Jum’at (21/06/2013), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas TA 2012 diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Selatan, Novy G. A. Pelenkahu kepada Wakil Ketua I Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Herman Mawiek, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas, H. Isbandi Arsyad di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas TA 2012 berhasil mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian” karena Pemerintah Kabupaten Musi Rawas belum melakukan penatausahaan dan pengelolaan aset tetap secara tertib serta terdapat kekurangan volume pekerjaan pada tahun 2012.
Kepala Perwakilan juga mengungkap hasil pemantauan BPK terhadap pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan data Pemantauan Tindak lanjut yang telah dilaksanakan pada 12 dan 13 November 2012 pada Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Selatan, atas hasil pemeriksaan sampai dengan Tahun 2012, dari total 512rekomendasi, telah selesai ditindaklanjuti sejumlah 482 rekomendasi atau 94,14%, dan masih terdapat 30 rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti atau 5,86%. Dari 30 rekomendasi tersebut terdapat 29 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi dan masih terdapat 1 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sama sekali.
