Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih...
Perbub No 35 Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 34 Tahun 2015 tentang Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat
Perbub No 34 Tahun 2015 ...
Perda No. 42 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka pengujian kendaraan bermotor tidak...
Perda No. 14 Tahun 2005 tentang Perlindungan Ikan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin
bahwa ikan merupakan sumber daya hayati yang tidak ternilai harganya, apabila dikelola dengan bijaksana dan baik akan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
download selengkapnya.. ...
Perda Nomor 6 Tahun 2013 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah ...
bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Juli 2012, menyatakan bahwa kata "golf"...
Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 14 Tahun 2008...
berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin,...
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Perda No 8 Tahun 2015 ...
Perwal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2017
Perwako No 8 Tahun 2016 ...
Perbup No.69 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan...
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan motivasi kerja dokter spesialis....download sleengkapnya ...
Perda No.32 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah Kab. OKUT tahun...
Bahwa dalam rangka menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah diperlukan dokumen perencanaan dalam jangka waktu dua puluh...
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 126 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017
Download selengkapnya ...
Perbup No. 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah Kab OKU Timur
perbup-no-7-tahun-2016 ...
Peraturan Bupati Muara Enim No.37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian...
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 10 Tahun 1979 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bende Seguguk Kabupaten Daerah Tingkat...
Download selengkapnya. ...
Perda No. 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan
jenis retribusi daerah............download selengkapnya...
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelestarian Cagar Budaya
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Balai...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 56...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan...
Download selengkapnya. ...
Perbup No. 57 Tahun 2015 Tentang Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS di Lingkungan Pemkab...
perbup-no-57-tahun-2015 ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera...
PERGUB NO.10 TAHUN 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Banyuasin No.12 Tahun 2016 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah...
Download selengkapnya. ...
Perda NO. 34 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan...
Dalam rangka meningkatkan penerimaan Daerah, sejalan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mengarah pada...
Perda NO. 22 Tahun 2003 tentang Izin Usahan Perikanan
Sumber daya ikan merupakan salah satu sumber daya yang bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan. Untuk itu perlu diatur...
Perda NO. 24 Tahun 2003 tentang Pemberian Biaya Pemungutan Kepada Dinas Pendapatan Daerah
Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah dan memberikan dorongan kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah dan aparat-aparat yang turut membantu pemasukan Pendapatan Daerah Kabupaten agar bekerja...
Perda NO. 24 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003...
Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik...
Perda Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi di Bidang Perhubungan Udara, Pos...
Berikut ini adalah Perda Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi di Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi :
Download Selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Biaya Blangko Kartu Tanda Penduduk dan Kartu...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Izin Pemungutan Kayu dan Bukan Kayu Pada...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Perda No. 34 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Kepada Partai Politik
Sesuai ketentuan Pasal 2 PP NO. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai...
Perda NO. 10 Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga
Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten banyuasin merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang cukup potensial.
Download Selengkapnya ...
Perda NO. 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources
Wilayah Kabupaten Banyuasin mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang potensinya belum dikelola secara optimal. Pemerintah kabupaten Banyuasin berkeinginan untuk mengelola dan mengembangkan potensi Sumber...
Perda NO. 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air bersih, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk mengusahakannya yang berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Download...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin NO. 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan...
Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka kegiatan Dewan dimaksud perlu diatur dan didukung dengan keprotokoleran...
Perda NO. 26 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Lelang Karet
Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerihanan dan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung...
Perda NO. 25 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan
Dalam rangka memberikan pembinaan, bimbingan dan perlindungan kepada para nelayan/petani produsen ikan serta menjamin kelancaran dan ketertiban pemasaran ikan, guna meningkatkan taraf hidup dan...
Perda NO. 23 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung
Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.
Download...
Perda No. 18 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Di Bidang Minyak Dan Gas Bumi
Sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah NO. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka diperlukan Peraturan daerah tentang...
Perda NO. 22 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar
Dengan telah disahkannya Perda NO. 33 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka dalam rangka terwujudnya pelaksanaan Pengelolaan Pasar secara lebih berdaya guna dan...
SK PENJABAT BUPATI NOMOR 440/064/Kep/D.Kes/III/2005 tentang Penetapan Pembagian Hasil Biaya Kapitasi Rawat Jalan Tingkat...
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kapitasi program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM) agar tepat penggunaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.
Download Selengkapnya. ...
Perda NO. 14 Tahun 2005 tentang Perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial,...
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan, Penyelenggaraan dan...
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi daerah...
Peraturan Penjabat Bupati Nomor 40 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pemungutan Uang Leges oleh Pemerintah...
Bahwa sambil menunggu terbitnya Peraturan Daerah tentang Pemungutan Uang Leges, maka pelaksanaan pemungutan uang leges oleh Pemerintah kabupaten Ogan Ilir, perlu ditetapkan dengan Peraturan...
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Optikal
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki kewewenang untuk memungut retribusi daerah...
