Guna mewujudkan percepatan pembangunan daerah di Bumi Serasan Sekundang.
Pj Bupati Muara Enim, H Ahmad Rizali (HAR) memaparkan 13 usulan program kegiatan pembangunan di Kabupaten Muara Enim kepada Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumsel Regina Ariyanti ST, Selasa 20 Februari 2024.
Usulan itu, agar dapat dianggarkan melalui pembiayaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2024.
Dalam paparan itu Pj Bupati Muara Enim didampingi Plt Asisten II Ir H Ahmad Yani, Kepala Bappeda Ir H Mat Karsun dan OPD terkait.
HAR menjelaskan ketigabelas usulan program kegiatan dengan nominal Rp80 milyar tersebut merupakan prioritas kegiatan pembangunan di tahun 2024 yang terdiri dari 8 sektor usulan yakni Pekerjaan Umum, Perumahan Pemukiman, Kesehatan, Pemadam Kebakaran, Lingkungan Hidup, Perikanan, Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Masyarakat.
HAR juga menyampaikan bahwa usulan pembiayaan ini merupakan bentuk dukungan Gubernur Sumsel terhadap pembangunan di daerah, khususnya terhadap program pembangunan yang belum teratasi melalui pembiayaan APBD kabupaten/kota, termasuk di Muara Enim.
Adapun secara rinci program kegiatan yang diusulkan Pj Bupati, yaitu pembangunan jembatan rangka baja Sungai Lematang, Empat Petulai Dangku, peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan lawang kidul, rehab berat jalan dalam Desa Marga Mulya, Rambang.
“Kemudian Pemkab Muara Enim juga usulkan pengadaan mobil pemadam kebakaran sekaligus pengadaan mobil tangki supply, pengadaan truck sekaligus bak arm roll dalam mendukung pelayanan persampahan, pembangunan Balai Benih Ikan Bedegung, pengadaan peralatan pelatihan otomotif kendaraan ringan guna mendukung fungsi UPTD BLK Muara Enim dan pendanaan kegiatan posyandu,”jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sumsel Regina Ariyanti ST, mengapresiasi usulan yang dinilai mampu memicu peningkatan pembangunan. Untuk selanjutnya dirinya akan mengkaji serta menindaklanjuti berbagai usulan tersebut dan menyampaikan hasilnya segera kepada Pj.
Gubernur Dr Drs A Fatoni MSi. “Tentunya berdasarkan skala prioritas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemprov Sumsel,”terangnya.
Sumber: Palpos.id
