PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 10 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa/Kelurahan...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 10 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Kabupaten Musi Banyuasin DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kriteria, Persyaratan, Mekanisme, dan Tata...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kriteria, Persyaratan, Mekanisme, dan Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemberian Tambahan Penghasilan...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil pada SKPD Dinas...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 31.B Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemberian Tambahan Perbaikan...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 31.B Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan  Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Musi Banyuasin  DOWNLOAD SELENGKAPNYA...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 31.A Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemberian Tambahan Perbaikan...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 31.A Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin  DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 25 tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 25 tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Musi Banyuasin  DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 37 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 37 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Musi Banyuasin DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2014 DOWNLOAD...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin DOWNLOAF SELENGKAPNYA ...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin  DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja...

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan...

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Pendapatan...

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan...

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014  DOWNLOAD SELENGKAPNYA ...

Perda No. 5 Tahun 2014 ttg Tata Kelola Area Resapan Air pada Tempat-Tempat Tertentu

bahwa Sumber Daya Air perlu untuk dilestarikan agar Air tetap tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang cukup serta berkesinambungan...selengkapnya ...

Perda No. 4 Tahun 2014 ttg Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum

bahwa Jalan dan Fasilitas Umum milik Pemerintah Daerah mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahtraan masyarakat...selengkapnya ...

Perbup No. 31 Tahun 2014 ttg Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA...

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran...

Perda No. 15 Tahun 2014 ttg Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor...

Perda No. 1 Tahun 2015 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Banyuasin...

Perda Musi Banyuasin No 14 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD TA 2013

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat 4 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan  Undang-Undang No 12 Tahun...

Perda Muba No 1 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat 4 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan  Undang-Undang No 12 Tahun...

Perda No 11 Tahun 2013 ttg Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perseroan...

bahwa sesuai Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau Milik Swasta...

Perda No 10 Tahun 2013 ttg Bantuan Hukum

bahwa dalam rangka memberikan bantuan hukum bagi orang miskin di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19...

Perda No 9 Tahun 2013 ttg Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Serta Pemakaian Mobil...

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam upaya mengintesifkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang...

Perda No 8 Tahun 2013 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi...

bahwa sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan pemerintahan dan demi efisiensi dan efektifitas organiasi perangkat daerah, serta Kabupaten Musi Banyuasin sudah menerapkan pola maksimal...

Perda No 7 Tahun 2013 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten...

bahwa sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan pemerintahan dan semakin berat tugas-tugas sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi serta demi...

Perda No 5 Tahun 2013 ttg Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan...

bahwa Pasal 14 dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadan Barang / Jasa Pemerintah, mewajibkan setiap Kementerian...

Perda No 4 Tahun 2013 ttg Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin...

bahwa berdasarkan Nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten...

Perda No 3 Tahun 2013 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor...

bahwa Nomenklatur Dinas, Bidang, Sub Bagian dan Seksi yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas...

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin...

bahwa Nomenklatur Bagian dan Sub Bagian, pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor...

Perda No.4 Tahun 2012 ttg RPJMD Kab Muba Tahun 2012-2017

bahwa dengan berakhirnya Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Banyuasin perlu disusun Peraturan Daerah tentang Rencana...

Perda No.13 Tahun 2010 ttg Pembentukan 15 Desa dan 3 Kelurahan serta Perubahan Status...

bahwa perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih dinamis menuntut kebutuhan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan yang lebih baik, maka diperlukan pelayanan yang optimal agar...

Perda No. 12 Tahun 2010 ttg Pembentukan 3 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Muba

bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di wilayah kerja Kecamatan, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang Pemerintahan...

Perda No. 11 Tahun 2012 ttg Pencabutan Perda Kab Muba No 14 Tahun 2002...

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2002 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada desa sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur...

Perda No. 9 Tahun 2012 ttg Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Muba kepada PDAM...

bahwa untuk mendukung pelayanan di bidang usaha pelayanan Air Bersih kepada masyarakat dalam Kabupaten Musi Banyuasin di perlukan sarana dan prasarana yang memadai............. download...

Perda No. 9 Tahun 2011 ttg Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi...

Perda No. 8 Tahun 2012 ttg Retribusi Rumah Potong Hewan

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 huruf g Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di sebutkan bahwa retribusi Rumah...

Perda No. 7 Tahun 2012 ttg Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

bahwa berdasarkan pasal 110 huruf n Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan...

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi...

bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada PT. Bank Pembangunan...

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Pelayanan...

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan

bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun...

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah...

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf i Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Tempat Rekreasi...

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Pemeriksaan...

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 huruf a Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Izin...

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf g Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Retribusi Pasar Grosir...

