Peraturan Walikota Nomor 300 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor...
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 32 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal Transportasi Jalan, dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam...
Keputusan Walikota Nomor 95 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor...
Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya bidang retribusi angkutan sampah, maka perlu menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Retribusi Angkutan...
Peraturan Walikota Nomor 288 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor...
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 33 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dalam Lembaran Daerah Kota...
Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sewa Kios Pasar Dempo Permai dan Pasar...
Bahwa untuk pelaksanaan sewa kios Pasar Dempo Permai dan Pasar Bertingkat Besemah yang merupakan aset Pemerintah Kota Pagar Alam perlu ditetapkan besaran sewa kios...
Perda Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 79, Pemerintah daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat dan memperolehnya tidak...
Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyediaan Dana Anggaran Pembangunan Gedung Kantor, Badan, Dinas...
Bahwa dalam rangka mempercepat laju pembangunan untuk perubahan wilayah kota guna mendukung tercapainya visi dan misi Kota Pagar Alam sebagai Kota Agrobisnis dan Pariwisata...
Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai upaya...
Perda No 9 Tahun 2007 tentang Pengikatan Dana Anggaran Peningkatan Jalan Dengan Pelaksanaa Tahun...
Bahwa dalam rangka percepatan dan keseimbangan laju pembangunan untuk perubahan wilayah kota guna mendukung tercapainya visi dan misi Kota Pagar Aam sebagai kota agrobisnis...
Keputusan Walikota Nomor 900/3/SK/V/2008 Tentang Penujukkan Bank Sumsel dan Bank BRI Pagaralam sebagai Pemegang...
Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Pagar alam tanggal 31 Desember Tahun 2005, Nomor 821.2/622/KPTS/BKD/2005 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Kota Pagar Alam sebagai Pemegang Kasa...
Keputusan Walikota Nomor 439 Tahun 2008 Tentang Penunjukkan Bendahara Umum Daerah
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008, perlu ditunjuk Bendahara Umum Daerah
download selengkapnya ...
Keputusan Walikota Nomor 438 Tahun 2008 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
download selengkapnya ...
Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rekening Kas Umum Daerah
Bahwa untuk Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, perlu membuka Kas Daerah pada Bank yang Sehat
download selengkapnya ...
Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2009 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan,...
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas...
Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 Bahwa untuk melaksanakan ayat (1) pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah.
Â
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor...
Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Daerah Kota Pagar Alam tidak sesuai dengan...
Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008
Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan Peraturan Walikota...
Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008
Bahwa untuk melaksanakan kesatuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun...
Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang APBD Tahun Anggaran 2008
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor...
Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun...
Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor    Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunh Anggaran 2008, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang...
Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam...
Bahwa untuk melaksanakan kesatuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun...
Perda No 6 Tahun 2004 ttg Penertiban Badan Hukum Koperasi
Untuk melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibidang Koperasi, perlu menetapkan suatu Peraturan Tentang Koperasi
Â
Download selengkapnya ...
Perda No 34 Thn 2005 Tentang Perubahan atas Perda No 15 Thn 2004 Tentang...
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeliharaan Hewan Ternak, khususnya Bab V Pasal 11 ayat (1) dalam hal penetapan pidana secara...
Perda No 29 Thn 2005 Tentang Perubahan atas Perda No 2 Thn 2004 Tentang...
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 02 Tahun 2004 tentang Lambang Daerah Kabupaten Lahat, khususnya Bab V Pasal 11 ayat (1) dalam hal penetapan pidana...
Perda No 28 Thn 2005 Tentang Perubahan atas Perda No 14 Thn 2002 Tentang...
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 14 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, khususnya Bab XIV Pasal 38 ayat (1) dalam hal penetapan pidana secara yuridis formal...
Perda No 27 Thn 2005 Tentang Perubahan atas Perda No 10 Thn 2002 Tentang...
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), khususnya Bab X Pasal 23dalam hal penetapan pidana secara yuridis...
Perda No 26 Thn 2005 Tentang Perubahan atas Perda No 9 Thn 2002 Tentang...
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 09 Tahun 2002 tentang Tanda Daftar Gudang, khususnya Bab X Pasal 13 dalam hal penetapan pidana secara yuridis formal...
