air limbah merupakan sarana pengawasan...download selengkapnya ...
Perbup No.4 tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005
Bahwa dengan adanya kebujakan pemerintah pusat dan atau...download selengkapnya ...
Perbup No.2 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 21 Tahun...
Bahwa dengan telah disahkannya peraturan daerah kabupaten...download selengkapnya ...
Perda No.18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan...
Bahwa sesuai keputusan presiden nomor 103 tahun 2001...download selengkapnya ...
Perda No.17 Tahun 2003 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada Partai Politik
Bahwa sesuai peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2001...download selengkapnya ...
Perda No.16 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13...
Bahwa sehubungan surat direktur jenderal perimbangan...download selengkapnya ...
Perda No.15 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi...
Bahwa dengan ditetapkan undang-undang nomor 34 tahun...download selengkapnya ...
Perda No.14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Bidang Ketenagalistrikan
Bahwa sebagai peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000...download selengkapnya ...
Perda No.13 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah
Bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat...download selengkapnya ...
Perda No.12 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
Bahwa pengaturan penyelenggaraan bidang pertambangan...download selengkapnya ...
Perda No.11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Kabupaten Musi Rawas
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentua peraturan pemerintah...download selengkapnya ...
Perda No.10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah Kabupaten Musi Rawas
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan pemerintah...download selengkapnya ...
Perda No.9 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Bidang Pertambangan...
Bahwa sebagai peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000...download selengkapnya ...
Perda No.8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Irigasi
Bahwa pemerintah telah mencanangkan pokok-pokok...download selengkapnya ...
Perda No.7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri
Bahwa dengan telah disyahkannya Undang-undang RI...download selengkapnya ...
Perda No.6 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Perhubungan Udara Pos dan Telekomunikasi
Bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah...download selengkapnya ...
Perda No.5 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Angkutan Jalan
Bahwa dalam upaya pembinaan terhadap pelayanan dibidang...download selengkapnya ...
Perda No.4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan
Bahwa dengan telah disyahkannya Undang-undang RI...download selengkapnya ...
Perda No.1 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Musi Rawas Nomor 16...
Bahwa peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 16...download selengkapnya ...
Perda No.14 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
Bahwa dengan sejalan daerah otonomi daerah yang...download selengkapnya ...
Perda No.13 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Kayu
Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 62 tahun 1998...download selengkapnya ...
Perda No.12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Angkut Sungai dan Danau
Bahwa dengan telah diserahterimakannya kewenangan...download selengkapnya ...
Perda No.11 Tahun 2002 tentang Pemungutan Uang Leges dalam Kabupaten Musi Rawas
Bahwa dengan telah disyahkannya Undang-undang RI...download selengkapnya ...
Perda No.6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (Persero) Multi Propita Silampari
Bahwa wilayah kabupaten musi rawas mempunyai sumber daya alam...download selengkapnya ...
Perda No.5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha
Bahwa dengan telah disyahkannya Undang-undang nomor 34...download selengkapnya ...
Perda No.4 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Bahwa dalam telah dibentuknya kabupaten musi rawas...download selengkapnya ...
Perda No.23 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Penyimpanan Barang
bahwa dengan telah disyahkannya Undang-undang RI...download selengkapnya ...
Perda No.22 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Wisata dan Budaya Kabupaten Musi Rawas
Bahwa dengan ditetapkannya keputusan menteri dalam negeri...download selengkapnya ...
Perda No.21 Tahun 2001 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet
Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000...download selengkapnya ...
Perda No.20 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir
Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang RI...download selengkapnya ...
Perda No.19 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran
Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang RI...download selengkapnnya ...
Perda No.18 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel
Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang RI...download selengkapnya ...
Perda No.15 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi...
Bahwa perturan daerah kabupaten daerah tingkat II...download selengkapnya ...
Perda No.14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Bahwa dengan telah ditetapkannya perturan pemerintah nomor 25...download selengkapnya ...
Perda No.13 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Non Kayu pada Tanah...
Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 62 tahun 1995...download selengkapnya ...
Perda No.12 Tahun 2001 tentang Izin Hak Pemungutan hasil Hutan
Bahwa sejalan dengan otonomi daerah yang pelaksanaannya...download selengkapnya ...
Perda No.11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Desa
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 107...download selengkapnya ...
Perda No.10 Tahun 2001 tentang Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
Bahwa untuk melaksanakan penjelasan pasal 107...download selengkapnya ...
Perda No.8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Bantuan Pemerintah Kabupaten...
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 100...download selengkapnya ...
Perda No.7 Tahun 2001 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Desa
Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 107 ayat(1) Undang-undang...download selengkapnya ...
Perda No.6 Tahun 2001 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Bahwa dalam rangka memberikan kesempatan dan meningkatkan...download selengkapnya ...
Perda No.4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat-alat Pemadam Kebakaran
Bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang nomor 18...download selengkapnya ...
Perda No.4 Tahun 1994 tentang Retribusi dan Pangkalan Parkir Kendaraan Bermotor dalam Kabupaten Daerah...
Bahwa sejalan dengan meningkatnya pembangunan di kabupaten...download selengkapnya ...
Perda No.10 Tahun 1993 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kabupaten...
Bahwa berdasarkan tingkat penduduk semakin bertambah...download selengkapnya ...
Perda No.9 Tahun 1993 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar...
Bahwa dengan berpedoman pada surat menteri....download selengkapnya ...
Perda No.8 Tahun 1993 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan...
Bahwa dalam rangka usaha untuk meningkatkan...download selengkapnya ...
Perda no.7 tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Musi Rawas No.7...
Bahwas dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada...download selengkapnya ...
Perda No.2 Tahun 1993 tentang Peruntukan Tapak Kawasan Periwisata Gua Batu Napal Licin, Danau...
Bahwa pembangunan pariwisata perlu digalakkan untuk...download selengkapnya ...
Perda No.7 Tahun 1992 tentang Pemotongan Hewan Ternak di Rumah Potong Hewan dalam Kabupaten...
Bahwa peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II...download selengkapnya ...
Perda No.5 Tahun 1992 tentang Retribusi Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat-tempat Umum, Tempat Pengolahan...
Bahwa untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan...download selengkapnya ...
Perda No.4 Tahun 1992 tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Puskesmas,...
Bahwa tarif biaya pelayanan kesehatan masyarakat pada dinas...download selengkapnya ...
Perda No.11 Tahun 1991 tentang Izin Tempat Menyimpan Barang dalam Kabupaten Daerah Tingkat II...
Bahwa berdasarkan pengamatan masih banyak terdapat...download selengkapnya ...
Perda No.10 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi...
Bahwa peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II...download selengkapnya ...
Perda No.9 Tahun 1991 tentang Pengadaan Tanah Serasan Sekatenan di Desa dalam Kabupaten Daerah...
Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan penyelenggaraan....download selengkapnya ...
Perda No.8 Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat...
Bahwa berdasarkan keputusan menteri dalam negeri....download selengkapnya ...
Perda No.7 Tahun 1991 tentang Pemberian Sebagian Hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten...
Bahwa berdasarkan keputusan menteri dalam negeri...download selengkapnya ...
Perda No.6 Tahun 1991 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka...
Bahwa peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II....download selengkapnya ...
Perda No.5 Tahun 1991 tentang Pengusahaan dan Pengelolaan serta Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan...
Bahwa untuk meningkatkan pembangunan dan pembinaan....download selengkapnya ...
Perda No.4 Tahun 1991 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi...
Bahwa berdasarkan surat keputusan gubernur....download selengkapnya ...
Perda No.3 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak...
Bahwa untuk lebih meningkatkan sistem pelaksanaan penagihan...download selengkapnya ...
Perbup No.8 Tahun 2006 tentang Pemberian Program Asuransi kepada PNS dan Pemerintah Desa
Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan jaminan....download selengkapnya ...
Perbup No.7 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas
Bahwa dengan peraturan bupati musi rawas no.3.....download selengkapnya ...
Perbup No.76 Tahun 2008 tentang Penetapan Batas Waktu Penyetoran Penerimaan Daerah ke Kas Daerah...
Batas waktu untuk penyetoran penerimaan daerah ke kas daerah adalah....download selengkapnya ...
Perbup No.72 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum (BLU...
Bahwa pengelolaan penyediaan air minum dapat tercapai sesuai.....download selengkapnya ...