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf g Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar...

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Bidang Transportasi

bahwa dengan perkembangan sektor transportasi yang semakin meningkat, dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan,...

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan...

bahwa Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu diselenggarakan melalui Penataan Administrasi dan Penerbitan Dokumen Kependudukan serta Pencatatan Sipil secara tertib, terpadu, terarah, terkoordinasi dan...

peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk...

bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) adalah berasal dari retribusi daerah guna membantu membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di daerah...

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas...

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan

bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun...

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet

bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun...

Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun...

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran

bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun...

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel

bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun...

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan

bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pajak...

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah

bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang...

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame

bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun...

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun...

Peraturan Daerah Nomor 33 tahun 2008 tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Pengadaan Pegawai Non...

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dinyatakan Rumah sakit merupakan Satuan Kerja Pemerintah Di Bidang Pelayanan...Download...

Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi RSUD Sekayu yang Menerapkan...

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Ri tanggal 13 Juni 2005 tentang pengelolaan badan layanan umum...Download Selengkapnya ...

Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan pada RSUD Sekayu yang Menerapkan...

bahwa sesuai dengan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah...Download Selengkapnya ...

Perda No. 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin

bahwa dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dalam Pasal 14 ayat (3) Pemerintah Daerah membentuk sebuah Dinas yang...

Perda No. 26 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumur-Sumur Minyak Tua Dalam Wilayah Kabupaten Musi...

bahwa dalam rangka pemanfaatan kembali sumur-sumur minyak tua yang tidak ekonomis untuk diusahakan baik dengan teknologi konvensional maupun teknologi maju, perlu dimanfaatkan teknologi sederhana...

Perda No. 25 Tahun 2007 tentnag Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan...

bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah; download selengkapnya.....

Perda No. 24 Tahun 2007 tentang Peningkatan Dana Anggaran Untuk Program Dan Kegiatan Dengan...

bahwa sehubungan dengan terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin serta pelaksanaan program dan kegiatan fisik pembangunan membutuhkan waktu sampai dengan...

Perda No. 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Pemerintah...

bahwa dengan semakin meningkatnya laju pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin seiring bertambahnya beban tugas yang emban termasuk tugas-tugas di Palembang sebagai Ibu Kota Provinsi,...

Perda No. 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah...

bahwa Pasal 1 huruf B Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi...

Perda No. 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Musi...

bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional dibidang Keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah dan sosial dalam mewujudkan...

Perda No. 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perseroan...

bahwa dengan terbentuknya Perseroan Terbatas Petro Muba sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005, sebagai tindak lanjutnya guna mengembangkan BUMD dimaksud perlu adanya Penyertaan...

Perda No. 18 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perusahaan...

bahwa untuk lebih mengoptimalkan bidang usaha layanan air bersih kepada masyarakat, dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta...

Perda No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun...

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan...

Perda No. 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, Perimbangan Keuangan Kabupaten Dan Desa Dan...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor...

Perda No. 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Desa Dalam Kabupaten Musi...

bahwa perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih dinamis menuntut kebutuhan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan yang lebih baik. download selengkapnya.. ...

Perda No. 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Musi Banyuasin Televisi

bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah melalui pengembangan sarana komunikasi dipandang perlu menetapkan dasar-dasar untuk mendirikan Musi Banyuasin Televisi; download selengkapnya.. ...

Perda No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gema Randik...

bahwa wilayah Kabupaten Musi Banyuasin cukup luas dan berpenduduk banyak merupakan potensi usaha yang cukup besar dibidang penyiaran; download selengkapnya.. ...

Perda No. 11 Tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan Pertambangan Batubara Dalam Wilayah Kabupaten Musi...

bahwa di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai sumber batubara yang cukup besar. download selengkapnya.. ...

Perda No. 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun...

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan...

Perda No. 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Musi...

bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dari suatu Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan unit pelaksana kewenangan dari Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu...

Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi...

bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 8/2005/M.PAN/10/2004 dan...

Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Kerjasama Antar Desa Dan Kerjasama Desa Dengan Pihak...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Kerjasama Desa; download...

Perda No. 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan Dalam Kabupaten...

bahwa setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005, tentang Kelurahan,...

Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, perlu adanya perencanaan...

Perda No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Tata Kerja Organisasi Pemerintahan Desa

bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat supaya berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu adanya pengaturan tugas Pemerintahan Desa secara jelas; download selengkapnya.. ...

Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah...

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kesehatan sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat perlu dibentuk dan adanya pengaturan tugas pokok dan fungsi Akademi Keperawatan Pemerintah...