Perda No 25 Thn 2005 Tentang Perubahan atas Perda No 5 Thn 2002 Tentang...
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 05 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Umum, khususnya Bab XII Pasal 35 dalam hal penetapan pidana secara yuridis formal...
Perda No 23 Thn 2005 Tentang Perubahan atas Perda No 3 Thn 2002 Tentang...
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Pelacuran dan Tuna Susila, khususnya Bab IV Pasal 5 ayat (1) dalam hal...
Perda No 14 Thn 2005 Tentang Baku Mutu Air dan Baku Mutu Limbah Cair
Sebagai upaya dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Download selengkapnya...
Perda No 11 Thn 2005 Tentang Perubahan atas Perda No 12 Thn 2002 Tentang...
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembuatan Ladang dan Kebun yang telah diundangkan pada tanggal 20 Juli 2002, khusus Bab IV...
Perda No 7 Thn 2005 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol
Peredaran dan penjualan Minuman Berakohol di Kabupaten Lahat disamping mempunyai dampak positif terhadap pembangunan ekonomi juga sangat berdampak negatif baik bagi yang mengkonsumsinya maupun...
Perda No 4 Thn 2005 Tentang Pencabutan Perda No 34 Thn 2001 Tentang Retribusi...
Berdasarkan hasil kajian Tim dan Rekomendasi Menteri Keuangan Nomor 8-015/MK.7/2004 tanggal 7 Juni 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 34 Tahun 2001 bertentangan dengan...
Perda No 3 Thn 2005 Tentang Pencabutan Perda No 30 Thn 2001 Tentang Pajak...
Berdasarkan hasil kajian Tim dan Rekomendasi Menteri Keuangan Nomor S-015/MK.7/2004 tanggal 7 Juni 2004, peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 30 Tahun 2001 bertentangan dengan...
Perda No 8 Thn 2007 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan...
Dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan di laksanakan oleh kabupaten/kota.
Download...
Perda No 5 Thn 2007 Tentang Perubahan atas Perda No 5 Thn 2006 Tentang...
Untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lahat dalam Pemilihan Umum tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Lahat memberikan...
Perda No 4 Thn 2007 Tentang Perubahan Kedua atas Perda No 6 Thn 2005...
Untuk meningkatnkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, diperlukan upaya dan usaha untuk mBeberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004...
Perda No 6 Thn 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD...
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka terhadap Kedudukan Keuangan...
Perda No 26 Thn 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan...
Perda No 25 Thn 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan Muara Payang
Pembentukan Kecamatan Muara Payang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan serta memberikan kesempatan dalam memanfaatkan potensi wilayahnya.
Download...
Perda No 24 Thn 2008 Tentang Perubahan atas Perda No 33 Thn 2001 Tentang...
Sehubungan dengan terbentuknya Kecamatan Tanjung Tebat yang terbentuk berdasarkan aspirasi masyarakat di beberapa desa di wilayah Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Mulak Ulu maka...
Perda No 23 Thn 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Tebat
Pembentukan Kecamatan Tanjung Tebat dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan serta memberikan kesempatan dalam memanfaatkan potensi wilayahnya.
Download...
Perda No 22 Thn 2008 Tentang Perubahan atas Perda No 9 Thn 2006 Tentang...
Sehubungan dengan terbentuknya Kecamatan Merapi Selatan yang terbentuk berdasarkan aspirasi masyarakat di beberapa desa di wilayah Kecamatan Merapi Barat maka Peraturan Daerah Kabupaten Lahat...
Perda No 20 Thn 2008 Tentang Perubahan atas Perda No 8 Thn 2006 Tentang...
Sehubungan dengan terbentuknya Kecamatan Gumay Ulu yang terbentuk berdasarkan aspirasi masyarakat di beberapa desa di wilayah Kecamatan Pulau Pinang maka Peraturan Daerah Kabupaten Lahat...
Perda No 19 Thn 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan Gumay Ulu
Pembentukan Kecamatan Gumay Ulu dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan serta memberikan kesempatan dalam memanfaatkan potensi wilayahnya.
Download...
Perda No 8 Thn 2008 Tentang Perubahan atas Perda No 7 Thn 2006 Tentang...