Perbup No.69 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan...
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan motivasi kerja dokter spesialis....download sleengkapnya ...
Perbup No.65 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik yang berasal dari Bukan...
Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (3) peraturan daerah Kabupaten musi Rawas......download selengkapnya ...
Perbup No.63 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan...
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualita layanan perizinan dan memberikan akses.....download selengkapnya ...
Perbup No.36 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Pelayanan dan Pemberian KTP dan KK yang...
Bahwa administrasi kependudukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan....download selengkapnya ...
Perbup No.15 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Musi...
Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 13 peraturan daerah kabupaten musi rawas.......download selengkapnya ...
Perbup No.6 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi...
Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 13 peraturan daerah kabupaten musi rawas....download selengkapnya ...
Perbup No.17 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Bahwa dengan diterbitkannya peraturan pemerintah....download selengkapnya ...
Perbup No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Tenaga Kerja Sukarela Terdaftar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten...
Bahwa pegawai negeri sipil daerah di lingkungan pemerintah kabupaten musi rawas....download selengkapnya ...
Perbup No.15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi...
Bahwa pelaksanaan peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II....download selengkapnya ...
Perbup No.14 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun...
Bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan....download selengkapnya ...
Perbup No.10 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Bandar Udara Silampari Kabupaten Musi Rawas
Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2001....download selengkapnya ...
Perbup No.9 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Umum TA.2010
Bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah.....download selengkapnya ...
Perbup No.8 Tahun 2009 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS Daerah di Lingkungan...
Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, kesejahteraan....download selengkapnya ...
Perbup No.6 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati musi...
Bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pekerjaan tugas staf ahli.....download selengkapnya ...
Perbup No.5 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin/Kurang...
Bahwa untuk melindungi hak asasi manusia dalam mewujudkan.....download selengkapnya ...
Perbup No.3 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran, Pengembangan dan Pemeliharaan Ternak Milik...
Bahwa penyebaran dan pengembangan ternak merupakan salah satu....download selengkapnya ...
Perbup No.1 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Paramedis Perawatan, Paramedis Non Perawatan...
Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan motivasi.....download selengkapnya ...
Perda No.16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olahraga...
Bahwa dalam rangka menjawab tuntutan dan perkembangan...download selengkapnya ...
Perda No.15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Komunikasi dan Informasi,...
Bahwa untuk terselenggaranya aplikasi telematika yang.....download selengkapnya ...
Perda No.12 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas...
Bahw berdasarkan Pasal 31 ayat (1) undang-undang nomor 17....download selengkapnya ...
Perda No.11 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
Bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah pusat dan atau....download selengkapnya ...
Perda No.10 tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Musi...
Bahwa peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 10 tahun 1999.....download selengkapnya ...
Perda No.9 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan dalam Kabupaten Musi Rawas
Bahwa peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 9 tahun 1998....download selengkapnya ...
Perda No.8 Tahun 2006 tentang Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan
Bahwa dalam rangka menciptakan sistem agribisnis.......download selengkapnya ...
Perda No.7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun...
Bahwa peraturan daerah No.5 Tahun 2002.....download selengkapnya ...
Perda No.6 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame
Bahwa peraturan daerah No.3 Tahun 1998 tentang pajak reklame.....download selengkapnya ...
Perda No.5 tentang Retribusi Pasar Ikan
Bahwa untuk menjamin kelestarian dan mutu ikan.....download selengkapnya ...
Perda No.4 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil...
Bahwa penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta......download selengkapnya ...
Perda No.3 Tahun 2006 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
Bahwa dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan......download selengkapnya ...
Perda No.2 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan
Bahwa peraturan daerah No.12 tentang retribusi izin gangguan.......download selengkapnya ...
Perda No.1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.......download selengkapnya ...
Perda No.20 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil
Bahwa dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.......download selengkapnya ...
Perda No.19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37.....download selengkapnya ...
Perda No.18 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (3)........download selengkapnya ...
Perda No.1 Tahun 2010 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (4)...............download selengkapnya ...
Perda No.14 Thn 2008 ttg Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas daerah Kab. Muara...
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari...........download I, download II ...
Perda No.15 Thn 2008 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, SatPol PP dan...
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari Pasal 128 ayat (1) dan ayat...
Perda No.16 Thn 2008 ttg Pembentukan Organisasi, dan tata Kerja Kecamatan dalam Kab. Muara...
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai.........download selengkapnya ...
Perda No.17 Thn 2008 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dalam Kab. Muara...
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai.........download selengkapnya
...
Perda No.13 Thn 2008 ttg Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Sekretariat DPRD Kab Muara...
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai.........download selengkapnya ...
Perda No.38 Thn 2001 ttg Izin Pembuangan Limbah Cair
Bahwa dalam upaya pengendalian pencemaran air terhadap pembuangan limbah cair yang masuk kedalam media lingkungan hidup............download selengkapnya ...
Perda No.2 Thn 2009 ttg Pengelolaan Panas Bumi
Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Pemerintah Daerah Kabupaten diberikan kewenangan membuat peraturan perundang-undang...
Perda No.25 Thn 2008 ttg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun...
Bahwa rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah...
Perda No.24 Thn 2008 ttg Perubahan atas Perda Kab. Muara Enim No.30 Thn 2001...
bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam terutama batubara yang terdapat di Kabupaten Muara Enim sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32...
Perda No.22 Thn 2008 ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan...
Perda No.9 Thn 2008 ttg Izin Usaha Perkebunan
Bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perkebunan dalam Kabupaten Muara Enim, maka.................download selengkapnya ...
Perda No.21 Thn 2008 ttg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah........
download Hal 1-20, download Hal 21-40, download Hal 41-66...
Perda No.4 Thn 2007 ttg Perubahan Kedua atas Perda Kab. Muara Enim No.15 Thn...
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan...
Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun...
Bahwa untuk meningkatkan fungsi Organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang dan di bidang Persandian dan Telekomunikasi, perlu membentuk unit kerja yang menangani urusan...
Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekreteriat Dewan Pengurus Korps...
Bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan dilingkungan internal Korps pegawai Republik Indonesia, perlu adanya upaya yang optimal dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan perkembangan...
Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Empat Lawang
Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah;
Download selengkapnya ... ...
Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Air Limbah
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air...
Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Praktek di Bidang Kesehatan
Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesaehatan secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional...
Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung...
Bahwa dalam upaya memantau pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ditinjau dari aspek kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, penataan dan keapikan ibukota kabupaten Empat Lawang,...
Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor...
Bahwa untuk memaksimalkan fungsi organisasi di Sekretariat Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, maka perlu diadakan revisi terhadap beberapa bagian yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah...
Perda Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol
Bahwa peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Empat Lawang disamping mempunyai dampak positif terhadap pembangunan ekonomi juga sangat berdampak negatif baik bagi yang...
Perda Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan...
Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan...
Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran...
Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengaturan Kewenangan Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya yang berkaitan dengan Peraturan Kewenangan...
Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan...
Perda Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja...
Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kelurahan
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Nomor 159 Tahun 2005), perlu...
Perda No.5 thn2008 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan...
bahwa pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan dan bahan baku industri memperluas lapangan kerja dan...
Perda No.13 Thn 2007 ttg Penggunaan Jalan bagi Kendaraan yang Melebihi Muatan Sumbu...
Bahwa dalam rangka terpeliharanya konstruksi jalan dan jembatan pada jalan Kabupaten, serta menentukan klasifikasi jalan Kabupaten guna melindungi pemakai jalan lainnya terhadap penggunaan jalan...
Perda No.12 Thn 2007 ttg Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri...
Perda No.11 Thn 2007 ttg Penetapan dan Penegasan Batas Desa
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang...
Perda No.10 Thn 2007 ttg Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun...
Perda No.2 Thn 2007 ttg Lembaga Adat
Bahwa sebagai upaya pelestarian adat istiadat dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat...
PerBup No.2 Thn 2010 ttg Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan sosial...
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006.......download selengkapnya ...
Perda No.19 Thn 2010 ttg Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan RSUD Dr. H. Mohamad...
Bahwa untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohammad Rabain......
Download Hal 1-9, Download Lampiran Ia, Download Lampiran Ib, Download Lampiran 2 ...
PerBup No.25 Thn 2009 ttg Bantuan Keuangan kpd Parpol
Bahwa berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2009 ttg Bantuan Keuangan kpd Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009......download selengkapnya ...