Perda NO. 43 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik...
Perda NO. 42 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi Dan...
Download selengkapnya.. ...
Perbup No. 33 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi Radio OKUT Bersatu Kita Maju FM...
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio OKU TIMUR, perlu diatur...
Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi...
bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 8/2005/M.PAN/10/2004 dan...
SK Walikota Nomor 7 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kota...
bahwa dalam rangka pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Prabumulih secara profesional, efektif dan efisien dan dapat Berdaya guna dan berhasil guna dimasa yang...
Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008...
bahwa dalam upaya penataan organisasi perangkat daerah terkait adanya ketidakjelasan rumusan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan multitafsir dan terjadi tumpang tindih...
Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008...
bahwa Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk Dinas Daerah Kabupate Muara Enim membutuhkan penataan ulang terhadap tugas dan fungsinya karena terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN...
bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota perlu mengubah...
Perda Nomor 4 Tahun 2013 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah ...
bahwa Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim membutuhkan penataan ulang terhadap tugas dan fungsinya karena terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya...
Perda No 8 Tahun 2013 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi...
bahwa sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan pemerintahan dan demi efisiensi dan efektifitas organiasi perangkat daerah, serta Kabupaten Musi Banyuasin sudah menerapkan pola maksimal...
Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah...
bahwa memperhatikan kebutuhan peningkatan pelayanan bagi masyarakat pada bidang komunikasi dan informatika dalam Kabupaten Ogan Ilir di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, perlu diadakan...
Perda Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Perda Kab. Empat Lawang Nomor 11...
bahwa untuk memenuhi kebuhan Organisasi yang semakin meningkat pada Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan maka perlu merubah Nomenklatur Jabatan Struktural pada...
Perda Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima atas Perda Nomor 3 Tahun 2008...
bahwa untuk lebih mengoptimalkan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang terutama pada penanganan masalah Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, perlu mengadakan perubahan tentang...
Perda Kota Palembang No.7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Palembang No. 9...
bahwa dengan adanya perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah serta dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak...
Lampiran Perda No.5 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong...
Bagan struktur organisasi dan tata kerja...download selengkapnya ...
Lampiran Perda No.2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten...
Bagan struktur organisasi dan tata kerja...download selengkapnya ...
Perda No.14 Thn 2008 ttg Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas daerah Kab. Muara...
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari...........download I, download II ...
Perda No.15 Thn 2008 ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, SatPol PP dan...
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari Pasal 128 ayat (1) dan ayat...
Perda No. 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Musi...
bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dari suatu Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan unit pelaksana kewenangan dari Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu...
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penjualan Produksi Benih Padi Pada...
Perbub No 8 Tahun 2015 ...
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Banyuasin
bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi barang dalam penyelenggaraan Pemerintah di daerah...
Download Hal 1-20, Download Hal 21-34 ...
Perda No. 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)Pengawasan dan Sertifikasi...
Bahwa dengan terbentuknya Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006, maka...
Perda No. 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan dan...
Bahwa dengan terbentuknya Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2006, maka untuk...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipandang perlu guna peningkatan pendapatan asli daerah, selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pajak Hiburan
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor...
bahwa Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipandang perlu guna peningkatan pendapatan asli daerah, selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pajak Hotel
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor...
Bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebagai...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor...
Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipandang perlu guna peningkatan pendapatan asli daerah, selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar...
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab XI Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan, perlu membentuk Peraturan Bupati,...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Jenis Perizinan Dan Penanaman...
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan, perlu membentuk Peraturan...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan...
Berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Kapitasi dan Pengelolaan...
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya...
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis...
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), (5) dan ketentuan pasal 97 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan...
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan
Bahwa dengan perkembangan Kabupaten Empat Lawang yang semakin pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan atas...
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah,...
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Bahwa Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berkewajiban menjamin iklim imventasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup selengkapnya... ...
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 317 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah...
Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah...
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam, maka...
SK Bupati No 30 Thn 2008 Tentang Uraian Masing-masing Jabatan Struktural di Lingkungan Kecamatan...
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka guna merealisasikan operasional lembaga...
Perda No 18 Thn 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tatakerja Kelurahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 02 Tahun 2005...
Perda No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun...
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dan penjabaran visi, misi, serta program Bupati Banyuasin untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan...
Perda No. 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. OKU Selatan...
bahwa dalam rangka memberikan landasan dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan, maka perlu diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran Visi, Misi...
Perda No.25 Thn 2008 ttg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun...
Bahwa rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah...
Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyediaan Dana Anggaran Pembangunan Gedung Kantor, Badan, Dinas...
Bahwa dalam rangka mempercepat laju pembangunan untuk perubahan wilayah kota guna mendukung tercapainya visi dan misi Kota Pagar Alam sebagai Kota Agrobisnis dan Pariwisata...
Perda No 9 Tahun 2007 tentang Pengikatan Dana Anggaran Peningkatan Jalan Dengan Pelaksanaa Tahun...