Perda No. 2 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Badan Perwakilan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dinyatakan sudah...

Perda No. 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala...

bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab IX Pasal 200 s/d 208 tentang Desa, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah...

Perda No. 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor...

bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan Otonomi Daerah terutama dalam percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk mengoptimalkan mengenai tugas pokok dan...

Perda No. 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk mengoptimalkan potensi daerah yang ada agar lebih berdayaguna dan berhasil guna; download selengkapnya.. ...

Perda No. 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun...

bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah sejalan dengan Perubahan Organisasi di Departemen Dalam Negeri maka organisasi di daerah perlu disesuaikan; download selengkapnya.. ...

Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 32...

bahwa dalam rangka menindak lanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.342/252/SJ tanggal 14 Februari 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 32...

Perda No. 9 Tahun 2005 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 47...

bahwa dalam rangka menindak Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.342/651/SJ tanggal 26 Maret 2003 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 47 Tahun...

Perda No. 10 Tahun 2005 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19...

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2004 Tanggal 11 Pebruari 2004 Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor...

Perda No. 13 Tahun 2005 tentang Larangan Maksiat Dalam Kabupaten Musi Banyuasin

bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Musi Banyuasin meliputi juga upaya pembangunan kehidupan sosial masyarakat yang bersih dari...

Perda No. 14 Tahun 2005 tentang Perlindungan Ikan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin

bahwa ikan merupakan sumber daya hayati yang tidak ternilai harganya, apabila dikelola dengan bijaksana dan baik akan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat; download selengkapnya.. ...

Perda No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeliharaan Ternak Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Banyuasin

bahwa dalam rangka mewujudkan suatu lingkungan yang bersih, nyaman serta keindahan kota maka perlu dilakukan pengaturan agar Pemelihara ternak dapat menyesuaikan dengan lingkungan; download selengkapnya.....

Perda No. 16 Tahun 2005 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban Dan Kesehatan Umum

bahwa dalam rangka terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan mutu hidup dan kehidupan, maka masalah kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan umum, merupakan faktor...

Perda No. 17 Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Musi...

bahwa dalam mempercepat pembangunan di daerah maka perlu usaha peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dengan mengikutsertakan para investor yang berdomisili di dalam Kabupaten...

Perda No. 18 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung Kabupaten Musi Banyuasin

bahwa dalam rangka pemanfaatan Sumber Daya Alam khususnya Sungai, Anak Sungai dan tanah nyurung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin perlu diatur Lelang...

Perda No. 19 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pembinaan, Pemantauan Dan Pengawasan Distribusi Minyak Tanah

bahwa untuk memperlancar dan pengawasan Distribusi Minyak Tanah dalam Kabupaten Musi Banyuasin, terutama untuk rumah tangga dan usaha kecil, perlu dilakukan koordinasi secara terarah,...

Perda No. 21 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin

bahwa penataan bangunan adalah suatu keharusan agar terciptanya suatu penempatan yang sesuai dengan peruntukan dan sesuai dengan tata tertib dan lingkungannya; download selengkapnya.. ...

Perda No. 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Pembinaan Usaha Jasa Kepariwisataan

bahwa dalam rangka membina usaha-usaha jasa sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di daerah serta mendorong peran masyarakat dalam pembangunan perlu diatur ketentuan mengenai pemungutan...

Perda No. 24 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan Kesehatan yang menjangkau lapisan seluruh masyarakat serta mengikuti perkembangan kesehatan dan teknologi yang semakin tinggi perlu dilakukan penyesuaian; download selengkapnya.....

Perda No. 25 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang...

Perda No. 26 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi Dalam...

bahwa dengan berkembangnya perekonomian daerah mendorong tumbuhnya kegiatan konstruksi berupa sarana dan prasarana fisik sehingga akan mempengaruhi tata ruang wilayah serta dampak sosial, lingkungan...

Perda No. 27 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Bidang Industri Dan Perdagangan Dalam Kabupaten...

bahwa dalam rangka pelaksanaan penertiban, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Bidang Industri dan Perdagangan di Kabupaten Musi Banyuasin perlu suatu ketentuan yang mengatur mengenai perizinan...

Perda No. 29 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin...

bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dibidang Retribusi Terminal dipandang perlu untuk menyesuaikan tarip retribusi tersebut karena tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang; download...

Perda No. 30 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor...

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II,...

Perda No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin...

bahwa dalam rangka meningkatkan Penerimaan Daerah disektor Retribusi Daerah terutama Retribusi Pemakaian atas Kekayaan Daerah, maka dipandang perlu untuk merubah Tarif Retribusi tersebut guna...