PerBup No.14 Thn 2009 ttg Tarif Angkutan Bus Sekolah & Tarif Pelajar dlm Kab...
Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kab. Muara Enim, terutama kepada para pelajar, baik yang menggunakan sarana angkutan Bus Sekolah atau sarana angkutan...
PerBup No.7 Thn 2009 ttg Tarif Angkutan Barang dari Kota Muara Enim ke Kec....
Bahwa sehubungan dengan Pengumuman Pemerintah tanggal 15 Januari 2009 tentang Penurunan Harga BBM, maka.......download selengkapnya ...
PerBup No.6 Thn 2009 ttg Tarif Angkutan Penumpang Umum
Bahwa sehubungan dengan Pengumuman Pemerintah tanggal 15 Januari 200 ttg Penurunan harga BBM, maka Tarif Angkutan Penumpang Umum.......download selengkapnya ...
PerBup No.18 Thn 2010 ttg Tarif Air Minum PDAM Lematang Enim
Bahwa pengaturan mengenai Pedoman dan Tata Cara Penetapan Tarif Air Minum telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006.......download selengkapnya ...
PerBup no.19 Thn 2009 Sistem Remunerasi RSUD Dr. H. Mohamad Rabain yang menerapan Pola...
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas......download selengkapnya ...
PerBup No.16 Thn 2009 ttg Pedoman Pola Tata Kelola RSUD Dr. H. Mohamad Rabain...
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas.....download selengkapnya ...
Perda No.3 Thn 2003 ttg Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim
Bahwa dalam rangka menunjang pembangunan Daerah dan menambah pendapatan Daerah serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.......download selengkapnya ...
Perda No.23 Thn 1991 ttg Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kab. DATI II Muara Enim...
Bahwa Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten DATI II Muara Enim yang telah diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986......download selengkapnya ...
PerBup No.10 Thn 2007 ttg Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Muara...
Bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 14 B ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2007......
Download selengkapnya ...
PerBup No.7 Thn 2007 ttg Penetapan Harga Satuan Listrik yang Berasal dari Bukan Perusahaan...
Bahwa dalam rangka pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari bukan Perusahaan Listrik Negara, perlu ditetapkan harga satuan listrik sebagai salah satu dasar penghitungan...
Perda Nomor 12 Tahun 2007 Tentang pokok-Pokok Pengembangan Ekonomi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Bahwa pemerintah daerah wajib menciptakan iklim berusaha di daerah yang kondusif, agar pengembangan perekonomian daerah dapat berkembang dengan baik dan terkendali.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten OKI Nomor 19 Tahun...
Bahwa dalam upaya meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat khususnya dibidang kesehatan, maka dipandang perlu memberikan pelayanan yang optimal.
Download selengkapnya ...
Keputusan Walikota Nomor 473 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Dasar Ikan dan Hasil Perikanan
Bahwa dalam rangka melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aktifitas jual beli ikan dan hasil perikanan di Kota Palembang untuk setiap 6 (enam) bulan sekali...
Keputusan Walikota Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Mutu Tanah, Aspal, Beton dan...
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pekerjaan sipil dan tanggung jawab profesi setiap usaha jasa konstruksi dibidang tanah, aspal, beton dan bahan bangunan, sejalan dengan...
Keputusan Walikota Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Retribusi Usaha Kehutanan
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dibidang kehutanan dan perkebunan, maka dalam...
Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2007 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Penetapan dan...
Bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum dan dalam rangka mewujudkan mekanisme serta...
Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun...
Perwako Palembang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Perda Kota Palembang Nomor 4 Tahun...
Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran...
Perda Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pembinaan, Tata Cara Perizinan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan...
Bahwa dalam rangka pembinaan pelayanan kesehatan swasta di bidang medik, dalam rangka penertiban dan pengawasan maka perlu untuk diadakan pengaturan lebih lanjut.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 22 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah...
Perda Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemungutan Uang Leges
Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2001 tentang Materai Daerah, dalam pelaksanaannya menimbulkan kesan seolah-olah terjadi duplikasi dengan Materai Pusat.
Download...
Perda Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 1 tahun...
Perda Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin dan Retribusi Mendirikan Bangunan/Pembuatan Jalan
Bahwa Perda Kabupaten OKI Nomor : 05/DPRD-OKI/1974 tentang Pemberian Izin Bangunan-Bangunan dan Pembuatan Jalan-Jalan..... download selengkapnya ...
Perda No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perda No. 40 Tahun 2007 tentang Pembentukan...
Bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, maka perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 40 Tahun 2007...
Perda No.2 Tahun 2009 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Desa dalam Kab. OKUT
Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat, maka perlu meningkatkan status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.
Download selengkapnya.
...
Perda No.33 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan
Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu adanyapeningkatan pembinaan, pengawasan...
Perda No.32 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah Kab. OKUT tahun...
Bahwa dalam rangka menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah diperlukan dokumen perencanaan dalam jangka waktu dua puluh...
Perda No.31 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah Kab. OKUT tahun...
Bahwa dalam rangka menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah diperlukan dokumen perencanaan dalam jangka waktu dua puluh...
Perda No. 24 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam...
Bahwa untuk melaksanakan pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam...
Perda No. 22 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Kecamatan
Bahwa sebagai upaya pelestarian adat istiadat dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk pemberdayaan, pelestariaan dan pengembangan adat istiadat...
Perda No. 21 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik PNS
Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan dan peranan penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu ditingkatkan kualitas dan kuatintasnya...
Perda No. 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten...
Perda No. 19 Tahun 2008 tentang Program Wajib Sekolah 12 Tahun di Kab. OKUT
Bahwa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Download selengkapnya.
...
Perda No. 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan...
Bahwa dengan banyaknya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya yang semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang lebih konprehensif yang menurut pengembangan organisasi...
Perda No. 17 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD...
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan...
Perda No.16 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Latihan Kerja Swasta
Bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian Lembaga-lembaga Latihan Kerja yang diselenggarakan oleh swasta, maka perlu diatur mengenai perizinannya sesuai dengan kewenangan desentralisasi Kabupaten.
Download...
Perda No.15 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan...
Bahwa dalam rangka pembinaan dan perlindungan masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian terhadap usaha industri dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka perlu diatur mengenai...
Perda No.14 Tahun 2008 tentang Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker
Bahwa sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 184/Menkes/Per/II/1995 Jo...
Perda No.13 Tahun 2008 tentang Izin Apotek
Bahwa sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/IX/1999...
Perda No.12 Tahun 2008 tentang Izin Optik
Bahwa sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten danKota Jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/IX/1999 tentang...
Perda No.11 Tahun 2008 tentang Izin Toko Obat
Bahwa sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/IX/1999...
Perda No.10 Tahun 2008 tentang Wajib Lapor Tenaga Kerja Antar Lokal, Antar Daerah dan...
Bahwa dalam rangka upaya perlindungan terhadap Tenaga Kerja baik yang akan dikirim atau masuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka perlu diatur mengenai wajib...
Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan
Bahwa dalam penyediaan informasi kebutuhan tenaga kerja baik bagi perusahaan maupun bagi pencari kerja, maka setiap perusahaan wajib melaporkan lowongan pekerjaan yang ada pada...
Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama
Bahwa untuk menciptakan kerja yang harmonis antara pekerja dengan Pengusaha, perlu adanya kejelasan Pejanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama.
Download selengkapnya. ...
Perda No.30 Tahun 2008 tentang Retribusi dan Izin Usaha Kepariwisataan
Bahwa dalam rangka peningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengggali dan menghimpun sumber dan pendapatan melalui sektor kebudayaan dan kepariwisataan Kabupaten Ogan Komering Ulu...
Perda No. 27 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Retribusi Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda...
Perda No. 23 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda No. 21 Tahun 2006 tentang...
Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29Tahun 2005, untuk menunjang kegiatan partai politik di KabupatenOgan Komering Ulu Timur dalam rangka memperjuangkan cita-cita para...
Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, dan...
Bahwa dalam rangka pembinaan dan perlindungan kepentingan masyarakat serta pengawasan dan pengendalian terhadap usaha industri dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu dipungut retribusi.
Download...
Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker
Bahwa sejalan dengan Undang - Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan...
Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Toko Obat
Bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap...
Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Optik
Bahwa sejalan dengan Undang - Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan...
Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Apotek
Bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap...
Perda No. 45 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan...
Perda No. 44 Tahun 2007 tentang Pembentukan 4 (Empat) Kelurahan dalam Kab. OKUT
Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat, maka perlu Pembenrtukan Kelurahan Persiapan menjadi Kelurahan Definitif.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 43 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu...
Perda No. 42 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Administrasi Desa.
Download...
Perda No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1), Peraturan Pemerintahan RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan...
Perda No. 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah...
Bahwa dengan telh diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu adanya penyesuaian Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan...
Perda No. 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kab.OKUT
Bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu adanya penyesuaian organisasi perangkat daerah kabupaten.
Download selengkapnya ...
Perda No. 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pertambangan Batubara
Bahwa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai sumber Batubara yang selama ini belum dikelola baik oleh Perusahaan BUMN, BUMD maupun oleh pihak...
Perda No. 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi
Bahwa wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai sumber Energi Minyak dan Gas Bumi yang belum dikelola oleh Perusahaan BUMN, BUMD maupun oleh pihak...
Perda No. 32 Tahun 2007 tentang Perizinan Perusahaan di Bidang Minyak dan Gas Bumi...
Bahwa dalam rangka pelaksanaan semangat otonomi serta pemanfaatan potensi sumber daya alam perlu digali secara terus menerus.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 30 Tahun 2007 tentang Penetapan Hari Jadi Kab. OKUT
Bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten OKU TIMUR dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu...
Perda No. 29 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Usaha Penyedian Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri...
Bahwa dalam rangka mendukung percapatan pembangunan daerah perlu dikembangkan usaha penyediaan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik yang berkualitas dan dapat menjangkau seluruh...
Perda No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direktur dan Kepegawaian Perusahaan...
Bahwa aset dan manajemen Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah dilimpahkan pada...
Perda No. 27 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
Download selengkapnya ...
Perda No. 26 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Ketentuan...
Perda No. 25 Tahun 2007 tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang...
Perda No. 24 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa
Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan memerlukan adanya Pengelolaan Keuangan Desa.
Download selengkapnya.
...
Perda No. 23 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa
Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, khususnya dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sumber pendapatan yang jelas dan memadai.
Download selengkapnya....
Perda No. 22 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa
Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 214 Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahkhususnya yang berkaitan dengan Kerjasama Desa danKetentuan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor...
Perda No. 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan...
Perda No. 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa...
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan...
Perda No. 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan
Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka...
Perda No. 18 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 202, pasal 203, pasal 204, pasal 205, pasal 206, pasal 207 dan pasal 208 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004...
Perda No. 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. OKUT
Bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat...
Perda No. 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Belitang Mulya Kab. OKUT
Bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat...
Perda No. 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Belitang Madang Raya Kab. OKUT
Bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat...
Perda No.6 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
Bahwa dalam upaya mengatur, memberdayakan dan mengawasi usaha jasa konstruksi, sejalan dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pemberian Izin Usaha...
Perda No.5 Tahun 2007 tentang Retribusi Analisa Limbah Cair
Bahwa dalam upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah cair, maka perlu dilakukan analisis limbah cair yang akan dibuang ke...
Perda No. 35 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. OKUT
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tetang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Download selengkapnya. ...
Perda No. 34 Tahun 2006 tentang Tata Hubungan Kerja antar Penyelenggara Pemerintah Daerah
Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahdiperlukan adanya kerjasama yang baik antar penyelenggarapemerintahan daerah...
Perda No. 33 Tahun 2006 tantang Alokasi Dana Perimbangan Desa dari Kab. OKUT
Bahwa untuk menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa harus disertai dengan sumber pendanaan, sarana dan prasarana serta personil sesuai dengan urusan...
Perda No. 31 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum
Bahwa untuk menjamin kelangsungan kelestarian sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, perlu ditumbuhkembangkan pengusahaan bahan galian secara profesional sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang benar...
Perda No. 29 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol
Bahwa dewasa ini peredaran minuman beralkohol semakin meluas dan meningkat, apabila hal ini tidak diawasi, ditertibkan dan dikendalikan akan sangat berdampak negatif terhadap kondisi...
Perda No. 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan BUMD “Sebiduk Sehaluan”
Bahwa wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang potensinya belum dikelola secara optimal.
Download selengkapnya ...
Perda No. 26 Tahun 2006 tentang Lambang Daerah Kab. OKUT
Bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003, maka perlu dibuat Lambang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu...
Perda No. 25 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah OKUT Tahun...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 150 ayat (3) huruf (e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana...
Perda No. 24 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat
Bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Download selengkapnya.
...
Perda No. 23 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Maksiat
Bahwa pemyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi juga upaya pembangunan kehidupan sosial masyarakat yang...
Perda No. 22 Tahun 2006 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
Bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu diusahakan penerimaan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga.
Download selengkapnya.
...
Perda No. 21 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kab. OKUT kepada Partai Politik
Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik untuk membantu kegiatannya dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya...
Perda No. 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Jayapura Kab. OKUT
Bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat dan semakin meningkatnya volume kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap msyarakat...
Perda No.19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala...
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,...
Perda No. 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu menetapkan Pedoman tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan...
Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembibitan dan...
Bahwa dengan terbentuknya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006, maka untuk...
Perda No. 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan 12 (dua belas) Desa dalam Kab. OKUT
Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan kepada masyarakat Desa khususnya masyarakat Desa Persiapan Sukoharjo Kecamatan Buay Madang, Desa Persiapan Way Salak...
Perda No. 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKUT
Bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat...
Perda No. 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Semendawai Barat Kab. OKUT
Bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat serta unuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat...
Perda No. 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Madang Suku III Kab. OKUT
Bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat...
Perda No. 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Buay Madang Timur Kab. OKUT
Bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat...
Perda No. 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bunga Mayang Kab. OKUT
Bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat...
Perda No. 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembenihan Ikan...
Bahwa dengan terbentuknya Dinas Peternakan dan Perikanan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006, maka untuk...
Perda No. 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)Pengawasan dan Sertifikasi...
Bahwa dengan terbentuknya Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006, maka...
Perda No. 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan dan...
Bahwa dengan terbentuknya Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2006, maka untuk...
Perda No. 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesehatan Hewan...
Bahwa dengan terbentuknya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006, maka untuk...
Perda No. 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Farmasi Dinas...
Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu...
Perda No. 5 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Gumawang Kelas...
Bahwa dengan telah ditetapkanya puskesmas GUMAWANG menjadi Rumah Sakit Umum Daerah gumawang dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 754/menkes/SK/VI/2004.
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 30 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Bahwa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah dan sangat penting dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.
Download selengkapnya....
Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pasar
Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, daerah...
Perda Nomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
Bahwa pengenaan biaya administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusaan, merupakan penunjang dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan...
Perda Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang...
Perda Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Perda Kab. OKUT Nomor 3 Tahun...
Bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dipandang...
Perda Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan,...
Bahwa dengan telah terbentuknya Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun...
Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Bupati OKUT
Bahwa dengan telah terbentuknya Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 maka untuk menunjang...
Perda Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan...
Bahwa dengan terbentuknya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2005 maka...
Perda Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Jalan, Jembatan, Bangunan,...
Bahwa dengan telah terbentuknya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 maka untuk menunjang...
Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati OKUT
Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu untuk...
Perda Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perda Kota Palembang Nomor 28 Tahun...
Bahwa dengan telah ditetapkannya Perda Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perda Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembinaan Jasa...
Perda Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Kota Palembang Nomor 1...
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah epublik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang...
Perda Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Palembang Nomor 1...
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan...
Perda Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Gedung DPRD Kota Palembang...
Bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan Gedung DPRD Kota Palembang diperlukan dana pembangunan yang relatif besar.
Download selengkapnya ... ...
Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1...
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan...
Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab OKI Nomor 29...
Sesuai dengan perkembangan pasar dalam Kota Kayuagung yang menyangkut aktivitas jual beli masyarakat, dipandang perlu dilakukan perubahan pengaturan hak hunian.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perda Kab OKI Nomor 11 Tahun...
Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang Retribusi, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga...
Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Bahwa dalam upaya percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berorientasi pada pelayanan...
Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan...
Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kab OKI Tahun 2004-2009
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 11 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha
Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan...
Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perlu meninjau kembali dan...
Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008
Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005...
Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal
Bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pengoperasian terminal di Kota Palembang, sejalan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan...
