bahwa dalam rangka penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga di bidang pembangunan, perdagangan dan jasa, pertambangan dan energi, perindustrian, pariwisata, pertanian dan perkebunan, transportasi, kesehatan serta usaha-usaha lainnya sebagi upaya ekstensifikasi pendapatan daerah, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang pada pihak ketiga, perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah dengan mendirikan Perseroan Terbatas………….. download selengkapnya
