PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 14 Tahun 2008...

berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin,...

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin NO. 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan...

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka kegiatan Dewan dimaksud perlu diatur dan didukung dengan keprotokoleran...

Perda NO. 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air bersih, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk mengusahakannya yang berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Download...

Perda NO. 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources

Wilayah Kabupaten Banyuasin mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang potensinya belum dikelola secara optimal. Pemerintah kabupaten Banyuasin berkeinginan untuk mengelola dan mengembangkan potensi Sumber...

Perda NO. 10 Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga

Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten banyuasin merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang cukup potensial. Download Selengkapnya ...

Perda NO. 24 Tahun 2003 tentang Pemberian Biaya Pemungutan Kepada Dinas Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah dan memberikan dorongan kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah dan aparat-aparat yang turut membantu pemasukan Pendapatan Daerah Kabupaten agar bekerja...

Perda No. 34 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Kepada Partai Politik

Sesuai ketentuan Pasal 2 PP NO. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai...

Perda NO. 14 Tahun 2005 tentang Perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial,...

Perda No. 18 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Di Bidang Minyak Dan Gas Bumi

Sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah NO. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka diperlukan Peraturan daerah tentang...

Perda NO. 22 Tahun 2003 tentang Izin Usahan Perikanan

Sumber daya ikan merupakan salah satu sumber daya yang bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan. Untuk itu perlu diatur...

Perda NO. 22 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar

Dengan telah disahkannya Perda NO. 33 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka dalam rangka terwujudnya pelaksanaan Pengelolaan Pasar secara lebih berdaya guna dan...

Perda NO. 23 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. Download...

Perda NO. 24 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003...

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik...

Perda NO. 25 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan

Dalam rangka memberikan pembinaan, bimbingan dan perlindungan kepada para nelayan/petani produsen ikan serta menjamin kelancaran dan ketertiban pemasaran ikan, guna meningkatkan taraf hidup dan...

Perda NO. 26 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Lelang Karet

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerihanan dan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung...

Perda NO. 34 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan...

Dalam rangka meningkatkan penerimaan Daerah, sejalan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mengarah pada...

Perda NO. 42 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik...

Perda NO. 43 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik...

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

bahwa Retribusi Jasa Usaha dalam Pasal 127 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan...

Perda No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun...

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dan penjabaran visi, misi, serta program Bupati Banyuasin untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan...

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Banyuasin

bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi barang dalam penyelenggaraan Pemerintah di daerah... Download Hal 1-20, Download Hal 21-34 ...

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang... Download Hal 1-15, Download Hal 16-33 ...
Free WordPress Themes, Free Android Games