Perda No. 7 Tahun 2008 ttg Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat...
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah...
Perda No. 8 Tahun 2007 ttg Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana...
Dalam rangka untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam memberikan pelayanan dan...
Perda No. 10 Tahun 2007 ttg Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan...
Dalam rangka untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Susunan...
Perda No. 9 Tahun 2007 ttg Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana...
Dalam rangka untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dan dalam...
Perda No. 7 Tahun 2006 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2001...
Dengan terbentuknya Pengadilan Perselisihan Hubungan Isndustrial berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial di wilayah...
Perda No. 6 Tahun 2008 ttg Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi
Pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir, batin serta spiritual, termasuk terpenuhnya rasa aman, rasa tentram dan rasa keadilan bagi generasi saat...
Perda No. 6 Tahun 2007 ttg Arah Kebijakan Sumatera selatan Lumbung Pangan 2006-2025
Provinsi Sumatera Selatan memiliki keanekaragaman potensi sumber daya alam yang potensial baik dari sumber daya lahan sawah dengan berbagai tipologi, lahan kering keanekaragaman hayati...
Perda No. 5 Tahun 2008 ttg Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Dalam rangka memberikan pedoman kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I...
Perda No. 26 Tahun 2004 ttg Rencana Strategi Pembengunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun...
Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kebijakan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah,...
Perda No. 25 Tahun 2004 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor...
Dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tuga pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dipandang perlu mengadakan...
Perda No. 20 Tahun 2004 ttg Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Bidang...
Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan, maka terhadap peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah...
Perda No. 18 Tahun 2004 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor...
Setelah diadakan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera selatan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah Provinsi Sumatera Selatan, ternyata terdapat beberapa...
Perda No. 16 Tahun 2004 ttg Pedoman Penetapan dan Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum
Dalam upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja perlu ditetapkan upah minimum ddengan memperhatikan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktifitas dan kemajuan perusahaan serta...
Perda No. 14 Tahun 2004 ttg Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penggunaan...
Peredaran dan penggunaan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan saat ini dirasakan semakin meluas dan meningkat.
Download selengkapnya ...
Perda No. 13 Tahun 2004 ttg Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol
Dewasa ini peredaran minuman beralkohol semakin meluas dan meningkat, maka apabila hal ini tidak diawasi, ditertibkan serta dikendalikan akan sangat berdampak negatif terhadap kondisi...
Perda No. 10 Tahun 2007 ttg Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan...
Dalam rangka untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maka dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap Susunan...
Perda No. 9 Tahun 2004 ttg Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera...
Dalam rangka untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dan dalam...
Perda No. 9 Tahun 2004 ttg Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera...
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan...
Perda No. 8 Tahun 2007 ttg Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana...
Dalam rangka untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam memberikan pelayanan...
Perda No. 7 Tahun 2006 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2001...
Dengan terbentuknya Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tenteng penyelesaian perselisihan hubungan industrial di wilayah...
Perda No. 6 Tahun 2007 ttg Arah Kebijakan Sumatera selatan Lumbung Pangan 2006-2025
Provinsi Sumatera Selatan memiliki keanekaragaman potensi sumber daya alam yang potensial baik dari sumber daya lahan sawah dengan berbagai tipologi, lahan kering, keanekaragaman hayati...
Perda No. 5 Tahun 2007 ttg Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 592/KPTS/I/2005 dibentuk Tim Penetapan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan.
Download selengkapnya ...
Perda No. 5 Tahun 2004 ttg Pengaturan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu-Rambu...
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan...
Perda No. 3 Tahun 2008 ttg Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 39...
Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2007, Nomor 108 Tahun 2007 dan Nomor 109 Tahun 2007, 3(tiga) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan...
Perda No. 21 Tahun 2004 ttg Retribusi Parkir Ditempat Khusus
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki fasilitas khusus perparkiran yang merupakan aset kekayaan daerah sekaligus sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.
Download selengkapnya ...
Perda No. 4 Tahun 2008 ttg Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk...
Untuk menunjang terwujudnya daya guna dan hasil guna pengelolaan pendapatan daerah serta pelayanan kepada masyarakat di bidang perasuransian, dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal...
Perda No. 7 Tahun 2004 ttg Penyertaan Modal Daerah Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Bank...
Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang begitu cepat dan tantangan yang semakin berat diperlukan adanya peranan bank yang mampu menopang dan mendorong kemajuan...
Perda No. 4 Tahun 2007 ttg Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Bentuk...
Dalam rangka optimalisasi pemberian pelayanan kepada mayarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah maka dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam...
Perda Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Bagi Jenis Usaha dan atau...
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kota Palembang yang berwawasan lingkungan sebagai upaya dasar dan berencana dalam mengelola sumber daya secara bijaksana untuk pembangunan yang...
Perda Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penataan dan Retribusi Pemakaman dan atau Pengabuan Jenazah
Bahwa dengan meningkatnya populasi penduduk, akibat pesatnya perkembangan kota, maka pemakaman sebagai salah satu penunjang fasilitas umum perkotaan perlu dilakukan penataan secara lebih baik,...
Perda Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi
Bahwa guna memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu meninjau Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pembinaan...
Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Dibidang Medik
Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dibidang masyarakat, maka dalam upaya...
Perda Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan
Bahwa dengan laju perkembangan pembangunan yang semakin pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaturan, penataan dan pengendalian pendirian bangunan, perludilakukan secara...
Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Reklame
Bahwa guna memberikan pedoman yang lebih konkrit dan terarah dalam pengaturan perizinan penyelenggaraan reklame, sebagai upaya pemantauan, pengawasan dan pengendalian yang meliputi penataan, pengaturan...
Perda Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Palembang Nomor 23...
Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18...
Perda No. 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dalam Pasal 14 ayat (3) Pemerintah Daerah membentuk sebuah Dinas yang...
Perda No. 26 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumur-Sumur Minyak Tua Dalam Wilayah Kabupaten Musi...
bahwa dalam rangka pemanfaatan kembali sumur-sumur minyak tua yang tidak ekonomis untuk diusahakan baik dengan teknologi konvensional maupun teknologi maju, perlu dimanfaatkan teknologi sederhana...
Perda No. 25 Tahun 2007 tentnag Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan...
bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah;
download selengkapnya.....
Perda No. 24 Tahun 2007 tentang Peningkatan Dana Anggaran Untuk Program Dan Kegiatan Dengan...
bahwa sehubungan dengan terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin serta pelaksanaan program dan kegiatan fisik pembangunan membutuhkan waktu sampai dengan...
Perda No. 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Pemerintah...
bahwa dengan semakin meningkatnya laju pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin seiring bertambahnya beban tugas yang emban termasuk tugas-tugas di Palembang sebagai Ibu Kota Provinsi,...
Perda No. 4 Tahun 2004 ttg Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera...
Dengan adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis terjadi kebutuhan yang mendesak. maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Perda No. 3 Tahun 2004 ttg Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran...
Berdasarkan kepentingan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 86 ayat (3) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya Tahun...
Perda No. 2 Tahun 2007 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
Memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang0Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang...
Perda No. 2 Tahun 2004 ttg Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan...
Berdasarkan hasil evaluasi Pengurus Besar Cabang-cabang Olahraga dan KONI Pusat terhadap venues-venues Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVI Tahun 2004, perlu diadakan beberapa perubahan...
Perda No. 1 Tahun 2004 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004
Dalam rangka untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan TA. 2004.
Download...
Perda No. 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah...
bahwa Pasal 1 huruf B Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi...
Perda No. 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Musi...
bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional dibidang Keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah dan sosial dalam mewujudkan...
Perda No. 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perseroan...
bahwa dengan terbentuknya Perseroan Terbatas Petro Muba sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005, sebagai tindak lanjutnya guna mengembangkan BUMD dimaksud perlu adanya Penyertaan...
Perda No. 18 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perusahaan...
bahwa untuk lebih mengoptimalkan bidang usaha layanan air bersih kepada masyarakat, dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta...
Perda No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun...
bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan...
Perda No. 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, Perimbangan Keuangan Kabupaten Dan Desa Dan...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor...
Perda No. 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Desa Dalam Kabupaten Musi...
bahwa perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih dinamis menuntut kebutuhan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan yang lebih baik.
download selengkapnya.. ...
