Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (1) huruf e, dan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih yang merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