Memperhatikan aspirasi masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Kikim Timur dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efesien dan efektif serta mempercepat proses pembangunan...
Perda No 7 Thn 2008 Tentang Perubahan atas Perda No 17 Thn 2002 Tentang...
Memperhatikan aspirasi masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Kikim Timur dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efesien dan efektif serta mempercepat proses pembangunan...
Perda No 9 Thn 2008 Tentang Perubahan atas Perda No 23 Thn 2006 Tentang...
Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam proses pencalonan kepala desa khususnya bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya maka Peraturan...
Perda No 6 Thn 2008 Tentang Administrasi Desa
Bahwa untuk terlaksananya proses penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa, maka perlu diambil langkah-langkah ke arah tertibnya penyelenggaraan administrasi desa.
Download selengkapnya ...
Perda No 5 Thn 2008 Tentang Kelurahan
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, di Kabupaten Lahat, maka perlu mengambil langkah-langkah untuk tertibnya pengelolaan kelurahan.
Download selengkapnya...
Perda No 4 Thn 2008 Tentang Pengaturan Kewenangan Desa
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, di Kabupaten Lahat, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan...
Perda No 3 Thn 2008 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara RI...
Perda No 2 Thn 2008 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa...
Pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan bagian penting dari upaya penataan penyelenggaraan pemerintahan di desa yang mekanismenya mengedepankan prakarsa...
Perda No 1 Thn 2008 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Batas desa merupakan batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelengaraan urusan pemerintahan suatu desa dengan desa lain, untuk itu perlu diambil langkah-langkah ke arah tertibnya...
SK Bupati No 30 Thn 2008 Tentang Uraian Masing-masing Jabatan Struktural di Lingkungan Kecamatan...
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka guna merealisasikan operasional lembaga...
Perda No 18 Thn 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tatakerja Kelurahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 02 Tahun 2005...
Perda No 17 Thn 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah dalam...
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah...
Perda No 16 Thn 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, di pandang perlu membentuk Peraturan Daerah...
Perda No 15 Thn 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat...
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah...
Perda No 13 Thn 2007 Tentang Retribusi Hygiene dan Sanitasi Tempat-tempat Umum
Untuk menunjang peningkatan pelayanan tempat-tempat umum yang memenuhi persyaratan hygiene dan sanitas serta untuk mengetahui kualitas kondisi tempat-tempat umum yag diduga dapat menjadi sumber...
Perda No 7 Thn 2000 Tentang Izin Usaha Rekreasi dan Tempat Hiburan
Dengan telah diserahkannya sebagian urusan pemerintahan dibidang Kepariwisataan kepada Pemerintah Kabupaten Lahat maka dipandang perlu untuk menggali, meningkatkan dan mengembagkan usaha-usaha Kepariwisataan khususnya Rekreasi...
Perda No 14 Thn 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Kabupaten Lahat Tahun...
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu...
Perda No 13 Thn 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lahat sebagai bagian...
Perbup No 22 Thn 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lahat
Berdasarkan pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah...
Perda No.2 Th 2008 ttg Urusan Pemerintahan yg Menjadi Kewenangan Prov Sumsel
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan...
Perda No.24 Th 2004 ttg Perubahan atas Perda No.4 Th 1999 ttg Retribusi Penjualan...
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 1999, objek retribusi penjualan produksi usaha daerah...
Perda No.19 Th 2004 ttg Retribusi Registrasi Usaha Pembenihan, Sertifikasi & Pengujian Benih Tanaman...
Balai Pengujian Teknologi Proteksi Perkebunan (BPTPP) adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengujian dan...
Perda No.12 Th 2004 ttg Perubahan atas Perda No.34 Th 2001 ttg Retribusi Pelayanan...
Dengan telah tersedianya lensa tanam(Intra Oculer Lans) dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan mata pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, dipandang...
Perda No.8 Th 2004 ttg Pencabutan Perda No.13 Th 1999 ttg Retribusi Izin Peruntukan...
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera...