Perda No. 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Musi Banyuasin Televisi
bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah melalui pengembangan sarana komunikasi dipandang perlu menetapkan dasar-dasar untuk mendirikan Musi Banyuasin Televisi;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Randik...
bahwa wilayah Kabupaten Musi Banyuasin cukup luas dan berpenduduk banyak merupakan potensi usaha yang cukup besar dibidang penyiaran;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 11 Tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan Pertambangan Batubara Dalam Wilayah Kabupaten Musi...
bahwa di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai sumber batubara yang cukup besar.
download selengkapnya.. ...
Perda No. 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun...
bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan...
Perda No. 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Musi...
bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dari suatu Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan unit pelaksana kewenangan dari Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu...
Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi...
bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 8/2005/M.PAN/10/2004 dan...
Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Kerjasama Antar Desa Dan Kerjasama Desa Dengan Pihak...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Kerjasama Desa;
download...
Perda No. 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan Dalam Kabupaten...
bahwa setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005, tentang Kelurahan,...
Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, perlu adanya perencanaan...
Perda No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Tata Kerja Organisasi Pemerintahan Desa
bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat supaya berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu adanya pengaturan tugas Pemerintahan Desa secara jelas;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah...
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kesehatan sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat perlu dibentuk dan adanya pengaturan tugas pokok dan fungsi Akademi Keperawatan Pemerintah...
Perda No. 2 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Badan Perwakilan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dinyatakan sudah...
Perda No. 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala...
bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab IX Pasal 200 s/d 208 tentang Desa, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah...
Perda Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Kota...
Bahwa di bidang perdagangan terdapat pedagang kaki lima yang dapat menunjang perekonominan dan dapat menyerap tenaga kerja, akan tetapi merupakan suatu masalah dalam perkotaan...
Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Pagar Alam
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 81 dan Pasal 85 PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota...
Perda Nomor 14 tahun 2003 tentang Perubahan atas Perda Kab OKI Nomor 18 tahun...
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir dipandang perlu untuk diadakan perubahan disesuaikan...
Perda No. 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor...
bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan Otonomi Daerah terutama dalam percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk mengoptimalkan mengenai tugas pokok dan...
Perda No. 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk mengoptimalkan potensi daerah yang ada agar lebih berdayaguna dan berhasil guna;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun...
bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah sejalan dengan Perubahan Organisasi di Departemen Dalam Negeri maka organisasi di daerah perlu disesuaikan;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 32...
bahwa dalam rangka menindak lanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.342/252/SJ tanggal 14 Februari 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 32...
Perda No. 9 Tahun 2005 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 47...
bahwa dalam rangka menindak Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.342/651/SJ tanggal 26 Maret 2003 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 47 Tahun...
Perda No. 10 Tahun 2005 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19...
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2004 Tanggal 11 Pebruari 2004 Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor...
Perda No. 13 Tahun 2005 tentang Larangan Maksiat Dalam Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Musi Banyuasin meliputi juga upaya pembangunan kehidupan sosial masyarakat yang bersih dari...
Perda No. 14 Tahun 2005 tentang Perlindungan Ikan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa ikan merupakan sumber daya hayati yang tidak ternilai harganya, apabila dikelola dengan bijaksana dan baik akan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeliharaan Ternak Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa dalam rangka mewujudkan suatu lingkungan yang bersih, nyaman serta keindahan kota maka perlu dilakukan pengaturan agar Pemelihara ternak dapat menyesuaikan dengan lingkungan;
download selengkapnya.....
Perda No. 16 Tahun 2005 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban Dan Kesehatan Umum
bahwa dalam rangka terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan mutu hidup dan kehidupan, maka masalah kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan umum, merupakan faktor...
Perda No. 17 Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Musi...
bahwa dalam mempercepat pembangunan di daerah maka perlu usaha peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dengan mengikutsertakan para investor yang berdomisili di dalam Kabupaten...
Perda No. 18 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa dalam rangka pemanfaatan Sumber Daya Alam khususnya Sungai, Anak Sungai dan tanah nyurung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin perlu diatur Lelang...
Perda No. 19 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pembinaan, Pemantauan Dan Pengawasan Distribusi Minyak Tanah
bahwa untuk memperlancar dan pengawasan Distribusi Minyak Tanah dalam Kabupaten Musi Banyuasin, terutama untuk rumah tangga dan usaha kecil, perlu dilakukan koordinasi secara terarah,...
Perda No. 21 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa penataan bangunan adalah suatu keharusan agar terciptanya suatu penempatan yang sesuai dengan peruntukan dan sesuai dengan tata tertib dan lingkungannya;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Pembinaan Usaha Jasa Kepariwisataan
bahwa dalam rangka membina usaha-usaha jasa sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di daerah serta mendorong peran masyarakat dalam pembangunan perlu diatur ketentuan mengenai pemungutan...
Perda Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Sewa Pemakaian Kendaraan Bermotor Dinas Dalam Kabupaten OKI
Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas .....Download selengkapnya ...
Perda No. 24 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan Kesehatan yang menjangkau lapisan seluruh masyarakat serta mengikuti perkembangan kesehatan dan teknologi yang semakin tinggi perlu dilakukan penyesuaian;
download selengkapnya.....
Perda No. 25 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang...
Perda No. 26 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi Dalam...
bahwa dengan berkembangnya perekonomian daerah mendorong tumbuhnya kegiatan konstruksi berupa sarana dan prasarana fisik sehingga akan mempengaruhi tata ruang wilayah serta dampak sosial, lingkungan...
Perda No. 27 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Bidang Industri Dan Perdagangan Dalam Kabupaten...
bahwa dalam rangka pelaksanaan penertiban, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Bidang Industri dan Perdagangan di Kabupaten Musi Banyuasin perlu suatu ketentuan yang mengatur mengenai perizinan...
Perda No. 29 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin...
bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dibidang Retribusi Terminal dipandang perlu untuk menyesuaikan tarip retribusi tersebut karena tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang;
download...
Perda No. 30 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor...
bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II,...
Perda No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin...
bahwa dalam rangka meningkatkan Penerimaan Daerah disektor Retribusi Daerah terutama Retribusi Pemakaian atas Kekayaan Daerah, maka dipandang perlu untuk merubah Tarif Retribusi tersebut guna...
Perda No. 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Kayu Bulat (LOGS), Kayu Cerucuk dan Bukan...
bahwa hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna...
Perda No. 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor...
bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk mengoptimalkan potensi daerah yang ada agar lebih berdayaguna dan berhasil guna;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan...
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota...
Laporan Keuangan Pokok
Download selengkapnya ...
Laporan Keuangan Pokok
Download Neraca
Download Laporan Realisasi Anggaran
Download Laporan Arus Kas ...
Laporan Keuangan Pokok
Download Neraca
Download Laporan Realisasi Anggaran
Download Laporan Arus Kas ...
Laporan Keuangan Pokok
Download selengkapnya ...
Laporan Keuangan Pokok
Download selengkapnya ...
Laporan Keuangan Pokok
Download Neraca
Download Laporan Realisasi Anggaran
Download Laporan Arus Kas ...
Laporan Keuangan Pokok
Download selengkapnya ...
Laporan Keuangan Pokok
Download Neraca
Download Laporan Realisasi Anggaran
Download Laporan Arus Kas ...
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor...
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kota Prabumulih...
Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan...
bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan...
Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Musi...
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana Kecamatan dan Kelurahan merupakan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu...
Perda No. 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan...
bahwa pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan dan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan...
Perda No. 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat
bahwa pembayaran zakat merupakan kewajiban umat islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan keseimbangan dari segi...
Perda No. 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
bahwa Burung Walet merupakan Satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemanfaatan Media Informasi Dan Komunikasi
bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dibidang komunikasi dan informatika sehingga perlu menetapkan kebijakan dibidang komunikasi dan...
Perda No. 13 tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada...
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pengembangan usaha BUMD, maka sesuai Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah...
Perda No. 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaannya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya persamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari...
Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin...
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan...
Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007...
bahwa untuk mendukung pelayanan di bidang usaha pelayanan Air Bersih kepada masyarakat dalam Kabupaten Musi Banyuasin diperlukan sarana dan prasarana yang memadai;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi...
bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah memberikan penekanan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan yang memberi peluang untuk pengembangan potensi daerah;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta berorientasi kepada pelayanan...
Perda No. 34 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Badan Layanan Umum...
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dinyatakan Rumah sakit merupakan Satuan Kerja Pemerintah di...
