LAHAT, SUMEKS.CO – Jika dua tahun sebelumnya sertifikat aset tembus 150 sertifikat per tahun, tahun ini nampaknya Bidang Aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lahat, tidak menargetkan banyak terkait pengamanan aset tidak bergerak, berupa sertifikat aset.
Menurut Kepala BPKAD Lahat, M Ghupran D SE MM, melalui Kabid Aset, Syahrul SE MM mengatakan adanya penurunan target sertifikat aset.
Salah satu penyebabnya dikarenakan, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lahat tidak sanggup mendampingi Pemkab Lahat jika harus mengejar target 100 sertifikat.
Untuk tahun ini, 50 sertifikat aset tersebut, sasarannya mulai dari lahan perkantoran, puskesmas dan sekolah.
Titiknya di kecamatan Tanjung Sakti Pumi/Pumu, Jarai, Tanjung Tebat, Pagar Gunung, dan Merapi Area.
“Untuk tahun ini target kita menurun, hanya 50 sertifikat aset. Pihak BPN Lahat yang tidak sanggup, karena mereka tengah dikejar banyak target Prona (sertifikasi aset secara masal),” kata Syahrul, Rabu 15 Februari 2023.
Syahrul mengatakan, proses pengamanan aset, butuh proses dan waktu yang panjang.
Selain harus berhadapan dengan masyarakat yang mengklaim, aset tersebut merupakan milik pribadi masyarakat.
Terlebih jika aset tersebut, tidak mengantongi alas hak yang sah.
“Kendala yang sering kita hadapi, ada yang sudah nyaman tinggal di atas aset kita, tapi tidak mau pergi,” terangnya.
Terlebih ada warga yang mengaku, pada masa neneknya dahulu aset itu sudah dihibahkan, namun di masa cucunya, aset itu mau diambil lagi.
“Sedangkan alas haknya belum jelas, seperti belum ada bukti berupa sertifikat,” jelasnya.
Saat ini jika dipersentasikan, baru sekitar 40 persen aset tidak bergerak yang berhasil diamankan.
Banyaknya aset yang belum disertifikatkan, karena dimasa sebelumnya masih minim keperdulian atas kepemilikan aset.
“Sehingga kerap muncul persoalan di masyarakat. Namun pihaknya tiga tahun terakhir sudah berupaya maksimal, dengan menargetkan minimal 100 aset yang diamankan setiap tahun,” tambahnya.
Sambung dia, pengamanan aset ini sangat penting. Mungkin sebelumnya, ada yang tidak perduli, jadi banyak aset yang belum miliki hak alas.
“Soal pekerjaannya, kita sudah maksimal. Kalau dulu biasanya hanya 20 sertifikat, tapi sejak tahun 2021, sudah 150 sertifikat. Terkadang lama makan waktu, karena harus menghadapi warga yang mengklaim aset dengan persuasif,” tutupnya.