Perda No.6 Th 2004 ttg Retribusi Pelayanan Perizinan Jasa Sektor Perhubungan
Angkutan laut dan penggunaan perairan pedalaman di daerah sebagai jaringan lalu lintas angkutan dan fasilitas oleh perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan angkutan, demi ketertiban, kelancaran dan...
Perda No.18 Th 2008 ttg Retribusi Izin Trayek & Izin Operasi
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, Pemberian Iizin trayek angkutan taksi yang...
Perda No.17 Th 2008 ttg Perubahan ke-4 atas Perda No.7 Th 1999 ttg Retribusi...
Pada UPTD Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan terdapat sarana aula, ruang fitnes dan kamar yang belum diatur tarif retribusi pemkaiannya...
Perda No.16 Th 2008 ttg Perubahan atas Perda No.32 Th 2001 ttg Retribusi Pelayanan...
Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Khusus Paru-paru Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 sudah tidak...
Perda No.15 Th 2008 ttg Perubahan atas Perda No.30 Th 2001 ttg Retribusi Izin...
Berdasarkan ketentuan pasa 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, tarif retribusi daerah ditinjau kembali paling lama setiap 5 (lima) tahun...
Perda No. 14 Th 2008 ttg Perubahan ke-2 atas Perda No.4 Th 1999 ttg...
Sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintaha RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
Download...
Perda No.13 Th 2008 ttg Retribusi Pelayanan Kesehatan pd RS Ernaldi Bahar
Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2001 sudah...
Perda No.12 Th 2008 ttg Retribusi Pelayanan Kesehatan Olahraga pd Balai Kesehatan Olahraga &...
Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat (BKOKM) Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2004, mempunyai fungsi antara lain memberikan...
Perda No.11 Th 2008 ttg Retribusi Analisa Limbah
Besarnya tarif Retribusi Analisa Limbah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2001, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu...
Perda No.10 Th 2008 ttg Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan
Untuk menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengujian mutu hasil perikanan baik secara organoleptik, mikrobiologi maupun kimiawi.
Download selengkapnya ...
Perda No. 21 Th 2004 ttg Retribusi Parkir di Tempat Khusus
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki fasilitas khusus perparkiran yang merupakan aset kekayaan daerah sekaligus sebagai salahsatu sumber penerimaan daerah.
Download selengkapnya ...
Perda No.24 Th 2001 ttg PErubahan atas Perda No.3 Th 1998 ttg Pajak...
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan...
Perda No.22 Th 2001 ttg Pajak Kendaraan Bermotor & Kendaraan di Atas Air
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Noomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan...
Perda No.23 Th 2001 ttg Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor & Kendaraan di Atas...
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang0undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi...
Perda No.25 Th 2001 ttg Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air...
Sehubungan dengan adanya atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu pada Pasal 21 ayat (1) yang mengatur jenis...
Perda No.17 Th 2002 ttg Perubahan atas Perda No.25 Th 2001 ttg Pajak Pengambilan...
Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun...
Perda No. 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur...
Perda No. 10 Tahun 2004 tentang Pemberian Bantuan Pemprov Sumsel kpd Pemerintah Desa
Dalam rangka maningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Desa antara lain melalui...
Perda No. 1 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2008
Memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang...
LAPORAN KEUANGAN POKOK
Download Selengkapnya ...
SK BUPATI NOMOR 350/KEP/V/2008 tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan
Dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum maka perlu ditunjuk kembali Badan Pengawas Perusahaan Air Minum Daerah. Pengelolaan dan pendistribusian...
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2008 tentang Jaminan Reklamasi Untuk Surat Izin Pertambangan Daerah
Bahwa Sehubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2005 tentang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Bahan Galian Golongan C Dalam Kabupaten...
SK BUPATI NOMOR 371/KEP/PERBUNTAN/2008 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Sektor Perkebunan Kepada Pemerintah Kabupaten Ogan...
Bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sub sektor Sumbangan Pihak Ketiga maka setiap perusahaan atau badan yang melakukan usaha dibidang perkebunan...
SK BUPATI NOMOR 348/KEP/PENDA/2008 tentang Koordinator dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor...
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan...
SK BUPATI NOMOR 344/KEP/PENDA/2008 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan...
SK BUPATI NOMOR 343/KEP/PENDA/2008 tentang Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan...
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PSDP)
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan...