Perda No. 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak Dan Gas Bumi
bahwa wilayah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai Sumber Energi Minyak dan Gas Bumi yang selama ini hanya dieksploitasi oleh PN. Pertamina dan PN. Gas Negara...
Perda No. 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24...
bahwa wilayah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai Sumber Daya Alam yang selama ini hanya dieksploitasi oleh PN. Pertamina, PN. Gas Negara, KPS, PKP2B dan KP...
Perda No. 12 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum
bahwa dalam rangka penyediaan air minum yang bersih dan memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat perlu dilakukan pengolahan melalui suatu managemen yang baik;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II,...
Perda No. 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II,...
Perda No. 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 119 tahun 1998 tentang ruang lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah...
Perda No. 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 119 tahun 1998 tentang ruang lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah...
Perda No. 19 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat...
Perda No. 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
bahwa peruntukan penggunaan tanah perlu mendapatkan Izin dari Bupati sebagai upaya penataan wilayah yang selaras dengan rencana pengembangan daerah yang berdasarkan ketentuan tata ruang...
Perda No. 39 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggunaan Dataran Air Dalam Wilayah Kabupaten Musi...
bahwa untuk melaksanakan Otonomi daerah secara berdaya guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 42 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka pengujian kendaraan bermotor tidak...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR...
Bahwa peristiwa bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mengakibatkan...
Perda Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Larangan Menangkap Ikan Dengan Bahan dan/atau Alat Terlarang
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat Nomor 5 Tahun 1989 tentang Larangan Menangkap Ikan dengan Bahan dan Alat-alat terlarang dalam Kabupaten Daerah Tingkat...
Perda Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat di Bidang Minyak...
Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah otonom perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kewenangan...
Perda Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah
Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka di pandang perlu mengatur pedoman penyelenggaraan...
Perda Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
Guna mengakomodasi perubahan-perubahan seperti tuntutan masyarakat untuk berperan aktif di dalam pembangunan, meningkatkan pelayanan dan kebijaksanaan Pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam khususnya pengelolaan bahan...
Perda Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 35 Tahun 1989 tanggal 20 Desember 1989 tentang Pemelharaan Hewan Ternak Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat, baik secara...
Perda Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Lahat
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 1990 tentang Lambang Daerah Kabupaten Lahat yang berlaku sekarang mengandung beberapa bagian yang tidak sesuai lagi dengan...
Perda Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrik
Tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil...
Perda Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan
SIUP sebelum Otonomi Daerah diberlakukan diterbitkan oleh Kanwil Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan senagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun...
Perda Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Surat Tanda Daftar Gudang
Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat...
Perda Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Usaha Pertambangan Umum
Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah...
Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Pelacuran dan Tuna Susila
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat Nomor 7 Tahun 1985 tentang Pencegahan Perbuatan Tuna Susila, sudah tidak sesuai lagi dengan keaadan dan situasi...
Perda Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Izin Pemanfaatan dan Pengelolaan Limbah Cair
Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta...
Perda Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembuatan Ladang dan Kebun
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 1978 tanggal 17 Oktober 1978 beserta perubahan-perubahannya, yang terakhir Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1989 tanggal 20...
Perda No. 44 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Labuh Dan Tambat Kendaraan Di Atas...
bahwa untuk melaksanakan Otonomi Daerah secara berdaya guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 45 Tahun 2002 tentang Retribusi Sertifikat Kapal Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa untuk melaksanakan Otonomi daerah secara berdaya guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan sumber-sumber Pendapatan Daerah;
download selengkapnya.. ...
Perda No. 47 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengangkutan Barang Di Darat, Laut, Sungai...
bahwa untuk melaksanakan Otonomi daerah secara berdaya guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan sumber-sumber Pendapatan Daerah.
download selengkapnya.. ...
Perda No. 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Air Bersih
bahwa air sebagai salah satu sumber daya alam perlu untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan air bersih yang sehat guna kepentingan kehidupan...
Perda Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Kedudukan...
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan...
Perda Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lahat, Kecamatan...
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2000...
Perda Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kecamatan Kikim Timur, Kikim Selatan, Kikim Barat...
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses pembangunan di daerah, serta sejalan dengan maksud Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan peraturan daerah...
Perda Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian...
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202, Pasal 203, Pasal 204, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207 dan Pasal 208 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang...
Perda Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa
Untuk melaksanakan ketentuan Bab VI Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan...
Perda Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Kerjasama Desa
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI...
Perda Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 211 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI...
Perda Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 209 dan Pasal 210 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan...
Perda Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72 Peraturan Daerah pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 487)...
Perda Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan
Dalam upaya meninggalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan sistem Kesehatan Nasional...
Perda Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi
Wilayah Kabupaten Lahat memiliki potensi kekayaan alam berupa pertambangan yang mempunyai prospek cukup baik untuk diusahakan.
Download selengkapnya ...
Perda Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pendirian PDAM Tirta Lematang
Dengan tertibnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pedoman Kepegawaian PDAM maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat Nomor 3...
Perda No. 26 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka untuk terciptanya tertib...
Perda No. 27 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka...
Perda No. 28 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pajak Hiburan Di Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Daerah terutama dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka diperlukan sumber Pendapatan Daerah yang potensinya dimungkinkan...
Perda No. 29 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang...
Perda No. 16 Tahun 2008 tentang Pajak Penerangan Jalan
bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan...
Perda No. 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun...
Perda No. 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran...
bahwa sehubungan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar...
Perda No. 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun...
Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan
bahwa dengan telah terbentuknya Kota Prabumulih melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001, maka Pemerintah Kota Prabumulih perlu meningkatkan penerimaan daerah khususnya dibidang Pajak Penerangan...
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pendirian PDAM Kota Prabumulih
bahwa dengan telah terbentuknya Pemerintah Kota Prabumulih menjadi Pemerintahan yang otonom terlepas dari Kabupaten Muara Enim dengan sendirinya Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim...
SK Walikota Nomor 6 Tahun 2004 tentang Tarif Air Minum PDAM Kota Prabumulih
bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Walikota Prabumulih No. 06 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Prabumulih, maka terhadap tarif air minum...
SK Walikota Nomor 7 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kota...
bahwa dalam rangka pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Prabumulih secara profesional, efektif dan efisien dan dapat Berdaya guna dan berhasil guna dimasa yang...
SK Walikota Nomor 264/KPTS/RSUD/2009 tentang Penetapan RSUD Kota Prabumulih Sebagai SKPD Kota Prabumulih yang...
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu menjadikan RSUD Kota Prabumulih sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan memberikan kewenangan...
Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kelas C
bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan berdasarkan analisis organisasi...
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008 (Audited)
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008 (Audited) yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan, Pakaian Dinas Biaya...
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan...
Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penghasilan, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Operasional...
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2007 tentang perubahan Kedua atas peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan...
SK Walikota Nomor 7/KPTS/V/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Prabumulih
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku Pemegang...
SK Walikota Nomor 385/KPTS/V/2007 tentang Penunjukan Pejabat Penandatangan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat...
bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang...
SK Walikota Nomor 79/KPTS/V/2007 tentang Petunjuk Pelaksana dan Standarisasi Perjalanan Dinas bagi PNS di...
bahwa berdasarkan keputusan Walikota Prabumulih Nomor. 188/KPTS/VI/2006 tentang Petunjuk Pelaksanan dan Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih, tanggal...
SK Walikota Nomor 256/KPTS/IV/2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah Kota Prabumulih maka dipandang perlu menetapkan Pengguna...
SK Walikota Nomor 6/KPTS/V/2008 tentang Penunjukan Pejabat Penandatangan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat...
bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang...
SK Walikota Nomor 352/KPTS/V/2008 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Sekretariat...
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah daerah Kota Prabumulih maka dipandang perlu menetapkan Pengguna...
SK Walikota Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penunjukan Bendaharawan Penerimaan dan Pengeluaran pada Dinas/Instansi...
Menunjuk/menetapkan saudara-saudara yang namanya tercantum dalam kolom 3 tersebut dalam kolom 6 daftar lampiran keputusan ini dengan ketentuan:
download selengkapnya.. ...
SK Walikota Nomor 361/KPTS/DPPKAD/ 2008 tentang Penetapan Besaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan...
bahwa untuk tertib penyelenggaraan Administrasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perlu dibuat penetapan besaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Triwulan IV dan...
