PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Peran Pemerintah Dalam Percepatan Penurunan Angka Stunting Di Sumatera Selatan

Indonesia telah mengalami banyak peristiwa penting dalam perjalanannya untuk menjadi negara berpenghasilan menengah. Diantara usahanya adalah dengan menurunkan angka kematian anak dan meningkatnya penerimaan...

PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PROSES BISNIS DENGAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TERINTEGRASI

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design...

Pendanaan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang Bersumber dari Hibah Termasuk Sumbangan Masyarakat atau...

Wabah Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang telah menjangkiti manusia dengan cepat dan menyebar secara global telah menjadi isu kesehatan yang melahirkan kekhawatiran dan kekacauan....

Pengaturan Mengenai Bea Meterai Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang...

Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya menyebutkan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Sedangkan dalam...

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Mengenai Kawasan Ekonomi Khusus Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah...

Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan...

Refocusing dan Realokasi Anggaran Terkait Penanganan Covid 19 di Pemprov Sumsel

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi yang semakin besar menunjukkan implikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Terkait hal itu, Pemerintah Daerah...

Mekanisme Penyaluran, Penggunaan, dan Pelaporan Serta Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2020

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang...

Pelaksanaan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tujuan negara Indonesia diantaranya ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan...

Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan

Pajak merupakan penerimanaan negara terbesar yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak)...

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk...

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 70 TAHUN 2019

Sistem pemerintahan berbasis elektronik sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik...

PEMERINTAH DAERAH DALAM EKONOMI KREATIF SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG...

Berkembangnya teknologi dan informasi memungkinkan terjadinya ekonomi kreatif atau creative economy. Konsep ekonomi kreatif pertama kali muncul di tahun 2001, ketika buku karya John Howkins...

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA KELURAHAN

Pemerintah mulai menyalurkan dana kelurahan pada awal tahun 2019. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, dana kelurahan sebesar Rp3 triliun akan dialokasikan kepada 8.122 kelurahan...

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang...

STRUKTUR APBD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN...

Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami revisi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP yang...

MEKANISME PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam perkembangannya, pemerintah daerah dapat melakukan perubahan...

TAHAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM

Pengadaan tanah merupakan cara untuk memeroleh tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa: “untuk kepentingan umum, termasuk juga untuk...

PENGATURAN MENGENAI KECAMATAN DAN KELURAHAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018...

Dalam Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang...

PRINSIP-PRINSIP UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan...

PENGATURAN MENGENAI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018...

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,...dan selanjutnya

PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan kas merupakan salah satu bagian penting...

BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH

Permasalahan - permasalahan seputar kondisi ekonomi kian hari kian meningkat, sifatnya pun semakin komplek, seperti permasalahan akan pengiriman uang ke berbagai daerah, kebutuhan akan...

PENGATURAN MENGENAI PERENCANAAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR...

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut...

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus...

PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN)...

PEMBERIAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR...

Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam...

PENGATURAN MENGENAI TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU...

Demi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara....

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN...

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar...

DANA BAGI HASIL YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil, dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,...

PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah...

PENGATURAN MENGENAI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN...

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut...

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM

Paket undang-undang bidang keuangan negara merupakan paket reformasi yang signifikan di bidang keuangan negara yang kita alami sejak kemerdekaan. Salah satu dari reformasi yang...

POLITIK HUKUM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Politik hukum mengkaji hukum yang berlaku (ius constitutum), maupun yang memberikan arah pada pembangunan hukum yang akan dicita-citakan (ius constituendum), karena politik hukum merupakan...
Free WordPress Themes, Free Android Games