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas daerah Kabupaten Ogan Ilir, maka untuk tertib administrasi perlu disusun...
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian...
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir maka, untuk tertib...
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pengelolaan...
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir maka untuk tertib...
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan...
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir maka untuk tertib...
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten...
Bahwa dalam rangka tertib dan optimalisasi pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, perlu dibuat Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat...
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pertamanan...
Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 seri D tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir...
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi,...
Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir maka untuk...
Perda No. 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin NO. 23...
Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjamin terselenggaranya proses Lelang Lebak Lebung di Kabupaten Banyuasin secara baik dan tertib, maka Paeraturan Daerah...
Perda No. 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin NO. 15...
Sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda NO. 15 Tahun 2005 tentang Pemanfaatan dan Pembuangan Limbah Cair, perlu...
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial...
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir maka untuk tertib administrasi...
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan...
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk tertib administrasi perlu disusun...
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan...
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Ogan ilir, maka untuk tertib administrasi...
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perpustakaan,...
Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 seri D tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir...
SK BUPATI NOMOR 293/KEP/PENDA/2008 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah...
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan...
Perda Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham PT....
Dalam rangka memperkuat struktural permodalan dan peningkatan persentase saham Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan...
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah...
Perda Nomor 06 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan...
Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dipandang perlu...
Perda NO. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin NO....
Dengan telah ditetapkannya PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah NO. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukab Protokoler dan Keuangan Pimpinan...
Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pelayanan Persampahan dan Kebersihan di Kabupaten Ogan...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah...
Perda Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Untuk melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa 151 ayat (1) Prtaturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka...
SK BUPATI NOMOR 656/KEP/PDAM/2007 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan
Bahwa Tarif Air Minum PDAM TIRTA OGAN Kabupaten Ogan lIir yang berlaku berdasarkan pada Keputusan Bupati Ogan Komering IIir Nomor : 0033/SKlPDAM/2001 tanggal 12...
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan...
Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan...
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perizinan, Pengawasan Terhadap Pemanfaatan dan Pengusahaan Air...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
SK BUPATI NOMOR 655/KEP/BAPPEDA/2007 tentang Pengesahan Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir...
Bahwa untuk penyusunan Standar Harga Barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tersebut, telah dibentuk Tim Teknis dan Tim penyusun dari Dinas, instansi terkait.
Download Selengkapnya....
SK BUPATI NOMOR 654/KEP/VIII/2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal Saham PT. Bank...
Bahwa dalam rangka memperkuat struktural permodalan dan meningkatkan persentase saham Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang bertujuan untuk...
SK BUPATI NOMOR 648/KEP/BAPPEDA/2007 tentang Standarisasi Biaya Tertinggi Tunjangan, Honor, dan Perjalanan Dinas Pengelola...
Bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi dan penggunaan keuangan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, prosedur penyusunan Pengelola Kegiatan, Tunjangan, Honor dan Perjalanan Dinas Pelaksanaan...
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Perizinan dan Retribusi Di Bidang Kesehatan di...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Perda Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang...
Sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang bantuan Keuangan kepada Partai Politik membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau secretariat...
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Izin Reklame
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengoperasian Beca Bermotor di...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah...
Perda Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
Dalam rangka Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Ilir secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna dimasa yang akan datang perlu adanya organisasi...
Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2006 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Dalam Kabupaten...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Kerjasama Daerah
Bahwa sebagai Kabupaten baru memandang perlu untuk melaksanakan kerjasama daerah guna mempercepat proses Pembangunan Daerah.
Download Selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Ogan Ilir
Bahwa Kabupaten Ogan Ilir memiliki barang-barang milik daerah yang perlu diatur pemanfaatannya secara tertib agar berdayaguna bagi penyelenggaraan Pemerintahan dalam lingkungan Kabupaten Ogan Ilir.
Download...
Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Persetujuan dan...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pengaturan, Pembinaan dan Pengendalian Industri dan Perdagangan
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar Hewan
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan...
Bahwa untuk memenuhi maksud Surat Mendagri Nomor 188 31/1121/BAKD tanggal 20 November 2006, sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah...