SK Walikota Nomor 152/KPTS/PENDA/2008 tentang Pemberian Biaya Pemungutan Kepada Dispenda Selaku Koordinator Pendapatan dan...
bahwa sebagai imbalan terhadap kinerja dan memberikan rasa keadilan terhadap tanggung jawab Pemungutan Pajak Daerah yang dilakukan petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Prabumulih dan...
Petikan SK Walikota Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penunjukan Bendaharawan dan Pengeluaran pada Dinas/Instansi...
menunjuk/menetapkan saudara-saudara yang namanya tercantum dalam kolom 3 sebagaimana tersebut dalam kolom 6 daftar Keputusan ini dengan ketentuan:
download selengkapnya.. ...
SK Walikota Nomor 151/KPTS/PENDA/2008 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Prabumulih
bahwa untuk tertib Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan Aparatur dengan memperhatikan asas Keadilan perlu Pengaturan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Kota Prabumulih.
download...
Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2009
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Prabumulih tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...
Peraturan Walikota Nomor 4 tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2008
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan Peraturan...
Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan...
Perda Nomor 19 tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan
Menetapkan:
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pajak Penerangan Jalan
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 35 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik, maka retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Rumah sakit Umum Daerah di Kabupaten Ogan...
Perda Nomor 18 Tahun 2003 tentang Larangan Menangkap Ikan Dengan Bahan Peledak, Listrik, Racun...
Bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, khususnya populasi ikan, perlu dicegah kegiatan penangkapan ikan dengan penggunaan bahan beracun dan bahan peledak serta alat listik.
Download...
Perda Nomor 14 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam
Bahwa dalam melaksanakan UU No. 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam sebagai daerah otonom, maka dalam melaksanakan pembangunan diperlukan tata ruang Kota...
Perda Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Kota...
Bahwa di bidang perdagangan terdapat pedagang kaki lima yang dapat menunjang perekonominan dan dapat menyerap tenaga kerja, akan tetapi merupakan suatu masalah dalam perkotaan...
Perda Nomor 12 Tahun 2003 tentang Menjemur Kopi, Padi, dan Menumpuk Benda-Benda Lainnya Di...
Bahwa untuk melaksanakan kewenangan daerah pada ayat (2) pasal 8 UU No. 8 tahun 2001, maka perlu menertibkan masyarakat menjemur kopi, padi, dan menumpuk...
Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Lintas Trayek Angkutan Umum...
Bahwa dengan telah ditingkatkannya Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom, maka dipandang perlu untuk menata kembali lalu lintas dan lintasan trayek angkutan umum sesuai...
Perda Nomor 9 Tahun 2003 tentang Lambang Daerah Kota Pagar Alam
Bahwa dengan telah terbentuknya Kota Pagar Alam berdasarkan UU No. 8 tahun 2001, maka untuk menentukan ciri khas terhadap kota, perlu ditetapkan Lambang Daerah...
Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan dalam Kota Pagar Alam
Bahwa dalam rangka melaksanakan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam, perlu...
Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Dalam Kota Pagar Alam
Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 66 UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu membentuk organisasi kecamatan sebagai unsur perangkat daerah, berdasarkan...
Perda Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota...
Bahwa dalam rangka pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam, perlu...
Perda No 14 Tahun 2004 tentang Perlengkapan Jalan Dalam Daerah Kota Pagar Alam
download selengkapnya ...
Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Transmigasi Dalam Daerah Kota Pagar Alam
download selengkapnya ...
Perda Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Danau Dalam...
download selengkapnya ...
Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penertiban Badan Hukum Koperasi
download selengkapnya ...
Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan RW dan RT dalam Daerah Kota Pagar...
download selengkapnya ...
Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan Kota dan Pemakaman
download selengkapnya ...
Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Pagar...
Bahwa dalam rangka menjamin efektivitas pencapaian maksud dan tujuan pembangunan segala aspek hidup dan perikehiduoan masyarakat secara terpadu sinergis dan berkesinambungan di Daerah Kota...
Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat
Bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Download selengkapnya....
Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Pagar Alam
download selengkapnya ...
Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah...
download selengkapnya ...
Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah...
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam, maka...
Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota...
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota pagar Alam, perlu...
Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah Kota Pagar...
download selengkapnya ...
Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Studi Tugas Belajar Bagi PNS Pemerintah...
download selengkapnya ...
Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2008 –...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 150 ayat (3) huruf e, Undang-undang nomor no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah juncto pasal 15 ayat...
Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam
download selengkapnya ...
Perda No 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Besemah Kota Pagar Alam
Bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan sumber pendapatan daerah perlu pelayanan publik secara profesional melalui Badan Usaha Milik Negara; Bahwa untuk menjamin pelayanan publik...
Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kota...
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) butir b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Pemerintah mempunyai Kewenangan untuk menetapkan Standar Pelayanan Minimal...
Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2008 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Daerah Besemah (Hospital...
Bahwa fungsi rumah sakit adalah unik dan berbeda dengan fungsi kebanyakan institusi lain oleh karenanya perlu dituangkan suatu peraturan internal rumah sakit bertujuan mengatur...
Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga
Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah.
Download...
Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor...
Bahwa untuk pengembangan usaha kegiatan Badab Usah Milik daerah Kota Pagar Alam perlu diadakan perubahan bidang-bidang usaha disamping usaha-usaha yang telah ada.
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Bahan Galian Golongan C
Bahwa untuk melaksananakan UU No. 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom, dan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka...
Perda Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Kepariwisataan Kota Pagar Alam
Bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah bidang kepariwisatan, Kota Pagar Alam saat ini mempunyai peranan penting untuk memperluas lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah serta...
Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Lembaga Latihan Ketreampilan Kerja Oleh Swasta...
download selengkapnya ...
Perda Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat Dalam Kota Pagar...
Bahwa untuk meningkatkan perkembangan peternakan dalam kota Pagar Alam, perlu diadakan pembinaan, penertiban dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak.
Download selengkapnya. ...
Perda No 3 Tahun 2004 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan dan izin Penempatan Tenaga...
Bahwa untuk melaksanakan salah satu butir kewenangan wajib pasal 8 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam diantaranya di...
Perda Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Membongkar Bangunan Dalam...
Bahwa laju perkembangan pembangunan dalam Kota Pagar Alam yang semakin meningkat, maka perlu pengaturan, penataan dan pengendalian pendirian bangunan
download selengkapnya ...
Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tanda Daftar Industri (TDI) Walikota Pagar Alam
Bahwa untuk melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibidang industri dan perdagangan, menetapkan suatu Peraturan tentang Retribusi Tanda Daftar Industri
download...
Keputusan Walikota Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
Bahwa dalam upaya mengatur, memberdayakan dan mengawasi usaha jasa konstruksi sejalan dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 369/KPTS/M/2001 tentang Pemberian Izin Usaha...
Keputusan Walikota Nomor 225 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor...
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No. 20 tahun 2003 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan, dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun...
Keputusan Walikota Nomor 228 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor...
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No. 23 tahun 2003 tentang Pajak Hotel dan Restoran dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam...
Keputusan Walikota Nomor 227 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor...
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No. 22 tahun 2003 tentang Pajak Reklame, dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2003...
Keputusan Walikota No 226 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor...
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2003 tentang Pajak Hiburan, dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2003 No. 21 tahun...
Keputusan Walikota No 222 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor...
Bahwa Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No. 17 tahun 2003 tentang Izin Usaha Kepariwisataan telah diundangkan dalam lembaran daerah kota Pagar Alam tanggal 21...
Keputusan Walikota Nomor 221 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor...
Bahwa dengan telah diundangkannya Pertaturan Daerah Kota Pagar Alam No. 24 tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dalam Lembaran...
Perda Nomor 29 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, KTP dan...
Bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah sejalan dengan UU No. 34 tahun 2000 yang mengarah pada siste, pemungutan pajak dan retribusi yang sederhana, adil,...
Perda Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Bahwa Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sesuai dengan UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diubah dengan UU No. 34...
Keputusan Walikota Nomor 128 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perda Kota Pagar Alam Nomor 15...
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 15 Tahun 2004. Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kota...
Keputusan Walikota Nomor 122 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perda Kota Pagar Alam Nomor 20...
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah kota Pagar Alam Nomor 20 Tahun 2004 tentang Retribusi Penertiban Media Informasi dan Komunikasi, dalam Lembaran Daerah Kota...