Perda No. 33 Tahun 2004 ttg Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah
Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Download selengkapnya ...
Perda No. 32 Tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan...
Perda No. 60 Tahun 2008 ttg Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern...
Perda No. 58 Tahun 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 69 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor...
Perda No. 56 Tahun 2005 ttg Sistem Informasi Keuangan Daerah
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah...
Perda No. 41 Tahun 2007 ttg Organisasi Perangkat Daerah
Bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.
Download selengkapanya...
Perda No. 39 Tahun 2007 ttg Pengelolaan Uang Negara/Daerah
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Uang...
Perda No. 38 Tahun 2008 ttg Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ttg...
Ketersediaan infrastruktur yang memadai, merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya...
Perda No. 23 tahun 2003 ttg Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja...
Dalam rangka mewujudkan kinerja fiskal yang sehat dan berkesinambungan perlu dilakukan pengendalian jumlah kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan...
Perda No. 6 tahun 2006 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan...
PERMEN DALAM NEGERI NO 30 THN 2007 ttg PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri...
PERMEN DALAM NEGERI NO 25 THN 2009 ttg PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri...
PERMEN DALAM NEGERI NO 16 THN 2007 ttg TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri...
PERMEN DALAM NEGERI NO 12 THN 2005 ttg PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN...
Bahwa Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan biaya kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja...
KEPMEN DALAM NEGERI NO 29 THN 2002 ttg PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN...
Dalam rangka terselenggaranya penyusnnan laporan keuangan yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi komparabilitas., akurat dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun sistem dan...
KEPMEN DALAM NEGERI NO 12 THN 2003 ttg PEDOMAN PANILAIAN BARANG DAERAH
Dalam rangka pengamanan barang Daerah dan penyusunan Neraca Daerah sesuai clengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diperlukan...
AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA BAGI PEMERINTAH DAERAH
Dalam PP No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan didefinisikan sebagai berikut :
“Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara / Daerah...