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
SK BUPATI NOMOR 227/KEP/HUTBUN/2006 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor...
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan...
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor...
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan...
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor...
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan...
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor...
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan...
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2006 Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 tentang...
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan...
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor...
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan...
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Retribusi Terminal Type B KM...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Trayek Penumpang Umum Angkutan Darat
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Sektor Lalu Lintas Angkutan Sungai (LLAS)
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Alat Angkutan Penumpang dan Barang
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Perda Nomor 01 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir...
Untuk memenuhi maksud surat Mendagri Nomor 188.31/1121/BAKD tanggal 20 Nopember 2006, sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah...
Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan...
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan...
Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan...
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membaiyai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan...
Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan...
Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan...
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran
Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan...
Perda Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Dengan semangat dan tanggung jawab Otonomi Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri serta dalam upaya lebih memberdayakan masyarakat, dipandang perlu membentuk Badan...
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Persampahan /...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Toko Obat
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin Apotek
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Bahan Galian Golongan...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pemungutan Uang Leges
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Biaya Blangko Kartu Tanda Penduduk dan Kartu...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Izin Pemungutan Kayu dan Bukan Kayu Pada...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Perda No. 34 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Kepada Partai Politik
Sesuai ketentuan Pasal 2 PP NO. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai...
Perda NO. 10 Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga
Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten banyuasin merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang cukup potensial.
Download Selengkapnya ...
Perda NO. 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources
Wilayah Kabupaten Banyuasin mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang potensinya belum dikelola secara optimal. Pemerintah kabupaten Banyuasin berkeinginan untuk mengelola dan mengembangkan potensi Sumber...
Perda NO. 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air bersih, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk mengusahakannya yang berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Download...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin NO. 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan...
Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka kegiatan Dewan dimaksud perlu diatur dan didukung dengan keprotokoleran...
Perda NO. 26 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Lelang Karet
Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerihanan dan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung...
Perda NO. 25 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan
Dalam rangka memberikan pembinaan, bimbingan dan perlindungan kepada para nelayan/petani produsen ikan serta menjamin kelancaran dan ketertiban pemasaran ikan, guna meningkatkan taraf hidup dan...
Perda NO. 23 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung
Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.
Download...
Perda No. 18 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Di Bidang Minyak Dan Gas Bumi
Sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah NO. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka diperlukan Peraturan daerah tentang...
Perda NO. 22 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar
Dengan telah disahkannya Perda NO. 33 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka dalam rangka terwujudnya pelaksanaan Pengelolaan Pasar secara lebih berdaya guna dan...
SK PENJABAT BUPATI NOMOR 440/064/Kep/D.Kes/III/2005 tentang Penetapan Pembagian Hasil Biaya Kapitasi Rawat Jalan Tingkat...
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kapitasi program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM) agar tepat penggunaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.
Download Selengkapnya. ...
Perda NO. 14 Tahun 2005 tentang Perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial,...
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan, Penyelenggaraan dan...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Penjabat Bupati Nomor 40 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pemungutan Uang Leges oleh Pemerintah...
Bahwa sambil menunggu terbitnya Peraturan Daerah tentang Pemungutan Uang Leges, maka pelaksanaan pemungutan uang leges oleh Pemerintah kabupaten Ogan Ilir, perlu ditetapkan dengan Peraturan...
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Optikal
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah...
Perda NO. 43 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik...
Perda NO. 42 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik...
Perda NO. 34 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan...
Dalam rangka meningkatkan penerimaan Daerah, sejalan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mengarah pada...
Perda NO. 22 Tahun 2003 tentang Izin Usahan Perikanan
Sumber daya ikan merupakan salah satu sumber daya yang bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan. Untuk itu perlu diatur...
Perda NO. 24 Tahun 2003 tentang Pemberian Biaya Pemungutan Kepada Dinas Pendapatan Daerah
Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah dan memberikan dorongan kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah dan aparat-aparat yang turut membantu pemasukan Pendapatan Daerah Kabupaten agar bekerja...
Perda NO. 24 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003...
Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik...
Perda Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi di Bidang Perhubungan Udara, Pos...
Berikut ini adalah Perda Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi di Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi :
Download Selengkapnya ...