Perda No. 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Kayu Bulat (LOGS), Kayu Cerucuk dan Bukan...

bahwa hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna...

Perda No. 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor...

bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk mengoptimalkan potensi daerah yang ada agar lebih berdayaguna dan berhasil guna; download selengkapnya.. ...

Perda No. 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan...

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota...

Laporan Keuangan Pokok

Download Neraca Download Laporan Realisasi Anggaran Download Laporan Arus Kas ...

Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan...

bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan...

Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Musi...

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana Kecamatan dan Kelurahan merupakan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu...

Perda No. 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan...

bahwa pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan dan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan...

Perda No. 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat

bahwa pembayaran zakat merupakan kewajiban umat islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan keseimbangan dari segi...

Perda No. 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

bahwa Burung Walet merupakan Satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya; download selengkapnya.. ...

Perda No. 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemanfaatan Media Informasi Dan Komunikasi

bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dibidang komunikasi dan informatika sehingga perlu menetapkan kebijakan dibidang komunikasi dan...

Perda No. 13 tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada...

bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pengembangan usaha BUMD, maka sesuai Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah...

Perda No. 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaannya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya persamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari...

Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin...

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan...

Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007...

bahwa untuk mendukung pelayanan di bidang usaha pelayanan Air Bersih kepada masyarakat dalam Kabupaten Musi Banyuasin diperlukan sarana dan prasarana yang memadai; download selengkapnya.. ...

Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi...

bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah memberikan penekanan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan yang memberi peluang untuk pengembangan potensi daerah; download selengkapnya.. ...

Perda No. 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta berorientasi kepada pelayanan...

Perda No. 34 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Badan Layanan Umum...

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dinyatakan Rumah sakit merupakan Satuan Kerja Pemerintah di...

Perda No. 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak Dan Gas Bumi

bahwa wilayah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai Sumber Energi Minyak dan Gas Bumi yang selama ini hanya dieksploitasi oleh PN. Pertamina dan PN. Gas Negara...

Perda No. 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24...

bahwa wilayah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai Sumber Daya Alam yang selama ini hanya dieksploitasi oleh PN. Pertamina, PN. Gas Negara, KPS, PKP2B dan KP...

Perda No. 12 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum

bahwa dalam rangka penyediaan air minum yang bersih dan memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat perlu dilakukan pengolahan melalui suatu managemen yang baik; download selengkapnya.. ...

Perda No. 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II,...

Perda No. 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II,...

Perda No. 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 119 tahun 1998 tentang ruang lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah...

Perda No. 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 119 tahun 1998 tentang ruang lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah...

Perda No. 19 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat...

Perda No. 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

bahwa peruntukan penggunaan tanah perlu mendapatkan Izin dari Bupati sebagai upaya penataan wilayah yang selaras dengan rencana pengembangan daerah yang berdasarkan ketentuan tata ruang...

Perda No. 39 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggunaan Dataran Air Dalam Wilayah Kabupaten Musi...

bahwa untuk melaksanakan Otonomi daerah secara berdaya guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah; download selengkapnya.. ...

Perda No. 42 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka pengujian kendaraan bermotor tidak...

Perda No. 44 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Labuh Dan Tambat Kendaraan Di Atas...

bahwa untuk melaksanakan Otonomi Daerah secara berdaya guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah; download selengkapnya.. ...

Perda No. 45 Tahun 2002 tentang Retribusi Sertifikat Kapal Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

bahwa untuk melaksanakan Otonomi daerah secara berdaya guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan sumber-sumber Pendapatan Daerah; download selengkapnya.. ...

Perda No. 47 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengangkutan Barang Di Darat, Laut, Sungai...

bahwa untuk melaksanakan Otonomi daerah secara berdaya guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan sumber-sumber Pendapatan Daerah. download selengkapnya.. ...

Perda No. 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Air Bersih

bahwa air sebagai salah satu sumber daya alam perlu untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan air bersih yang sehat guna kepentingan kehidupan...

Perda No. 26 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel

bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka untuk terciptanya tertib...

Perda No. 27 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame

bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka...

Perda No. 28 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pajak Hiburan Di Kabupaten Musi Banyuasin

bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Daerah terutama dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka diperlukan sumber Pendapatan Daerah yang potensinya dimungkinkan...

Perda No. 29 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran

bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang...

Perda No. 16 Tahun 2008 tentang Pajak Penerangan Jalan

bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan...

Perda No. 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun...

Perda No. 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran...

bahwa sehubungan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar...

Perda No. 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun...
Free WordPress Themes, Free Android Games