Pj Bupati MUARA ENIM, Dr. H. Ahmad Rizali, M.A., menunjukkan komitmen yang kuat untuk mempertahankan prestasi membanggakan Kabupaten MUARA ENIM dalam meraih opini WTP dari BPK selama 11 tahun berturut-turut.
Beliau menegaskan kesiapannya untuk mengikuti arahan Presiden dalam mewujudkan pengelolaan APBD di Kabupaten Muara Enim yang transparan dan akuntabel.
Pencapaian luar biasa ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran Pemkab Muara Enim dalam mengelola keuangan daerah dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pj Bupati Ahmad Rizali menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerja keras dan komitmen semua pihak yang telah berkontribusi dalam meraih prestasi ini.
Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Muara Enim.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang selalu menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Dengan komitmen dan kerja keras yang berkelanjutan, optimis bahwa Kabupaten Muara Enim dapat mempertahankan prestasi WTP dan mewujudkan pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel, sehingga membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Muara Enim.
Penegasan tersebut disampaikan langsung di hadapan Presiden RI Joko Widodo dalam acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP-LKPP) tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2023 BPK RI di Jakarta Convention Center, Senin 8 Juli 2024.
Kehadiran Pj Bupati Ahmad Rizali dalam acara tersebut merupakan bukti keseriusan dan komitmennya dalam memimpin Kabupaten Muara Enim menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
Prestasi gemilang opini WTP selama 11 tahun berturut-turut menjadi motivasi bagi beliau untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Pj Bupati mengatakan sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa WTP oleh BPK RI bukan sebuah prestasi atas penggunaan APBN maupun APBD melainkan sebuah kewajiban pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan dengan transparan, akuntabel dan bertanggungjawab.
“Pemkab Muara Enim siap mempertahankan WTP dari BPK RI dalam pengelolaan keuangan dengan transparan, akuntabel dan bertanggungjawab,” tegas Pj Bupati.
Untuk itulah, dirinya merasa bangga dan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkab. Muara Enim yang telah menunjukkan komitmen dari upaya nyata dalam mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik.
Selain itu, Pj Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran BPK RI yang telah menjadi bagian dari kontrol pelaksanaan APBD Kabupaten Muara Enim sehingga menghasilkan evaluasi untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Pj Bupati menambahkan akan terus mengawal penggunaan dan pengelolaan APBD untuk kesejahteraan masyarakat Bumi Serasan Sekundang serta berharap agar terus diberikan bimbingan, masukan dan arahan dari BPK RI termasuk koreksi kepada Pemkab Muara Enim agar pengelolaan keuangan terus lebih baik dimasa mendatang.
Sumber: Sumeks.co