Bahwa dalam rangka percepatan dan keseimbangan laju pembangunan untuk perubahan wilayah kota guna mendukung tercapainya visi dan misi Kota Pagar Aam sebagai kota agrobisnis...
Perda No 14 Thn 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Kabupaten Lahat Tahun...
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu...
Perda No. 26 Tahun 2004 ttg Rencana Strategi Pembengunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun...
Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kebijakan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah,...
Keputusan Bupati Nomor 372/KEP/III/2010 Tentang Panitia Serah Terima Dokumen Barang Inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten...
Bahwa barang milik daerah ...... Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Lahat Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan...
Download Selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Muara Enim No.24 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Bupati Muara Enim No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan ...
Download selengkapnya. ...
Perbup Nomor 2 Tahun 2016 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota...
Download selengkapnya. ...
Perbup No. 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Perbup OKU Tmur No. 9...
perbup-no-12-tahun-2016 ...
Perbup No. 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Perbup OKU Timur No. 9...
perbup-no-4-tahun-2016 ...
Perbup No. 52 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perbup OKU Timur No. 9 Tahun...
perbup-no-52-tahun-2015 ...
Perbup No. 41 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Pakaian Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan...
perbup-no-41-tahun-2015 ...
Perbup No. 22 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota...
perbup-no-22-tahun-2015 ...
Peraturan Bupati Muara Enim No.27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39...
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim No.25 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws)...
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendataan Pendudukan Nonpermanen
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air...
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah...
Download selengkapnya... ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi Dan...
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim No.14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Peraturan Atas Peraturan Bupati Muara...
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim No.13 Tahun 2016 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya...
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muara...
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar...
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perizinan Kegiatan Penelitian, Riset, Survey
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor...
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Perubahan Bupati...
Download selengkapnya.. ...
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan...
Download selengkapnya.. ...
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ... Download selengkapnya. ...
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak - pajak di Kabupaten Lahat...
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ... Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Lahat Nomor...
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi... Download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta...
Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1988 tentang ... Download halaman 1-7 dan Download halaman 8-15 ...
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi...
bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada PT. Bank Pembangunan...
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Pelayanan...
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun...
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah...
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf i Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Tempat Rekreasi...
Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
bahwa Retribusi Jasa Usaha dalam Pasal 127 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan...
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR...
Perda No 3 tahun 2015 ...
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan...
PERDA PERUBAHAN ATAS PERDA NO.7 TAHUN 2010 RTENTANG PENYELENGGARAAN ....PENCATATAN SIPILÂ ...
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu...
Perda Pencabutan Perda No 10 Tahun 2010 ...
Perbup No. 17 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan...
Download selengkapnya... ...
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dengan...
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan...
Perda No. 5 Tahun 2011 Tentang Administrasidan Catatan Sipil
bahwa penataan administrasi di bidang kependudukan diselenggarakan untuk mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib, terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan.......................download selengkapnya ...
Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan...
bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf cUndang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tanda Penduduk...
Perda Kota Palembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggenatian...
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribsui Daerah dan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan, maka perlu...
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan...
bahwa Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu diselenggarakan melalui Penataan Administrasi dan Penerbitan Dokumen Kependudukan serta Pencatatan Sipil secara tertib, terpadu, terarah, terkoordinasi dan...
peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk...
bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) adalah berasal dari retribusi daerah guna membantu membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di daerah...
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial ... Download selengkapnya. ...
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang...
Download Hal 1-15, Download Hal 16-33 ...
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penetapan Biaya Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ...... Download Selengkapnya ...
Perbup No.16 Tahun 2008 tentang Penjabaran dan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan...
download selengkapnya ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati...
Perbub No 6 Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha...
Perbub No 40 Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016
Perbub No 33 Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pagu Indikatif Kabupaten Musi Rawas...
Perbub No 27 Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi...
Perbub No 25 Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di...
Perbub No 15 Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi...
Perbub No 14 Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten...
Perbub No 7 Tahun 2015 ...
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati...
Perbub No 6 Tahun 2015 ...
Perda Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Seganti Setungguan
bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pembebasan Pokok Pajak dan Sanksi...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi...
Download selengkapnya. ...
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Download selengkapnya. ...
Perda Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Donwload selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banyuasin Mandiri
Download selengkapnya ...
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran...
Donwload selengkapnya ...
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 140 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016
Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun...
Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa Dan Bantuan Keuangan...
Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 139 Tahun 2015 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa...
Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 1 Tahun 2105 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Cara Pengadaan...
Downlaod Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuasin No...
Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Desa Kepada Desa Dalam...
Download Selengkapnya ...
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 19 Tahun 2015 Tentang PenjabaranTugas Umum Daerah Kabupaten Banyuasin
Download Selengkapnya ...
Perda No. 4 Tahun 2007 ttg Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Bentuk...
Dalam rangka optimalisasi pemberian pelayanan kepada mayarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah maka dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam...